Beranda blog Halaman 218

Puluhan Ribu Hektare Sawah di Aceh Utara Masih Terendam Lumpur, Irigasi Jamuan Belum Pulih

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Sawah: (ANTARA FOTO/Yudi Manar) Baca artikel detikfinance, "27.000 Ha Lahan Sawah di Sumut-Aceh Terendam Banjir" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8237197/27-000-ha-lahan-sawah-di-sumut-aceh-terendam-banjir. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Dampak banjir besar yang melanda Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada November 2025 lalu masih dirasakan hingga kini. Sekitar 40.000 hektare lahan pertanian dilaporkan tertimbun lumpur, sementara kerusakan pada bendungan irigasi utama belum juga tertangani.

Kondisi tersebut membuat petani di wilayah itu terancam tidak dapat kembali mengolah sawah dan berisiko mengalami gagal tanam. Salah satu persoalan utama adalah jebolnya bendungan Daerah Irigasi (DI) Jamuan yang hingga saat ini belum diperbaiki.

Ketua Pemuda Desa Sawang, Afrizal, mengatakan bendungan DI Jamuan rusak saat banjir melanda dan belum mendapat penanganan lanjutan.

“Sebelum banjir, irigasi ini mengairi Desa Sawang, Blang Tarakan, Jurung dan Desa Babah Krueng. Kalau ini bisa diperbaiki segera, maka perekonomian korban banjir di empat desa itu segera membaik,” kata Afrizal dikutip dari Kompas.com, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Afrizal, perbaikan irigasi menjadi kebutuhan mendesak agar petani tidak lagi bergantung pada pola tanam tadah hujan.

“Kalau irigasi diperbaiki sampai saluran distribusi, maka seluruh Kecamatan Sawang dialiri air irigasi ini. Tidak lagi mengandalkan pola tanam tadah hujan,” katanya.

Selain kerusakan irigasi, persoalan lain yang dihadapi petani adalah belum dimulainya pembersihan lumpur sawah. Afrizal menyebut, program pembersihan lumpur dari Kementerian Pertanian RI yang dinilai sangat membantu hingga kini belum berjalan.

“Karena petani diberikan uang tunai Rp 100.000 per hari untuk membersihkan sawahnya, itu program bagus. Namun belum berjalan sampai saat ini,” terangnya.

Camat Sawang, Mazinuddin, membenarkan luasnya dampak banjir yang terjadi di wilayahnya. Ia menyebut sekitar 40.000 hektare lahan pertanian di Kecamatan Sawang tertimbun lumpur akibat banjir yang terjadi beberapa bulan lalu.

Terkait perbaikan irigasi, Mazinuddin menjelaskan bahwa upaya penanganan darurat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Kalau bendungan irigasi, diperbaiki darurat dan sistem pompanisasi itu butuh dana sekitar Rp 300 juta. Itu sudah didisain oleh mahasiswa relawan Universitas Gajah Mada, namun kita tidak punya dana untuk itu, relawan juga tidak punya dana,” terangnya.

Meski demikian, Mazinuddin menyebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan perbaikan irigasi DI Jamuan sebagai prioritas utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.

“Semoga Kementerian Pekerjaan Umum bisa segera membantu perbaikan irigasi ini,” pungkasnya.

Persiraja Raih Kemenangan 4-2 atas PSPS

Penulis
Akil
-
0
Persiraja Raih Kemenangan atas PSPS. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Persiraja Banda Aceh menutup pekan terakhir Championship 2025/2026 dengan kemenangan 4-2 atas PSPS Pekanbaru di Stadion H Dimurthala, Sabtu (31/1/2026) malam WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Rencong tampil percaya diri. Berdasarkan amatan tim Nukilan.id, tuan rumah menguasai lebih dari 70 persen jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, memaksa lawan bermain reaktif dan mengandalkan serangan balik.

Gol pembuka Persiraja lahir pada menit ke-26 lewat penalti Connor Flynn-Gillespie. Eksekusi pertama sempat membentur tiang, namun tendangan diulang karena kiper PSPS bergerak lebih dulu. Pada kesempatan kedua, Flynn-Gillespie sukses mencetak gol dan membawa Persiraja unggul 1-0 hingga jeda.

Di babak kedua, Flynn-Gillespie kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65. PSPS sempat memperkecil ketertinggalan melalui Asir Azis menit ke-80. Persiraja kemudian menambah gol lewat Omid Popalzay (menit ke-78) dan Jeckson (90+2). PSPS menutup laga dengan gol kedua Asir Azis pada menit ke-90, namun skor akhir tetap 4-2 untuk Persiraja.

Hasil ini menempatkan Persiraja di posisi kelima klasemen akhir dengan 27 poin, sementara PSPS Pekanbaru finis di peringkat kedelapan dengan 21 poin.

Persiraja Banda Aceh mengakhiri laga terakhir Championship 2025/2026 dengan kemenangan 4-2 atas PSPS Pekanbaru, demikian catatan pertandingan. (XRQ)

Reporter: Akil

Pembangunan Aceh Diminta Berorientasi pada Lingkungan dan Tangguh Iklim

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI). Foto: DLHK Aceh.

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendorong pemerintah daerah agar mulai mengarahkan pembangunan wilayah dengan pendekatan berwawasan lingkungan serta mempertimbangkan risiko perubahan iklim dan bencana alam. Dorongan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, dalam dialog bersama RRI Banda Aceh, Selasa (13/1/2026).

Ahmad Shalihin menegaskan, pembangunan ke depan harus disesuaikan dengan kondisi topografi dan tingkat kerawanan bencana, terutama banjir. Ia mengingatkan agar kawasan dengan kontur rendah dan risiko banjir tinggi tidak lagi difungsikan sebagai permukiman.

“Kita sudah harus memulai pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan iklim. Jangan sampai daerah yang rawan banjir kembali dijadikan lokasi pemukiman,” ujarnya.

Selain penataan ruang, WALHI Aceh juga menyoroti pentingnya pemulihan tutupan vegetasi di kawasan hulu dan daerah tangkapan air. Menurut Shalihin, langkah ini perlu dilakukan secara cepat dengan memilih jenis tanaman yang memiliki akar kuat dan mampu menahan laju air.

“Pemilihan tanaman dengan akar yang kuat dan cepat tumbuh harus segera dipikirkan, agar bisa menahan dampak curah hujan tinggi,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi di Pidie Jaya, di mana kawasan hulu dinilai minim vegetasi. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir kembali saat curah hujan mencapai intensitas 50 hingga 83 milimeter per hari, baik dalam satu hari maupun beberapa hari berturut-turut.

Meski demikian, WALHI Aceh menegaskan tidak menolak pembangunan maupun sektor perkebunan. Namun, pola pengembangan, khususnya perkebunan sawit, dinilai perlu dilakukan secara lebih berimbang.

“Kami tidak anti pembangunan dan tidak anti sawit. Tetapi jangan sampai satu wilayah hanya didominasi tanaman dengan akar serabut. Perlu ada vegetasi lain dengan akar tunggang yang mampu menahan arus banjir bandang,” jelasnya.

WALHI Aceh pun mengajak pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi merumuskan arah pembangunan Aceh yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pelestarian Budaya Dinilai Bernilai Strategis bagi Masa Depan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Tari Saman. (Foto: Net)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Penggiat budaya sekaligus Tim Ahli Cagar Budaya Aceh Tengah, Azman, M.A., menegaskan bahwa setiap cagar budaya pada dasarnya memiliki nilai penting dan tidak pernah dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan, tetapi juga mencakup aspek ilmu pengetahuan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, hingga keagamaan.

Hal itu disampaikan Azman dalam program KHUPIE SARENG PODCAST Episode #24 yang disiarkan RRI Banda Aceh. Dalam perbincangan tersebut, ia menjelaskan bahwa tidak semua benda tua atau objek yang telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun dapat secara otomatis dikategorikan sebagai cagar budaya.

“Kalau kita menemukan batu di gunung, bisa saja batu itu sudah berusia ribuan tahun akibat letusan gunung berapi kuno. Tapi kalau batu itu tidak memiliki nilai bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, atau kebudayaan, maka itu belum bisa disebut cagar budaya,” ujar Azman.

Menurutnya, suatu objek dapat ditetapkan sebagai cagar budaya apabila mewakili peristiwa sejarah tertentu, mencerminkan kebudayaan, serta mengandung nilai ilmu pengetahuan dan pendidikan yang penting untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Azman menekankan bahwa perlindungan terhadap cagar budaya memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik.

“Dengan melindungi satu objek cagar budaya, bisa saja kita melahirkan dua atau tiga sarjana. Karena objek itu dapat menjadi bahan penelitian, judul skripsi, tesis, bahkan kajian ilmiah lainnya,” katanya.

Ia juga menepis anggapan bahwa terdapat cagar budaya yang tidak penting atau tidak bernilai. Menurut Azman, ketika suatu objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka objek tersebut secara otomatis memiliki nilai strategis bagi masyarakat dan negara.

“Kalau dibilang ada cagar budaya yang tidak bernilai, itu tidak ada. Persoalannya hari ini adalah cara pandang kita terhadap cagar budaya itu sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Azman menyoroti maraknya penyalahgunaan serta perdagangan ilegal benda-benda yang seharusnya dilindungi sebagai cagar budaya. Ia menilai praktik tersebut terjadi akibat masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya.

“Banyak yang disalahgunakan, bahkan dijual ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena masyarakat belum memahami bahwa cagar budaya itu harus dilindungi dan dilestarikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, membicarakan Aceh tidak semata-mata soal nostalgia kejayaan masa lalu, melainkan juga tentang kesadaran bahwa Aceh dibangun di atas fondasi budaya yang kuat. Karena itu, pelestarian cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan peradaban Aceh.

“Kalau kita bicara Aceh, bukan hanya soal kemegahan dan kejayaan, tetapi juga tentang kultur yang membentuk Aceh itu sendiri,” pungkasnya.

Imigrasi Aceh Bebaskan Denda Penggantian Paspor Korban Bencana Hidrometeorologi

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi paspor. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh memberikan keringanan bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan paspor akibat bencana hidrometeorologi. Dalam kebijakan ini, denda penggantian paspor dihapus bagi warga yang terdampak banjir bandang maupun longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Diutip dari Merdeka.com, Langkah tersebut diambil sebagai bentuk dukungan Imigrasi Aceh dalam membantu proses pemulihan masyarakat pascabencana. Dengan penghapusan denda, korban bencana diharapkan dapat lebih mudah mengurus kembali dokumen perjalanan yang hilang atau rusak, tanpa terbebani biaya tambahan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, menegaskan bahwa pemohon penggantian paspor yang terdampak bencana tidak dikenakan biaya denda. Namun demikian, pemohon tetap diwajibkan membayar biaya resmi pencetakan buku paspor sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kondisi normal, penggantian paspor hilang dikenakan denda hingga Rp1 juta, sementara paspor rusak dikenai denda sebesar Rp500 ribu. Melalui kebijakan ini, seluruh denda tersebut digratiskan khusus bagi korban bencana hidrometeorologi, sehingga beban finansial masyarakat dapat ditekan.

Untuk mengajukan penggantian paspor, masyarakat diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Di antaranya surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepala desa setempat serta surat keterangan dari kepolisian. Persyaratan ini diberlakukan guna mencegah potensi penyalahgunaan paspor.

Bagi pemohon paspor rusak, paspor asli yang mengalami kerusakan wajib dibawa saat proses pengurusan. Penggantian paspor dapat dilakukan di seluruh kantor imigrasi yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh.

Hingga kini, pihak Imigrasi Aceh masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga yang melaporkan kehilangan atau kerusakan paspor akibat bencana. Data tersebut dihimpun secara bertahap oleh seluruh kantor imigrasi di wilayah Aceh guna mengetahui skala dampak yang terjadi.

Kebijakan pembebasan denda ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih, sekaligus memastikan akses terhadap layanan publik tetap berjalan di tengah situasi darurat pascabencana.

Bupati Aceh Barat Lakukan Penyegaran Jabatan Pejabat Eselon II

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM melakukan rotasi dan penyesuaian jabatan terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II.B) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Jumat, 30 Januari 2026. (Foto Prokopim Aceh Barat)

NUKILAN.ID | Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, merotasi dan menyesuaikan jabatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II.B) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Bappeda Aceh Barat, Jumat (30/1/2026).

Rotasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 800.1.3.3/1/48/2026 tertanggal 29 Januari 2026. Pergeseran jabatan mencakup kepala dinas, kepala badan, asisten, hingga staf ahli bupati, sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah.

Dalam susunan baru, Muhammad Isa, S.Pd yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Syariat Islam dipercaya memimpin Dinas Pendidikan Dayah. Posisi Kepala Dinas Syariat Islam kini diisi oleh Dr. Husensah, S.Pd., M.Pd, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan juga terjadi pada sektor teknis. Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH bergeser dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, Edy Juanda, M.Si dipercaya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah sebelumnya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bukhari, ST yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini menempati posisi Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh. Abdurrani, S.Pd., M.Pd dimutasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Jabatan Kepala Badan Kesbangpol selanjutnya diisi oleh Dodi Bima Saputra, SSTP, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan. Adapun Safrizal, SP., M.Sc bergeser dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Rotasi juga menyentuh jabatan staf ahli. Erni Wanti, SH, M.Si dipindahkan dari Sekretaris DPRK Aceh Barat menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Sementara Ifan Murdani, S.STP, M.Sc yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat kini dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di sektor sosial dan ketenagakerjaan, Abdullah, S.S dimutasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Jabatan tersebut kemudian diisi oleh Muliyani, S.K.M yang sebelumnya memimpin instansi yang sama.

Selain itu, Erdian Mourny, SSTP., M.Ec.Dev yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan bahwa rotasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Mutasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar kinerja pemerintahan semakin optimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” ujar Bupati Aceh Barat.

Wapres Pastikan Pemulihan Layanan RSUD Muda Sedia Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming saat menyapa masyarakat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Aceh Tamiang, Jumat, 30 Januari 2026 (Foto: Setwapres)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Aceh Tamiang, Jumat (30/1/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pemulihan layanan kesehatan pascabencana banjir bandang dan longsor berjalan secara optimal.

RSUD Muda Sedia tercatat sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang mengalami dampak paling parah akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Saat bencana terjadi, hampir seluruh area rumah sakit terendam banjir.

Akibatnya, sekitar 95 persen alat kesehatan serta sarana dan prasarana rumah sakit mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang. Enam unit ambulans milik RSUD Muda Sedia juga sempat tidak dapat dioperasikan.

Meski berada dalam kondisi terbatas, melalui sinergi lintas sektor, RSUD Muda Sedia mulai kembali beroperasi secara bertahap sejak 11 Desember 2025. Pada tahap awal, pelayanan difokuskan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta layanan rawat inap yang dipusatkan di satu lokasi.

Hingga akhir Januari 2026, sejumlah layanan utama telah kembali berjalan. Layanan tersebut meliputi IGD dengan 28 tempat tidur, rawat jalan, farmasi, ruang operasi, serta ruang rawat inap dengan total 68 tempat tidur.

Dalam rentang waktu 11 Desember 2025 hingga 28 Januari 2026, RSUD Muda Sedia telah melayani ribuan masyarakat terdampak bencana. Tercatat sebanyak 2.227 pasien IGD, 5.873 pasien rawat jalan, 1.893 pasien rawat inap, serta 147 tindakan operasi telah dilakukan.

Pelayanan intensif seperti ICU, PICU, NICU, dan perinatologi juga tetap berjalan meski masih memanfaatkan fasilitas yang terbatas. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi atas dedikasi tenaga kesehatan serta dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan layanan rumah sakit.

Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Dalam kesempatan itu, ia juga mencatat sejumlah kebutuhan mendesak RSUD Muda Sedia.

Beberapa kebutuhan tersebut antara lain penambahan armada ambulans, penguatan sistem server rumah sakit, serta pengadaan mesin cuci medis. Selain itu, Wapres mendorong percepatan perbaikan sistem sanitasi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta instalasi gas medis.

Pemkab Aceh Besar Usulkan Penguatan Jaringan Internet Sekolah ke Komdigi

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Besar, Muharram Idris saat melakukan audiensi dengan Direktur Akselerasi Ditjen Fasilitasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mulyadi, di Lantai 6 Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026). (Foto: Media Center Aceh Besar)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajukan permohonan optimalisasi jaringan internet untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

Pengajuan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, saat melakukan audiensi dengan Direktur Akselerasi Ditjen Fasilitasi Komdigi RI, Mulyadi, di Lantai 6 Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati menekankan pentingnya penguatan infrastruktur jaringan sebagai fondasi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya untuk mendukung pembelajaran berbasis digital serta pemerataan akses teknologi di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan konektivitas.

Ia menyebutkan bahwa optimalisasi jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar berbasis teknologi dapat berjalan secara efektif dan merata. Selain itu, penguatan konektivitas dinilai sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan.

“Optimalisasi jaringan internet di sekolah-sekolah, terutama SD dan SMP, sangat penting untuk memastikan seluruh peserta didik di Aceh Besar mendapatkan akses pembelajaran yang setara. Kami berharap dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI dapat mempercepat peningkatan kualitas jaringan di daerah kami,” ujar Muharram Idris.

Sementara itu, Direktur Akselerasi Ditjen Fasilitasi Komdigi RI, Mulyadi, menyambut positif usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pengajuan tersebut sesuai dengan ketentuan serta program yang tersedia.

“Kami mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan jaringan. Usulan ini akan kami pelajari lebih lanjut untuk disinergikan dengan program akselerasi dan fasilitasi yang ada,” kata Mulyadi.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Komdigi RI dalam mewujudkan pemerataan akses internet di lingkungan pendidikan, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh Besar.

Revitalisasi 76 Sekolah Pascabencana Bangkitkan Asa Pendidikan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Revitalisasi 76 Sekolah Pascabencana Bangkitkan Asa Pendidikan di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meresmikan 76 sekolah hasil revitalisasi satuan pendidikan di Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, Kamis (29/1/2026). Program pascabencana ini diharapkan menjadi titik awal pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan revitalisasi sekolah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan peserta didik kembali memperoleh ruang belajar yang aman dan layak setelah bencana.

“Sekolah harus kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Karena itu, revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan,” ujar Mendikdasmen Mu’ti dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, program tersebut merupakan bagian dari agenda nasional percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan terdampak bencana yang ditargetkan selesai secara bertahap sepanjang 2026.

Dampak revitalisasi dirasakan langsung oleh pihak sekolah. Kepala SLB Negeri Silih Nara Angkup Takengon, Yusbida, serta Kepala SMAN 1 Timang Gajah Bener Meriah, Marhamah, mengungkapkan bahwa sebelum program berjalan, kondisi sarana prasarana sekolah mereka mengalami kerusakan dan keterbatasan yang menghambat proses pembelajaran.

Melalui revitalisasi, sekolah kini memiliki ruang belajar dan fasilitas pendukung yang lebih aman dan fungsional sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal dan nyaman bagi peserta didik.

Yusbida menyebut sekolahnya sebelumnya kekurangan ruang kelas dan fasilitas penunjang pembelajaran.

“Saya berharap, program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak,” katanya.

Sementara itu, Marhamah menuturkan rumah ibadah sekolah dan laboratorium IPA di sekolahnya sempat rusak dan tidak dapat digunakan.

“Apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian dan dukungan pemerintah (merehabilitasi sekolah) karena manfaatnya dirasakan nyata,” ujar Marhamah.

Survei Ungkap 67 Persen Pengantin Baru Berutang Demi Pesta Pernikahan Impian

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Pernikahan. (Foto: Google)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menggelar pesta pernikahan yang meriah masih menjadi impian banyak pasangan dengan alasan momen tersebut dianggap “sekali seumur hidup”. Demi mewujudkannya, tidak sedikit calon pengantin rela mengeluarkan biaya sangat besar, bahkan hingga ratusan juta rupiah.

Namun, di balik pesta yang megah, muncul persoalan finansial. Survei LendingTree mengungkap bahwa 67 persen pengantin baru harus berutang untuk membiayai pernikahan mereka. Sekitar sepertiga responden bahkan mengaku pengeluaran pernikahan melebihi anggaran awal.

Survei yang dilakukan pada Maret 2025 itu melibatkan lebih dari 1.000 calon pengantin di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan, 24 persen pasangan meminjam uang dan masih melunasi utang hingga saat ini. Dari kelompok tersebut, 41 persen membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk melunasi kewajiban finansial akibat pernikahan.

Meski hampir setengah pasangan mengandalkan tabungan pribadi, penggunaan kartu kredit dan bantuan keluarga juga menjadi sumber pembiayaan utama. Tekanan sosial turut berperan, karena 34 persen pengantin baru merasa terdorong mengeluarkan uang lebih banyak demi membuat tamu terkesan.

Penyesalan pun muncul setelah pesta usai. Sebanyak 52 persen pasangan mengaku menyesali pengeluaran pernikahan mereka, dengan keinginan berbeda—ada yang berharap biaya ditekan, ada pula yang berharap justru bisa lebih besar, terutama untuk bulan madu.

Dampak finansial ini tak jarang memicu konflik. Lebih dari separuh pasangan mengaku pernah bertengkar soal uang sebelum atau sesudah menikah. Bahkan, 16 persen menyebut masalah keuangan sempat membuat mereka mempertimbangkan perceraian, terutama pada pasangan yang usia pernikahannya masih di bawah satu tahun.

Temuan ini menegaskan bahwa di balik pernikahan impian, perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci agar kebahagiaan tidak berubah menjadi beban.

1...217218219...2,517Halaman 218 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id