Beranda blog Halaman 2152

Fadhil Rahmi Minta Pemerintah Aceh Segera Implementasikan Qanun Haji dan Umrah

0
Anggota DPD RI asal Aceh, H. M. Fadhil Rahmi, Lc, (Foto: Ist)

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Aceh, H. M. Fadhil Rahmi, Lc meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengimplementasikan qanun (peraturan daerah) Nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah.

“Keberadaan qanun haji dan umrah penting untuk memangkas daftar tunggu keberangkatan jamaah haji di Aceh yang sangat panjang,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), M. Fadhil Rahmi, dilansir dari Antara, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Nasrul Zaman Ingatkan Bupati Aceh Tenggara Soal Jembatan Pedesi

Berdasarkan data terakhir daftar tunggu keberangkatan haji di Aceh hingga 28 tahun terhitung dari hari pertama mendaftar dan ini waktu yang cukup lama.

Daftar tunggu haji semakin lama setelah adanya penundaan atau pembatalan keberangkatan haji dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

“Sedangkan yang mendaftar terus bertambah. Ini tentu membuat daftar tunggu semakin panjang lagi ke depannya,” ujarnya.

Persoalan tersebut adalah melaksanakan qanun penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Lebih spesifiknya terkait pengaturan soal penambahan kuota haji khusus bagi Aceh.

Baca juga: GerPAS Desak Penegak Hukum Usut Penggunaan Bansos Aceh Selatan

“Pemerintah Aceh bisa melobi penambahan kuota haji khusus untuk memangkas daftar tunggu haji Aceh” kata Fadhil.

Ia berharap perangkat kerja yang diamanahkan dalam qanun itu juga segera dibentuk sehingga persoalan haji Aceh dapat terselesaikan.

Untuk diketahui, qanun Aceh tentang haji dan umrah tersebut telah disahkan oleh DPRA bersama Pemerintah Aceh pada 30 Desember 2020 lalu lewat paripurna DPR Aceh.[]

Menkes Ingin Semua Guru Divaksinasi Sebelum Sekolah Dibuka

0
Menkes Budi Gunadi Sadikin ingin semua guru divaksinasi terlebih dahulu sebelum sekolah dibuka di tengah pandemi virus corona (Muchlis - Biro Pers)

Nukilan.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sekolah yang dijadwalkan pada Juli 2021 harus didahului penyuntikan vaksin terhadap seluruh guru dan tenaga pendidik. Menurutnya itu penting guna meminimalisir potensi penularan virus corona (Covid-19) di lingkungan sekolah.

“Semua guru harus selesai divaksin sebelum mulai. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah prioritaskan guru dan lansia terutama guru-guru harus sudah divaksin sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/6/2021).

Budi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta agar pembukaan sekolah mesti diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sekolah juga hanya boleh mengadakan PTM dengan maksimal kehadiran siswa sebanyak 25 persen dari kapasitas maksimal.

Budi menegaskan keputusan siswa belajar di sekolah tetap ada di tangan orang tua/wali. Jika orang tua/wali tidak berkenan, siswa masih bisa belajar dari rumah.

“Tidak lebih dua hari seminggu dan setiap hari maksimal hanya dua jam. Opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan orang tua,” kata dia.

Sementara itu, target vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) molor dari target.

Mulanya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan vaksinasi guru rampung pada pekan kedua Juni hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun kini Nadiem menetapkan vaksinasi paling telat selesai Agustus 2021.

Terbaru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) menemukan kasus guru menolak disuntik vaksin virus corona di Bengkulu. Berdasarkan data KPAI, guru yang sudah disuntik vaksin di Bengkulu baru sekitar 50 persen.

“Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya,” ucap Retno dalam Konferensi Pers Amankah Pembelajaran Tatap Muka pada Juli 2021? yang disiarkan secara daring, Minggu (6/6/2021).[cnnindonesia.com]

Pansus DPRA Sebut Ada 130 Lebih Temuan LKPJ Gubernur Aceh

0
Paripurna Pansus LKPJ Gubernur Aceh TA 2020. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Anggota DPR Aceh Fraksi PKB/PDA Rijalludin SH, MH mengatakan, laporan kererangan pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh TA 2020 ada 130 temuan yang dibahas pada rapat paripurna penyerahan dan penyampain DPRA atas laporan kererangan pertanggung jawaban DPR Aceh, Senin (7/6/2021).

“Panitia khusus LKPJ Gubernur Aceh juga menyampaikan ada 130 lebih,” kata Rijaluddin disela rapat paripurna hasil temuan Pansus DPR Aceh.

Kata politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), LKPJ adalah laporan Pemerintah Aceh, nanti setelah di lakukakan pemaparan dari anggota DPRA, baru kita lakukan rekomendasi temuannya,” kata Rijal.

Dijelaskan juga, temuan banyak terdapat di dinas-dinas tekait yang belum seuai dengan dengan RPJM Pemerintah Aceh, seperti dinas pendidikan, Dinas sosial dan beberapa dinas lainnya. Temuan mungkin karena ada kendala saat covid 19.

“Sekarang tinggal kita cari solusi, nanti akan kita lihat lagi, apakah kebijakan anggaran itu sudah sesuai dengan RPJM, baru LHP, untuk bisa melihat data pasti untuk temuan-temuan tersebut,” ujar Rijal.[Ikhwan Kartiwan]

Jelang Musda Demokrat Aceh, Jamaluddin Muku: DPC Berkomitmen Jadikan Nova Ketua Seumur Hidup

0
Jamaluddin T Muku. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Mantan Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Demokrat dua periode, Jamaluddin T. Muku mengatakan, Sejak tahun 2020 seluruh ketua DPC Demokrat se-Aceh sudah menyatakan sikap dan berkomitmen menunjuk Nova Iriansyah menjadi ketua Partai Demokrat Aceh seumur hidup.

“Padahal banyak sosok yang ingin maju sebagai kandidat, namun DPC hanya merekomendasi Nova Iriansyah,” kata Jamaluddin T. Muku ketika dihubungi Nukilan.id, Senin (7/6/2021).

Menurut Jamaluddin Muku, Ketua DPC se-Aceh memang telah berkomitmen bahwa Nova Iriansyah adalah satu-satunya tokoh kharismatik yang dimiliki partai demokrat Aceh saat ini.

“Sebenarnya bukan tidak ada lawan, tapi tidak ada sesuatu yang dapat diberikan oleh kawan-kawan yang mencalonkan diri untuk seluruh DPC demokrat di 23 kabupaten/kota,” ujar Jamaluluddn Muku.

Hal itu disampaikan Jamaluddin Muku merespon perkembangan politik Partai Demokrat yang akan menggelar Musda di Hotel Hermes, 12-13 Juni 2021 mendatang.

Sekretaris DPD

Jamalauddin T Muku juga menanggapi soal posisi sekretaris DPD PD untuk menggantikan Iqbal Farabi. Sumber menyebut dua nama bakal menempati posisi itu yakni Adnan Yacop Oden dan mantan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Robbi Syahputra.

Jamaluddin mengakui tidak mengikuti perkembangan itu, namun menurutnya, hal itu mungkin saja terjadi, karena dua sosok itu merupakan orang dekat Nova Iriansyah.

“Saya tidak tahu itu, tapi mungkin saja, ya jelaslah karena mereka berdua yang paling dekat dengan Pak Nova, siapa yang paling dekat dengan ketua, merekalah yang mendapat kesempatan, bukan siapa yang pernah berjuang membesarkan demokrat,” demikian Jamaluddin Muku. [red]

Mendagri Minta Bupati/Walikota Jalankan Program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para Bupati/Walikota menjalankan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2021, yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri secara virtual, Senin (7/6/2021).

Pasangan Bupati/Wakil Bupati bersama Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak 2020 itu diminta untuk bisa mengontrol wabah melalui empat indikator pengendalian pandemi Covid-19, yakni pengendalian angka positif, Bed Occupancy Rate (BOR), recovery rate atau angka kesembuhan yang tinggi, serta fatality rate atau angka kematian yang rendah.

“Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengontrol pandemi Covid-19, untuk bisa mengendalikan, maka saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada 4 indikator (pengendalian),” katanya.

Empat indikator pengendalian Covid-19 diharapkan dijadikan pedoman kepala daerah dalam mengontrol kasus penularan Covid-19 di wilayahnya. Kepala daerah juga diminta untuk aktif secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan untuk mengecek tren angka kasus harian beserta presentase empat indikator pengendalian tersebut. Dengan begitu, diharapkan kepala daerah memiliki data yang cukup untuk menjadi dasar kebijakan pengendalian pandemi.

“Nah 4 angka ini hendaknya menjadi pegangan Bapak/Ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50%, itu artinya terkendali,” tandasnya.

Tak kalah penting, dalam kesempatan itu, pengendalian ekonomi juga menjadi penekanan Mendagri secara khusus. Dengan pengendalian ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat. Ekonomi yang pulih juga diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama kita, kita perlu untuk (melakukan) pemulihan ekonomi, supaya masyarakat juga dapat survive, kalau ekonomi berjalan otomatis pendapatan PAD juga bisa meningkat dan kembali normal,” ujarnya.

Pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah disebutnya sebagai tulang punggung utama di tengah situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. “Belanja pemerintah adalah belanja yang utama, untuk itu upayakan agar begitu ada anggaran APBD ini segera untuk dilakukan exercise, eksekusi secara bertahap per tiga bulan,” pesan Mendagri.

Mendagri juga meminta realisasi APBD tak dieksekusi pada akhir tahun anggaran sehingga menghambat pemulihan ekonomi secara nasional. Di satu sisi, Mendagri juga melihat masih ada kabupaten/kota yang memiliki realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang rendah. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat, juga disumbang oleh realisasi anggaran di daerah. Karena itu, Mendagri meminta daerah segera melakukan belanja modal atau sektor produktif yang turut mengatasi pandemi Covid-19.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal,” pungkasnya.[]

Nasrul Zaman Ingatkan Bupati Aceh Tenggara Soal Jembatan Pedesi

0
Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST M Kes (Foto: dialeksis.com)

Nukilan.id – Pengamat Kebijakan Publik Nasrul Zaman mengingatkan Bupati Aceh Tenggara untuk tidak melanjutkan pembangunan jembatan Pedesi-Ngkeran. Hingga Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejanggalan dalam pembebasan lahan jembatan.

Pada awak media Nasrul Zaman mengatakan Bupati Aceh Tenggara harus menunda rencana melanjutkan pengerjaan jembatan Pedesi-Ngkeran. Hal ini menurutnya perlu dilakukan sebab informasi yang diperolehnya menyebutkan kalau pembangunan jembatan segera berlanjut. Sebab saat ini pejabat terkait pembangunan jembatan tengah melakukan perhitungan rencana ganti rugi lahan.

“Sebaiknya Bupati Aceh Tenggara mengambil sikap menunda pengerjaan jembatan. Tepatnya pada sisi yang berada di Desa Pedesi Kecamatan Bambel,” kata Nasrul Zaman dalam kerangannya kepada Nukilan.id, Senin (7/6/2021).

Nasrul Zaman mewanti-wanti adanya sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada proses pembebasan lahan yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan jembatan di Desa Pedesi, Kecamatan Bambel. Pertama adalah dugaan pemborosan anggaran yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada medio tahun 2014 silam.

Lahan yang dibutuhkan bagi pembangunan jembatan di sisi Desa Pedesi hanya sekitar 4.800 meter per segi. Berdasarkan gambar rencana pembangunan jembatan memiliki panjang sekitar 160 meter dan lebar 30 meter. Sedangkan lahan yang sudah dibebaskan berdasarkan lampiran ganti rugi yang diterbitkan KJPP seluas 6.216 meter per segi dengan total nilai ganti rugi lebih dari Rp 550 juta. Terdapat dugaan pemborosan lahan hingga sekitar 1.412 meter per segi.

“Kalau begitu mengapa Pemkab masih berencana melakukan ganti rugi lahan. Kami juga mendapati ada persoalan lain dalam pembebasan lahan yang sudah dilakukan Pemkab Aceh Tenggara. Ini bom waktu yang berhubungan dengan sengketa kepemilikan lahan,” tambah Nasrul Zaman lagi sembari kembali mengingatkan untuk menunda kelanjutan pembangunan jembatan Pedesi-Ngkeran. Sebab bila dilanjutkan, dikhawatirkan justru akan berdampak pada bertambahnya jumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang tersandung dalam perkara hukum.[]

Imigrasi Meulaboh Periksa 3 WN China, Hasilnya: Miliki Izin

0
Kantor Imigrasi Meulaboh. (Foto FB Imigrasi)

Nukilan.id – Imigrasi Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat telah memeriksa aktivitas tiga orang Warga Negara Asing atau WNA asal China yang kedapatan beraktivitas di PT Juya Aceh Mining, di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh Azhar, ketiga WN China itu sejauh ini memiliki izin resmi dari pemerintah.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas di lapangan, tiga orang WNA asal China ini kedatangannya ke tanah air memiliki izin, namun mereka belum beraktivitas,” kata Azhar di Meulaboh, Minggu (6/6).

Dia menjelaskan pemeriksaan ketiga WNA tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kabupaten Abdya terkait keberadaan warga asing di tengah pandemi Covid-19.
Laporan itu ditindaklanjuti Imigrasi dengan mengerahkan tim guna memastikan keberadaan ketiga WNA tersebut. Menurut Azhar, satu orang WNA yang diperiksa petugas merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang berlaku selama dua tahun.

KITAS diterbitkan oleh Imigrasi Jakarta Barat sesuai dengan rekomendasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Sementara dua orang WNA lainnya yang tak disebutkan namanya, merupakan pemilik Visa B211B untuk kegiatan bisnis/industri.

“Jadi, mereka berada di Aceh Barat Daya dalam rangka investasi, mereka semuanya legal,” tegas Azhar.

Dia menyebut selain tiga WNA asal China, ada dua orang lainnya yang ikut diperiksa oleh Imigrasi Meulaboh. Mereka merupakan WNI yang memiliki KTP Jakarta.

“Kalau untuk aktivitas tiga WNA China ini kita belum tahu, karena semua WNA tersebut masih dalam pantauan Tim PORA,” kata Azhar menegaskan.

antara/jpnn

Nova Beri Sinyal Satu dari Dua Nama Ini Bakal Jadi Sekretaris DPD Demokrat Aceh

0
Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Nova Iriansyah. (Foto:js/nukilan.id)

Nukilan.id – Melihat dukungan nyaris seluruh DPC Demokrat se-Aceh, dapat dipastikan Nova Iriansyah bakal tetap menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-V yang akan digelar di Hotel Hermes, 12-13 Juni 2021.

Namun, desas desus yang berkembang, pasca Musda Nova Iriansyah sudah mengantongi nama yang yang bakal dipilih untuk posisi sekretaris menggantikan Iqbal Farabi.

Sumber menyebut dua nama akan menempati posisi itu sedikitnya 2 nama, yakni Adnan Yacop Oden dan mantan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Robbi Syahputra.

“Kayaknya antara Oden dan Robby, mereka berdua dikepanitiaan dipasang sangat strategis,” kata Sumber Nukilan.id di DPD Demokrat Aceh, Banda Aceh, Minggu (6/6/2021) malam.

Seperti diketahui saat ini Nova sudah menetapkan Adnan Yacop Oden sebagai Ketua Stering Commite (SC) dan Robby Syahputra diposisi Ketua Panita Musda ke-V DPD Partai Demokrat Aceh.

Ditanya apakah untuk posisi Bendahara DPD Demokrat akan berganti, dikatakannya untuk posisi Bendahara belum dibicarakan, walau sudah mulai mencuat.

“Yang menjadi bahasan para DPC dan kader hanya salah satu dari Adnan Yakop Oden dan Roby Syah Putra yang bakal dipilih Nova Iriansyah menjadi Sekretaris,” demikian jelas sumber tersebut.

Musda DPD Partai Demokrat yang akan digelar secara terbatas karena Covid-19, yang dihadirkan hanya Ketua dan Sekretaris DPC Se-Aceh sebagai pemilih sah.

Penentuan posisi sekretaris dan pengurus akan ditentukan oleh ketua terpilih setelah Musda memilih ketua. [red]

WhatsApp Punya 3 Fitur Canggih, Ini Update Terbarunya

0

Nukilan.id – WhatsApp akan menghadirkan tiga fitur canggih bagi penggunanya yang akan membuat pengalaman bertukar pesan dengan orang lain semakin nyaman.

Hal ini terungkap dalam percakapan antara situs pembocor pengembangan WhatsApp, WABetaInfo, CEO WhatsApp Will Cathcart, dan CEO Facebook Mark Zuckerberg, seperti dikutip CNBC Indonesia Senin (7/6/2021).

Fitur canggih pertama yang akan diluncurkan adalah Disappearing Mode, yang secara otomatis mengaktifkan pesan singkat di utasan obrolan baru. Pesan yang dikirimkan akan terhapus secara otomatis dalam 24 jam.

Sebelumnya WhatsApp sudah menghadirkan fitur Disappearing Messages yang membuat pesan dalam chat individu dan WhatsApp Group terhapus secara otomatis setelah tujuh hari.

“Kami telah meluncurkan kemampuan untuk menghapus pesan secara otomatis pada semua utasan percakapan. Kami akan segera mulai meluncurkan ‘Disapperang Mode’ yang mengaktifkan hapus pesan otomatis di semua utasan sehingga pesan WhatsApp kamu secara dasar bersifat sementara,” ungkap Mark Zuckerberg.

Fitur kedua yang akan diluncurkan WhatsApp adalah View Once di mana penerima pesan hanya bisa melihat foto dan video yang dikirim satu kali kemudian terhapus secara otomatis. Ini akan membuat komunikasi lebih private dan menghemat ruang penyimpanan ponsel.

Ketiga fitur satu akun WhatsApp bisa digunakan dibeberapa perangkat bahkan tanpa koneksi internet. WhatsApp juga sedang mengerjakan WhatsApp untuk iPad dan dengan fitur ini satu akun akan bisa terkoneksi dengan iPad.

“Ya, itu akan segera diluncurkan juga (WhatsApp di beberapa perangkat). Ini telah menjadi tantangan teknis yang besar untuk membuat semua pesan dan konten tersinkronisasi secara baik di seluruh perangkat bahkan ketika baterai ponsel mati, tapi kami berhasil menyelesaikan ini dan kami tidak sabar ingin merilisnya,” kata Mark Zuckerberg.

Will Cathcart kemudian mengkonfirmasi akan adanya fitur WhatsApp bisa dipakai di beberapa perangkat. Uji coba versi beta publik akan diluncurkan dalam satu atau dua bulan ke depan.

Will Cathcart menambahkan pihaknya juga akan mendukung WhatsApp di iPad dan rencana ini sejalan dengan hadirnya fitur WhatsApp bisa dipakai di beberapa perangkat.

Informasi saja, WhatsApp kini hanya bisa dipakai di dua perangkat secara bersamaan. Satu di smartphone dan satunya lagi di komputer atau laptop melalui WhatsApp Web.

Hingga kini iPad juga belum bisa menggunakan fitur WhatsApp, baru iPhone dan komputer Mac yang bisa menggunakan aplikasi chatting Facebook ini.[cnbcindonesia]

Daftar Formasi CPNS Kejaksaan RI 2021 untuk Lulusan SMA

0
Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. (Juni Kriswanto/AFP)

Nukilan.id – Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 akan segera dilaksanakan meskipun sempat mengalami penundaan, begitu juga dengan instansi Kejaksaan. Bagaimana daftar formasi CPNS Kejaksaan 2021 untuk lulusan SMA?

Pendaftaran CPNS 2021 ini akan dibuka secara resmi melalui laman sscn.bkn.go.id. CPNS 2021 ini memang sudah direncanakan sejak tahun kemarin, setelah pembukaannya mengalami penundaan akibat adanya pandemi Covid-19.

Untuk formasi, CPNS 2021 akan memprioritaskan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia pada saat ini. Kemudian informasi lainnya, Kejaksaan RI membuka sebanyak 4.148 formasi CPNS 2021 tahun ini.

Dengan 4.148 formasi yang disediakan pada tahap perekrutan CPNS 2021, maka Anda yang memiliki keinginan dan kualifikasi di lembaga negara tersebut, bisa melakukan persiapan mulai dari sekarang. 

Jabatan yang akan diisi adalah berdasarkan kualifikasi pendidikan dari berbagai bidang disiplin ilmu. Untuk posisi jabatan yang dibutuhkan, Kejaksaan RI memang belum memberikan informasi secara detail untuk penerimaan CPNS 2021.

Namun, jika melihat informasi CPNS sebelumnya, daftar formasi CPNS Kejaksaan 2021 yang tersedia di antaranya adalah sebagai berikut:

Jaksa Ahli Pertama

Pengolah Data Perkara dan Putusan

Pranata Barang Bukti

Pengawal Tahanan/Narapidana

Pengemudi Pengawal Tahanan

Pranata Komputer Ahli Pertama

Auditor Ahli Pertama

Arsiparis Pelaksana/Terampil

Dokter Spesialis

Posisi jabatan tersebut berdasarkan kebutuhan yang nantinya akan ditempatkan Kejaksaan Agung hingga Kejaksaan Tinggi di berbagai provinsi di Indonesia. 

Daftar Formasi CPNS Kejaksaan 2021 untuk Lulusan SMA

Kabarnya, ada formasi CPNS 2021 di Kejaksaan RI yang bisa dilamar oleh lulusan SMA/SMK sederajat. Ada sebanyak 494 formasi dari jumlah keseluruhan, diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK sederajat.

Jadi, para lulusan SMA/SMK sederajat dapat mendaftar CPNS 2021 Kejaksaan RI sebagai pengawal tahanan/narapidana. Informasi ini telah disampaikan secara langsung oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan RI di akun Instagram resminya, @biropegkejaksaan, pada Jumat (28/5/2021).

Menjadi bagian dari aparat penegak hukum khususnya di bidang pidana, jabatan pengawal tahanan/narapidana ini menjadi bagian yang cukup penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Terutama dalam proses penuntutan maupun eksekusi, menjadi tantangan tersendiri yang harus diselesaikan secara tuntas dengan melakukan pengawalan tahanan maupun narapidana dengan profesional. 

Kalau kamu tertarik untuk mendaftarkan diri pada formasi ini, persiapkan dirimu mulai dari sekarang! Itulah daftar formasi CPNS Kejaksaan 2021 untuk lulusan SMA.[suara.com]