Beranda blog Halaman 2140

Mulai 14-18 Juni, KPK Lakukan Monev Korsupgah di Aceh

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Selama sepekan mulai hari ini, Senin hingga Jumat 14 – 18 Juni 2021 Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan di pemerintah daerah yang meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota Aceh, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, Senin (14/6/2021).

“Agenda pagi hari ini, tim Korsupgah KPK melakukan entri meeting dan rapat monitoring serta evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 dengan Bupati Aceh Tamiang dan OPD terkait,” kata Ipi kepada media.

Selanjutnya, kata Ipi, tim Korsupgah KPK juga melakukan sosialisasi program pencegahan korupsi terintegrasi dengan DPRK Aceh Tamiang.

“Paralel, pada jam yang sama tim Korsupgah KPK juga melakukan sosialisasi program pencegahan korupsi terintegrasi dengan DPRK Aceh Tamiang,” ujarnya.

Selain itu, Ipi menyampaikan bahwa, kegiatan tersebut dilanjutnya dengan pembahasan terkait penertiban aset Pemkab Aceh Tamiang.

“Termasuk di dalamnya tentang sertifikasi aset dan penertiban aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bersama Kepala BPN Kabupaten Aceh Tamiang, Bupati dan OPD terkait, serta pengembang perumahan,” lanjutnya. []

Rektor UIN Ar-Raniry: Pendidikan Aceh Sudah “On The Track”

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA mengatakan berdasarkan pengamatannya pendidikan Aceh saat ini sudah lebih baik dan sudah berjalan sesuai arah menuju pendidikan berkualitas. Pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk mendukung kemajuan pendidikan Aceh.

Untuk itu, Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh sepakat menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Aceh pada Senin, (14/6/2021) di Ruang Kerja Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) diantara Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM.

“Ini boleh dipublish ya. Berdasarkan analisis kami, menunjukan bahwa kebijakan dan arah Pendidikan Aceh yang sudah Bapak Kepala Dinas Pendidikan jalankan dengan seluruh jajarannya, Alhamdulillah sudah berjalan on the track atau sesuai jalurnya,” ujar mantan Kepala Majelis Pendidikan Aceh ini.

Menurut Warul, beberapa aspek kemajuan pendidikan bisa dilihat dari banyaknya lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang ada di tanah air pada tahun ini. Selain itu juga beragam prestasi yang diraih siswa dan guru pada ajang perlombaan di tingkat nasional bahkan internasional.

“Pendidikan ini harus dilihat secara komprehensif dan luas, sebab pendidikan ini menjadi hajat orang banyak. Berbicara pendidikan haruslah memiliki data yang cukup dan tidak boleh tergesa-gesa,” katanya.

“Kami mengapresiasi kinerja Pak Kadis yang langsung turun ke lapangan meninjau sekolah hingga ke daerah pelosok guna memantau pelaksanaan pendidikan. Selain itu berhasil juga menjalankan program BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau) di sekolah-sekolah,” sambungnya lagi.

Kedepan dengan adanya kerjasama ini, lanjut Rektor UIN Ar Raniry, pihaknya akan bersinergi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan Aceh. Seperti pada pelaksanaan program pelatihan guru, mendorong guru untuk mendaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merk dan hak paten serta pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).

“UIN Ar Raniry juga memiliki perpustakaan yang terakreditasi unggul, memiliki laboratorium komputer, laboratorium bahasa, IPA dan alat peraga pendidikan lainnya. Ada juga Radio Komunitas dan TV UIN Ar Raniry. Kita juga memiliki pusat kajian produk halal dan pusat studi pendidikan terbaik,” terang mantan Rektor Universitas Abulyatama (UNAYA) ini.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM menyambut baik kerjasama ini, pihaknya berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk memajukan pendidikan Aceh. Salah satunya dengan memperbanyak kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Industri serta Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

“Untuk membangun pendidikan ini diperlukan kekompakan dari semua pihak secara bersama-sama membantu meningkatkan kualitas pendidikan Aceh. Mari sama-sama kita majukan pendidikan Aceh sesuai visi dan misi Pemerintah Aceh yaitu mewujudkan program Aceh Carong,” imbuhnya.

Dengan adanya kerjasama ini, dia berharap akan memudahkan pihaknya dalam menjalankan program-program pendidikan kedepan. Alhudri mengatakan setelah adanya nota kesepahaman MoU antara UIN Ar Raniry dan Disdik Aceh, selanjutnya juga akan diikuti MoA antara Fakultas atau Jurusan yang ada di UIN Ar Raniry dengan para kepala bidang yang ada di Disdik Aceh.

“Target kita untuk jenjang SMA yaitu semakin banyak siswa yang lulus di Perguruan Tinggi dan jenjang SMK semakin banyak lulusan yang terserap di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) serta jenjang SLB semakin banyak lulusan yang mandiri,” jelasnya.

Sementara penandantanganan MoU tersebut turut disaksikan dari pihak UIN Ar Raniry yaitu Wakil Rektor III bidang kerjasama dan kemahasiswaan, Dr. Saifullah Idris, M.Ag, Warek II, Dr. Syahabuddin Gade, M.Ag, Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/FTK, Dr. Masbur, M.Ag, Wadek I FTK, Dr. M. Chalis, M.Ag, Wadek III FTK, Dr. Syahminan, M.Ag dan sejumlah pejabat dan staf pada Humas UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan Aceh disaksikan oleh Kabid Pembinaan SMA dan PKLK, Hamdani, M.Pd, Kabid Pembinaan SMK, Azizah, M.Pd, Plt. Kabid Pembinaan GTK, Muksalmina, M.Si, Kabid Pembinaan Sarpras, Sya’baniar, SE, dan Kepala UPTD Balai Tekkomdik, T. Fariyal, MM. Selain itu juga hadir Penasehat Khusus Gubernur Aceh bidang pendidikan yaitu Fauzan Azima dan Akhiruddin Mahyuddin. []

Rakerda 2021 Ditutup, PKS Siap Pimpin Kota Sabang

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sabang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai penutup rangkaian Rakerda se-Aceh di Kota Sabang, Minggu (13/6/2021).

Ketua PKS Kota Sabang, Albina menyampaikan bahwa, pelaksanaan Rakerda tahun ini merupakan persiapan untuk tahun 2024 nanti. Dan ada beberapa rekomendasi yang muncul dalam Rakerda kali ini.

“Alhamdulillah, kami melaksanakan Rakerda untuk persiapan 2024. Ada beberapa hasil dari Rakerda PKS Sabang,” ujar Albina dalam keterangan tertulis.

Albina menyebutkan, salah satu rekomendasinya adalah menargetkan PKS menjadi partai papan atas. Dan itu menjadi salah satu target utama. Mengingat, kata dia, PKS sudah mendapatkan kursi legislatif sejak tahun 2004, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjadi partai yang diperhitungkan di pemilu sekaligus pilkada yang akan datang.

“Tentu peningkatan suara menjadi salah satu target PKS pada Pemilu 2024 mendatang, PKS wajib naik kelas menjadi partai papan atas,” ujar tokoh muda yang juga dikenal sebagai arsitektur sekaligus pemerhati sejarah Sabang ini.

Oleh karena itu, kata Albina, untuk mewujudkan target tersebut, butuh kerja keras dari para kader dan struktur PKS di Kota Sabang.

“Dengan kader dan struktur yang solid, kami berharap target tersebut dapat tercapai pada Pemilu 2024 mendatang, dan berharap para kader tidak goyah, biarlah para kompetitor kita saja yang goyah dan rapuh, kita jangan!,” jelasnya.

Sementara itu, Albina mengatakan, dengan menjadikan PKS sebagai partai papan atas. Maka, PKS siap maju mencalonkan kadernya di pilkada akan datang, peluang itu mulai menguat seiring semakin meredupnya performa kepemimpinan di Sabang saat ini.

“Itu sudah sunnatullah, ada yang melemah maka otomatis ada yang menguat,” ujarnya.

Selain itu, juga menyampaikan, saat ini ramai diperbincangkan oleh publik bahwa, kharisma dan cahaya kepemimpinan di Sabang kian hari semakin menurun. Hal itu disebabkan oleh progres pembangunan yang semakin tidak menampakkan hasil yang siknifikan untuk masyarakat di Kota Sabang.

Maka dari itu, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, PKS mempersiapkan diri untuk menggantikan kepemimpinan daerah di Sabang. Tidak ada yang mustahil, apalagi hingga saat ini belum ada kepala daerah sejak era pilkada di Sabang yang mampu duduk dua periode.

“Meskipun saat yang berkuasa terlihat sangat kuat dan berpotensi menang kedua kali ternyata kandas diluar perkiraan,” lanjutnya.

Rakerda PKS Sabang ini terasa sangat spesial, karena dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKS Aceh, Tgk Mahyarudin Yusuf dan Ketua MPW PKS Aceh Khairul Amal, SE, keduanya adalah pucuk pimpinan PKS Propinsi Aceh.

“Sekaligus Rakerda di Sabang adalah rakerda terakhir dari serangkaian rakerda pengurus daerah PKS se Aceh. Tgk Mahyarudin selaku pimpinan PKS di Aceh akan mengawal dan membimbing secara khusus DPD PKS Sabang untuk mencapai target tersebut,” pungkasnya.[Iwan]

Limbah Medis Dibuang Sembarangan di Desa Bambel Aceh Tenggara

Penulis
Mirzu
-
0
Nukilan.id - Limbah medis dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal di pinggir jalan di Desa Bambel, Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, Minggu (13/06/2021). (Foto: facebook)

Nukilan.id – Limbah medis dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal di pinggir jalan di Desa Bambel, Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, Minggu (13/06/2021).

Limbah medis yang berupa, kasa bekas pakai, jarum suntik bekas pakai, dan lain-lainnya.

Sampai saat ini, masyarakat belum mengetahui siapa pelaku pembuangan sampah medis tersebut, dan juga belum mengetahui darimana asal Limbah medis tersebut.

Ade, salah seorang penduduk desa setempat mengatakan bahwa, masyarakat resah dan keberatan dengan keberadaan sampah medis yang dibuang diperkarangan desanya itu.

“Kami sebagai masyarakat kute bambel merasa keberatan dengan pembuangan sampah medis di desa kami ini,” ujarnya.

Selain itu, Ade juga meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut pembuangan Limbah medis yang membahayakan masyarakat desa bambel tersebut.

“Seharusnya limbah medis dibuang ke tempat yang sudah disediakan, langsung ke tempat penampungan khusu sampah medis, agar masyarakat terhindar dari penyakit.” tambahnya.

Menurut Ade, sampah medis itu merupakan sisa-sisa yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik.[Iwan]

Kepala DPMG Jadi Pj Kepala BPKA, Ini Riwayat Jabatan Azhari

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE,M.Si. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari, SE,M.Si sebagai Penjabat (Pj) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) pada Senin, (14/6/2021).

Baca juga: Gubernur Aceh Terima Pengunduran Diri Bustami, Kepala DPMG Jadi Pj BPKA

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh yang dikeluarkannya untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri yang diajukan Kepala BPKA, Bustami Hamzah tertanggal 30 Mei 2021.

Untuk diketahui, Sebelumnya, Azhari merupakan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh pada tahun 2017-2019.

Baca juga: Bustami Hamzah Mundur, Pegawai BPKA: Tidak Ada Info Apa-apa di Group WA Struktural

Ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan Aceh, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Aceh, Kepala Dinas Keuangan Aceh dan Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan & Ekonomi di Sekretariat Daerah Aceh.

Dan sekarang, Azhari diberi dua tanggungjawab oleh Gubernur Aceh, selain menjabat kepala DPMG Aceh, dia juga menjabat sebagai Pj Kepala BPKA.[]

Baca juga: Begini BPKA Membuat Laporan dan Menerima Transper Pusat Dana Otsus

Gubernur Aceh Terima Pengunduran Diri Bustami, Kepala DPMG Jadi Pj BPKA

Penulis
Mirzu
-
0
Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima permintaan pengunduran diri Bustami dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Hal itu ditandai dengan keluarnya SK Gubernur bertanggal 14 Juni 2021 terkait pemberhentian Bustami dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Senin 14 Juni 2021, menerangkan SK gubernur dikeluarkan menindaklanjuti surat pengunduran diri yang sebelumnya diajukan Bustami pada 30 Mei 2021.

Baca juga: Bustami Hamzah Mundur, Pegawai BPKA: Tidak Ada Info Apa-apa di Group WA Struktural

“Pengunduran diri Kepala BPKA telah disetujui Gubernur Aceh,” ujar Muhammad MTA.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala BPKA, kata Muhammad MTA, Gubernur Aceh telah menunjuk Azhari sebagai penjabat (Pj) kepala BPKA. Azhari saat ini diketahui menjabat sebagai Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.

Baca juga: Kepala DPMG Jadi Pj Kepala BPKA, Ini Riwayat Jabatan Azhari

Lebih lanjut, kata Muhammad MTA, Bustami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Gubernur Aceh selama dirinya menjabat sebagai Kepala BPKA.

Begitupun Pemerintah Aceh, kata Muhammad MTA, juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi Bustami selama ini. []

Serupa Tapi Tak Sama, Perbedaan ASN, PNS, dan PPPK

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Sebagian orang masih bingung membedakan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebanyakan orang menganggap ASN dan PNS merupakan istilah yang pada status kepegawaian yang sama. Namun, keduanya punya defenisi yang tak serupa.

Aparatur Sipil Negara sebenarnya dibedakan menjadi dua, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Maka dapat disimpulkan, ASN belum berarti PNS, akan tetapi PNS sudah pasti merupakan ASN.

Keduanya sama sama berstatus yang merujuk pada penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

Dalam pasal 1 disebutkan, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Fungsi dari PNS sendiri adalah sebagai pembina kepegawaian dan tujuannya untuk menempati posisi di pemerintahan yang sifatnya permanen.

Sementara, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dari pengertian kedua status tersebut, dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu jabatannya. Jika PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan ASN PPPK memiliki batas waktu bekerja sesuai perjanjian yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak.

Tidak hanya terdapat pada masa jabatan saja, ASN dan PPPK juga memiliki perbedaan terkait manajemen. Bahkan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang berbeda pula.

Pada Manajemen PNS diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, manajemen PPPK diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Adapun poin-poin manajemen PNS yang tidak ada pada manajemen ASN PPPK yang menjadi dasar perbedaan keduanya yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Terkait jaminan pensiun dan hari tua hanya diberikan kepada PNS, namun tidak diberikan kepada ASN PPPK, sebab PNS bekerja secara permanen, sedangkan PPPK terbatas oleh waktu.

Lalu seperti apa contoh pekerjaan dari PNS ataupun PPPK. Contoh dari pegawai PNS yaitu pegawai daerah, dosen, guru, camat, kepala dinas, polisi, tentara, dan dokter. Untuk pekerjaan yang dapat berstatus sebagai PPPK,  salah satunya adalah pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maka dari itu pegawai KPK tak akan mendapatkan promosi, mutasi, pengembangan karir, apalagi jaminan di hari tua. Dan tentunya tak akan mendapatkan pencairan gaji ke-13.[]

TWK KPK Dikaitkan dengan Pilpres 2024, Ini Kata Novel Baswedan

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Banyak spekulasi bermunculan ketika Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK dinilai janggal. Salah satunya terkait pemilihan presiden 2024.

Menanggapi hal itu, Penyidik Senior KPK Novel Baswedan tidak bisa membenarkan isu tersebut. Akan tetapi, menurut dia, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Hal itu diungkapnya dalam tayangan YouTube Haris Azhar.

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Haris Azhar untuk mengutip perbincangannya dengan Novel pada hari Sabtu (12/6/2021).

“Saya kalau soal itu enggak ahli lah (kaitan TWK dengan Pilpres 2024). Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi untuk berspekulasi sampe ke situ saya bukan analis politik,” ujar Novel.

Jika memang ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan KPK untuk hal-hal tertentu, menurut Novel, sudah pasti mereka yang berada di level pimpinan. Bukan pegawai atau pelaksana. 

“Kalau ada orang yang mau manfaatkan KPK, enggak mungkin ada di level pelaksana. Pasti di level pimpinan ya,” kata dia.

Alasannya, kata Novel, pertama, setiap proses di KPK itu melalui berbagai tahapan.

Kedua, semua proses di KPK harus dilengkapi dengan dokumen formal seperti surat perintah dan perizinan. 

“Saya kira di level pelaksana punya keinginan tertentu untuk suatu perkara itu enggak logis,” ucap Novel.

Novel berkeyakinan di balik tidak lolosnya dirinya dengan 74 teman lainnnya, ada rencana besar yang sudah disiapkan untuk menghabisi mereka para pekerja yang benar dalam upaya memberantas korupsi.

“Saya tentunya meyakini ada kepentingan besar untuk menyingkirkan kami yang bekerja -sungguh-sungguh,” kata dia.[kompas.com]

Selamat, Muhammad MTA Resmi Jabat Juru Bicara Pemerintah Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA. (Foto: FB Bang Wira)

Nukilan.id – Aktivis dan kader Partai nasional Aceh (PNA) Muhammad MTA resmi diangkat menjadi juru bicara pemerintah Aceh.

Informasi yang diterima Nukilan.id menyebutkan, kepastikan MTA setelah Kepala Humas dan Protokol pemerintah Aceh menyerahkan surat keputusan pengangkatan Muhammad MTA sebagai Jubir Pemerintah di Media Centre Kantor Gubernur, Senin (14/6/2021).[]

Sementara melalui akun Facebook Wiratmadinata (Bang Wira) juga sudah menyampaikan ucapan selamat untuk Muhammad MTA.

“Beliau adalah sosok yang memiliki moralitas, integritas, dan profesionalisme yang kredibel dalam posisi tersebut. Sukses,” tulis Bang Wira, Senin pagi.

Penyerahan SK Muhammad MTA menjadi jubir turut dihadiri Wiratmadinata dan Jubir Covid-19 Saifullah Abdul Gani.[red]

BMKG: Waspada, Potensi Cuaca Ekstrem di Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Nukilan.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat berdampak banjir atau bandang di 17 wilayah di Indonesia pada Minggu hingga Senin, 13-14 Juni 2021.

“Ada 17 provinsi berstatus waspada terhadap cuaca ekstrem, sehingga masyarakat patut berhati-hati terutama beraktivitas di luar ketika hujan terjadi,” ucap staf Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin Adhitya Prakoso di Banjarbaru, Minggu.

Daerah yang masuk kategori waspada cuaca ekstrem tersebut, yaitu Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Khusus untuk Kalimantan Selatan yang menjadi wilayah Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin, dijelaskan Adhitya adanya daerah pertemuan angin (konvergensi) di sekitar wilayah Kalsel dan didukung oleh labilitas lokal yang kuat berpotensi menumbuhkan banyak awan.

Kemudian nilai kelembapan udara atas yang tinggi di sekitar wilayah Kalsel juga semakin mendukung proses pertumbuhan awan-awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Untuk itulah, bagi masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap dampak hujan yang dapat menyebabkan jalanan licin dan tergenang serta pohon tumbang dan sambaran petir.

“13 kabupaten dan kota di Kalsel berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat disertai petir dan angin kencang terutama saat siang dan malam hari. Sedangkan pasa pagi hari cenderung cerah dan dini hari cerah berawan,” papar Adhitya.

Diketahui hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan kecuali Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru sempat diterjang banjir besar pada Januari 2021 lalu. Kemudian banjir kembali terulang yang hanya menggenangi Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, pada 13 Mei 2021 akibat hujan dengan intensitas tinggi.[tempo.co]

1...2,1392,1402,141...2,348Halaman 2,140 dari 2,348

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id