Beranda blog Halaman 2187

Ketum PMI Aceh Utara Upayakan Solusi Penyegelan RS PMI

0

Nukilan.id – RS PMI Aceh Utara berlokasi di Kota Lhokseumawe, persisnya di kawasan di Jalan Sultanah Nahrisyah (Jalan Samudera Lama), Kecamatan Banda Sakti disegel pihak rekanan, PT Peugot Konstruksi pada Selasa (2/2/2021), dengan cara pemasangan spanduk di bagian pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara kini sedang berupaya mencari solusi terhadap persoalan penyegelan.

Pada spanduk warna putih tersebut bertuliskan; “‘Selesaikan Hak Kami’ Rumah Sakit ini disegel untuk sementara waktu sehubungan dengan pihak Rumah Sakit Aceh Utara belum melunasi hutang (biaya renovasi gedung dan infrastruktur tahun 2018)”.

Menyikapi persoalan tersebut, pengurus PMI Aceh Utara sudah mengadakan pertemuan sesama pengurus inti untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PMI Aceh Utara, H Muhammad Thaib yang juga Bupati Aceh Utara.

“Saya tidak mengetahui persis persoalan penyegelan RS tersebut. Namun, saya sudah memanggil Ketua Harian PMI Aceh Utara, Iskandar Nasri untuk menanyakan persoalan penyegelan RS tersebut,” ujar Cek Mad–sapaan akrab H Muhammad Thaib.

Disebutkan dia, pihak PMI Aceh juga sudah turun ke Aceh Utara untuk mempelajari persoalan penyegelan tersebut.

“Kami kemarin sudah mengadakan pertemuan dengan Ketua PMI Aceh dan Ketua Harian, guna mempelajari persoalan tersebut dan kemudian mencari solusinya,” ujar Cek Mad.

Namun begitu, Cek Mad enggan menjelaskan langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena sedang dalam proses pembahasan.

Sementara itu, Direktur RS PMI Aceh Utara, M Ifani Syarkawi kepada Serambinews.com, Rabu (3/2/2021), menyebutkan, dirinya belum bisa memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.

“Nanti akan kami sampaikan, karena sedang kami selesaikan,” ucap Direktur RS PMI Aceh Utara, M Ifani Syarkawi mengelak. (Serambinews.com)

Lama tak Terlihat, Seniman “Presiden Rex” Hasbi Burman Sakit

0

Bagi pelanggan warung kopi Check Yukee di Jalan Tepi Kali, Kota Banda Aceh, melihat seniman Hasbi Burman duduk di situ adalah hal biasa. Pria yang dijuluki “Presiden Rex” itu sering hadir dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang dikenal dan menghormatinya.

Kalau baru datang atau hendak meninggalkan warung kopi, anak-anak muda pecinta seni yang sedang ngopi akan menyapanya. “Ho neu jak, Pak Presiden (Mau kemana, Pak Presiden?),” tanya seorang seniman muda yang bekerja di sebuah LSM pada suatu waktu.

Belakangan Hasbi Burman tak terlihat lagi. Termasuk di warung-warung kopi lain yang juga biasa didatanginya. Maka, kabar penyebab dia tak lagi terlihat “wira-wiri” pun mulai tersiar: Presiden Rex jatuh sakit.

Kabar ini beredar luas dengan cepat. Hasbi mendapat simpati yang berlimpah. Ia dijenguk anak-anak muda penggemarnya. Para pejabat pun ikut membesuk. Januari lalu M. Nasir Djamil datang ke rumahnya di Gampong Karieng, Blang Bintang, Aceh Besar.

Hari ini (2/2), giliran Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh Jamaluddin yang datang.

Dalam kunjungan tersebut ia didampingi para kabid dan kepala UPTD di lingkungan Disbudpar Aceh.

“Kunjungan ini kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap seniman. Terlebih seniman sastra yang ini sudah lama dalam keadaan sakit,” kata Jamaluddin.

Dalam kunjungan ini Jamaluddin memberi semangat kepada Hasbi Burman dalam menghadapi kondisi kesehatannya yang sedang menurun. Hasbi juga disemangati agar terus berkarya.

Hasbi Burman adalah seniman yang cukup sering menulis dan tampil membacakan puisi. Puisinya sering diterbitkan di koran lokal. Dia juga pernah beberapa kali membaca puisi di atas panggung Pekan Kebudayaan Aceh.

Demokrat Aceh Siap Menjaga Partai dan Ketum AHY

0

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh memastikan tetap solid mendukung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan siap melawan pihak-pihak yang menganggu ketenteraman partai.

“Partai Demokrat Aceh tetap setia pada komitmen menjalankan amanah Kongres di bawah kepemimpinan AHY,” kata Sekretaris DPD PD Aceh Iqbal Farabi kepada media di Banda Aceh, Selasa (2/2/).

Untuk itu, Iqbal memastikan seluruh pengurus hingga ke pimpinan Cabang dan seluruh kader siap menjaga AHY dan Partai Demokrat dari gangguan orang-orang yang haus kekuasaan.

“Kami tak mau Demokrat diganggu. Demokrat Aceh pastikan setia menjaga dan medukung AHY,” ujar Iqbal.

Iqbal Farabi juga meminta kepada kelompok yang ingin mendongkel Ketua Umum Demokrat untuk segera berhenti menganggu soliditas Partai Demokrat yang sedang gencar membantu korban bencana dan membantu pencegahan covid-19 yang melanda Indonesia.

Wakil Bupati Nagan Raya: Saya Disuruh Diam Seperti Patung

0
Wakil Bupati Nagan Raya, Aceh, Chalidin Oesman (Dok gesuri.id)

Nukilan.id – Wakil Bupati terpilih Nagan Raya tahun 2017, Provinsi Aceh, Chalidin Oesman membenarkan bahwa ia tidak masuk kantor selama berbulan-bulan.

“Tugas saya yang tersirat saat ini adalah saya disuruh menonton dan diam oleh Bupati. Jadi saya sedang melaksanakan tugas itu sekarang,” kata Chalidin Oesman dikutip dari Antara.

 “Jadi ya yang namanya pembantu bupati diminta bantu untuk diam, ya kita diam saja hehehehehehehe,” tulis Chalidin.

Tak diberi ruang gerak Chalidin mengaku selama menjabat sebagai Wakil Bupati Nagan Raya, ia tak diberi ruang gerak untuk berbuat pada masyarakat.

Sehingga ia tak bisa berbuat banyak kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang telah memilihnya.

Selain itu sejak tahun 2017, Cholidin mengatakan ia tak pernah mendapatkan laporan terhadap fungsi pengawasan.

Dengan kondisi seperti ini, Chalidin Oesman meminta kepada masyarakat agar bersabar, karena semua perangkat pemerintah daerah bekerja untuk rakyat.

Selain itu Cholidin mengatakan lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta untuk berobat.

Bahkan ia mengatakan tidak adanya wabup tidak ada pengaruh sama sekali dengan kegiatan pemerintahan di Nagan Raya.

 “Maaf saya saat ini banyak di Jakarta karena sedang berobat, jangan risau karena Wabup sering tidak ada di tempat,” jelasnya.

 “Karena ada atau tidak adanya Wabup di tempat itu tidak ada pengaruh sama sekali terhadap kegiatan pemerintahan, semua kegiatan pemerintah tetap berjalan,” kata Chalidin.

Sekda benarkan wakil bupati tak ngantor Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Ardi Martha membenarkan bahwa Wabup Chalidin sudah lama tidak masuk kantor untuk berdinas.

“Benar, Pak Wabup sudah lama tidak berada di daerah,” ujar Ardi Martha Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Chalidin Oesman tidak masuk kantor selama berbulan-bulan.

Ardi mengatakan, pihaknya sedang berupaya komunikasi dengan Wabup Nagan Raya Chalidin Oesman yang diduga lebih sering berada di Jakarta dari pada di Nagan Raya. (Kompas.com)

Partai di Aceh Dukung Pilkada Aceh 2022

0
Partai PDIP dan PKS Mendukung Pelaksanaan Pilkada di Aceh (Nukilan.id)

Nukilan.id – Pilkada Aceh yang direncanakan akan tetap dilaksanakan tahun 2022 mendatang mendapat dukungan dari beberapa partai di Aceh.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh, Muslahuddin Daud, mengungkapkan dukungannya terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai untuk menjalankan Pilkada tahun 2022 karena secara keorganisasian harus dijalankan sesuai jenjang.

Menurutnya, dengan begitu tidak akan adanya kekosongan jabatan definitif kepala daerah.

“Tidak akan ada kekurangan kalau semua kebijakan dan keputusan politik sudah bersama, Komisi 2 DPP Republik Indonesia (RI), Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP), Gubernur, Bupati Walikota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujar Muslahuddin untuk Nukilan.id (1/2).

Muslahuddin juga menambahkan “Saya kira yang harus menjadi titik fokus adalah para pihak harus ada satu konsensus tentang ini. Selama ini kita amati bahwa ada agenda pemilu serentak di tahun 2024. Namun, di tahun 2022 ada 101 daerah yang akan Pilkada dan 170 daerah di tahun 2023, jadi bukan hanya Aceh, jadi kita tunggu saja keputusan final pengambil kebijakan.”

Makhyar selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh juga mendukung pelaksanaan Pilkada Aceh apabila dilakukan di tahun 2022. Menurutnya iklim demokrasi akan berjalan stabil dan sehat dan hak-hak rakyat harus dipenuhi.

Belum adanya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KIP) wilayah Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, Mahkhyar mengungkapkan bahwa sudah seharusnya KIP berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU pusat untuk menjalankan pilkada agar dapat terlaksana dengan baik.

“PKS sudah siap apabila Pilkada dijalankan di tahun 2022 mendatang,” ungkap Mahkyar kepada Nukilan.id (1/2). Ia berharap masyarakat bisa menghadirkan Pilkada yang bersih dan sehat. (RJ)

Dr. Kiani: Komunitas Muslim Inggris Harus Mengabaikan Teori Konspirasi Covid-19

0
Dr. Sharjeel Zafar Kiani (dok metro.co.uk)

Nukilan.id – Dr. Sharjeel Zafar Kiani, seorang dokter Islam yang bekerja di garis terdepan Inggris memperingatkan kepada komunitas Muslim di negaranya untuk mengabaikan teori konspirasi Covid-19.

Ia juga mengatakan telah menyaksikan secara langsung tekanan yang dialami rumah sakit Inggris. Dr. Kiani menambahkan beberapa kesalahan itu terletak pada kesalahan informasi dan teori konspirasi yang telah berkembang sejak virus corona pertama kali muncul.

“Sangat membuat frustasi melihat berapa banyak teori konspirasi di media sosial. Teori konspirasi tampaknya telah menyebar seperti api,” kata Dr. Kiani, seperti dikutip dari Arab News, Selasa, (2/2).

Masalah penting dalam komunitas Muslim Inggris adalah mitos yang berkali-kali dibantah oleh berbagai sumber bahwa vaksin Pfizer/BioNTech mengandung produk hewani yang membuatnya tidak diperbolehkan secara agama.

Dr. Kiani mengatakan oknum tersebut terus mengulangi klaim ini dan mempermainkan kecemasan dan ketakutan orang-orang, serta ketidakpercayaan orang-orang terhadap industri farmasi dan ilmu kedokteran.

“Teori konspirasi, bersama dengan informasi hoaks, menyebabkan kerugian karena ada anggota masyarakat yang sangat rentan yang membutuhkan vaksin ini. Dalam hal komunitas Muslim, saya akan meminta orang untuk mendengarkan para ahli di bidangnya,” kata dia.

Menurut data British Islamic Medical Society, Covid-19 telah mempengaruhi komunitas Muslim Inggris secara tidak proporsional.

Dikatakan ada alasan yang kompleks untuk ini, di antaranya fakta bahwa Muslim Inggris cenderung lebih ‘ragu-ragu terhadap vaksin’ daripada populasi yang lebih luas.

Sementara, sebagian lainnya karena penyebaran informasi yang salah seputar dibolehkannya vaksin dalam Islam.

Masalah ini tidak luput dari perhatian di antara para pemimpin komunitas Muslim di Inggris.

Pekan lalu, kepala di salah satu masjid terbesar di Birmingham, Masjid Green Lane, mengatakan kepada Arab News bahwa pihaknya mendorong jemaahnya untuk mengambil vaksin dan mendengarkan nasihat dari para profesional medis.

Sebelumnya pada bulan Januari 2021, para imam di seluruh Inggris menyampaikan khotbah Jumat yang membahas teori konspirasi, dan menjelaskan bahwa melindungi kehidupan dengan menerima vaksin adalah yang paling penting dalam Islam. (PikiranRakyat.com)

Jalan Penghubung Aceh Selatan-Singkil Segera Direalisasikan

0

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda akan dimulai pengerjaan sejumlah proyek pembangunan jalan dengan skema kontrak Multiyears atau tahun jamak di Aceh tahun 2021 ini.

Dari 14 ruas jalan di pedalaman Aceh yang bernilai mencapai Rp2,4 triliun, termasuk diantaranya dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai proyek mencapai Rp300 Milyar lebih.

Adapun paket proyek terdiri dari Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil – Telaga Bakti, peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (Segmen I), peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (Segmen II), dengan masing-masing nilai kontrak Rp.68.950.601.256,87, Rp.129.405.081.000,00, dan Rp 120.974.249.495,00, yang akan dikerjakan oleh tiga perusahaan Kontraktor yaitu PT. Pirimbilo Permai, PT. Wirataco Mitra Mulia, dan PT. Sapta Unggul.

“Masyarakat Aceh Selatan menyambut baik program pembangunan yang sempat menjadi polemik dan terancam urung beberapa waktu lalu itu. Jika proyek tersebut dilaksanakan tahun 2021 ini keterisoliran dan akses jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh singkil tersebut segera terwujud dan dapat mengatasi persoalan akses ekonomi,” ujar Ali Zamzami melalui pesan rilis yang diterima Nukilan.id, Selasa,(2/2).

Masyarakat harus bersyukur atas terealisasinya pembangunan ruas jalan tersebut. Tak hanya itu, selaku warga masyarakat dan semua pihak juga patut memberi atensi (perhatian) dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tergolong “Mega Proyek” terutama dalam hal Pengawasan. 

Meski sebenarnya pemerintah sudah punya sistem dan instrument pengawasan melalui rekanan konsultan pengawas dalam tiga paket proyek tersebut hingga menelan biaya pengawasan mencapai Rp10 Milyar, yang masing-masing dilaksanakan oleh PT. Tacita Prima Utama, PT. Seecons, dan PT. Parama Karya Mandiri, dengan masing-masing Nilai Kontrak Rp2.003.663.200,00, Rp3.951.860.000,00 dan Rp3.900.464.205,00.

Menurut Zamzami, peran serta masyakat menjadi suatu keniscayaan, apalagi jika dilihat dari segi pelaksana dan pengawas yang berkontrak dalam proyek-proyek tidak ada satupun  oleh perusahaan (pengusaha) lokal baik sebagai pelaksana maupun pengawas, semuanya perusahaan dari luar bahkan ada yang dari wilayah Indonesia timur (Sulawesi).

Perlunya pengawasan publik yang maksimal dalam pengerjaan proyek pembangunan ini mengingat pengalaman sebelumnya dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan trumon-buluh sema tahun lalu banyak masalah baik dalam hal kondusifitas maupun kualitas pengerjaan yang hingga menjadi persoalan yang menghebohkan.

“kedepan diharapkan tidak terjadi lagi hal yang sama dan pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lancar, aman dan tepat waktu serta berkualitas tentunya,” tutup Zamzami. (Rls/Rj)

KBGO Berpotensi Melonjak Tajam saat Pandemi

0
Dewan Pengurus Flower Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb. (Dok.Pribadi)

Nukilan.id –  Pandemi menyebabkan sebagian besar kegiatan beralih secara online, dibarengi dengan lonjakan terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Orang-orang terbatasi ruang gerak sosialnya yang dapat memicu stress dan sebagainya, yang pada akhirnya disalurkan dengan media sosial.

KBGO tidak berbeda dengan kekerasan secara konvensional, jika ditelusuri maka akarnya adalah budaya patriarki dan kemudian membentuk relasi kuasa yang timpang.

Budaya patriarki yang diperkuat dengan tafsiran agama yang mendiskriminasi perempuan khususnya menjadi faktor kunci mengapa kekerasan terhadap perempuan, termasuk KBGO ini makin tinggi eskalasinya.

KGBO ini tidak berdiri sendiri melainkan dapat disebut sebagai bentuk eksistensi lain bahkan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi secara konvensional.

“Hampir semua orang, apalagi anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki media sosial misalnya. Akses internet bisa di mana saja. Dengan demikian, yang perlu dilakukan bukan menghindari tetapi bagaimana mempergunakannya secara bijak. Sebab, apa pun itu, termasuk teknologi gital tetap memiliki hal positif dan sekaligus dampak negatifnya,” jelas Dewan Pengurus Flower Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb untuk Nukilan.id (2/2).

Sebagai pengguna media sosial aktif, sudah seharusnya masyarakat menggunakan secara bijak dan hati-hati, upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KBGO.

“Masyarakat khususnya generasi muda juga harus memahami betul bahwa teknologi digital atau secara khusus media sosial menjadi  salah satu media yang menjadi perantara terjadi KBGO. Banyak kasus terjadi mulai dari penyebaran konten pornografi dengan segala motifnya, hingga ragam bentuk lainnya seperti pelecehan melalui pesan dan kontak yang tidak diinginkan, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu. Bahkan  melakukan penggunaan gambar atan konten online yang tidak senonoh untuk merendahkan perempuan atau gender lainnya juga bagian dari KBGO,” tuturnya.

Sosialisasi menjadi peran penting bagi pemerintah untuk membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama generasi muda.

Abdullah juga menyatakan bahwa begitu banyak motif dalam melakukan KBGO, seperti karena adanya dendam. “Kita sering dengar bagaimana foto mantan pacar dalam posisi tertentu misalnya, yang awalnya disetujui korban hanya khusus untuk pacarnya itu tetapi karena bermasalah lalu kemudian foto tersebut disebarluaskan. Di sini bisa jadi bukan dengan motif keuntungan finansial atau keuntungan seksual tetapi bagaimana pelaku membalas rasa sakit hati dan dengan membuat mantan pacarnya  tidak nyaman bahkan berdampak pada kejiwaannya selaku korban,” paparnya.

Jika dalam penggunanan media online sudah ada tanda-tanda atau mengarah pada KBGO, masyarakat dihimbau untuk melaporkan ke aparat penegak hukum atau kepada lembaga pengadu layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Secara kasus yang dilaporkan mungkin tidak banyak ya, tetapi bukan tidak ada kasusnya. Kasusnya ada. Secara angka pasti, bisa dicek ke aparat penegak hukum atau P2TP2A sebagai unit layanan resmi yang dibentuk Pemerintah,” jelasnya terkait kasus KBGO di Aceh.

Abdullah juga menambahkan, apabila masyarakat kita terutama generasi muda misalnya, belum paham betul dengan KBGO dan belum bersikap secara bijak dalam mempergunakan media sosial, maka akan semakin terbuka ruang terjadinya KBGO tersebut. (Elma)

Moeldoko Dituding Sosok di Balik Upaya Kudeta Partai Demokrat

0

Nukilan.id – Menyoal tudingan atas dirinya sebagai sosok yang berada di balik upaya pengambilalihan secara paksa posisi Pimpinan Partai Demokrat, Kepala Staff Presiden, Moeldoko angkat bicara.

Moeldoko mengatakan, sebetulnya ia tidak mau mengomentari isu tersebut. Namun, ia tidak ingin isu tersebut justru dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan Istana Kepresidenan.

“Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2).

“Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” ungkapnya menambahkan.

Moeldoko mengaku dirinya kerap didatangi tamu, termasuk beberapa kader Demokrat. Menurutnya, sebagai seorang eks Panglima TNI, dirinya tidak pernah menutu pintu bagi siapapun.

Ia menyatakan, para tamu tersebut menyampaikan cerita terkait kondisi internal Demokrat. Namun begitu, Moeldoko mengaku hanya mendengar cerita dari para tamu tersebut tanpa memberi masukan maupun saran.

“Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja, berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin lihat situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat,” ujarnya.

Moeldoko menduga tudingan tersebut muncul lantaran tersebar foto-fotonya bersama kader Demokrat. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci foto yang dimaksud.

“Terus munculah isu, mungkin dasar foto-foto, orang dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini kan pengen foto sama gua, sama saya, ya saya terima aja apa susahnya,” kata dia.

“Itulah menunjukan seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Kalau itu jadi persoalan yang digunjingkan silakan saja, saya tidak keberatan,” paparnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga memberikan saran kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi pemimpin yang lebih kuat.

“Berikutnya, saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus pemimpin kuat, jangan mudah baperan, terombang ambing dan seterusnya. Kalau anak buah tidak boleh pergi kemana-mana ya diborgol saja,” tuturnya.

Moeldoko juga menegaskan tidak pernah merencanakan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat. “Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam termasuk dari rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan ada pihak di lingkaran dekat Presiden Jokowi yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar Biasa (KLB).

AHY kemudian mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi hal itu.

Sementara Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menuding bahwa Moeldoko yang ada di balik upaya pengambilalihan partainya secara paksa.

Hal ini disampaikan melalui akun Twitter pribadinya. (CNN Indonesia)

Sengketa Tender, CV. Ingat Mati Kalah di Pengadilan Tinggi

0
Mohd. Jully Fuady

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Perkara Nomor 32 / Pdt.G/ 2020 / Pn Bna terkait sengketa proses lelang pembangunan asrama santri putri di Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar. Majelis Hakim yang diketuai oleh Eris Sudjarwanto, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota H. Fuad Muhammady, S.H., M.H., dan Indra Cahya S.H., M.H., Putusan tertanggal Senin 25 Januari 2021 dengan Nomor Putusan 105/PDT/2020/ PT. BNA.

Koordinator Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Mohd. Jully Fuady ketika dikonfirmasi Dialeksis.com menjelaskan baru saja menerima informasi atas Putusan ini dalam bentuk Petikan, namun belum mendapatkan Salinan Putusannya.

“Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kami dari Tergugat II (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara Dinas Pendidikan Dayah Aceh) dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh,” ujar Jully Fuady di Banda Aceh.

Dalam amar putusan sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I (Pembanding I) Pokja Lelang Pemerintah Aceh dan KPA Disdik Dayah Aceh sebagai tergugat II (Pembanding II) terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengugurkan perusahaan penggugat dalam proses lelang pembangunan asrama santri putri di Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar.

“Menghukum para tergugat membayar biaya penyusunan dokumen penawaran tender Rp20 juta dan membayar kerugian materiil kepada penggugat Rp140 juta,” kata Majelis Hakim. Selain kerugian materiil, majelis hakim juga menghukum tergugat I dan II membayar kerugian imateril sebesar Rp 1 miliar secara tanggung renteng dan membayar biaya perkara Rp1,116 juta.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan tergugat I, yakni Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa setda Aceh dalam mengevaluasi rencana keselamatan kerja perusahaan penggugat yang tidak sesuai peraturan Menteri PUPR adalah suatu perbuatan melawan hukum dan telah merugikan penggugat.

Dalam perkara ini, Penggugat adalah Muhammad Firdaus dan Mansur S sebagai Direktur dan Wakil Direktur I C.V. Ingat Mati mengajukan gugatan terhadap Pokja Pemilihan XIV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh sebagai Tergugat I dan Pengguna Anggaran atau Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai Tergugat II, dalam Putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh, para Tergugat dihukum membayar sebesar Rp 1,16 miliar.