Beranda blog Halaman 219

Cuaca Tak Menentu Landa Enam Wilayah di Aceh, Warga Diminta Waspada

0
Ilustrasi Prakiraan Cuaca BMKG. (Foto: BMKG)

NUKILAN.ID | Lhokseumawe – Cuaca di enam kabupaten/kota di Provinsi Aceh terpantau tidak menentu sejak pagi hingga sore hari, Kamis (5/6/2025). Kondisi ini disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Malikussaleh Aceh Utara, Khairendra Muis, dalam siaran langsung Pro-1 RRI Lhokseumawe.

Sejak pagi, enam daerah yakni Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Lhoksukon, Idi Rayeuk, Kota Langsa, dan Bener Meriah mengalami cuaca cerah berawan.

“Cuaca yang cerah berawan ini terpantau terjadi sejak pagi hari di enam Kabupaten/Kota seperti Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Lhoksukon, Idi Rayeuk, Kota Langsa, dan Bener Meriah,” ungkap Khairendra.

Memasuki siang hari, suhu udara meningkat dengan kisaran 30–33 derajat Celsius. Suasana terasa lebih menyengat dibanding pagi sebelumnya. Kondisi ini menandakan potensi cuaca ekstrem yang dapat berubah dalam waktu singkat.

Perubahan kondisi terjadi menjelang sore. Menurut Khairendra, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan ringan, bahkan disertai petir. Beberapa titik rawan tersebut berada di Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Utara bagian selatan.

“Seperti Kecamatan Nisam Antara, Paya Bakong, Cot Girek kita prediksi pada sore nanti akan berpeluang tumbuh awan-awan hujan, dan hujan ringan, kadang-kadang disertai petir,” urai Khairendra.

Menyikapi kondisi cuaca yang dinamis ini, masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga daya tahan tubuh. Prakirawan BMKG itu juga menyarankan agar warga memperbanyak konsumsi air putih serta membatasi aktivitas luar ruangan, terutama saat cuaca panas terik atau ketika hujan petir berpotensi terjadi.

“Warga masyarakat dihimbau, untuk menjaga kondisi kesehatan, perbanyak minum air putih, hindari berlama-lama berada di luar ruangan, apalagi pada sore hari juga berpeluang terjadinya hujan petir di beberapa wilayah,” imbaunya.

Editor: Akil

Bea Cukai Aceh dan BPKA Perkuat Kolaborasi Awasi Pajak Rokok

0
Bea Cukai Aceh dan BPKA Perkuat Kolaborasi Awasi Pajak Rokok. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan serta pengelolaan pajak rokok di Tanah Rencong.

Kerja sama itu diwujudkan melalui pertemuan antara Tim Kanwil DJBC Aceh dan BPKA di Banda Aceh, Selasa (3/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas mekanisme penerimaan, pengawasan, dan pemanfaatan dana pajak rokok di Aceh.

Momentum Samakan Persepsi

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Asral Effendi, menyampaikan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan BPKA menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pajak rokok.

“Kami terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPKA dalam meningkatkan pengawasan serta pengelolaan dan pemanfaatan pajak rokok di Provinsi Aceh,” kata Asral Effendi.

Ia menjelaskan, kunjungan kerja dan konsultasi dari pihak BPKA menjadi kesempatan strategis. Tidak hanya membahas angka penerimaan, tetapi juga menyamakan persepsi soal regulasi yang berlaku.

“Kami mengapresiasi atas inisiatif BPKA yang telah menjalin komunikasi aktif dengan Bea Cukai sebagai mitra strategis dalam pengelolaan fiskal daerah seperti pajak rokok,” ujarnya.

Prioritaskan Kesehatan dan Penegakan Hukum

Dalam pertemuan itu, Kepala Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari, turut menekankan pentingnya penggunaan dana pajak rokok secara optimal dan tepat sasaran. Menurutnya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023.

“Paling sedikit 50 persen dari penerimaan pajak rokok yang diterima daerah harus digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum,” tegas Leni.

Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan pengelolaan pajak rokok di Aceh menjadi lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana di sektor tersebut.

Sebelumnya, pihak kepolisian juga tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana pajak rokok di Banda Aceh. Hal ini menjadi sinyal perlunya pengawasan yang lebih ketat dan pemanfaatan anggaran yang lebih bertanggung jawab.

Editor: AKil

Tiga Bandar Judi Online Diciduk Polres Aceh Barat

0
Ilustrasi ditangkap Polisi. (Foto: LintasJatim.com)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat berhasil membongkar praktik judi online yang dijalankan oleh tiga pria di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penangkapan dilakukan pada Selasa (3/6/2025), sekitar pukul 17.30 WIB, setelah polisi menerima laporan dari warga setempat.

Ketiga pelaku yang diringkus masing-masing berinisial F (34), D (21), dan R (19). Ketiganya merupakan warga lokal yang telah menjalankan bisnis ilegal ini selama enam bulan terakhir. Tak tanggung-tanggung, dari aktivitas tersebut mereka disebut meraup keuntungan hingga Rp100 juta setiap bulan.

Berawal dari Laporan Masyarakat

Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas transaksi mencurigakan di sebuah rumah.

“Kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan berhasil mengamankan tiga pelaku yang tengah bertransaksi menggunakan komputer untuk jual beli chips atau koin digital pada situs judi online,” kata AKBP Yhogi menegaskan.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa para pelaku menggunakan platform judi daring untuk melakukan transaksi top-up dan penjualan koin virtual. Mereka membeli chips seharga Rp60 ribu, lalu menjualnya kembali dengan harga Rp63 ribu. Semua transaksi dilakukan melalui rekening yang didaftarkan secara daring.

Barang Bukti dan Modus Operandi

Dalam penggerebekan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya dua unit komputer, dua unit handphone merek Vivo, 60 lembar kartu perdana, dua buku catatan transaksi, satu lembar catatan harian, serta dua rekening bank.

“Modus operandi mereka cukup terstruktur, menggunakan perangkat digital dan sistem pembayaran yang tersamarkan. Namun, kami berhasil mengungkap keseluruhan jaringan ini,” tambah Kapolres.

Kini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolres Aceh Barat. Mereka akan dijerat dengan Pasal 19 jo Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ancaman hukumannya tidak main-main: uqubat ta’zir berupa maksimal 45 kali cambuk, denda hingga 450 gram emas murni, atau penjara selama 45 bulan.

Imbauan untuk Masyarakat

Menutup pernyataannya, Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik perjudian online, dalam bentuk apa pun.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi perjudian online. Laporkan segera jika ada aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut moral dan ketertiban sosial,” ucap AKBP Yhogi Hadisetiawan tegas.

Dengan penangkapan ini, aparat berharap dapat menekan angka perjudian daring di Aceh Barat yang kian marak dalam beberapa waktu terakhir. Selain penegakan hukum, partisipasi aktif masyarakat juga dinilai krusial dalam menjaga lingkungan bebas dari praktik ilegal.

Editor: Akil

Jelang Idul Adha, Mualem Santuni 3.000 Anak Yatim di Barat Selatan Aceh

0
Mualem Santuni 3.000 Anak Yatim di Barat Selatan Aceh. (Foto: Serambi)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melakukan safari kemasyarakatan ke tiga kabupaten di wilayah barat Aceh. Dalam kunjungan tersebut, ia menyapa sekaligus menyantuni 3.000 anak yatim sebagai bagian dari janji kampanyenya.

Pada Rabu (4/6/2025), Mualem bersama sang istri, Bunda Salma, tiba di Pendopo Bupati Aceh Barat. Kehadirannya disambut langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wakil Bupati Said Fadheil, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gubernur menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dari delapan desa di Kecamatan Johan Pahlawan. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis dan mengandung pesan mendalam.

“Kehadiran kami untuk menyapa dan menyantuni anak-anak yatim di tiga kabupaten ini adalah bagian dari hajat kami di masa kampanye,” ujar Mualem dikutip dari Serambinews.com.

Selain menerima santunan uang tunai, anak-anak juga mendapatkan bingkisan berupa kain sarung. Ini bukan sekadar hadiah, melainkan simbol kasih sayang dan perhatian dari pemerintah daerah menjelang hari raya.

Kegiatan ini menyasar 1.000 anak yatim di masing-masing kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Total penerima santunan pun mencapai 3.000 anak.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyampaikan bahwa kunjungan Gubernur membawa makna lebih dari sekadar penyaluran bantuan.

“Momentum Idul Adha ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat solidaritas. Kehadiran Gubernur membawa semangat baru dan memberi makna lebih dalam merayakan hari besar Islam,” kata Tarmizi.

Acara yang juga dihadiri Ketua DPRK, Kapolres, Dandim, serta unsur Forkopimda lainnya ini dilanjutkan dengan makan siang bersama anak-anak yatim. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan berlangsung.

Menariknya, sebagian anak yatim di wilayah tersebut telah menerima santunan serupa saat bulan Ramadhan lalu. Namun demikian, perhatian yang terus diberikan pemerintah, menurut Tarmizi, menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan anak-anak yatim di Aceh.

“Ini bukan sekadar penyerahan bantuan. Ini adalah bentuk kasih sayang dari seorang pemimpin kepada anak-anak yang membutuhkan,” tutup Tarmizi.

Kunjungan Mualem ke barat selatan Aceh kali ini tidak hanya membawa bantuan materi. Lebih dari itu, kehadirannya menghadirkan harapan baru, menghidupkan kembali semangat kebersamaan, dan mempererat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat.

Editor: Akil

Gubernur Sumut Temui Mualem di Banda Aceh, Bahas Polemik Empat Pulau

0
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. (Foto: detik.com)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. Pertemuan ini digelar di tengah polemik soal empat pulau di wilayah perbatasan yang saat ini secara administratif ditetapkan masuk ke wilayah Sumut.

Didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu serta sejumlah pejabat, Bobby menyampaikan niatnya membangun komunikasi dan kerja sama. Menurut dia, penting untuk menyamakan persepsi demi menghindari ketegangan antardaerah.

“Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan Pak Gubernur Aceh,” kata Bobby di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (4/6/2025).

Bukan Intervensi, Tapi Proses Administratif

Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait empat pulau tersebut tidak berada dalam kendalinya. Menurutnya, penetapan itu bukan hasil intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumut.

“Ini kan mekanismenya bukan serta-merta. Kalau kami bilang kami kembalikan, ya bukan seperti itu juga. Mekanismenya ada dari Kementerian Dalam Negeri, ada dirjen khususnya tentang batas wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya ingin membangun kesepahaman lebih dulu bersama Aceh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menyuarakan posisi yang sama sebelum melangkah ke proses lanjutan.

“Yang pasti kami sampaikan, sampai dengan hari ini, apa pun yang ada di dalamnya, apa pun kondisinya hari ini, kita sepakat sama-sama. Apa pun keputusannya, kita sama-sama, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh inginnya kita satu suara dulu,” jelas Bobby.

Usul Pengelolaan Bersama

Dalam pertemuan tersebut, Bobby juga mengusulkan pengelolaan potensi empat pulau tersebut dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, kerja sama antardaerah dapat menjadi jalan tengah di tengah belum tuntasnya persoalan administratif.

“Jadi tadi kita sampaikan, kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau bicara soal potensinya, tadi tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, atau akan punya siapa. Tapi kita bicarakan kalau ke depannya kalau ada pembahasan, kami terbuka saja,” ungkapnya.

Empat pulau yang kini dipersoalkan yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempatnya diputuskan masuk wilayah administratif Sumut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada 25 April 2025.

Aceh Siap Ajukan Peninjauan Ulang

Sementara itu, Pemerintah Aceh melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Syakir, menegaskan akan memperjuangkan peninjauan ulang atas keputusan tersebut. Ia mengklaim proses perubahan status pulau sudah berlangsung jauh sebelum Mualem menjabat sebagai Gubernur.

“Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Syakir dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

Pemprov Aceh, kata Syakir, juga telah menyerahkan dokumen pendukung yang memperkuat klaim bahwa keempat pulau itu adalah bagian dari wilayah Aceh. Salah satu bukti yang diserahkan adalah peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada 1992.

“Dokumen-dokumen pendukung juga telah kami serahkan, baik dari pemerintah Aceh maupun dari Pemkab Aceh Singkil. Di antaranya terdapat peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan oleh Mendagri pada 1992,” jelas Syakir.

Menunggu Titik Temu

Meskipun polemik status empat pulau ini belum menemukan titik terang, pertemuan antara kedua gubernur menjadi langkah awal menuju penyelesaian damai. Kolaborasi bisa menjadi jalan tengah, sembari masing-masing pihak tetap memperjuangkan aspirasi daerahnya.

Kini, publik menanti kelanjutan dialog antara Aceh dan Sumut, serta langkah yang akan diambil Kemendagri dalam menyikapi tuntutan peninjauan ulang. Di tengah tarik ulur administratif, harapan akan penyelesaian bermartabat pun mengemuka.

Editor: Akil

Sambut Iduladha, Ini Rute Pawai Takbir Keliling di Banda Aceh

0
Rute pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Pemerintah Aceh kembali menggelar pawai takbir keliling pada Kamis (5/6/2025) malam.

Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB), Saifan Nur, mengatakan pawai akan menempuh rute sepanjang empat kilometer, dengan titik keberangkatan dan finis di halaman Masjid Raya Baiturrahman, seperti yang dilaksanakan pada perayaan Idulfitri sebelumnya.

Ia menjelaskan, rute pawai dimulai dari depan gerbang Masjid Raya Baiturrahman, menuju Simpang Kodim, Peuniti, Simpang Surabaya, Simpang Jambo Tape, Simpang Lima, lalu kembali melalui Simpang Kodim hingga finis di Masjid Raya Baiturrahman.

Saifan menyebutkan, setiap grup peserta pawai akan menerima uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000. Selain itu, panitia juga menyiapkan hadiah untuk para pemenang.

“Untuk juara harapan 1 sebesar Rp 6 juta, harapan 2 sebesar Rp 5 juta, harapan 3 sebesar Rp 4 juta dan juara favorit Rp 2 juta,” kata Saifan sebagaimana dikutip dari Nukilan.id. (xrq)

Reporter: Akil

Kilas Balik Tragedi Tiananmen 1989: Luka Sejarah yang Masih Membekas di Tiongkok

0
Foto Thank Man dalam Tragedi Pembantaian Tiananmen 1989. (Foto: AP Photo/Jeff Widener)

NUKILAN.ID | BEIJING — Malam itu, suara tembakan menggema di pusat ibu kota Tiongkok. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi semangat reformasi mendadak berubah menjadi ladang kekerasan. Ribuan pasang mata dunia terkejut menyaksikan bagaimana pemerintah Tiongkok menggunakan kekuatan militer untuk membungkam suara rakyatnya sendiri.

Insiden yang kemudian dikenal sebagai Pembantaian Tiananmen — atau secara resmi disebut “Insiden 4 Juni” oleh pemerintah Tiongkok — menjadi titik balik kelam dalam sejarah gerakan pro-demokrasi di negara tersebut.

Akar Gerakan: Duka yang Memantik Perlawanan

Dilansir Nukilan.id dari artikel What is the Tiananmen crackdown? Awal kisah ini bermula dari kematian Hu Yaobang pada April 1989. Hu, tokoh reformis Partai Komunis Tiongkok, dikenal sebagai pendukung perubahan politik dan kebebasan berbicara. Kepergiannya memicu kesedihan mendalam di kalangan mahasiswa, yang kemudian berubah menjadi aksi protes massal menuntut reformasi politik, transparansi, dan penghapusan korupsi.

Dalam artikelnya yang berjudul Tiananmen Square, 1989, yang diterbitkan oleh Office of the Historian, U.S. Department of State pada tahun 2013, disebutkan bahwa Lapangan Tiananmen merupakan simbol kekuasaan di jantung Kota Beijing. Tempat ini menjadi pusat berkumpulnya jutaan orang dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, pekerja, pensiunan, hingga petani—yang menggelar unjuk rasa damai terbesar dalam sejarah Tiongkok modern.

Namun, ketidaksabaran negara mulai terasa ketika Pemerintah Tiongkok mendeklarasikan keadaan darurat militer pada 20 Mei 1989.

Malam Penuh Darah di Jantung Beijing

Pada malam 3 Juni hingga menjelang pagi 4 Juni, Beijing berubah menjadi zona perang. Ribuan tentara bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja bergerak masuk ke kota. Mereka bukan hanya membawa senjata, tetapi juga perintah untuk menumpas.

Saat pasukan mendekati Lapangan Tiananmen, mereka mulai melepaskan tembakan ke arah kerumunan tanpa peringatan. Banyak demonstran ditembak dari belakang ketika mencoba melarikan diri. Beberapa lainnya, tragisnya, tewas terlindas kendaraan militer.

Dalam artikel tentang Insiden Tiananmen yang dimuat di Ensiklopedia Britannica, dikisahkan bahwa meskipun situasi saat itu kacau dan penuh ketakutan, ada satu gambar yang tetap membekas: sosok “Tank Man” — seorang pria anonim yang berdiri tegak menghadang laju deretan tank. Foto ini, yang tersebar luas di dunia Barat, menjadi simbol keberanian warga sipil dalam menghadapi kekuasaan yang otoriter.

Korban dan Misteri Angka yang Disembunyikan

Jumlah korban tewas masih menjadi misteri yang dijaga ketat oleh Pemerintah Tiongkok. Versi resmi menyebutkan bahwa sekitar 200 orang tewas — termasuk 36 mahasiswa — dan lebih dari 3.000 lainnya terluka. Namun, kelompok HAM dan pengamat independen memperkirakan jumlah korban jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai ribuan.

Kelompok “Tiananmen Mothers”, yang terdiri dari keluarga para korban, telah lama menyerukan penyelidikan independen dan menuntut daftar nama korban dipublikasikan. Namun, hingga hari ini, permintaan mereka belum pernah digubris secara resmi.

Pasca pembantaian, operasi penangkapan besar-besaran dilakukan. Banyak demonstran yang ditahan tanpa pengadilan yang adil. Sebagian besar dijerat dengan tuduhan “kontra-revolusioner”, sebuah istilah klasik yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk membungkam kritik.

Peringatan atas insiden ini dihapus dari buku pelajaran, dilarang dibahas di ruang publik, dan segala pencarian daring yang terkait dengan Tiananmen 1989 dikendalikan secara ketat oleh sensor negara.

Respon Dunia: Kecaman dan Sanksi

Peristiwa ini mengejutkan dunia. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya dengan cepat mengecam keras tindakan brutal militer Tiongkok. Serangkaian sanksi ekonomi dan diplomatik diberlakukan. Hubungan internasional Tiongkok memburuk seketika.

Namun, waktu bergulir dan dunia berubah. Hubungan diplomatik Tiongkok dengan banyak negara kembali pulih seiring kekuatan ekonominya yang terus tumbuh. Sayangnya, luka Tiananmen tetap tertutup rapat di dalam negeri.

Hari ini, setiap kali tanggal 4 Juni datang, warga Tiongkok di dalam negeri tidak pernah melihat berita atau peringatan publik. Tetapi di luar negeri, para eksil, aktivis HAM, dan diaspora Tiongkok tetap menyalakan lilin, mengenang mereka yang gugur demi suara rakyat.

Insiden Tiananmen bukan hanya tentang kematian, tetapi juga tentang keberanian. Ia adalah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan total, masih ada yang berani berdiri — sendiri — menghadapi kekuasaan. (XRQ)

Reporter: Akil

Sejarah BP-KNIP: ‘Parlemen Kecil’ di Tengah Revolusi Indonesia

0
Suasana Sidang BP-KNIP 1947 di Malang. (Foto: fotoleren)

NUKILAN.ID | JAKARTA —Tanggal 4 Juni menandai langkah penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Di tengah ancaman agresi militer Belanda dan suasana revolusi yang belum reda, pemerintah Indonesia mengambil keputusan strategis dengan membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Melalui Penetapan Pemerintah No. 6/SD/1947, BP-KNIP dibentuk pada 4 Juni 1947 sebagai respons atas kurang efisiennya kerja KNIP dalam sidang pleno yang melibatkan ratusan anggota. Keberadaan badan ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak akan kelembagaan yang lebih ramping namun tetap efektif dalam menjalankan fungsi legislatif sementara.

Solusi di Tengah Kekacauan Revolusi

Dikutip Nukilan.id dari buku Nationalism and Revolution in Indonesia, sejarawan George McTurnan Kahin mencatat bahwa KNIP sebagai badan legislatif sementara terlalu besar untuk mengambil keputusan cepat. Situasi darurat menuntut adanya badan yang bisa bergerak sigap dalam menyikapi dinamika politik dan ancaman militer Belanda.

“The Working Committee (Badan Pekerja) was established to handle the day-to-day legislative functions of the KNIP, as the full committee was too large for effective decision-making during the critical early years of the revolution,” tulis Kahin (hlm. 278).

Dengan kata lain, BP-KNIP menjadi semacam “parlemen kecil” yang bisa bergerak lincah di tengah kondisi negara yang belum stabil.

Tugas Strategis: Merancang UU dan Mengawasi Pemerintahan

Berdasarkan dokumen resmi dari Arsip Nasional RI (1947) yang dikompilasi dalam Undang-Undang dan Ketetapan Pemerintah 1945–1949, BP-KNIP diberi mandat penting: membahas rancangan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebelum pengambilan keputusan di sidang pleno KNIP.

Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 menyebut BP-KNIP sebagai badan yang sangat aktif dan berpengaruh pada masa awal kemerdekaan.

“BP-KNIP menjadi semacam ‘parlemen kecil’ yang aktif merumuskan kebijakan, sementara KNIP pleno hanya bersidang untuk hal-hal penting,” tulis Ricklefs (hlm. 421).

Pilar Legislasi di Masa Transisi

Lebih dari sekadar lembaga administratif, BP-KNIP menjadi poros dalam merumuskan berbagai kebijakan darurat. Sekretariat Negara RI dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka menegaskan bahwa BP-KNIP turut berperan besar dalam mengisi kekosongan hukum di awal kemerdekaan.

“Badan Pekerja KNIP memainkan peran kunci dalam mengisi kekosongan hukum di awal kemerdekaan, termasuk merancang UU darurat saat Agresi Militer Belanda,” tulis publikasi tersebut.

Dengan mandat tersebut, BP-KNIP menjelma sebagai ruang kompromi, diskusi, dan penentu arah bangsa dalam masa-masa genting.

Warisan Konstitusional yang Terlupakan

Meski tak setenar sidang-sidang revolusioner lainnya, keberadaan BP-KNIP justru menjadi tonggak penting pembentukan sistem ketatanegaraan yang lebih fungsional. Ia adalah cikal bakal kerja parlemen modern Indonesia, yang bergerak tidak hanya secara seremonial, tapi juga substantif dalam mengawal roda pemerintahan.

BP-KNIP memang telah lama dibubarkan seiring bergulirnya sistem demokrasi parlementer dan pembentukan lembaga legislatif formal. Namun, jejaknya tetap tercatat sebagai bagian dari sejarah pergulatan bangsa dalam mengukuhkan kedaulatan dan membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Hari ini, 4 Juni, kita mengingat kembali bagaimana dalam keterbatasan dan ancaman, para pendiri bangsa tidak hanya berpikir tentang mempertahankan kemerdekaan, tapi juga merancang sistem pemerintahan yang efisien, responsif, dan demokratis.

BP-KNIP bukan sekadar institusi teknis. Ia adalah simbol kegigihan bangsa untuk membangun sistem, bahkan ketika peluru masih menyalak di medan tempur. (XRQ)

Reporter: Akil

Dinsos Aceh dan Poltekkes Jalin MoU: Sinergi Wujudkan Tri Dharma dan Kemaslahatan Masyarakat

0
Dinsos Aceh dan Poltekkes Jalin MoU. (Foto: Dinsos Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Sosial (Dinsos) Aceh bersama Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Aceh resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Selasa, 3 Juni 2025. Acara yang berlangsung di Gedung Poltekkes Aceh ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antarlembaga demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, S.Ag, M.Pd, dan Rektor Poltekkes Aceh, Dr. Abdurrahman, S.KP, M.Pd.

Komitmen Bersama untuk Anak-Anak Aceh

Dalam sambutannya, Rektor Poltekkes Aceh menegaskan pentingnya kerja sama yang terjalin antara kedua lembaga. Ia berharap kolaborasi ini membawa manfaat luas, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga masyarakat Aceh secara keseluruhan.

“Kerjasama ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi Poltekkes dan Dinas Sosial, serta pada akhirnya menguntungkan anak-anak Aceh,” kata Dr. Abdurrahman.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya Poltekkes Aceh telah menggandeng sejumlah pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan angka stunting, kematian ibu dan anak, serta HIV/AIDS. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen Poltekkes dalam menjawab persoalan kesehatan masyarakat.

Satu-Satunya UPT Kemenkes di Aceh

Lebih lanjut, Dr. Abdurrahman mengungkapkan bahwa Poltekkes Aceh saat ini menaungi sembilan kampus di seluruh Aceh dengan jumlah mahasiswa mencapai 4.000 orang. Sebagai satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan di provinsi ini, Poltekkes ditargetkan menjadi lembaga pendidikan unggul berbasis vokasi dan profesi.

Sambutan Positif dari Dinsos Aceh

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, menyampaikan antusiasmenya terhadap kolaborasi ini. Ia merasa tidak asing dengan jajaran Poltekkes dan menyatakan kesiapan Dinsos untuk bekerja sama secara erat.

“Intinya kita sama-sama bisa kolaborasi dan saling membantu, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat banyak,” ujarnya.

Dr. Muslem juga menyinggung peluang kolaborasi ke depan. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian Sosial kini diberi mandat untuk mengelola Program Nasional Sekolah Rakyat. Dalam konteks itu, kerja sama dengan Poltekkes sangat memungkinkan, terutama dalam pengembangan program-program sosial berbasis pendidikan dan kesehatan.

Fokus pada Tri Dharma dan Pengembangan SDM

Kerja sama ini akan mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kedua pihak juga akan bersinergi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana, manajemen kegiatan (event management), serta pengembangan sumber daya manusia (manpower development).

Dr. Muslem menegaskan bahwa MoU ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki kedua pihak demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara maksimal.

Dihadiri Tokoh Pendidikan

Penandatanganan MoU ini turut disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Prof. Zainuddin dari Universitas Negeri Medan (Unimed), para dekan, serta kepala jurusan di lingkungan Poltekkes Aceh. Hadirnya mereka menjadi simbol kuat atas dukungan terhadap kerja sama lintas sektor ini.

Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan hubungan antara Poltekkes Aceh dan Dinsos Aceh kian erat, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

Editor: Akil

Pasar Tani Distanbun Aceh Bantu Masyarakat Jelang Idul Adha

0
Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun Aceh, Zulfadli (kedua kanan) saat meninjau pedagang di pasar tani, pada Rabu 4 Juni 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menggelar kegiatan Pasar Tani Edisi Meugang di lokasi Expo Bank Aceh, tepatnya di Jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, pada Rabu (4/6/2025) pagi.

Sebanyak 57 UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk menjual beragam produk mulai dari sayur-mayur, telur, daging segar, ayam potong, hingga gas LPG 3 kilogram.

Sekretaris Distanbun Aceh, Zulfadli menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi sekaligus membantu petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya.

“Pasar tani ini tidak hanya menjaga kestabilan harga bahan pokok, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi para petani dan UMKM,” ujar Zulfadli kepada Nukilan saat meninjau langsung pedagang di lokasi.

Zulfadli merincikan sejumlah harga komoditas yang tersedia di pasar tani ini diantaranya, Gas LPG 3 Kg dibanderol Rp18.000, dengan ketersediaan 560 tabung, telur ayam dijual Rp46.000 per papan dengan jumlah 520 papan yang tersedia, daging sapi segar dijual seharga Rp150.000 per kilogram, lebih murah dibanding harga di pasar tradisional yang berkisar antara Rp170.000 hingga Rp180.000. 

Selanjutnya, bawang merah dan putih masing-masing dijual Rp38.000 per kilogram, sementara di pasar tradisional bisa mencapai Rp40.000 dan Rp42.000. Cabai merah dijual Rp38.000 per kilogram dan cabai rawit Rp35.000, sedikit lebih murah dari harga pasar yang mencapai Rp40.000 dan Rp32.000.

Zulfadli menambahkan harga yang ditawarkan di pasar tani ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional. Hal ini dikarenakan produk-produk tersebut langsung diambil dari petani tanpa melalui perantara.

Ia juga menyebutkan total omzet penjualan dari kegiatan Pasar Tani Edisi Meugang ini mencapai Rp177.775.000. Capaian ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan pasar tani yang digelar Distanbun Aceh,

“Dengan adanya kegiatan pasar tani ini, diharapkan masyarakat dapat kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang lebaran, sekaligus memberikan dampak positif bagi para petani dan UMKM di Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Rezi