Beranda blog Halaman 2224

Inong Balee, Para Pejuang Perempuan Dalam Lintasan Sejarah Aceh

0
Laksamana Keumalahayati. (Foto: Good News From Indonesia)

*Reni Nuryanti

Historiografi perempuan Aceh menempatkan inong balee sebagai ikon perlawanan perempuan. Secara harfiah, ia merujuk pada janda atau perempuan yang kehilangan suaminya akibat konflik. Dalam sejarah Aceh, ia juga merujuk pada tentara perempuan abad ke-17.

Inong balee dinarasikan sebagai simbol kekuatan militer, politik, dan kultural. Pada abad ke-16, simbol militer dan politik diwujudkan dalam aksi perlawanan dan diplomasi melawan Portugis. Sedangkan, simbol kultural mengkristal dalam pewarisan keberanian pejuang perempuan pada masa perang melawan Belanda sepanjang 1873-1912.

Representasi atau personifikasi yang terkenal dari inong balee yang paling terkenal adalah Laksamana Keumalahayati. Gelar Laksamana yang disandangnya menguatkan posisi Keumalahayati, bukan hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai pemimpin. Masyarakat Aceh menempatkan Keumalahayati sebagai pahlawan—pada November 2017, Presiden Joko Widodo pun menentapkannya secara resmi sebagai pahlawan nasional.

Historiografi tentang Keumalahayati telah banyak ditulis, di antaranya oleh Solichin Salam, Ibrahim Alfian, dan Rusdi Sufi. Meski begitu, eksistensi Keumalahayati sebenarnya masih sumir karena minimnya sumber sejarah.

Sebelum Keumalahayati menjadi subjek penelitian sejarah, nama dan kisahnya lebih dulu tersua dalam karya sastra. Adalah Marie van Zeggelen (1870–1957) yang telah mengabadikan kisah Keumalahayati dalam roman berjudul Oude Glorie (Kemuliaan Masa Lalu). Elsa Clavé-Celik dalam artikel “Silenced Fighters: An Insight into Women Combatants History in Aceh (17th-20th c.)” yang terbit di jurnal Archipel (2014) menyebut, van Zeggelen adalah istri seorang serdadu Belanda yang pernah ditugaskan ke Aceh.

Kemungkinan besar, van Zeggelen mendasarkan romannya pada tradisi lisan tentang sang laksamana. Meski begitu, roman yang terbit pada 1935 ini kemudian menjadi “sumber” pertama dan utama tentang Keumalahayati yang sering dikutip oleh beberapa sejarawan. Jennifer Dudley dan Rusdi Sufi, misalnya, pernah keliru menyebut van Zeggelen sebagai “sejarawan Belanda”.

Pendapat Clave-Celik itu diperkuat oleh catatan peninggalan John Davis, seorang penjelajah asal Inggris yang mengunjungi Aceh pada 1599. Catatan Davis menyebutkan bahwa Kesultanan Aceh memang memiliki seorang laksamana perempuan. Namun, Davis tidak pernah menyebut namanya secara spesifik sehingga sulit dikonfirmasi. Dan lagi, tak ada sumber Belanda dari masa itu yang menyebut nama Keumalahayati.

“Terlepas dari eksistensinya yang masih diperdebatkan, Keumalahayati tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Aceh. Dia tidak diragukan lagi adalah satu-satunya laksamana yang namanya, asli atau bukan, terus hidup dalam ingatan,” tulis Clave-Celik.

Mengakui Keumalahayati

Persoalan ini membuat Laksamana Keumalahayati memiliki posisi yang unik dalam sejarah. Memang agak sulit menyimpulkan eksistensinya dalam sejarah tanpa ada dokumen otentik. Meski begitu, penetapannya sebagai pahlawan nasional dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa dia bukanlah tokoh fiktif.

Selain itu, pada akhirnya muncul pula pemakluman. Tradisi lisan dan jejak arkeologis, seperti makam dan Benteng Inong Balee, dapat menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan dokumen sebagai sumber sejarah. Yang terpenting, hal itu tidak dipakai untuk kepentingan yang destruktif.
Terlepas dari perdebatan itu, kemunculan Keumalahayati dalam historiografi perempuan Aceh adalah sebuah “kebutuhan” politis dan sosio-kultural terkait posisi perempuan Aceh.

Keumalahayati adalah sosok yang tidak semata-mata menempati hierarki kekuasaan—seperti halnya Sultanah Taju Safiatuddin Shah Alam (1641-1675), Sri Ratu Naqiatuddin Nurul Alam (1675-1678), Sri Ratu Zaqiyatuddin Inayat Syah (1678-1688), dan Sri Ratu Zainatuddin Kamalat Syah (1688-1699), tapi juga berperan sebagai pejuang yang melawan penjajah.

Bagi masyarakat Aceh, sosok Keumalahayati mewakili konsep etika dan tanggung jawab (reusam) sebagai manusia Aceh. Konsep ini bersumber dari sebuah hadih maja atau peribahasa dari abad ke-17.

“Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, kanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana—Adat berasal dari Po Teumeureuhom, hukum berasal dari Syiah Kuala, kanun berasal dari Putroe Phang, reusam berasal dari Laksamana,” demikian peribahasa itu berbunyi.

Menurut Muhammad Umar dalam buku Darah dan Jiwa Aceh Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh (2003), kata laksamana dalam ungkapan itu merujuk pada Keumalahayati. Oleh sebab itu, Keumalahayati sejajar dengan tiga tokoh lain, yaitu Sultan Iskandar Muda (Po Teumeureuhom) sebagai simbol kepemimpinan, Syekh Abdurrauf Singkili (Syiah Kuala) sebagai simbol religiositas dan kecendekiaan, dan istri Iskandar Muda (Putroe Phang) sebagai simbol keadilan hukum.

Nama Keumalahayati juga sering diasosiasikan pada inong balee. Berawal dari rasa marah atas kematian suaminya dalam perang, Keumalahayati lalu membentuk pasukan yang awalnya terdiri dari para perempuan yang senasib dengannya. Pasukan ini lebih dikenal dengan nama ‘Armada Janda’.

Secara historiografis, langkah Keumalahayati menjadi cara memuliakan janda. Menurut Clave-Celik, dia berhasil menciptakan materi micro history pada saat orang-orang kecil tidak punya tempat dalam sejarah. Terbukti, makna inong balee kemudian bergeser—bukan hanya untuk menyebut perempuan janda, tapi juga perempuan bersuami dan gadis remaja yang ikut berjuang melawan penjajah.

Dan lagi, jiwa patriotisme perempuan Aceh bersumber dari perjuangan pasukan inong balee melawan Portugis. Keumalahayati membuktikan diri bisa menewaskan Cornelis de Houtman dan menangkap adiknya, Frederick de Houtman, pada 1599. Bukan hanya itu, pada 1601, dia juga berperang melawan petualang Belanda lainnya, yaitu Paulus Willemsz van Caerden.

Pejuang Perempuan

Peran perempuan sebagai pejuang kembali bergelora ketika rakyat Aceh melawan Belanda pada abad ke-19. Inong balee kembali jadi bagian penting dalam perlawanan itu. Contoh menarik adalah perjalanan Cut Nyak Dhien bersama suami pertama dan keduanya.

Suami pertama Cut Nyak Dhien adalah Teuku Ibrahim Lamnga. Setahun setelah keduanya menikah, tepatnya pada 1873, Teuku Ibrahim ikut berperang melawan Belanda. Malang, Teuku Ibrahim tewas dalam sebuah peperangan pada 1878.

Beberapa bulan kemudian, Cut Nyak Dhien menikah lagi dengan Teuku Umar yang umurnya lebih muda. Kala itu, Teuku Umar telah mempunyai dua istri, yaitu Cut Nyak Sapiah dan Cut Nyak Meuligoe.

Pertemuan antara Cut Nyak Dhien dan Teuku Umar digambarkan oleh Magdalena Hermina Szekely-Lulofs dalam roman Tjoet Nja Dhien (1952). Szekely-Lulofs adalah perempuan Belanda yang lahir di Jawa dan tumbuh besar di Sumatra. Clave-Celik menyebut, Szekely-Lulofs mengetahui kisah perlawanan Cut Nyak Dhien melalui dokumen Belanda dan syair Hikayat Prang Gompeuni gubahan pujangga Dokarim.

Szekely-Lulofs menggambarkan bahwa Cut Nyak Dhien melihat Teuku Umar sebagai jalan untuk membalas dendam terhadap Belanda yang telah mengacaukan keluarganya. Hal itu menjadi faktor psikologis yang menumbuhkan keberanian Cut Nyak Dhien untuk menikah lagi.

“Hati Umar bergetar melihat muka wanita yang lusuh oleh geram dan berang itu. Saudara sepupunya ini berdarah bangsawan yang panas. […] Kata kesetiaan membisikkan Teuku Umar untuk membantu wanita yang menjanda ini,” tulis Szekely-Lulofs.

Narasi Szekely-Lulofs itu cukup menggambarkan bahwa pernikahan Cut Nyak Dhien dengan Teuku Umar dilatari oleh kepentingan politik. Demi melanjutkan perang melawan Belanda, Cut Nyak Dhien mengesampingkan urusan perasaan perempuan dan menjalani poligami. Sepanjang pernikahan keduanya ini, Cut Nyak Dhien menghabiskan waktu bersama Teuku Umar di tengah perang melawan Belanda.

Clavé-Çelik dalam Images of the Past and Realities of the Present: Aceh’s Inong Balee (2008, PDF) menyebut, sejarah terkadang menyebut kepahlawanan Cut Nyak Dhien melebihi suaminya.

Inong Balee di Era DOM

Inong balee kembali muncul dalam historiografi perempuan Aceh sekira 1989, seiring dengan memuncaknya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI. Lalu, pada 1990, Pemerintah RI bahkan menetapkan Aceh dalam status Daerah Operasi Militer (DOM).

Pada masa ini, makna inong balee mengalami pergeseran. Mereka bukan hanya para janda perang, tapi juga para gadis dan perempuan bersuami yang tergabung dalam GAM. Mereka pun turut melawan Pemerintah RI dan ABRI. Tak sekadar mengangkat senjata, mereka pun berperan dalam banyak aspek, mulai dari dapur umum, perawatan, logistik, propaganda, dan intelijen.

Al Chaidar dalam Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status DOM di Aceh 1989-1998 (1998) menyebut, pergesaran makna itu dipengaruhi oleh perubahan perilaku dan mentalitas di saat konflik. Pada saat itu, kekerasan bersenjata antara kelompok GAM dengan ABRI semakin panas.
Seturut Reni Nuryanti dalam Perempuan Berselimut Konflik (2012), perempuan Aceh pun mulai memposisikan diri lebih aktif dalam konflik. Sejak 1990, mereka bukan lagi sekedar objek konflik atau instrumen teror, melainkan terlibat sebagai subjek peristiwa.

Pada masa-masa itulah inong balee digunakan untuk menyebut para tentara perempuan itu. Julukan ini diberikan oleh Panglima GAM Tengku Abdullah Syafei. Secara resmi, penyebutan inong balee sebagai tentara perempuan GAM dinyatakan oleh Juru Bicara GAM Sofyan Dawood pada ulang tahun GAM pada 2000.

Dalam konteks masa DOM, pilihan menjadi inong balee bagi perempuan Aceh adalah sebuah konsekuensi pada pilihan hidup atau mati. Namun, terlepas dari munculnya citra sebagai pendukung GAM, posisi inong balee tetaplah penting dalam sejarah Aceh. Inong balee masa kini adalah pewaris jiwa Laksamana Keumalahayati.[tirto.id]

Reni Nuryanti adalah dosen sejarah di Universitas Samudra, Aceh. Buku pertamanya berjudul Perempuan dalam Hidup Sukarno: Biografi Inggit Garnasih terbit pada 2007. Pada 2018, Reni terpilih sebagai salah satu Penulis Emerging Indonesia dalam perhelatan Ubud Writers & Readers Festival

Kemendikbud Tunjuk Banda Aceh Pelaksana PAUD HI

0
Ilustrasi- Bunda PAUD Aceh Dyah Erti Idawati memberikan semangat kepada anak-anak PAUD (ANTARA/HO)

Nukilan.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menunjuk Kota Banda Aceh sebagai daerah pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integrative (PAUD HI) dari 45 Kabupaten kota seluruh Indonesia.

“Program PAUD HI di Banda Aceh ini akan dilaksanakan sampai dengan 2024 mendatang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Banda Aceh Saminan Ismail, di Banda Aceh, Selasa (20/4/2021).

Pengembangan program PAUD HI tersebut sebagai tindak lanjut dari kunjungan dirinya bersama Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman beberapa waktu lalu ke Kemdikbud RI.

Dalam waktu dekat tim Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud akan berkunjung ke Banda Aceh guna melihat langsung perkembangan pelaksanaan program tersebut serta membawa bantuan penguatan untuk pengembangannya.

Program PAUD HI merupakan layanan stimulasi holistik mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Baca juga: Doni Monardo Resmikan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Aceh

Kemudian, dijadikan kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, profesi, tokoh masyarakat, hingga orang tua.

“Ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kita menjalankan saja amanah,” ujarnya.

Pengembangan PAUD HI ini direncanakan secara sistematis dan diterapkan untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak supaya kelak menjadi generasi berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

Adapun layanan PAUD HI itu meliputi pengembangan karakter, aspek dalam bidang agama dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, serta bahasa dan sosial emosional.

“Metode ini juga menekankan layanan kesehatan dan gizi, serta stimulasi. Selain itu, layanan PAUD HI memiliki konsep program berbasis keluarga dan komunitas,” kata Saminan.

Dia meminta masyarakat aktif terlibat, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk keseragaman pelaksanaannya.

PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.[antara]

Pos Indonesia Dukung Kemajuan Pariwisata Aceh Tamiang

0
Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, M.Kn sedang melaksanakan silaturahmi dan diskusi melalui aplikasi Zoom meeting.

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI), Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS) dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) melaksanakan silaturahmi dan diskusi melalui aplikasi Zoom meeting.

Diskusi ini membahas tentang penyiapan SDM logistik untuk pembangunan industri pariwisata Aceh Tamiang. Pada kegiatan ini, Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, M.Kn menjadi salah satu pembicara bersama Direktur Kelembagaan PT. Pos Indonesia dan Wakil Ketua Pembina YPBPI, Nezar Patria, S.S, M.Sc dan Ketua YPBPI, Dr. Cahyat Rohyana, SE., MM.

Dalam pemaparannya, Bupati Aceh Tamiang menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak. Hal ini menjadi salah satu alat untuk memperkenalkan Aceh Tamiang kepada masyarakat luas dan sekaligus dapat menunjang perekonomian masyarakat.

“Semua pariwisata yang ada di Aceh Tamiang dikelola sendiri oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Selain lokasi pariwisata Gunung Pandan, Air Terjun Tamsar 27, di Wilayah pesisir kita juga memiliki wisata yang sangat indah seperti Pulau Rukui. Tidak hanya itu, kuliner di Aceh Tamiang terkenal lezat dan memiliki rasa yang khas serta harga yang sangat terjangkau (murah) dan terjamin kehalalannya,” ujar Mursil seperti dilansir beritadaerah, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Makan Siang di Bulan Puasa, 4 Pegawai Bank Ditangkap WH Aceh Tamiang

Selain memaparkan potensi pariwisata, Mursil juga menjelaskan progres pembangunan Jalan Tol Sumatera Utara – Kota Langsa yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2022. Hal ini akan mempersingkat waktu tempuh menuju lokasi pariwisata.

“Sarana ini akan kami manfaatkan untuk mendongkrak perekonomian Aceh Tamiang melalui pariwisata selain peningkatan melalui 12 industri kelapa sawit. Kami Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengharap dukungan penuh atas potensi yang kami miliki sembari menunggu pembangunan infrastruktur menuju lokasi pariwisata,” harapnya.

Selain itu, Ketua YPBPI, Dr. Cahyat Rohyana, SE., MM mengatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan di Bandung bersama Menteri Parekraf RI. Beliau sudah melakukan pengumpulan data melalui internet terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Dalam konteks ekonomi, kita akan mencari ekonomi kerakyatan dan di Aceh Tamiang banyak masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai sumber penghasilan. Untuk itu, kita akan lihat bagaimana transportasi yang ada di lokasi wisata disana,” pungkas Cahyat.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Direktur Kelembagaan PT. Pos Indonesia dan Wakil Ketua Pembina YPBPI, Nezar Patria, S.S, M.Sc mengatakan bahwa Pos Indonesia mempunyai satu misi sosial. Selama pandemi ini Pemerintah sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Jarak kota Medan dan Kabupaten Aceh Tamiang tidak terlalu jauh. Apalagi perkembangan Kabupaten di Provinsi Aceh mengalami kemajuan pasca Tsunami dan Perjanjian Helsinky. Melihat potensi alam yang luar biasa, jadi kita harus membuat langkah-langkah agar masyarakat Sumatera Utara tertarik ke Aceh Tamiang, bukan sebaliknya,” ungkap Nezar.

Beliau juga berujar akan mengarahkan penggunaan dana Provinsi untuk membuka jalan antara Gayo Luwes- Aceh Tamiang, sehingga masyarakat Aceh Tenggara yang hendak ke Aceh Tamiang bisa langsung tiba tanpa harus melalui Sumatera Utara terlebih dahulu.

“Di ranah ekonomi digital, banyak pelaku yang menggunakan Platform belanja online yang menjadi penopang dimasa pandemi. Oleh karena itu, Kami Pos Indonesia bisa mensupport pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang,” ucap Direktur Kelembagaan PT. Pos Indonesia.

Turut bergabung dalam silaturahmi dan diskusi ini Direktur Poltekpos, Dr. Ir. Agus Purnomo, MT, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tamiang, Bakhtiar, S.Pd, M.Pd, Kepala Disparpora Aceh Tamiang, Musrizar, S.Pd, Kepala BKPSDM Aceh Tamiang, Dra. Fauziati, Ketua STIMLOG, Rachmawati Wangsaputra, Ph.D, dan Deputi Marketing Communication YPBPI, Dr. Ir. Hariadi Ismail, M.Sc.[]

Advokasi Pilkada Aceh, Ketua DPRA Temui Mahfud MD

0
Ilustrasi Pilkada. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022. Meski menilainya sebagai langkah bijak, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Djamaluddin akan bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, hari ini, Selasa 20 April 2021 untuk membicarakannya.

“Pertemuan dengan Mahfud ini dalam rangka mengadvokasi Pilkada Aceh 2022 yang kini tahapannya dihentikan,” ujar Djamaluddin.

Padahal, sebelumnya KIP Aceh menetapkan jadwal tahapan pilkada mulai 1 April 2021, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan Pilkad berlangsung lima tahun sekali.

Baca juga: KIP: Data pemilih berkelanjutan di Aceh 3,554 juta orang

Tapi, KIP Aceh menunda tahapan Pilkada secara otomatis melalui rapat pleno sampai ada keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Hal ini karena tidak tercapainya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh.

Salinan keputusan KIP Aceh sudah disampaikan ke Pimpinan DPRA untuk diteruskan ke Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengesahkan penundaan itu sampai ada keputusan lain.

Pertemuan itu dilakukan setelah KIP Aceh memutuskan menunda tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Aceh 2022. Politikus Partai Aceh ini menilai, keputusan KIP Aceh menunda tahapan Pilkada adalah sebuah sikap bijak.[minews.id]

3.942 Gampong di Aceh Sudah Cairkan Dana Desa Tahap I

0
ilustrasi.

Nukilan.id – Sebanyak 3.942 desa atau gampong di Aceh telah mencairkan Dana Desa 2021 tahap pertama. Fokus penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“BLT salah satu prioritas Dana Desa 2021, di samping pemberdayaan ekonomi dan kegiatan strategis lainnya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Azhari, Selasa (20/4/2021).

Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, tiga di antaranya telah mencapai 100 persen pencairan Dana Desa tahap pertama. Ketiganya yakni Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tamiang dan Gayo Lues.

Sementara daerah lainnya memiliki tingkat realisasinya bervariasi mulai dari 99 persen hingga 51 persen.

Baca juga: Aceh Tercepat Penyaluran Dana Desa

Ada empat daerah yang realisasinya masih di bawah 50 persen. Keempatnya yakni Aceh Utara 31,22 persen, Simeulue 16,67 persen, Aceh Timur 7,21 persen dan Pidie 4,75 persen.

“Penyebabnya karena terlambat pengesahan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) sehingga berdampak tidak bisa cair Dana Desa,” kata dia.

Dia menjelaskan, Aceh memiliki 6.497 desa dengan alokasi anggaran Dana Desa 2021 mencapai Rp4,98 triliun. Desa yang telah lakukan pencairan tahap pertama sebanyak 3.942 desa dengan total anggaran yang telah beredar di desa Rp947,1 miliar.

Dia berharap, desa-desa lain segera melakukan pencairan Dana Desa tahap pertama. Dengan beredarnya anggaran di masyarakat, diharapkan akan dapat menjadi stimulus dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi warga.

Saat ini, sudah ada beberapa kabupaten yang mulai melakukan pencairan Dana Desa tahap dua. Rinciannya, Aceh Selatan 12 desa, Aceh Tenggara 11 desa, Bener Meriah 14 desa, Lhokseumawe empat desa, Aceh Besar tiga desa dan Nagan Raya satu desa.

“Dengan total anggaran Rp11,8 miliar,” katanya.

Baca juga: Korupsi Dana Desa, Muslem Hasballah dan Edi Saputra Divonis Empat Tahun

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi menyebutkan, alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat kepada Aceh sebesar Rp4,98 triliun.

Anggaran yang diberikan ini harus dikelola dengan baik oleh seluruh aparatur gampong dengan menyusun perencanaan pembangunan secara cepat, tepat dan terarah.

“Dana Desa itu tidak hanya diarahkan untuk mengokohkan daya beli masyarakat melalui BLT, tetapi juga mendukung UKM dan sektor usaha pertanian serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital. Tujuannya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di Aceh,” katanya.[iNews]

Kasus Harian Covid-19 di Aceh Meningkat

0
Juru bicara satgas penanganan covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG)

Nukilan.id – Satuan tugas (Satgas) penanganan covid-19 Aceh, menyatakan tren kasus harian penyebaran virus korona di wilayahnya meningkat. Sejak 16-18 April 2021 positif covid-19 bertambah 100 kasus.

“Kasus-kasus terkonfirmasi positif trennya terus meningkat di Aceh, dari 22 kasus naik 35 kasus, dan naik lagi 43 kasus, sehingga menjadi 100 kasus dalam tiga hari sejak 16-18 April 2021,” kata Juru bicara satgas penanganan covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, Rabu (21/4/2021).

Saifullah mengatakan, kasus-kasus baru tersebut mengoreksi angka kasus kumulatif di Aceh. Kasus akumulatif covid-19 hingga 19 April 2021 sudah mencapai 10.313 orang dengan jumlah penyintas sebanyak 8.751 orang.

“Pasien masih dirawat 1.154 orang, dan kasus covid-19 yang meninggal 408 orang. Sementara, kasus harian positif baru bertambah lagi 13 orang hari ini, sembuh bertambah 101 orang, dan satu orang meninggal,” bebernya.

Baca juga: Menkes Soroti Lambatnya Vaksinasi Covid-19 di Aceh dan Papua

Saifullah mengungkapkan, kasus positif covid-19 yang bertambah sebanyak 13 kasus tersebut yakni, warga Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, masing-masing lima orang, warga Kabupaten Aceh Besar dua orang, dan warga Kabupaten Aceh Utara satu orang.

“Pasien covid-19 yang sembuh bertambah 101 orang, yakni warga Aceh Besar 42 orang, Banda Aceh 22 orang,” ucap Saifullah.

Selanjutnya, Aceh Timur sembilan orang, Langsa delapan orang, Aceh Tamiang tujuh orang, Aceh Barat tiga orang, Bener Meriah empat orang, Aceh Selatan dua orang, Aceh Tenggara dan Subulussalam masing-masing dua orang, dan warga luar daerah dua orang.

“Satu orang dilaporkan meninggal dunia, yakni warga Kota Langsa,” jelasnya.[medcom]

KIP: Data pemilih berkelanjutan di Aceh 3,554 juta orang

0
Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh Agusni AH (Foto: Antara Aceh/M Haris SA)

Nukilan.id – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan data pemilih berkelanjutan triwulan pertama 2021 di Aceh dengan jumlah 3,554 juta orang lebih.

Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh Agusni AH, mengatakan dari 3,55 juta pemilih tersebut, 1,751 juta merupakan pemilih laki-laki dan 1,80 juta pemilih perempuan. Pemilih tersebut tersebar di 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh.

“Jumlah pemilih triwulan pertama 2021 ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Data pemilih berkelanjutan triwulan empat 2020 sebanyak 3,544 juta atau terjadi kenaikan 10.164 pemilih,” kata Agusni di Banda Aceh, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: KIP Aceh Siap Serahkan Anggaran Pilkada kepada DPRA, Selanjutnya DPRA Serahkan Pada Gubernur

Agusni mengatakan penetapan data pemilih berkelanjutan tersebut berlangsung dalam rapat pleno KIP Aceh. Rapat pleno dihadiri ketua dan anggota KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Badan Registrasi Kependudukan Aceh dan unsur partai politik. KIP kabupaten/kota, dan Kodam Iskandar Muda.

“Rapat pleno pemutakhiran data pemilih ini berdasarkan ketentuan KPU RI. Data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi ini ditetapkan secara berkala, tiga bulan sekali,” kata Agusni.

Agusni mengatakan pemilih terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara mencapai 421.517 orang yang tersebar di 27 kecamatan dan 852 desa atau gampong.

Kemudian, pemilih di Kabupaten Pidie sebanyak 305.241 orang yang tersebar di 23 kecamatan di 730 gampong. Pemilih di Kabupaten Bireuen sebanyak 303.555 orang yang tersebar di 17 kecamatan dan 609 gampong.

Sedangkan pemilih paling sedikit berada di Kota Sabang dengan jumlah 25.540 orang yang tersebar di 18 gampong dari kecamatan. Serta pemilih di Kota Subulussalam sebanyak 58.387 yang tersebar di 82 desa dari lima kecamatan.

“Data pemilih berkelanjutan tersebut ditetapkan berasal dari rekapitulasi pemutakhiran jumlah pemilih berkelanjutan yang ditetapkan KIP 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh,” kata Agusni.[antara]

Makan Siang di Bulan Puasa, 4 Pegawai Bank Ditangkap WH Aceh Tamiang

0
Wanita yang diamankan Satpol PP/WH Aceh Tamiang karena berjualan makanan di siang hari melayani orang tidak puasa, Selasa (20/4/2021). Antara Aceh/HO

Nukilan.id – Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) Kabupaten Aceh Tamiang menangkap empat pegawai bank serta seorang wanita diduga menjual makan dan minuman di siang hari.

Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH Aceh Tamiang Syahrir Pua Lapu di Aceh Tamiang, Selasa, empat pegawai bank tersebut diamankan karena makan dan minum di siang hari saat puasa di sebuah rumah toko di kawasan Kedai Bawah, Kota Kuala Simpang, Selasa (20/4/2021) pukul 10.30 WIB.

Baca juga: Komunitas Ngopi di Banda Aceh Bagi-Bagi Paket Kurma

“Kelima orang yang diamankan terdiri satu perempuan pedagang nasi dan empat laki-laki pegawai bank. Keempat pegawai bank tersebut sebagai pembeli,” kata Syahrir Pua Lapu.

Mereka adalah Pur (38) sebagai penjual makanan warga Karang Baru. Berikutnya IP (33), HP (31) dan AYP (36) sebagai pembeli warga Kota Langsa, serta WPK (26) pembeli warga Karang Baru.

Syahrir Pua Lapu mengatakan penangkapan mereka berawal dari laporan warga kepada Unit Intel Satpol PP/WH yang menginformasikan ada orang berjualan makanan dan minuman untuk orang-orang tidak berpuasa.

Baca juga: Wakil Bupati Aceh Utara Buka Secara Resmi Kampoeng Alquran 2021

Setelah berkoordinasi, Satpol PP/WH mengerahkan tim buser menuju lokasi di jual beli makanan. Di lokasi, petugas menemukan seorang wanita sedang berjualan makanan melayani empat pria makan dan minum di dalam ruko tersebut.

Selain mengamankan penjual dan pembeli, petugas juga menyita sejumlah barang bukti untuk dibawa ke Kantor Satpol PP/WH guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

“Mereka terancam sanksi hukuman cambuk. Bagi yang menyediakan fasilitas untuk orang tidak puasa ancamannya enam kali cambuk. Sedangkan mereka yang makan dan minum, terancam dua kali cambuk,” pungkas Syahrir Pua Lapu.[antara]

Bill Gates dan Puluhan Pemimpin Dunia akan Hadiri KTT Iklim Biden

0

Nukilan.id – Bill Gates akan berpidato pada KTT Iklim yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden minggu ini dan hampir semua dari 40 pemimpin dunia yang diundang telah mengonfirmasi bahwa mereka akan hadir, demikian menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Co-founder Microsoft Corp dan dermawan Gates akan berpidato pada hari kedua KTT, yang dimulai secara virtual pada Kamis dan akan ditutup pada Jumat.

Acara Gedung Putih membuka jalan bagi KTT global lainnya pada November di kota Glasgow di Skotlandia yang bertujuan untuk memastikan dunia memenuhi tujuan membatasi pemanasan planet hingga 1,5 derajat Celcius.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson adalah di antara para pemimpin negara penyumbang emisi terbesar yang akan berbicara.

Biden telah menjadikan upaya memerangi perubahan iklim sebagai prioritas domestik dan internasional teratas dan KTT minggu ini adalah kesempatan baginya untuk meyakinkan rekan-rekannya bahwa Amerika Serikat kembali sebagai pemimpin dalam masalah ini setelah mantan Presiden Donald Trump menarik diri dari Perjanjian Paris mengenai pengurangan emisi global.

Biden membawa Amerika Serikat kembali ke dalam perjanjian pada awal pemerintahannya pada Januari dan Gedung Putih berencana untuk mengungkap komitmen baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca AS pada tahun 2030 secepatnya.

Sumber yang mengetahui masalah ini mengharapkan pemerintah berjanji untuk memotong emisi AS sekitar 50 persen dibandingkan dengan tingkat tahun 2005.

Pada Kamis, ekonomi utama akan membahas komitmen perubahan iklim tersebut, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut. Keuangan, peran pasar modal, adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim juga akan dibahas.

Pada Jumat program presiden “Membangun Kembali Lebih Baik” akan difokuskan. Biden telah menjelaskan bahwa dia melihat memerangi perubahan iklim sebagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja, dan tagihan infrastrukturnya mencakup pendanaan yang sangat penting bagi rencana pemerintahannya untuk mengurangi gas rumah kaca.

Inovasi dalam energi bersih dan “industri yang belum tercipta” juga akan dibahas. Gates akan membahas topik luas itu dengan sambutannya. Pengembang perangkat lunak telah menginvestasikan sekitar $ 2 miliar atau Rp29 triliun untuk pengembangan teknologi bersih.[antara]

Bersama Sejumlah Menteri, Nova Bahas Percepatan Pembangunan Aceh

0

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membahas sejumlah persoalan terkait percepatan pembangunan Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah Menteri terkait lainnya.

Pembahasan tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh yang digelar secara daring, Selasa, (20/4/2021).

Rapat tersebut diikuti juga sejumlah menteri terkait, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ikut juga dalam rapat seluruh bupati/wali kota se-Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh ( SKPA) terkait.

Menko Marves Luhut memaparkan dalam rapat tersebut, ada enam rencana pengembangan pembangunan utama di Aceh yang perlu mendapat perhatian Kementerian terkait. Keenam rencana itu, adalah pengembangan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, konektivitas transportasi laut, konektivitas transportasi udara, pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Singkil.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam paparannya mengatakan, pihaknya akan mengembangkan sarana prasarana transportasi di sejumlah wilayah di Aceh, guna mendukung sentra industri dan ekonomi yang ada. Seperti di KEK Arun Lhokseumawe, untuk mendukung kawasan tersebut Kementerian Perhubungan akan memperpanjang landasan pacu Bandara Malikussaleh untuk memperkuat transportasi udara. Selain itu juga mengembangkan infrastruktur pelabuhan Krueng Geukuh untuk memperkuat konektivitas di laut.

Budi menilai, kemudahan sarana dan prasarana konektivitas sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Aceh. Begitupun dengan KIA Ladong dan wilayah pariwisata di Singkil, pihaknya juga akan mengembangkan sarana infrastruktur pendukung konektivitas di dua kawasan tersebut, baik pelabuhan maupun bandara.

Sementara itu, Perwakilan Menteri PUPR, memaparkan, untuk mendukung sumber daya air, pihaknya menargetkan pada tahun 2022 nanti Bendungan Keuruto di Aceh Utara dan Bendungan Rukoh di Pidie akan segera diselesaikan. Begitupun dengan jaringan jalan di Aceh, pihaknya akan terus meningkatkan pembangunannya, salah satu fokus Kementerian PUPR adalah peningkatan pembangunan jalan lintas Geumpang- Pameue dan pembangunan jalan Jantho -Keumala.

Terkait pembangunan jalan Tol di Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan, proses pembebasan lahan ruas Medan – Langsa hampir selesai. Begitupun dengan ruas Banda Aceh- Sigli yang pembangunannya sedang dikerjakan, Menteri berharap Gubernur segera menuntaskan pembebasan lahan yang masih tersisa.

Sementara untuk ruas Langsa- Lhokseumawe- Sigli, Menteri meminta kepada Guebrnur untuk segera menetapkan lokasi pembangunan jalan tol di ruas tersebut. Sehingga proses pembangunan jalan tol di Aceh dapat segera dituntaskan.

Selain itu, Menko Marves beserta menteri terkait lainnya juga membahas dan memaparkan mengenai persoalan-persoalan lainnya seperti, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan potensi pertanian, peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi yang ada di laut, dan pengembangan infrastruktur lainnya di kawasan industri.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapannya agar peningkatan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Singkil dapat terus dilakukan. Hal tersebut dianggap penting untuk mendukung suksesnya rencana investasi pariwisata UEA di daerah tersebut nantinya.

“Kemudian tadi tidak terdeteksi, kita juga perlu peningkatan pembangunan pelabuhan di Calang dan pelabuhan Kuala Bubon di Aceh Barat, berupa breakwater karena kondisi lautnya belum cukup aman,” kata Nova.

Nova mengatakan, peningkatan pembangunan dua pelabuhan tersebut sangat penting. Sebab kedua pelabuhan tersebut menjadi sarana masyarakat untuk menyeberang ke Kabupaten Simeulue.

Di sektor Industri, Nova melaporkan masih banyak perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di Aceh, namun belum memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk ditanami dan mengembangkan perkebunannya. Pihaknya akan terus mendorong agar perusahaan yang telah memiliki HGU tersebut dapat segera memanfaatkan lahannya di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova berharap kepada Menteri yang hadir agar dapat terus membantu pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh, yang pada akhirnya dapat menunjang dan membantu aktivitas perekonomian masyarakat [humas.acehprov]