Beranda blog Halaman 2122

Hasil Tes Swab Masih Positif, Tim Medis Minta Gubernur Aceh Lanjutkan Isolasi Mandiri

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh

Nukilan.id – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh bersama Tim Medis RICU dan PINERE Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) menggelar konferensi pers tentang perkembangan kesehatan Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT di Media Center Humpro Setda Aceh, Kamis (24/6/2021).

Konferensi pers itu diikuti didampingi tim medis yang merawat Gubernur Nova sejak terkonfirmasi Covid-19, sejak 30 Mei 2021, yakni dokter spesialis paru dr. T. Zulfikar, Sp.P (K) FISR dan dr. M. Fuad Sp.PD FINASIM yang merupakan spesialis penyakit dalam.

Selain itu juga diikuti Direktur RSUDZA dr. Isra Firmansyah, Sp.A, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif, Staf Khusus Gubernur Aceh Wiratmadinata, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, perwakilan Biro Hukum Setda Aceh, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA.

Pada konferensi pers itu disampaikan, Gubernur Nova terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab PCR pada 31 Mei 2021, dan langsung melakukan isolasi mandiri sesuai Protokol Penanganan Covid-19.

Selang empat hari, tanggal 4 Juni, Gubernur Nova kembali menjalani pemeriksaan dan hasilnya masih positif Covid-19, dan meneruskan isolasi sesuai rekomendasi tim medis yang menangani perawatannya.

“Hasil swab berikutnya pada 14 Juni 2021 juga masih terdeteksi materi genetik virus corona,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani (SAG).

Selanjutnya, pada 21 Juni 2021, tim medis kembali melakukan uji swab dan hasilnya masih tetap positif Covid-19. Kondisi positif berlanjut bagi pasien Covid-19 bukanlah fenomena baru. Ada banyak evidence-nya di dalam dan luar negeri, katanya.

Karena itu, lanjut SAG, tim medis RICU dan PINERE RSUDZA Banda Aceh tetap menganjurkan Pak Nova Iriansyah untuk melanjutkan isolasi mandiri untuk percepatan pemulihan kesehatannya.

Sementara, dr. T. Zulfikar, Sp.P (K) FISR yang menangani perawatan Gubernur Nova menjelaskan, kondisi Gubernur Nova saat pertama kali diketahui positif Covid-19 tidak menunjukkan gejala. Namun dua hari kemudian Gubernur disebut mulai memiliki gejala ringan seperti batuk, pegal-pegal dan hilang penciuman.

“Jadi kriteria pertama yang kita anggap sebagai tanpa gejala, kemudian dari tim medis kita menyampaikan bahwa ini dengan gejala ringan,” ujar Zulfikar.

Saat itu Gubernur dianjurkan melakukan isolasi mandiri dan meningkatkan kesehatan sehingga kemudian gejala ringan yang dialami Gubernur berangsur hilang.

“Dan sekarang meskipun masih terkonfirmasi positif, alhamdulillah gejala batuk ringan sudah tidak ada lagi dan penciuman juga sudah normal,” ujarnya.

Berdasarkan kondisi terkini Gubernur Nova yang masih terkonfirmasi positif Covid-19, maka tim medis merekomendasikan gubernur untuk tetap menjalani isolasi mandiri sampai hasil uji swab menunjukkan negatif. Hal itu dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku, baik secara global maupun di Indonesia.[]

DPMPTSP Ajak Pengusaha Republik Ceko Berinvestasi di Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. humas aceh

Nukilan.id – Pemerintah Aceh membuka diri dan mengajak para delegasi pengusaha dari Republik Ceko untuk berinvestasi dan berbisnis di Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, Marthunis, dalam acara forum bisnis Aceh- Republik Ceko, di Hermes Palace Hotel, Kamis, (24/6/2021).

“Pemerintah Aceh berkomitmen dalam memberikan kemudahan berusaha bagi para investor,” kata Martunis.

Marthunis menjelaskan, kemudahan perizinan dan pelayanan yang baik bagi investor dan pengusaha penting diberikan guna meningkatkan iklim investasi. Pihaknya akan memberikan semua bantuan dan dukungan yang diperlukan kepada para mitra untuk berinvestasi di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Marthunis juga menyampaikan harapannya agar forum pertemuan tersebut dapat menjadi wadah meningkatkan kemitraan antara pelaku usaha di Aceh yang tergabung dalam Kadin dengan delegasi pengusaha dari Ceko. Ia meminta kedua belah pihak saling mengidentifikasi komoditas atau produk perdagangan yang potensial.

“Kedua belah pihak selanjutnya dapat saling bertukar daftar dan informasi produk potensial yang memiliki standar ekspor; serta regulasi ekspor dan impor dari masing-masing pihak,” kata Marthunis.

“Saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa pertemuan ini akan meningkatkan kerja sama antara Aceh dan Republik Ceko, tidak hanya di sektor lingkungan, tetapi juga di sektor lain seperti pendidikan pariwisata dan investasi,” kata Kepala Dinas PMPTSP itu.

Dalam kesempatan yang sama, Marthunis juga memaparkan sejumlah potensi bisnis dan investasi yang dimiliki Aceh di hadapan Menteri dan delegasi pengusaha dari Republik Ceko. Diantara potensi yang dipaparkannya itu adalah kawasan pariwisata, sarana kawasan industri, pelabuhan, sarana konektivitas dan potensi energi.

Selain itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh tersebut, juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Orka Venture Ltd dan Consulting s.r.o. serta perusahaan lainnya dari Republik Ceko.

Penandatanganan itu dilakukan untuk meningkatkan hubungan kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan baik di bidang perdagangan dan ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun budaya dengan perusahaan, organisasi, dan pengusaha yang ada di Aceh.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Ceko, Martina Tauberova, mengungkapkan kesenangannya terhadap adanya forum bisnis yang menghadirkan para delegasi resmi yang membawa misi bisnis Ceko itu.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut akan memberikan dorongan yang kuat bagi perkembangan lebih lanjut terhadap hubungan perdagangan bilateral antara Republik Ceko dengan Indonesia, khususnya Provinsi Aceh.

Turut hadir perwakilan Pemerintah dan dunia usaha Aceh dalam Forum Bisnis Aceh- Republik Ceko itu, Plt Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Aceh, Muhammad Iqbal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Jamaluddin, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdi Nur.[]

Petugas Gagalkan Penyelundupan Narkoba ke Lapas Meulaboh

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Meulaboh Kabupaten Aceh digagalkan petugas pada Rabu (23/6/2021). Sabu-sabu dengan berat 1,1 gram tersebut diselipkan ke dalam makanan (Kue Timphan).

Kepala lapas II B Meulaboh, Aceh Barat, Said Syahrul saat dikonfirmasi Nukilan.id via WhatsApp pada Kamis (24/6/2021) membenarkan bahwa, pihak telah mengamankan satu paket narkoba berjenis sabu-sabu pada Rabu, pukul 17.15 WIB.

Said menyampaikan bahwa, sabu-sabu tersebut diselundupkan oleh MT (15) yang ditujukan kepada Herizal (38) yang diketahui sebagai tahanan yang menghuni kamar nomor 4 blok A lapas Meulaboh.

“Sedangkan MT merupakan anak di bawah umur dan putri dari Herizal yang berada di dalam tahanan,” kata Said.

Jadi, kata Said, menurut pengakuan, anak tersebut tidak mengetahui ada barang haram itu di dalam timphan yang hendak diberikan kepada ayahnya.

“Dia hanya tau itu adalah makanan yang diberikan oleh ibunya untuk diantar kepada ayahnya harizal,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Said, herizal juga merupakan tahanan yang pernah melarikan diri pada tahun 2014 lalu, dengan kasus yang sama yaitu narkotika.

“Herizal, saat ini sudah diserahkan kepada pihak polres Aceh Barat untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, sedangkan putrinya kini sudah kembali kerumah,” pungkasnya.[Irfan]

Promo Tambah Daya PLN Pelanggan Rumah Tangga dan UMKM Berakhir 30 Juni 2021

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Promo tambah daya PLN bagi pelanggan rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan bayar Rp 202.100, akan berakhir pada 30 Juni 2021.

Terdapat tiga promo tambah daya PLN yang ditawarkan, yaitu “Super Electrilife”,  “Super Hemat UMKM” dan “Green Life Style” yang berlaku hingga 30 Juni 2021.

Melalui program ini pelanggan hanya perlu membayar sebesar Rp 202.100,00, dari harga normal sampai dengan Rp 4,9 juta untuk tambah daya dari 1.300 VA (6 Amper) ke 5.500 VA (25 Amper) atau sampai dengan Rp 10 juta untuk tambah daya dari 450 VA (2 Amper) ke 11.000 VA (50 Amper).

Info tersebut disampaikan oleh Manajer Komunikasi PLN UIW Aceh T. Bahrul Halid didampingi oleh Analis Kinerja Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW Aceh, Mukhtar Juned, Kamis (24/6/2021).

Melalui “Super Electrilife”, “Super Hemat UMKM” dan “Green Life Style” harga spesial Biaya Penyambungan Tambah Daya diberikan kepada konsumen yang melakukan permohonan tambah daya sebelum 30 Juni 2021, setelah tanggal tersebut akan berlaku harga normal kembali.

“Kami himbau untuk pelanggan rumah tangga maupun usaha yang saat ini masih kurang daya untuk langsung membuat permohonan tambah daya melalui aplikasi plnmobile agar bisa mendapatkan manfaatnya,” kata Bahrul dalam keterangan resminya.

Begini Cara mendapatkan promo tambah daya PLN sampai dengan 30 Juni 2021

Harga spesial program “Super Electrilife”,  “Super Hemat UMKM” dan “Green Life Style” berlaku bagi pelanggan rendah satu Phasa yang mengajukan permohonan tambah daya dengan pilihan daya akhir mulai daya 2.200 VA sampai dengan 11.000 VA.

Promo tambah daya PLN ini akan diberikan melalui mekanisme e-Voucher yang dapat digunakan untuk penambahan daya melalui PLN Mobile.

Adapun cara untuk mendapatkan promo tambah daya PLN April 2021 sebagai berikut:

• Pilih menu layanan listrik Tambah Daya,

• Pilih IDPel, lalu lengkapi data pemohon,

• Masukan daya pilihan akhir,

• Masukan voucher yang telah didapatkan, maka secara otomatis diskon akan didapatkan.

• Submit permohonan dan selanjutnya pelanggan akan mendapatkan instruksi untuk melakukan pembayaran.

Menurut Bahrul, pihaknya menyiapkan promo tambah daya PLN melalui PLN Mobile agar lebih mudah.

“Tambah daya listrik dengan harga murah, bisa dilakukan hanya lewat genggaman saja, tidak perlu repot-repot, semua makin mudah,” pungkas Bahrul. []

BPSDM Kemendagri Gelar Pelatihan Jurnalistik Bagi Humas Pemerintah

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar workshop pengembangan kemampuan jurnalistik bagi aparatur Humasan pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di Kota Solo dengan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat, Rabu (23/6/2021).

Melalui pelatihan ini para peserta diharapkan mampu memiliki kepiawaian di bidang jurnalistik. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong agar aparatur Humas pemerintah dapat memilah informasi secara benar.

Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi dalam sambutannya mengatakan, di era digital Humas pemerintah harus memaksimalkan peran dan fungsinya dengan meningkatkan kompetensi di bidang kehumasan. Peran Humas di lingkungan pemerintahan sangat penting karena bagian dari agen perubahan.

Tenaga kehumasan, kata dia, merupakan bagian dari tulang punggung organisasi, terutama di era informasi digital. Alasannya, di era ini, informasi menjadi bagian dari komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat.

Menurut Teguh, setidaknya ada dua hal pokok yang harus dikuasai seorang Humas pemerintahan, yakni kemampuan di bidang jurnalistik dan diplomasi. Keduanya dibutuhkan untuk mendukung publikasi terkait program pembangunan pemerintah, serta menyampaikannya secara langsung kepada awak media, misalnya melalui naskah press release.

“Kemampuan menulis digunakan untuk mempublikasikan, menginformasikan kebijakan serta mengklarifikasi berita-berita negatif mengenai masing-masing kepentingan instansi pemerintah,” ujar Teguh.

Di sisi lain, masyarakat terus mengawasi dan menunggu berbagai kebijakan yang ada. Dengan demikian, informasi yang akurat dan terkini dibutuhkan sebagai garda terdepan. Penyampaian informasi seputar pemerintahan tersebut, misalnya ihwal berbagai kebijakan serta capaian yang berhasil diraih. Dengan demikian, kata Teguh, kinerja organisasi dapat terinformasikan dengan baik.

Teguh menambahkan, perkembangan revolusi industri 4.0 saat ini juga membawa pengaruh terhadap penyampaian informasi. Kondisi ini menimbulkan potensi sekaligus tantangan baru bagi Humas. Karena itu, aparat Humas harus siap berubah, bila tak ingin punah.

“Humas harus siap berpikir dan bergerak setiap detik mengikuti perubahan informasi yang berlangsung,” ujar Teguh.

Pasca Kebenaran

Selain itu, Teguh menjelaskan, saat ini secara sadar atau tidak masyakat tengah masuk pada era pasca kebenaran atau post truth. Hal ini ditandai dengan meningkatnya arus peredaran berita palsu di masyarakat, yang berdampak terhadap kehidupan sosial. Karena itu, aparat humas juga harus mampu bekerja dalam ekosistem tersebut, yakni memilah informasi secara baik dan benar. Dengan begitu, kata Teguh, penyampaian pesan kepada masyarakat dapat diterima secara bertanggung jawab.

“Dengan adanya workshop ini, saya berharap Bapak dan Ibu dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang jurnalistik dalam menghadapi era pasca kebenaran,” harap Teguh.[]

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Kemenag Subulussalam Assesment Calon Kepala Madrasah

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Dalam rangka menjaring kepala madrasah yang memiliki potensi akademik, manajerial dan entrepreneur yang baik, sebanyak 18 guru tingkat MI, MTs dan MA mengikuti assesment calon kepala madrasah yang dilaksanakan pada 24 s.d. 26 Juni 2021 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kemenag Kota Subulussalam, H Juniazi, S.Ag., M.Pd. dalam sambutannya mengatakan proses assesment ini bukan untuk mengganti kepala madrasah yang sedang menjabat, melainkan untuk melihat potensi kompetensi baik kepala madrasah maupun calon kepala madrasah ke depan. Sehingga diharapkan ke depan, Kemenag Subulussalam punya peta dan base data terhadap calon kepala madrasah.

Keberhasilan proses belajar siswa, menurut Juniazi, butuh peran banyak pihak, salah satunya kepala madrasah. Bahkan, kepala madrasah punya peran penting sebagai pemimpin dalam manajemen madrasah, termasuk mengatur guru dan siswa.

Menurut Juniazi, kepala madrasah harus punya kompetensi memadai untuk menggerakkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di madrasah, sehingga membawa perubahan positif di madrasah.

“Kepala madrasah harus berani. Berani berinovasi dan melakukan perubahan. Jika tidak, jangan coba coba jadi kepala madrasah, ujar Kakankemenag.

Selain itu dengan adanya assesment ini, kepala madrasah kedepan harus mempunyai kompetensi manajerial yang baik, dapat meningkatkan kualitas mutu Pendidikan dengan banyaknya lulusan yang diterima di perguruan tinggi, berani melakukan perubahan-perubahan bukan hanya melakukan proses belajar belajar sehingga madrasah di kota sada kata dapat ditingkatkan baik secara akademik, sarana, prasarana dan kualitas mutu Pendidikan.

Mariani, M.Pd. mewakili Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mengatakan proses assesment ini adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.

Assesment kompetensi atau penilaian kompetensi akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, pertama pengujian potensi akademik melalui Computer Assesment Test (CAT), kedua baca tulis alquran, ketiga pengujian potensi kepemimpinan melalui wawancara, dan keempat penilaian portofoliao setiap calon yang mengikuti assessment.

Terakhir, sesuai PMA Nomor 90 tahun 2013 Madrasah sebagai lembaga pendidikan umum yang berciri khas Agama Islam. “Harapannya, mampu mengembangkan Madrasah ke arah yang lebih baik melalui assesment dengan dibekali diklat Kepala Madrasah,” pungkasnya mengakhiri sambutan.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, H. Sairun, S.Ag.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini merupakan kerjasama Seksi Pendidikan Islam Kemenag Kota Subulussalam dan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh diikuti 18 peserta dari 30 yang telah ditugaskan.[]

BPKS Minta Kewenangan Penuh Untuk Kelola KPBPB Sabang

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain. (Foto: Dok. Ist).

Nukilan.id – Saat ini, tantangan terbesar Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang adalah masih tersanderanya berbagai Kewenangan BPKS dan masih adanya pembatasan dari Pemerintah yang tidak tuntas hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain dalam rapat lanjutan penguatan konektivitas Sabang dan Kepulauan Andaman – Nicobar yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tataruang Kemenko Bidang Perekonomian RI melalui Zoom Meeting Rabu (23/6/2021), dalam rangka meningkatkan kerjasama Ekonomi di KPBPB Sabang.

Menurut Iskandar, Gagasan penetapan KPBPB Sabang melalui UU 37/2000 dan UU 11/2006 pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan tersebut dan rakyat Indonesia pada umumnya, namun faktanya berbagai aturan dan kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan BPKS selaku lembaga yang dibentuk untuk mengusahakan kawasan ini tidak tuntas hingga saat ini.

“Sebagai contoh, kewenangan pemasukan barang yang seyogyanya menjadi tugas wewenang Kepala BPKS, tidak dapat berlangsung secara maksimal karena juga turut diatur dengan peraturan setingkat menteri,” tegasnya.

Sementara itu, kata Iskandar, gula yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan bahan pokok harus ditebus dengan harga lebih mahal oleh mayarakat di KPBPB Sabang dibanding harga didaratan Aceh.

Ia menambahkan, hal yang sama terjadi dalam pengusahaan Bidang Perikanan dimana hingga saat ini, BPKS yang seharusnya memiliki kewenangan sesuai PP 83/2010 dalam penerbitan izin kapal perikanan bahkan belum menerima pelimpahannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sementara disisi lain, bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di KPBPB Sabang tanpa melibatkan BPKS,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKS mendesak Pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan dan mandat tugas wewenang pengusahaan KPBPB Sabang sesuai dasar pembentukannya karena hal tersebut,sebagai berkontribusi nyata terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Konektivitas Aceh-Kepulauan Andaman Nicobar.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kartika Listriana, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pimpinan rapat berjanji akan menjadikan berbagai masukan dan penjelasan dalam rapat ini untuk dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Lembaga terkait.

Selain BPKS dalam rapat untuk meningkatkan kerjasama Ekonomi di KPBPB Sabang Kepulauan Andaman dan Nicobar tersebut diikuti oleh Lima Kementrian RI, tiga Kementrian Koordinator, Sejumlah kepala Daerah dan Akdemisi.[]

IPMAT Minta Peserta Pilkades Aceh Tenggara Bersikap Sportif

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) Banda Aceh, Irsal Hadi mengimbau agar para peserta Pilkades di Aceh tenggara dapat bersaing secara sehat, jujur dan menjunjung tinggi sikap sportif.

Untuk itu, Irsal berharap, para calon kepala desa bisa menaati peraturan dan menjauhi berbagai bentuk kecurangan termasuk politik uang (money politic) Dan kampanye yang mengandung SARA.

“Para kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA serta menjunjung tinggi asas kekeluargaan di dalam desa,” kata Irsal dalam keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, Kamis (24/6/2021).

Di sisi lain, tugas menyosialisasikan Pilkades bersih, jujur, dan adil hendaknya tak hanya menjadi milik penyelenggara Pilkades tetapi juga para peserta dengan tim suksesnya.

Para kandidat pun harus turut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kampanye positif dan tanpa politik uang (money politic).

“Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politik uang (money politic) yang dapat mengkerdilkan nilai-nilai kejujuran serta berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa,” pugkasnya

Sementara itu, Irsal hadi juga mengimbau kepada masyarakat Aceh tenggara khususnya bagi warga di desa-desa yang bakal melaksanakan Pilkades pada awal bulan Juli nanti supaya dalam menentukan pilihan dan mengutamakan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan, visioner, amanah, berahlak mulia, bersih dari korupsi, mampu menjalin kerjasama dengan semua elemen berdedikasi tinggi dalam melayani seluruh warga di desanya dan yang terpenting jangan mudah tergoda dengan politik uang (money politic).

“Bagi Masyarakat Aceh tenggara terkhusus bagi desa yang melaksanakan Pilkades nanti hendaknya berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses Pilkades dengan menjadi pemilih yang kritis, cerdas, arif, dan dewasa serta memberikan suara dengan penuh tanggung jawab serta menghindari yang namanya politik uang,” tuturnya

Menghormati pilihan dan menghargai pendapat juga harus diterapkan oleh masyarakat Aceh tenggara supaya persatuan tetap terjaga di setiap desa.

“Yang menang nantinya agar tidak merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan,” tutupnya.[]

Affan Ramli: Masyarakat Aceh Menunggu Keseriusan KPK

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Salah seorang akademisi Aceh, Affan Ramli dalam dialog publik menyambut baik kehadiran KPK di Aceh. Ada yang salah dengan perkembangan politik terkini dan pengelolaan anggaran Otsus di Aceh.

“Satu sisi Aceh memiliki uang yang banyak, tapi masyarakatnya miskin, ini menandakan dana otsus Aceh yang besar belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara efektif. Aceh berterut-turut menempati provinsi termiskin di Sumatra pada tahun 2019 dan 2020. Ini menandakan ada yang salah dengan Pemerintah Aceh,” kata Affan Ramli, Rabu (23/6/2021).

Affan mengatakan, KPK saat ini memberi perhatian dan mulai memeriksa beberapa pihak yang terkait, baik pejabat birokrat pemerintah Aceh maupun pengusaha rekanan yang terlibat dalam proyek-proyek yang terindikasi pidana korupsi. Terutama aliran fee proyek yang bersumber pada APBA.

“Masyarakat Aceh sedang menunggu keseriusan KPK dalam penyelidikan aliran dana proyek dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah. Masyarakat Aceh mendorong KPK untuk mengusust secara tuntas “Perselingkuhan Anggaran Aceh” antara Eksekutif-Legislatif yang telah menjadi atensi public di Aceh,” Lanjut Affan Ramli.

Menurutnya, saat ini banyak pertanyaan publik terkait kebijakan pembangunan Aceh yang kurang jelas, namun pemerintah Aceh tidak memberi respon yang memadai, untuk memberi penjelasan ke publik hal-hal yang diperdebatkan selama ini. Kehadiran KPK di Aceh saat ini, disambut baik oleh berbagai kalangan masyarakat Aceh. Masyarakat menunggu keseriusan KPK di Aceh dalam menyusut berbagai sindikat penyalangguaan belanja daerah.

Selama ini, kata Affan, terlihat Gubernur Aceh tidak memiliki arah memimpin Aceh, tidak memiliki prinsip dan tergoda dengan kekusaan. RPJM Aceh Hebat tidak dipedomaninya, sudah diganti dengan Aceh Bereh. Begitu juga DPRA, terutama para pimpinan tidak bersuara sama sekali terhadap kehilangan arah kepemimpinan eksekutif. DPRA disandera dengan dana aspirasi atau POKIR yang itu juga belum jelas direalisasikan oleh eksekutif.

Bagi Affan, dalam melihat realitas elit yang tidak cukup moral ditengah kemiskinan Aceh. Hendaknya di Aceh harus Kembali digerakkan serikat-serikat rakyat. Seperti serikat petani, serikat kombatan dan serikat-serikat lainnya.

“Supaya moralitas birokrasi di eksekutif dan legislatif takut dengan serikat-serikat yang berbasis pada rakyat,” pungkasnya.

Sekjen AMSI: Lingkungan Bisnis Perlu Dipahami Media Daerah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika mengatakan media siber perlu mengenali lingkungan bisnisnya agar dapat memudahkan perencanaan pengembangan media tersebut.

Wahyu yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Tempo menjelaskan hal itu ketika tampil sebagai narasumber daring diskusi media yang diselenggarakan dalam rangka pelantikan Pengurus AMSI Wilayah Sulawesi Tenggara, Rabu (23/6/2021).

Diskusi diikuti pengurus AMSI Wilayah Sultra dan puluhan mahasiswa Jurusan Jurnalistik FISIP Universitas Halu Oleo.
Wahyu menjelaskan lingkungan bisnis dimaksud meliputi enam dimensi yakni faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan lingkungan. Dari enam dimensi itu harus diketahui persis kondisi ril di daerah masing-masing.

Misalnya, bagaimana peta demografi pengguna internet yang ada di daerah itu. Jika belum ada bisa bekerja sama dengan kampus untuk melakukan riset, sebab secara nasional data penetrasi internet telah tersedia.

Selain Wahyu yang memberi materi “Lingkungan Media Digital Menuju Kemandirian dan Profesionalitas Media Siber”, diskusi yang dipandu Ketua AMSI Sultra, M Djufri Rachim, juga menghadirkan dua pengurus AMSI pusat, yakni Machroni Kusuma (Direktur Main Pictures & Direktur Berita Indonesia Link) yang membahas tentang “Inovasi dan Kreativitas Audio Visual Konten Media Siber” serta Upi Asmaradhana (Koordinator Wilayah AMSI/Founder Kabar Grup Indonesia) membahas tentang “Kemandirian Perusahaan Pers Menghadapi Bisnis Media Siber.”

Machroni mengurai peluang konten audio visual dalam mengisi ruang digital saat ini yang sangat berpotensi untuk mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

Peralatan yang dibutuhkan untuk produksi konten audio visual pun semakin murah dan canggih, dengan kualitas hasil yang memadai untuk kebutuhan media berbasis internet.

Menurut Kang Onny – panggilan akrabnya, konten media digital saat ini telah mengarah pada audio visual selain narasi teks. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dalam pengembangannya.

Sementara itu, Upi Asmardhana mengurai mengenai legalitas dalam mendirikan media siber, misalnya harus memiliki badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), mempunyai alamat kantor yang jelas, hingga kualifikasi pemimpin redaksi sebagai wartawan utama.

Memang, kata Upi, tidak dapat dipungkiri saat ini telah banyak tumbuh media online sebagai bagian dari ekspresi kebebasan, namun untuk media pers yang standar harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dalam kesempatan itu, ia pun memperlihatkan laman Dewan Pers guna melihat media yang telah terverifikasi secara adminsitrasi mau pun faktual di Dewan Pers. Begitu pun dengan wartawannya.

Diskusi ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, literasi media digital untuk masyarakat masih sangat dibutuhkan agar mereka tertarik dengan konten positif dibandingkan konten buatan medsos yang kurang “bergizi”.

Kedua, produksi konten berbasis video mempunyai prospek yang bagus. Ketiga, media siber lokal perlu memahami lingkungan bisnis untuk meningkatkan daya saing.[]

1...2,1212,1222,123...2,349Halaman 2,122 dari 2,349

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id