Beranda blog Halaman 2181

WhatsApp Dikabarkan Diam-diam Ubah Pengaturan Privasi, Segera Cek

0
Ikon WhatsApp

Nukilan.id – Sebuah pesan viral memperingatkan pengguna WhatsApp untuk memeriksa pengaturan privasi setelah pembaruan yang dilakukan aplikasi itu.

Kabarnya pembaruan itu mengubah setelan grup untuk menyertakan “semua orang” secara default, sehingga orang yang tak Anda dikenal bisa menambahkan Anda ke sebuah grup tanpa persetujuan Anda.

Baca juga: Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku 15 Mei, Ini Dampaknya

“Orang tak dikenal ini mungkin termasuk pesan scam, rentenir, dan lainnya,” cuit akun Twitter @MobberleyNw, Selasa, (18/5/2021).

Untuk itu pengguna perlu segera mengubah setelan grup kembali. Akun @MobberleyNw juga memberikan tips untuk mengubahnya. “Buka WhatsApp, masuk ke menu Pengaturan, pilih Akun, lalu Privasi, kemudian ketuk Grup. “Ubah dari (Semua Orang) ke (Kontak Saya),” tulis akun itu.

Kabar tersebut juga beredar di media sosial Facebook yang isinya hampir sama dengan yang diunggah akun @MobberleyNw.

Tempo mengikuti langkah tersebut dan menemukan siapa yang dapat menambahkan pengguna ke grup yaitu “Semua Orang”. Tetapi sebelum terlalu khawatir, ini memang hampir pasti selalu terjadi. Karena ini adalah default, dan sejak WhatsApp mengenalkan pengaturan tersebut pada tahun 2019, mengumumkannya di blognya.

Baca juga: Berlaku Mei 2021, Ini Dampak Aturan Privasi Baru WhatsApp

Kenyataannya adalah, bahwa pembaruan pengaturan “berbahaya” ini kemungkinan besar telah ada di ponsel pengguna sejak 2019.

Forbes, 19 Mei, telah memeriksa WhatsApp di perangkat iPhone dan Android, keduanya dengan pembaruan terbaru, dan tidak ada perubahan paksa pada pengaturan ini.

Meskipun peringatan ini mungkin menyesatkan, pengguna harus mengubah pengaturan itu. Namun, belum ada laporan jika pengguna telah mengubahnya dan menemukan bahwa itu diubah kembali secara otomatis.

Baca juga: WhatsApp Longgarkan Tenggat Waktu Menerima Kebijakan Privasi Baru

Sementara WhatsApp mengonfirmasi bahwa peringatan viral itu memang sudah dua tahun lalu.

“Tidak ada perubahan pada pengaturan kami. Pada 2019 kami menambahkan kontrol baru untuk mereka yang ingin membatasi siapa yang dapat menambahkannya ke grup.” dilansir tempo.co, Kamis (20/5/2021).

Kasus Positif Covid-19 Bertambah 199 Orang di Aceh

0
Juru bicara satgas penanganan covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG)

Nukilan.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Aceh menyebutkan adanya penambahan 199 orang warga terkonfirmasi positif sehingga total kasus telah mencapai 12.814 orang.

“Hari ini kasus positif COVID-19 di Aceh bertambah 199 orang, paling banyak warga Banda Aceh yang mencapai 48 orang,” kata Juru Bicara Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani di Banda Aceh, Kamis, (20/5/2021).

Data Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan, selain Banda Aceh, penambahan juga terjadi di Aceh Besar 28 orang, Bireuen 18 orang, Kota Langsa 17 orang, Lhokseumawe 16 orang, Bener Meriah dan Pidie 11 orang dan Aceh Utara 10 orang.

“Warga Nagan Raya sembilan orang, Aceh Selatan enam orang, Aceh Jaya lima orang, Aceh Barat tiga orang, masing-masing dua orang asal Sabang, Pidie Jaya dan Aceh Barat Daya, satu orang warga Gayo Lues dan Aceh Tengah serta sembilan orang,” sebut pria yang akrab disapa SAG itu.

Selain itu, kata SAG, per hari ini juga terjadi penambahan dua orang pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh yakni warga Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Serta tiga orang pasien yang meninggal dunia.

“Tiga penderita COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir yakni satu warga Aceh Selatan dan dua warga Aceh Tamiang,” sebutnya.

Total kasus Covid-19 di Aceh hingga Kamis (20/5/2021) telah mencapai 12.814 orang, di antaranya para penyintas yang telah sembuh sebanyak 10.469 orang, pasien yang masih dirawat 1.830 orang dan penderita meninggal dunia sudah mencapai 515 orang.

SAG juga menyebutkan bahwa dari 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya tiga yang zona kuning atau risiko rendah penularan COVID-19 yakni Aceh Timur, Aceh Tengah dan Aceh Barat.

“Selebihnya, 20 kabupaten/kota lainnya merupakan zona oranye atau risiko sedang penularan COVID-19,” ujarnya.

Oleh sebab itu, SAG meminta warga untuk menjadi peta zonasi tersebut sebagai bahan evaluasi penanggulangan COVID-19.

“Ini merupakan instrumen navigasi bagi Satgas COVID-19 dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan penanganan pandemi di daerah mulai dari meningkatkan pemeriksaan (testing), pelacakan (tracking) dan pengobatan (treatment) serta meningkatkan kapasitas rumah sakit,” terangnya.

Menurut SAG, peta zonasi risiko harus menjadi referensi sosial masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Bila semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam sikap dan tindakan mencegah dan memutuskan penularan virus corona, Insha Allah Aceh akan lebih baik ke depan,” pungkasnya.[]

25 Desa di Subulussalam Terendam Banjir

0

Nukilan.id – Hujan yang mengguyur wilayah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, mengakibatkan 25 gampong (desa) terendam banjir. Bencana tersebut melanda empat kecamatan di kota tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ilyas, mengatakan banjir terjadi sejak Senin malam, 17 Mei 2021, pukul, 19.27 WIB.

“Akibat banjir kiriman dari hulu sungai Lae Souraya Kota Subulussalam, dengan ketinggian air 50-80 cm, sehingga mengakibatkan sebanyak 25 gampong terendam banjir,” kata Ilyas, Kamis, 20 Mei 2021.

Ilyas menyebutkan tak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam masih melakukan pendataan terkait korban terdampak dan pengungsi. 

“Kondisi terakhir air sudah berangsur surut, namun jalan lalu lintas masih belum normal untuk dilalui,” jelasnya.

Lokasi banjir tersebar di empat kecamatan. Yakni Kecamatan Sultan Daulat yang meliputi Gampong Sigroen, Suka Maju, Singgersing, Jabi Jabi, dan Namo Buaya. Kemudian, di Kecamatan Simpang Kiri, tepatnya Gampong Danau Teras.

Selanjutnya Kecamatan Rundeng yang meliputi Gampong Muara Batu Batu, Panglima Sahman, Pasar Rundeng, Oboh, Suak Jampak, Binanga, Siperkas, Tualang, Mandilam, Sibuasan, Kuta Beringin, Sibungke, Belukur Makmur, Lae Pemualen, Lae Mate, dan Dah. 

Terakhir, Kecamatan Longkib yang meliputi Gampong Panji, Longkib, dan Sepang.[medcom/Foto: Antara]

Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran 279 Juta Data Penduduk Indonesia

0

Nukilan.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mendalami dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya.

Meski demikian, Kementerian Kominfo belum dapat memastikan apakah informasi 279 juta data penduduk itu bocor dan benar dijual di forum peretas Raid Forums.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan pihaknya langsung melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.

“Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut. Saat ini belum bisa disimpulkan apakah data di Raid Forums itu benar kumpulan NIK KTP, BPJS, dan lain-lain,” ujar Dedy sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (20/5).

Dedy mengungkapkan bila pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak perihal apa tindak lanjut Kementerian Kominfo dalam mengungkap insiden kebocoran data itu.

“Nanti perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut,” tambahnya.

Sebelumnya muncul dugaan adanya 279 juta data penduduk Indonesia  yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei.

Alhasil, informasi ini menghebohkan dunia maya, khsusunya di Twitter.

Ratusan data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun “Kotz”. Dalam keterangannya, Kotz mengatakan data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.

Data tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi. Penjual juga menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.

Di situs Raid Forum, penjual tidak menuliskan berapa harga yang dipatok untuk mendapatkan dataset yang diklaim data pribadi penduduk Indonesia itu.

Seorang pengguna Twitter dengan handle @Br_AM mengungkap bahwa dataset yang diduga berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta.

Hal itu didapatkannya setelah mencoba menghubungi sang penjual. Dalam tangkapan layar percakapan @Br_AM dan penjual, diklaim bahwa dataset tersebut diambil dari situs bpjs-kesehatan.go.id.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa sampai bulan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 222,4 juta jiwa. 

Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.

“Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” kata Iqbal ketika dihubungi Kompas.com

Hari Peringatan Reformasi 21 Mei 2021: Sejarah Soeharto Lengser

0

Nukilan.id – Hari Peringatan Reformasi jatuh pada 21 Mei, tanggal Presiden kedua Indonesia, Soeharto mengundurkan diri. Reformasi menandai tumbangnya kekuasaan Orde Baru Soeharto yang menjabat sebagai Presiden RI selama 32 tahun.

Mundurnya Seoharto dipicu berbagai macam peristiwa, krisis moneter, penculikan aktivis, tragedi Trisakti, dan kerusuhan Mei yang mendorong ribuan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di gedung DPR/MPR Senayan.

Hingga pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Jabatan Presiden RI kemudian diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habbibie.

Baca juga: Hari Pendidikan Nasional 2021: Sejarah, Tema, dan Link Download Logo

Sejarah Hari Peringatan Reformasi 21 Mei

Sebelum Soeharto mengundurkan diri, banyak peristiwa mencekam yang mendahuluinya. Berawal dari 1 Mei 1998, ketika Soeharto menyatakan bahwa reformasi bisa dilakukan setelah 2003.

Soeharto diberi mandat MPR untuk menyelesaikan krisis moneter yang berujung pada krisis kepercayaan. Presiden RI ke-2 itu menuding adanya anasir PKI di balik kekacauan negeri seperti demo besar akhir-akhir ini, termasuk dari partai-partai lain yang telah dilarang.

Dilansir Amnesty, demonstrasi menuntut reformasi dilakukan sejak awal Mei oleh ratusan mahasiswa Bali yang tergabung dalam aktivis HMI cabang Denpasar.

Di Medan, kerusuhan massal pecah. Ketika para mahasiswa berunjuk rasa di kampus-kampus, ribuan warga tiba-tiba turun ke jalan, merusak, membakar, dan menjarah toko-toko dan gudang-gudang penyimpanan barang.

Aksi pengrusakan dan pembakaran di Medan masih berlangsung dan meluas. Setelah tiga hari, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina.

Orang-orang Cina meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas.

Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisaksti meninggal dunia setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan ketika terjadi aksi unjuk rasa menuntut reformasi. Puluhan lainnya terluka terkena pukulan dan peluru.

Baca juga: Harkitnas 2021, Jokowi: Gotong Royong untuk Bangkit Lawan Pandemi

Aksi mahasiswa Trisakti dan Gunadarma diikuti sekitar 10 ribu orang dan mulanya berlangsung damai. Sebagian mahasiswa membujuk aparat untuk mengizinkan pergi ke Gedung DPR namun ditolak.

Sejak kerusuhan meletus pada Rabu (13/5/1998), suasana Jakarta mencekam. Kawasan pertokoan tutup di mana-mana. Dalam kerusuhan tersebut, anak-anak, remaja, pelajar, orang dewasa, dan juga ibu rumah tangga menjarah barang di toko, supermarket, dan pusat-pusat perbelanjaan.

Kerusuhan masih terjadi hingga keesokan hari, 15 Mei 1998. Setidaknya 273 orang tewas terpanggang api di dua pusat perbelanjaan yang dijarah dan dibakar massa, yakni Sentra Plaza Klender Jakarta Timur dan Ciledug Plaza Tangerang.

Selama tiga hari kerusuhan di Jakarta, korban tewas mencapai 499 orang. Polisi telah menangkap sekitar 1.000 perusuh. Sementara di daerah lain, situasinya masih memanas. Juru bicara ABRI Wahab Mokodongan mengungkapkan permintaan maaf terkait semua situasi kacau yang telah terjadi.

Pada 17 Mei 1998, kehidupan sehari-hari berangsur pulih. Para pemilik toko di Semarang, yang beberapa hari terakhir menutup toko karena takut terjadi kerusuhan, mulai membuka toko mereka.

Di Surabaya, yang sempat terjadi amuk massa di sejumlah tempat, kegiatan perniagaan sudah mulai pulih dan berjalan normal. Sejumlah spanduk yang bertuliskan “pro reformasi” mulai bertebaran di mana-mana.

Esok harinya, para mahasiswa mulai menduduki gedung DPR/MPR. Komplek kantor wakil rakyat ini diwarnai sorak-sorai ribuan mahasiswa, puluhan cendekiawan, dan beberapa pensiunan jenderal.

Baca juga: Sejarah Singkat Hari Kebangkitan Nasional, Berikut Tema Harkitnas 2021

Mereka semua menuntut reformasi dan mendesak presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi masih menduduki gedung DPR/MPR sampai malam hari pada 19 Mei 1998. Mereka mengancam tidak akan pulang sebelum ada kepastian pelaksanaan Sidang Istimewa.

Selain menuntut Soeharto mundur, mereka juga meminta anggota dewan tidak meninggalkan gedung agar Sidang Istimewa bisa dilakukan secepatnya. Tiap jalan keluar diblokir mahasiswa. Setiap pengendara yang lewat diminta menunjukkan kartu identitas.

Soeharto Mundur pada 21 Mei 1998

Pada hari-hari jelang Soeharto mundur, belasan menterinya sudah terlebih dulu mengundurkan diri. Soeharto tampak merasa dirinya dipermalukan di hadapan seluruh bangsa Indonesia dan dunia internasional. Peristiwa bersejarah ini disiarkan berulang-ulang di televisi.

Selesai Soeharto menyatakan diri berhenti jadi Presiden RI, protokol istana menyerahkan map kepada Habibie dan diminta membacakan sumpah dan kewajibannya sebagai Presiden RI.

“Semuanya berlangsung cepat dan lancar. Pak Harto memberi salam kepada semua yang hadir termasuk saya. Tanpa senyum maupun sepatah kata, ia [lalu] meninggalkan ruang upacara,” tutur Habibie dalam memoarnya (hlm. 67).

Seoharto lalu meninggalkan istana dengan didampingi putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana. Ia tidak naik mobil sedan yang biasa digunakannya, namun menaiki mobil jip bermerek Mercedes-Benz dan pulang ke rumahnya di Jalan Cendana.

Ia pun kembali jadi orang biasa dan menghabiskan sisa hidupnya dengan keluarga yang tetap kaya di tengah tuntutan-tuntutan hukum atas dirinya.[tirto.id]

Disahkan Mendikbud, USK Resmi Buka Prodi Sains Biomedis Program Magister

0
Prof. Dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM (Dekan Falultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala) Foto: Ist.

Nukilan.id – Pada 9 April 2021 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk terbitkan Satu berkas Nomor 113/E/0/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Magister di Universitas Syiah Kuala(USK) Kota Banda Aceh.

Prof. Dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM (Dekan Falultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala) menyampaikan kepada Dialeksis.com, pembukaan prodi ini didukung oleh ketersediaan sejumlah tenaga pengajar yang berkompeten di bidang stem cell, kultur sel, biologi molekuler, farmakologi, seksologi, rejuvenasi, kedokteran olahraga dan gizi. Kamis, (20/5/2021).

Baca juga: CPNS Dibuka 30 Mei 2021, Berikut Jadwal, Formasi, Syarat dan Link Pendaftarannya

Selain itu prodi ini juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium biologi molekuler, laboratorium biomedis, laboratorium anatomi dan jaringan, laboratorium infeksi, laboratorium perkembangan dan saran pendukung lain yang telah dimiliki oleh USK.

Untuk Prodi beragreditaskan “Baik” ini, Prof. maimun berharap mampu menghasilkan para ilmuan, parah ahli , kedoktoran preventif, dan ahli Biologi Regenerasi, dimana para ilmuan dan para ahli ini di harap akan memberi solusi terbaik untuk memecahkan masalah kesehatan.

Baca juga: Kemendikbud Buka Beasiswa bagi 1.000 Mahasiswa ke 73 Universitas Top Dunia

Di lain hal, pendaftaran Online juga telah dibuka untuk peminatan kedokteran preventif, Anti-acing, dan Biologi Regenerasi sampai dengan 7 Juli, diharap kepada peserta dapat mendaftarkan diri pada link: Https://pendaftaran-pps.unsyiah.ac.id.

Falevi Kirani Pertanyakan Janji Pemerintah Aceh Sediakan 11 Rumah Sakit Rujukan Covid-19

0
Anggota DPRA Fraksi PNA dan juga Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Fahlevi Kirani. (Foto: Ist).

Nukilan.id – Beberapa hari ini, kondisi Respiratory Intensif Care Unit atau RICU di Rumah Sakit Zainoel Abidin atau RSUDZA Banda Aceh, dikabarkan telah terisi penuh oleh pasien terpapar Covid-19. Bahkan sejumlah Dokter pun mengakui bahwa situasi saat ini semakin menjadi lebih parah.

Mendengar situasi tersebut, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) M Rizal Fahlevi Kirani, pertanyakan pemerintah Aceh atas janji penyediaan 11 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Aceh. Hal itu di sampaikannya saat ditanyai Dialeksis.com, Kamis, 20/5/2021.

Menurut politis PNA ini, langkah ini sudah semestinya dilakukan oleh Pemerintah Aceh mengingat lonjakan kasus positif Covid-19 di Aceh saat ini sudah menyentuh angka 10.000 orang.

“sebelumnya pemerintah Aceh telah janjikan 11 rumah sakit di Aceh menjadi rujukan pasien Covid-19, entah kenapa?, hal ini belum juga di lakukan, kita bisa lihat bagaimana kondisi lonjakan pasien Covid-19 ini sekarang, jika hanya RSUZA saja menjadi rujukan, maka bisa kita melihat bagaimana buruknya Pemerintah Aceh dalam menangani pandemi Covid-19.” Lugas nya.

Fahlevi menganggap Pemerintah Aceh seperti abai, hingga saat ini tampak kalang kabut dalam menangani kasus positif dan penanganan dan pencegahan Covid-19 ini.

Sebenarnya, lanjut Fahlevi, sebelumnya skema itu sudah pernah disampaikannya kepada Pemerintah Aceh jauh hari sebelum kasus positif Covid-19 di Aceh melonjak seperti dalam dua pekan terakhir.

“Sudah kami sampaikan sebelumnya, tapi pemerintah terlalu euforia di awal mungkin, tidak melakukan apa-apa hingga saat ini melonjak terus kasusnya. Sekarang 12 ruangan RICU RSUZA sudah penuh, dokter dan perawat kalang kabut terima Pasien Covid-19, ini buktinya sudah terjadi dan tentu kita pemerintah Aceh sadar akan hal ini,” Pungkas Fahlevi.[]

PT. Pos Indonesia Siap Distribusi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Aceh

0
Nezar Patria Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia, (Foto: mediaindonesia}.

Nukilan.id – Perencanaan penyaluran dana bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat Aceh akan dilakukan dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Bank Aceh Syariah (BAS). Program nasional ini ada sejak pandemic Covid-19 terjadi di Indonesia. Pemerintah juga telah menggelotorkan banyak dana bantuan kepada masyarakat melalui PT. Pos Indonesia.

Direktur Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero), Nezar Patria kepada Dialeksis.com menyampaikan, “Kami sangat senang dengan adanya kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan BAS terkait penyaluran bantuan pangan Non-Tunai dan Tunai sebagai salah bentuk bantuan sosial,” kata Nezar, Kamis (20/5/2021).

Ia mengatakan, pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan Non-tunai dan tunai ini telah didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia untuk keluarga di seluruh Indonesia, dengan 9 tahapan dimulai di tahun 2020 sampai April 2021 melalui program Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: Dimulai 24 Mei, Seleksi UM-PTKIN 2021 Digelar Daring

“Program ini akan masuk ke Aceh, namun ada situasi yang terjadi dimana Bank Konvensional mitra dari Kemensos menjadi satu konversi menjadi Bank Syariah sesuai Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Sehingga, proses penyaluran ini akan mengalami kendala. Hal itu dikarenakan belum selesainya proses konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah,” jelasnya.

Nezar juga mengatakan, program pemerintah mengenai beberapa Bank Syariah di Aceh akan disatukan menjadi satu Bank besar yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini adalah upaya yang sangat baik dalam memajukan ekonomi rakyat Indonesia dalam konteks penyaluran bantuan ini.

Bank Aceh Syariah(BAS) mengambil inisiatif dengan melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero). Adapula yang mungkin menjadi pertimbangan disini salah satunya, Networking yang dimiliki Pos Indonesia dan juga Track Record yang dimiliki oleh Pos Indonesia.

“Selain dikenal sebagai jasa kurir dan logistic, kami juga dikenal sebagai lembaga keuangan atau disebut juga jasa Giro, pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri, pembayaran layanan fasilitas rumah seperti listrik dan air konsumsi, dan juga melayani Payment lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Nezar menjelaskan bahwa, dengan Track Record seperti itu, Pos Indonesia sudah mendistribusikan bantuan selama pandemi ini dengan performa 98% penyaluran dana berhasil sampai ke masyarakat. Sedangkan sisanya 2% menjadi gagal antar dikarenakan by-name atau by-address tidak cocok atau orang yang menerima bantuan tidak sesuai. Dan uang tersebut langsung dikembalikan ke Kemensos untuk mengganti alamat yang lebih Valid.

“Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan ada beberapa hal, bisa jadi orang yang menerima bantuan sudah meninggal atau orangnya sudah pindah alamat,” kata Nezar.

Baca juga: Jum’at, Pansus DPRA Cek Fisik Proyek LKPJ Gubernur Aceh

Nezar juga menjelaskan bahwa, bantuan pangan non-tunai akan diberikan dalam bentuk sembako dengan menggunakan sistem jaringan I-Warung. Dan jaringan ini sudah dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“I-Warung ini ditempatkan diwarung-warung yang menyediakan sembako, jadi jika ada masyarakat yang menerima bantuan ini, cukup datang ke warung yang sudah memiliki jaringan I-Warung dan memberikan undangan berupa voucher yang memiliki Barcode yang berisi data-data si penerima bantuan yang dikirim oleh Pos Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai akan langsung diberikan secara Cash dengan mendatangi kantor Pos Indonesia atau pihak Pos Indonesia mendatangi si penerima bantuan sesuai dengan surat undangan yang dikirim oleh Pos Indonesia.

“Yang kami harapkan PT.Pos Indonesia(Persero) yang dimana kami merupakan salah satu mitra pemerintah dalam mendistribusikan bantuan oleh pemerintah pusat, jadi kami bekerja sebaik mungkin agar dana bantuan sampai dengan amanah sesuai dengan by-name dan by-address dan semoga dapat membantu ekonomi warga dalam pandemi yang cukup sulit ini,” tambahnya.[dls]

Heboh Data Penduduk Diduga Bocor dan Ini Hasil Analisis Tim Dukcapil

0
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh

Nukilan.id – Presiden RI Joko Widodo pernah menyatakan ‘data is new oil’. Inti pesannya adalah, data akurat tak ubahnya kekayaan baru yang sangat berharga saat ini. Bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak.

Tak heran, saking berharganya data, banyak pihak berupaya menjual data dengan berbagai cara, bahkan tidak peduli dengan cara ilegal sekali pun.

Berdasarkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada kasus kebocoran data individu yang infonya berasal dari twitter didapat fakta sebagai berikut.

Baca juga: CPNS Dibuka 30 Mei 2021, Berikut Jadwal, Formasi, Syarat dan Link Pendaftarannya

Pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, nama user yg mengiklankan data tersebut adalah Kotz.

“Pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sample data individu yang bisa didownload sebagai sampel data, data yg sudah didownload berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diimport berjumlah 1.000.000 rows,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh (ZAF) di Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Ketua KPPI Aceh: Bila Pilkada 2024, Sudah Tepat Pj Dijabat Sekda

Lebih jauh Dirjen ZAF mengungkapkan, “Hasil penelusuran tim dari hasil import data sampel tersebut, diperoleh struktur data yg terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut: PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, EMAIL, NOKA, KDHUBKEL, KDSTAWIN, KDNEGARA, KDGOLDARAH, KDSTATUSPST, KDKANTOR, TSINPUT, TSUPDATE, USERINPUT, USERUPDATE, TSSTATUS, DAFTAR.”

Berdasarkan poin 4, dari struktur dan pola datanya, saya memastikan itu bukan data yang bersumber dari dukcapil. Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat. [Puspen Kemendagri]

Data 279 Juta Penduduk Bocor, BPJS Kesehatan Angkat Bicara

0
BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Nukilan.id – BPJS Kesehatan buka suara terkait adanya dugaan kebocoran data peserta dan dijual melalui situs. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, menegaskan BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data para pesertanya dilindungi.

“Dengan big data kompleks yang tersimpan di server, kami memiliki sistem pengamanan ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan. Termasuk, di dalamnya data peserta JKN-KIS,” tegasnya seperti dilansir di media IDN Times, Kamis (20/5/2021).

Selain itu, pihaknya juga secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal.

Baca juga: Kejaksaan RI Beri Amanat Pembukaan Diklat Terpadu Sistem Peradilan Anak

  1. BPJS Kesehatan lakukan penelusuran

Terkait dugaan kebocoran data peserta, Iqbal mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.

“Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” ujar Iqbal

  1. Data 279 penduduk bocor

Diketahui, jagat dunia maya dihebohkan dengan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia dan dijual di situs online yang dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp87 juta. Hal tersebut terungkap dari cuitan sebuah akun Twitter @ndagels yang diunggah Kamis, (20/5/2021).

“Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?” cuitnya.

  1. Data yang dibagikan milik BPJS Kesehatan

Akun tersebut juga mengunggah bukti percakapan diduga penjual data yang menyebutkan data bocor tersebut milik BPJS Kesehatan.

Baca juga: Data BPS: Komponen Pengeluaran Pemerintah Aceh Capai 61,66 Persen

Pemilik data memberikan contoh berisi satu juta data penduduk Indonesia secara gratis ke laman berbagi data seperti bayfiles, anonfiles, dan mega.nz. Sejumlah warganet berkomentar dan memberikan tanggapan bahwa data tersebut cukup valid.

“Ternyata beneran. Sebagian namanya dicek legit loh, ada akun FB-IG-AskFM-nya, dan kocaknya ada data orang-orang era 1920an, evntho sebagian TTL-nya salah. Tapi merinding sih – 279jt bocor. Ini yg free 1jt data,” cuit akun @hafizh di kolom komentar.

Ketika media IDN Times mencoba mengunduh tautan sampel data yang dibagikan, terdapat data BPJS Kesehatan meliputi nomor identitas kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), telepon, alamat rumah, email, serta identitas pribadi lain. [idntimes.com].