Beranda blog Halaman 213

Pemuda Lompat ke Sungai di Aceh Utara, Jalan Macet karena Warga Berkerumun

0
Pemuda Lompat ke Sungai di Aceh Utara. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Seorang pemuda berinisial S (21), warga Desa Cibrek, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, dilaporkan melompat ke Sungai Krueng Pirak di Desa Parang IX, Kecamatan Matangkuli, Senin (9/6/2025). Peristiwa ini mengundang perhatian warga yang berkerumun di sekitar jembatan, menyebabkan kemacetan panjang di jalan.

Kepala Seksi Humas Polres Aceh Utara, AKP Bambang, menyampaikan bahwa warga menemukan sepeda motor jenis Supra X dan sepasang sandal yang diduga milik S tergeletak di atas jembatan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Matangkuli, dan keluarga korban telah berada di lokasi sejak pagi.

Menurut keterangan keluarga, S diketahui kerap mengaku mendengar bisikan gaib. Sebelumnya, ia pernah mencoba melompat ke dalam sumur di rumah, namun berhasil diselamatkan.

“Sebelumnya, korban pernah melompat ke dalam sumur di rumah, tetapi berhasil diselamatkan oleh keluarga,” kata AKP Bambang.

Beberapa saat sebelum kejadian, S sempat bercerita kepada ibunya bahwa ia mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya melompat ke sungai. Setelah itu, ia beraktivitas seperti biasa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

“Setelah cerita, korban beraktivitas seperti biasa. Itu membuat ibunya merasa nyaman,” lanjut Bambang.

Saat ini, tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian di lokasi kejadian, sementara pihak kepolisian mengatur arus lalu lintas yang terganggu akibat kerumunan warga di sekitar jembatan.

“Kami imbau masyarakat melibatkan tim medis jika ada gangguan di keluarga,” ujar Bambang.

Editor: Akil

Bupati Aceh Utara Larang Pelajar Keluar Malam Tanpa Pendamping Orang Tua

0
Bupati Aceh Utara Larang Pelajar Keluar Malam Tanpa Pendamping Orang Tua. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengeluarkan larangan bagi pelajar berusia di bawah 18 tahun untuk keluar rumah pada malam hari tanpa didampingi orang tua. Kebijakan ini mulai disosialisasikan sejak 20 Mei 2025 dan telah mendapat persetujuan dari seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Utara.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara, Hadaini, menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku untuk seluruh anak usia sekolah, kecuali jika keluar rumah untuk keperluan mengaji.

“Jika pun terpaksa keluar rumah, harus didampingi orang tuanya atau wali. Ini nanti yang akan dikontrol oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, TNI/Polri,” ujar Hadaini dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Namun dalam waktu dekat, penindakan akan mulai dilakukan.

Selain membatasi aktivitas malam bagi pelajar, pemerintah setempat juga mewajibkan siswa SD dan SMP menghafal Al-Qur’an. Targetnya, siswa SD dapat menghafal Juz 30, sementara siswa SMP diharapkan menghafal Juz 29 dan 30. Evaluasi program tersebut dilakukan secara rutin oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

“Jadi, begitu tamat SMP, anak Aceh Utara minimum sudah hafal dua juz Quran,” kata Hadaini.

Kebijakan lain yang turut diberlakukan adalah larangan penggunaan handphone di satuan pendidikan, baik formal maupun pesantren, khususnya bagi anak di bawah usia 15 tahun. Hadaini menekankan, guru dan ustaz tidak diperkenankan memberikan tugas yang mengharuskan siswa menggunakan handphone.

“Guru dan ustaz dilarang membuat soal atau latihan yang mengharuskan penggunaan handphone untuk anak usia di bawah 15 tahun. Ini harap diperhatikan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen Bupati Ayahwa dalam menjaga kesehatan dan konsentrasi belajar para pelajar agar mereka dapat meraih cita-cita.

“Dalam waktu dekat, akan ada penindakan di lapangan. Kami minta proaktif dari orangtua,” pungkas Hadaini.

Editor: Akil

Tito Karnavian Dinilai Balas Jasa ke Jokowi Lewat Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut

0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dinilai tengah melakukan balas jasa kepada keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan mengeluarkan keputusan pemindahan empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara.

Penilaian ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyikapi terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025.

Keputusan tersebut menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang sebelumnya berada dalam wilayah administrasi Aceh, kini masuk ke Provinsi Sumut yang saat ini dipimpin oleh Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi.

“Ada skenario pecah belah dalam KMP (Koalisi Merah Putih) dan penyelamatan dinasti Jokowi. Pulau-pulau yang sebelumnya dimiliki Aceh diperkuat dengan Kepmendagri dimiliki Sumut,” ujar Hari dikutip dari RMOL, Senin (9/6/2025).

Hari juga menduga ada kepentingan tertentu di balik pemindahan tersebut dan mengkhawatirkan nasib keempat pulau itu akan mengalami hal serupa dengan sejumlah pulau di Raja Ampat yang kini memunculkan berbagai persoalan.

Ia menilai keputusan ini sebagai bentuk hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme antara Mendagri dan keluarga Jokowi, terlebih Tito telah menduduki sejumlah posisi strategis selama satu dekade pemerintahan Jokowi.

“Tentunya saat ini balas jasa Tito terhadap keluarga Jokowi dibuktikan dengan memperkuat posisi Bobby Nasution melalui Kepmendagri atas klaim pulau-pulau yang dimiliki Sumut sehingga Gubernur Aceh meninggalkan forum pembahasan,” pungkas Hari.

Editor: Akil

Konsistensi dan Strategi Konten: Rahasia di Balik Kesuksesan Good News From Indonesia

0
Pendiri Good News From Indonesia (GNFI), Akhyari Hananto. (Foto: rumahmillennials)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Dalam sebuah sesi podcast bersama SagoeTV, pendiri Good News From Indonesia (GNFI), Akhyari Hananto, mengungkap rahasia di balik kesuksesan media yang dikenal luas karena konsisten menyuarakan kabar baik dari tanah air tersebut.

Menjawab pertanyaan host tentang apa yang membuat GNFI bisa tumbuh besar dan berpengaruh seperti sekarang, Akhyari menyebut ada banyak faktor, namun ia merangkum tiga hal esensial yang menjadi pilar utama perjalanan GNFI hingga menjadi media yang dikenal luas.

“One is consistency, istikomah. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu, mohon maaf ya mungkin saya salah, tapi kebanyakan kawan-kawan yang saya kenal whenever they start something and they cannot ‘sell them’, it has small and low engagement they stop that and that’s where they stop and just abandon entirely,” ujar Akhyari, dIkutip Nukilan.id pada Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, banyak pelaku kreatif di Indonesia yang mudah menyerah ketika respons audiens tidak sesuai harapan. Padahal, dalam membangun sebuah kanal komunikasi, terutama yang menyasar publik luas, diperlukan waktu dan kesabaran untuk membentuk koneksi dan kepercayaan dengan audiens.

Akhyari menegaskan bahwa GNFI pun memulai dari titik yang sangat rendah, dengan keterlibatan audiens yang tidak begitu signifikan selama berbulan-bulan. Namun, hal itu tidak membuat mereka berhenti. Justru konsistensi menjadi kekuatan utama GNFI dalam menembus dinamika dunia digital yang terus berubah.

“Di good news from Indonesia kita punya low very low start itu cukup lama, 6 atau 7 bulan gitu kan. And then, but you have to put them more effort effort whatever happens consistently,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa sejak awal, dirinya terlibat langsung dalam pembuatan konten, mulai dari menulis hingga mengelola unggahan di media sosial. Konsistensi dalam memproduksi konten menjadi fondasi yang tidak pernah ditinggalkan.

“Pertama, saya bikin konten menulis bikin tweet dan segala macamnya. Number two is how you pick the content how you pick the topic you know,” ucapnya.

Di poin kedua, Akhyari menyoroti pentingnya strategi dalam memilih topik. Ia menyadari bahwa mengejar isu-isu yang sedang trending justru tidak selalu efektif, karena topik tersebut biasanya telah menjadi wilayah yang dikuasai oleh media arus utama.

“Saya belajar bahwa topik-topik yang sedang trending itu yang kalau kita angkat lagi itu enggak laku, because topik-topik trending itu sudah menjadi clusternya media-media besar,” jelasnya.

Alih-alih mengikuti arus besar, GNFI memilih untuk menyasar audiens yang berbeda, dengan konten-konten yang mungkin tak banyak dilirik media lain namun tetap memiliki daya tarik dan relevansi kuat.

“Jadi mengambil audience capture the different audience yang ternyata cukup besar juga,” tambah Akhyari.

Tak berhenti di sana, pada poin ketiga, ia menekankan pentingnya menciptakan momentum besar yang bisa melampaui ekspektasi dan menjangkau khalayak yang lebih luas dari biasanya. Momen semacam itu menjadi katalisator bagi GNFI untuk berkembang lebih jauh.

“The third one is this is you have to really do this, adalah Make a big bang. 2015 kita bikin tim ya, kita bikin tim kecil, kita bikin konten yang saya harus bikin konten itu besar sekali, viral sekali, beyond our traditional audience, beyond our imagination yang bisa kita imagine gitu,” pungkasnya.

Kisah Akhyari Hananto dan GNFI menjadi bukti bahwa konsistensi, ketepatan strategi konten, dan keberanian menciptakan gebrakan adalah kunci dalam membangun media independen yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk narasi positif tentang Indonesia. (XRQ)

Reporter: Akil

Dr. M. Adli Abdullah: Tokoh yang Disegani Jangan Terlibat Politik Praktis

0
Dr. M. Adli Abdulla. (Foto: DOk. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Akademisi dan pengamat politik Aceh, Dr. M. Adli Abdullah, menyoroti urgensi membangun kembali fondasi ideologis masyarakat Aceh yang belakangan dinilai semakin transaksional dalam kontestasi politik. Hal ini disampaikannya dalam sebuah episode podcast SagoeTV yang mengangkat tema refleksi politik lokal.

Menjawab pertanyaan host mengenai cara mengembalikan ideologi masyarakat Aceh agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik, Adli menegaskan pentingnya menjaga netralitas tokoh-tokoh yang dihormati di tengah masyarakat.

“Tokoh-tokoh atau orang-orang yang disegani oleh masyarakat jangan terlibat dalam politik praktis. Karena politik praktis sekarang sudah banyak bermasalah, karena politik harus ada pengkaderan dari bawah lagi,” tegasnya, dikutip Nukilan.id pada Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, rusaknya ideologi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan figur yang sebelumnya memiliki posisi moral dan spiritual di mata publik, namun kini terjun ke ranah kekuasaan dan kompromi kepentingan.

Ia mencontohkan sosok Tengku Imum—figur keagamaan yang selama ini menjadi rujukan dan panutan di kampung-kampung Aceh. Di mata masyarakat, kehormatan seorang Tengku Imum lahir bukan dari jabatan, melainkan dari peran spiritual yang dijalankan secara konsisten.

“Misalnya di kampung tokoh yang kita hormati adalah Tengku Imum. Kenapa hormat kepada Tengku Imum? Pertama dia bisa baca doa. Kalau meninggal orang tua kita, dia baca doa,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Adli menambahkan bahwa karisma seorang Tengku Imum juga dibangun dari peran sosialnya yang tulus, seperti menjadi imam dalam salat berjemaah. Ketulusan inilah yang menurutnya menjadi kunci kepercayaan masyarakat.

“Yang kedua tungku imum itu kalau waktu salat dia jadi imam. Nah tapi pada saat tungku imum ini sudah dilantik (menjadi pejabat) bukan di karenakan karisma dia, masyarakat sudah gak menganggap lagi,” lanjutnya.

Adli menilai, ketika seorang tokoh religius masuk dalam arena kekuasaan tanpa pengkaderan dan idealisme yang kuat, maka yang terjadi adalah degradasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi maupun individu tersebut. Ia pun mendorong agar proses politik di Aceh dimulai kembali dari akar rumput dengan nilai-nilai yang murni dan bebas dari transaksi kepentingan. (XRQ)

Reporter: Akil

Ketua DPP PDIP Sentil Gubernur Sumut dan Bupati Tapteng soal Klaim Empat Pulau Aceh

0
Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (Foto: Dok. DPR RI).

NUKILAN.ID | JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu agar tidak menambah persoalan baru dengan mengklaim empat pulau di Aceh.

Menurutnya, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu mengelola wilayah tambahan tersebut.

Hal itu disampaikan Deddy melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin (9/6/2025). Ia mempertanyakan urgensi dari rencana pemindahan administrasi empat pulau tersebut.

“Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya?” tanya Deddy, sebagaimana dikutip Nukilan.id.

Ia menilai, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang hanya sekitar Rp13 triliun, pemerintah provinsi masih kesulitan dalam mengelola wilayah yang ada, termasuk Pulau Nias.

“Anda (lebih baik) besarkan Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam, nanti Mentawai sekalian anda minta juga,” ujar Deddy.

Politikus PDIP ini juga menyentil Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang disebutnya tidak perlu ikut campur dalam urusan pemindahan wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa Tapteng juga memiliki keterbatasan anggaran.

“Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat,” pungkasnya. (xrq)

Reporter: Akil

Deddy Sitorus Kritik Mendagri Terkait Pemindahan Empat Pulau dari Aceh ke Sumut

0
Deddy Sitorus Kritik Mendagri Terkait Pemindahan Empat Pulau dari Aceh ke Sumut. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan kritik keras terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menetapkan pemindahan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, yang mencantumkan empat pulau—Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—sebagai bagian dari wilayah administrasi Sumatera Utara.

Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin (9/6/2025), Deddy mempertanyakan urgensi dari kebijakan penetapan empat pulau menjadi wilayah Sumatera Utara.

“Tidak ada urgensinya jika empat pulau itu langsung diputuskan menjadi milik Sumut tanpa melalui musyawarah bersama,” ujarnya, seperti dikutip Nukilan.id.

Deddy menyoroti berbagai aspek, mulai dari sejarah, kondisi sosial, hingga kemampuan fiskal Sumatera Utara yang menurutnya belum cukup untuk mengelola wilayah tambahan.

“Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya?” tanya Deddy.

Ia juga menyinggung kemampuan fiskal daerah tersebut, menyebutkan bahwa APBD Sumut sebesar Rp13 triliun belum mampu menjangkau daerah-daerah terpencil seperti Pulau Nias.

Dalam pernyataannya, Deddy juga menyarankan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, agar lebih fokus pada pembangunan wilayah yang sudah ada.

“Anda besarkan dulu Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam,” tegasnya.

Tak hanya itu, Deddy turut menyindir Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, agar tidak terlibat dalam polemik ini.

“Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa?” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut batas wilayah dan administrasi.

“Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat,” tutup Deddy. (XRQ)

Reporter: Akil

Makam Teuku Tjoet Ali Terancam Abrasi, PRM Desak Pemerintah Bertindak

0
Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM), Robi Annamal. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM), Robi Annamal, mengecam keras lambannya respons pemerintah terhadap ancaman abrasi yang menggerus situs makam pejuang Teuku Tjoet Ali di Gampong Suaq Bakung, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam keterangan persnya, Robi menyoroti pembangunan tanggul batu gajah yang dinilai tidak tuntas karena tidak tersambung hingga ke bagian hulu. Akibatnya, arus deras sungai langsung menghantam patahan tanggul dan terus mengikis tebing di sekitar makam.

Abrasi ini, menurut Robi, berpotensi menyeret makam mendekati aliran sungai. Bahkan, jika tidak segera ditangani, situs tersebut dikhawatirkan akan “berpindah ke tengah sungai.”

“Kita bicara tentang salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan Aceh terhadap kolonialisme. Ketika makamnya nyaris hilang ditelan abrasi dan pemerintah hanya diam, ini bukan hanya pengabaian, tapi pengkhianatan terhadap sejarah bangsa,” kata Robi.

Robi menilai pemerintah selama ini kurang serius dalam menjaga situs-situs sejarah, terutama yang berada di luar kota besar. Ia menekankan pentingnya pelestarian sejarah yang tidak diskriminatif dan bersifat menyeluruh.

Atas situasi ini, PRM menyampaikan tiga tuntutan utama:

  1. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera menetapkan makam Teuku Tjoet Ali sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi.

  2. Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Kementerian PUPR diminta segera mengalokasikan dana tanggap darurat untuk pembangunan lanjutan tanggul penahan abrasi.

  3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan turun langsung ke lokasi untuk melakukan audit pelestarian situs sejarah di Aceh.

Selain itu, Robi juga menyerukan dukungan dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis kebudayaan agar turut bersuara dan mendesak pemerintah bertindak cepat.

“Jangan tunggu makam ini hanyut baru kita pasang papan peringatan. Kita tidak butuh tugu peringatan kehancuran, kita butuh tindakan nyata hari ini,” tegas Robi.

Makam Teuku Tjoet Ali merupakan salah satu warisan sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme. Kini, situs tersebut berada di ambang kepunahan jika tidak segera diselamatkan.

Editor: Akil

Satlantas Polres Aceh Barat Lakukan Pengamanan di Tiga Pantai Wisata

0
Satlantas Polres Aceh Barat Lakukan Pengamanan di Tiga Pantai Wisata. (Foto; RRI)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Aceh Barat melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan di tiga lokasi wisata pantai saat libur panjang Iduladha 1446 Hijriah, Sabtu (7/6/2025).

Tiga destinasi wisata yang menjadi fokus pengamanan yakni Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Geudeubang, dan Pantai Suak Pante Breuh. Ketiganya merupakan tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur, terutama pada momen hari besar keagamaan.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Lantas Iptu Yusrizal, S.E., menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan warga yang berkunjung ke kawasan wisata.

“Personel kami sudah dikerahkan sejak pagi untuk mengatur arus kendaraan dan membantu masyarakat di lokasi wisata. Sejauh ini, kegiatan berjalan aman, lancar, dan situasi terkendali,” ujar Iptu Yusrizal.

Ia menyebutkan, potensi kepadatan lalu lintas kerap terjadi pada masa libur panjang, sehingga kehadiran petugas di lapangan diperlukan guna mencegah kemacetan maupun kecelakaan.

“Selain melakukan pengaturan, kami juga memberikan imbauan kepada para pengendara untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan bersama,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, arus kendaraan menuju dan dari ketiga pantai tersebut terpantau lancar tanpa adanya laporan kemacetan atau insiden selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan pengamanan ini menjadi bagian dari upaya preventif Polres Aceh Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama libur nasional dan keagamaan.

Editor: AKil

MAN 3 Aceh Besar Sembelih 6 Sapi dan 2 Kambing, 420 Paket Daging Dibagikan

0
MAN 3 Aceh Besar Sembelih 6 Sapi dan 2 Kambing, 420 Paket Daging Dibagikan. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | JANTHO — Keluarga besar MAN 3 Aceh Besar kembali melaksanakan ibadah qurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi. Tahun ini, sebanyak enam ekor sapi dan dua ekor kambing disembelih pada Minggu, 8 Juni 2025 atau bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1446 H, di halaman madrasah yang terletak di Jalan Banda Aceh–Medan, Simpang Krueng Jreu, Indrapuri, Aceh Besar.

Tradisi qurban ini rutin digelar setiap tahun dan melibatkan seluruh elemen madrasah, mulai dari siswa, guru, hingga tenaga kependidikan. Proses penyembelihan hingga pembagian daging dikoordinasikan oleh panitia yang diketuai Sibran, S.Pd., yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Humas.

Menurut Sibran, pelaksanaan qurban tahun ini berjalan dengan lancar. Sebanyak 42 shahibul qurban berpartisipasi, dan panitia berhasil menyalurkan 420 paket daging kepada para mustahik, termasuk siswa, guru, dan masyarakat sekitar.

Pelaksana Tugas Kepala MAN 3 Aceh Besar, Ismail, S.Pd.I., M.Ag., menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai, qurban bukan sekadar ibadah, melainkan juga sarana pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai sosial di lingkungan madrasah.

Distribusi daging dilakukan secara tertib dan merata kepada mustahik yang sebelumnya telah didata. Panitia juga memastikan kebersihan dan kelayakan konsumsi tetap terjaga selama proses berlangsung.

Melalui kegiatan ini, MAN 3 Aceh Besar tidak hanya menjalankan ibadah qurban, tetapi juga mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk nyata kepedulian sosial.

Editor: AKil