Beranda blog Halaman 2106

Nadiem Beberkan Keuntungan Honorer Ikut Seleksi Guru PPPK 2021

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (foto: kompas)

Nukilan.id – Pendaftaran seleksi calon guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 telah dibuka sejak 30 Juni 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun membeberkan berbagai keuntungan yang nantinya akan diterima guru honorer dengan mengikuti seleksi ini.

Nadiem menjelaskan beberapa hal positif yang ingin dicapainya melalui penjaringan guru PPPK ini adalah kesejahteraan guru. Dengan seleksi ini, status honorer akan berubah menjadi PPPK.

“Perubahan status dari honorer ke ASN PPPK akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi,” tutur Nadiem, dikutip dari laman resmi Kemdikbud, Senin (5/7/2021).

Selain itu, perubahan status bagi guru juga dapat meningkatkan jumlah partisipasi guru dalam mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Hal ini penting untuk jaminan ekonomi dan karier jangka panjang guru, hingga kualitas pengajaran bagi peserta didik.

Keuntungan yang terakhir, kata Nadiem, program guru PPPK 2021 dapat menjadi alternatif rekrutmen bagi para guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya masing-masing. Terlebih, mereka sudah bertahun-tahun mengabdi, bahkan telah melewati batas usia seleksi (Calon Pegawai Negeri Sipil).

“Dengan adanya program ini, pemerintah membantu bapak atau ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS,” ujar Nadiem.

Sementara itu, Nadiem menjelaskan bahwa seleksi guru PPPK Tahun 2021 akan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu di bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Artinya, para honorer pun akan mendapatkan tiga kali kesempatan untuk mencoba mengikuti seleksi.

Mantan Bos GoJek ini berharap program seleksi Guru PPPK 2021 dapat menjadi solusi atas masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik yang mencapai hingga 1 juta guru ASN di sekolah negeri.

“Besar harapan kami agar program ini dapat mengatasi tantangan kurangnya ketersediaan guru profesional. Selain itu, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, kami juga berharap program ini dapat meningkatkan jaminan kesejahteraan Ibu dan Bapak guru, garda depan pendidikan dan masa depan Indonesia,” tutupnya.

Informasi lebih lengkap mengenai pendaftaran seleksi guru PPPK 2021 dapat dikunjungi melalui laman sscasn.bkn.go.id atau gurupppk.kemdikbud.go.id. Semoga berhasil!. [detik]

Pesan Khusus Kominfo, Abaikan Pesan WhatsApp Ini

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Aksi pembajakan WhatsApp kini menjadi perhatian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Buktinya, kementerian yang dipimpin Johnny memberikan perhatian terhadap aksi kejahatan tersebut.

Melalui akun media sosial resminya, Kominfo mengungkap modus batu pembajakan WhatsApp. Caranya dengan mengaku sebagai kasir mini market. Bentuknya pelaku kejahatan akan mengaku sebagai kasir mini market yang mengaku salah mengirimkan kode voucher game ke ponsel kamu.

Pelaku kejahatan tersebut kemudian meminta Kamu untuk mengirimkan kembali kode 6 digit yang berasal dari SMS WhatsApp berbahasa Thailand. Rampok digital itu mengaku kode tersebut sebagai kode voucher game fishinggo salah kirim.

“Siapa yang pernah mendapatkan modus penipuan mengatasnamakan mini market? Pesan Minfo, jangan kamu balas dan jangan berikan kode apa pun kepada mereka. Ini adalah upaya penipuan untuk mendapatkan akses Whatsapp kalian,” tulis Kominfo seperti dikutip Senin (5/7/2021).

Enam digit angka yang dikirimkan WhatsApp merupakan one time password (OTP). Nomor ini merupakan kode verifikasi WhatsApp. Aplikasi berbagi pesan milik Facebook ini akan mengirimkan kode ini ketika ada pihak lain yang ingin menggunakan akun WhatsApp di smartphone yang lain.

Maklum, WhatsApp memang hanya mengizinkan WhatsApp untuk beroperasi di dua perangkat sekaligus. Yakni di smartphone dan komputer atau laptop.

Nah, jika kode tersebut Kamu berikan kepada kepada penjahat digit tersebut maka akun WhatsApp kamu akan diambilalih. Akun WhatsApp akan otomatis tidak bisa diakses dari smartphone milik kamu.[cnbcindonesia]

Di Bener Meriah, Kesbangpol Aceh Ajak Stakeholder Sosialisasi Prokes dan Stabilitas Sosial

Penulis
nukil
-
0
Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh, Suburhan, SH. (Foto: Nukilan/ist)

Nukilan.id – Pandemi virus covid-19 yang melanda Dunia–tidak terkecuali Aceh–telah mengganggu stabilitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan berkesinambungan.

“Untuk penanganan dampaknya, perlu peran semua elemen masyarakat, baik dari sisi ekonomi, keamanan maupun sosial kemasyarakatan,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Aceh Drs. Mahdi Efendi melalui Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh, Suburhan, SH pada Dialog Aktual yang digelar Aula Empu Beru, Bener Meriah, Selasa (06/7/2021).

Suburhan menyebut peran Stakeholder dalam mensosialisasikan dan mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan patuh pada protokol kesehatan, sangat penting untuk menekan angka penyebaran virus covid-19.

“Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu syarat proses pembangunan,” ujar Suburhan.

Menurut Suburhan, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, hakikatnya bertujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.

“Tujuan NKRI kita pahami bersama, bahwa upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia melalui penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.

Sementara Zulkarnaini, M. Ec, Dev, Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi dan Kebijakan Strategis Badan Kesbangpol Aceh yang menjadi Panitia Penyelenggaran Kegiatan tersebut menyampaikan, Dialog Isu Aktual digelar secara khusus mengusung tema ”Peran Sinergi Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Kewaspadaan Dini Di Daerah”.

Acara tersebut menghadirkan 50 peserta, yang terdiri dari Unsur Polres, Kodim, Kejari, Babinsa, Babinkamtibmas, Intelijen, SKPK, Forum-Forum, Lsm/Ormas, Mahasiswa, Jurnalis Dan Tokoh-Tokoh Kemasyarakatan.

Pastinya Kegiatan tersebut tetap mengedepankan Protokol Kesehatan yang langsung diterapkan kepada peserta pemateri, peserta, dan undangan lainnya. [ji]

Pemerintah Aceh Menjawab Sebab DPRA Menunda Paripurna Qanun Pilkada

Penulis
nukil
-
0
Asisten I Pemenrintah Aceh M. Jafar. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Asisten I Pemerintah Aceh M. Jafar mengatakan, pemerintah Aceh memastikan jadwal pilkada Aceh harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024.

“Tidak mungkin pemerintah Aceh berjalan sendiri, tanpa adanya koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat,” kata M Jakfar selepas acara rapat paripurna di Aula gedung DPRA senin, (6/7/2021).

Hal itu disampaikan M. Jakfar sebagai sikap pemerintah Aceh, sementara Rancangan Qanun yang dibahas didalam paripurna DPR Aceh tetap untuk pilkada tahun 2022 dan 2023.

Sebelumnya, pemerintah Aceh dan DPR Aceh sudah menyampaikan draft Qanun pilkada dimana 21 kabupaten /kota pelaksanaan pilkada di 2022 dan ada 2 kabupaten yang pilkada di tahun 2023.

“Isi qanun yang diajukan sama dengan draf qanun sebelumnya yang direvisi menyangkut jadwal pilkada 2022 dan 2023, namun itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Subtansi Qanun dengan kebijakan pemerintah pusat tidak sejalan ini yang menyebabkan Kemendagri belum mengirimkan hasil fasilitasi ke Aceh,” jelas Jakfar.

Sebelumnya–kata Jafar–pada jum’at 2 juli 2021 pemerintah Aceh mengirimkan surat kepada Mendagri untuk mempertanyakan jawaban terkait fasilitasi pilkada Aceh. Karena waktu 15 hari untuk menunggu jawaban kemendagri sudah lebih, maka Pemerintah Aceh mempertanyakan jawaban dari hasil surat yang dilayangkan.

“Ini bagian upaya pemerintah Aceh mendukung pilkada tahun 2022,” ujar Jafar.

Menurut pemerintah Aceh, kalau pemerintah pusat tidak mendukung pasti terkendala, karena setiap anggaran yang di keluarkan harus ada pedoman-pedoman umum tentang agaran pilkada dari permendagri.

“Tidak mungkin pemerinntah Aceh berjalan sendiri, tanpa adanya koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat. Apalagi itu semua meliputi berbagai aspek, seperti aspek keungan, perizinan, pelantikan serta penyelesaianya,”. ujar Jafar

Sebelumnya==pemerintah Aceh dan DPRA Aceh telah sepakat untuk melaksanakan pilkada Aceh pada tahun 2022, tetapi kemudian Kementrian Dalam Negeri (kemendagri) menyurati pemerintahan Aceh agar pelaksanaan pilkada harus dilakukan di tahun 2024.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang pilkada Aceh, pemerintah Aceh diwakili asisten I dan III pemerintah Aceh karena Gubernur dan Sekretaris Daerah sedang bertugas di luar daerah.[]

Reporter: Irfan

Ketua KPK: Situasi Saat Ini Betul-betul Memukul Kita

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan situasi COVID-19 akhir-akhir ini membuat segala aktivitas terganggu. Firli menyebut KPK pun merasakan imbasnya dan KPK perlu mengatur tata cara kerja serta mekanisme kerja pada situasi ini.

“Situasi saat ini betul-betul memukul kita, semua aktifitas terganggu dan kegiatan masyarakat keseharian juga terganggu,” kata Firli kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).

“Kami pun di KPK merasa imbasnya, kita terpaksa mengatur tatacara kerja dan mekanisme kerja di seluruh unit kerja baik di bidang pendidikan masyarakat, pencegahan, dan monitoring, serta bidang penindakan,” tambah Firli.

Firli mengatakan KPK tetap mengutamakan keselamatan pegawainya. Dia mengungkap sudah ada lebih dari 113 pegawai yang terpapar COVID.

“Kami tentu mengutamakan keselamatan setiap orang dan juga harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan pegawai. Saat ini pegawai yang terkonfirmasi positif lebih dari 113 pegawai tersebar di kesekjenan, kedeputian, dan tidak satuan kerja yang benar-benar bebas dan steril dari rentan COVID,” ujarnya.

Dengan itu, Firli mengatakan KPK melakukan berbagai upaya dalam menekan penyebaran COVID di lingkungan KPK. Selain itu, jam kerja masing-masing deputi diatur guna memprioritaskan pekerjaan yang tidak dapat ditunda.

“Berbagai upaya telah KPK laksanakan, baik preemtif, preventif, maupun memastikan pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kita juga mengatur jam kerja dan mekanisme kerja. Masing-masing deputi mengatur pekerjaan yang sangat prioritas tidak bisa ditunda, prioritas tapi bisa diatur waktu penyelesaian dan rutin ataupun bisa dijadwal lebih lanjut,” katanya.

“Prinsipnya, kita tidak mengesampingkan keselamatan pegawai. Tidak menambah pegawai terpapar COVID-19 juga merupakan prestasi dalam segi keselamatan jiwa dan itu hukum tertinggi (salus populi suprema lex ecto),” tambahnya.

Lebih lanjut, Firli berharap pendemi COVID ini cepat berlalu agar Indonesia menjadi negara yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

“Semoga kita bisa lewati situasi COVID-19 dan Indonesia menjadi negara pemenang, yaitu terwujudnya Indonesia yang sehat, Indonesia cerdas, dan Indonesia yang sejahtera,” katanya.[detikcom]

Kasus Harian Covid-19 di Aceh Turun, Penderita Baru 34 Orang

Penulis
Mirzu
-
0
Jubir Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani

Nukilan.id – Kasus harian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh kian turun. Kasus konfirmasi baru bertambah 34 orang, setelah dua hari berturut-turut sebelumnya bertambah 72 orang. Sementara itu, pasien terkonfirmasi Covid-19 yang sembuh hanya bertambah 21 orang, dan yang meninggal dunia bertambah lagi sebanyak tujuh orang.

“Kasus harian trennya turun namun kasus sembuh lebih sedikit daripada penambahan kasus positif baru, dan kasus meninggal dunia mencapai tujuh orang,” tutur Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, di Banda Aceh, Senin (5/7/2021).

Ia menjelaskan, apabila jumlah penderita baru harian lebih tinggi daripada jumlah penderita Covid-19 yang sembuh harian, beban pelayanan kesehatan tidak makin berkurang. Pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri atau pasien yang dirawat di rumah sakit tetap semakin bertambah, papar Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu.

Pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing membutuhkan pemantauan terus-menerus dari tenaga kesehatan Puskesmas setempat. Tenaga kesehatan harus tetap siaga memberikan pelayanan kesehatan lebih lanjut kepada pasien isolasi mandiri yang gejala penyakitnya meningkat.

Jumlah penderita Covid-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri mencapai 3.250 orang, atau sekitar 91,8 persen dari jumlah kasus aktif yang mencapai 3.539 orang di Aceh saat ini. Kasus aktif adalah kasus positif Covid-19 yang masih dalam perawatan, jelas SAG.

Sementara itu, 289 penderita Covid-19 lainnya, atau sekitar 8,2 persen, sedang dirawat di 29 rumah sakit yang terdapat di Aceh saat ini. Penderita yang mengalami gejala berat 15 orang dirawat di Respirotory Intensive Care Unit (RICU) atau ruang Intensive Unit Care (ICU), dan 274 orang di ruang isolasi karena gejala penyakitnya kategori sedang, tuturnya.

Tingkat pemakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19, atau Bed Occupancy Rate (BOR), di Aceh per tanggal 5 Juli 2021 sebesar 17,6 persen di RICU/ICU dan 29,1 persen di ruang perawatan isolasi, dari 1.126 tempat tidur rumah sakit di seluruh Aceh.

Meski BOR rumah sakit di Aceh masih relatif aman namun jangan pernah berharap untuk mengisinya, dan bila terjadi lonjakan kasus Covid-19 dalam waktu singkat semua bad rumah sakit itu juga akan terisi penuh. Karena itu tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini.

“Kita juga turt berdoa agar semua pasien Covid-19 yang sedang dalam perawatan di Aceh dapat segera sembuh kembali,” ujar Jubir SAG.

Kasus akumulatif

Lebih lanjut SAG melaporkan kasus akumulatif Covid-19 di Aceh, per 5 Juli 2021, yang telah mencapai 19.605 orang. Pasien yang sedang dirawat 3.539 orang. Para penyintas Covid-19, (penderita yang sembuh) sebanyak 15.234 orang. Sedangkan kasus meninggal dunia secara akumulatif sudah mencapai 832 orang.

Data pandemi Covid-19 di atas sudah termasuk kasus positif baru harian yang dilaporkan hari ini sebanyak 34 orang, pasien yang sembuh 21 orang, dan penderita meninggal dunia bertambah tujuh orang.

Penderita baru yang dilaporkan 34 orang itu, meliputi warga Banda Aceh 14 orang, Aceh Besar sebanyak enam orang, Pidie empat orang, warga Aceh Utara dan Aceh Barat, sama-sama dua orang. Kemudian warga Lhokseumawe, Aceh Jaya, dan Nagan Raya masing-masing satu orang. Sedangkan tiga orang lagi warga dari luar Aceh.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 21 orang, meliputi warga Pidie sebanyak 11 orang dan warga Banda Aceh sebanyak 10 orang.

“Pasien terkonfirmasi Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia bertambah lagi tujuh orang,,” katanya.

Ketujuh orang yang dilaporkan meninggal dunia tersebut meliputi warga Banda Aceh dan Pidie masing-masing dua orang. Kemudian warga Langsa, Aceh Tengah, dan warga Aceh Jaya, sama-sama satu orang.

Lebih lanjut SAG memaparkan data akumulatif kasus probable, yakni sebanyak 871 orang, meliputi 741 orang selesai isolasi, 50 orang isolasi di rumah sakit, dan 80 orang meninggal dunia. Kasus probable yakni kasus yang gejala klinisnya menunjukkan indikasi kuat sebagai Covid-19, jelasnya.

Sedangkan kasus suspek secara akumulatif tercatat sebanyak 9.544 orang. Suspek yang telah usai isolasi sebanyak 9.354 orang, sedang isolasi di rumah 165 orang, dan 25 orang sedang diisolasi di rumah sakit, tutupnya.[]

_Mohon maaf, karena sesuatu dan lain hal baru bisa mengirim update Covid-19, dan berkenan kiranya mencermati spelling-nya, dan mengoreksi seperlunya. Terima kasih_

Mantan Anggota DPR-RI: Vaksinasi Tidak Boleh Dipaksa

Penulis
Mirzu
-
0
Sekretaris DPW Partai NasDem Aceh dan mantan anggota DPR RI, Muslim Ayub. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Pemerintah terus berupaya untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat vaksinasi Covid-19. Saat ini, pemerintah juga mewajibkan sertifikat vaksin covid-19 sebagai syarat perjalanan jarak jauh di dalam negeri.

Menanggapi hal itu, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Muslim Ayub menjelaskan bahwa, World Health Organization (WHO) sebagai organisasi dunia bidang kesehatan saja melarang vaksinasi dilakukan secara paksaan, apalagi ancaman.

“Sejak WHO berdiri tahun 1958, vaksinasi itu program sukarela bukan program pemaksaan dan penghukuman,” kata Muslim, Senin (5/7/2021).

Menurutnya, Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan menjadikan vaksinasi sebagai persyaratan berpergian.

“Kalau ada manusia yang tidak mau divaksin bagaimana? Dengan ketentuan ini, berarti pemerintah memaksakan kita harus divaksin, kalau tidak, kita tidak bisa berpergian,” ujarnya.

Muslim juga menambahkan bahwa, tidak ada satupun negara di dunia yang boleh melakukan program penyuntikan vaksinasi dengan paksaan atau ancaman kepada rakyat, bahkan dalam situasi emergensi sekalipun.

“Tugas pemerintah adalah menyediakan berbagai pilihan vaksin terbaik dan memberikan edukasi komprehensif. Bukan mengancam, apalagi menjatuhkan hukuman kepada rakyatnya,” tegas Muslim.

Selain itu, Muslim mengungkapkan bahwa, saat ini yang menjadi persoalan adalah rakyat tidak percaya dengan vaksin yang direkomendasikan oleh Pemerintah.

Menurutnya, rakyat butuh pilihan vaksin lain dan juga rakyat sangat bangga apabila vaksin dibuat oleh anak bangsa sendiri yang diyakini kehalalannya.

“Kita sangat tau kalau banyak anak bangsa yang mampu membuat vaksin lebih baik dari yang ada sekarang dan sesuai dengan karateristik lokal Indonesia,” tutur Muslim.

Ia juga menyampaikan bahwa, Indonesia telah mempunyai laboratorium vaksin, pabrik vaksin dan para ilmuwan hebat yang sudah puluhan tahun memproduksi vaksin. Bahkan Indonesia telah mengekspor ke negara-negara lain.

Para ilmuwan tersebut, kata Muslim, sudah mempresentasikan vaksinnya dihadapan yang terhormat para anggota DPR-RI, telah menyatakan kesanggupannya untuk membuat vaksin Indonesia, asalkan mendapatkan dukungan dari pemerintah.

“Para ilmuan itu memperkirakan, pada tahun 2021 mereka mampu memproduksi massal vaksin tersebut. Namun, belum mendapat dukungan yang layak dari Pemerintah,” jelasnya.

Muslim juga mengungkapkan bahwa, dirinya yakin jika Indonesia menyediakan vaksin sendiri dan edukasi diberikan utuh pada masyarakat tanpa perlu dipaksa-paksa, karena masyarakat sendiri yang akan berbondong-bondong meminta vaksin secara sukarela.

“Seharusnya pemerintah, presiden, menteri kesehatan dan lainnya, lebih peka terhadap kejadian ini,” tukasnya.

“Yang jadi pertanyaan saya, kenapa vaksin merah putih tidak didukung oleh pemerintah atau disegerakan untuk jadi. Ada apa ini?” tanya Muslim yang juga Politisi Partai Amanat Nasional (PAN).[]

Australia Tunjukkan Partisipasi Atlet Perempuan di Olimpiade Tokyo

Penulis
Mirzu
-
0
Dua warga berjalan di depan logo olimpiade di Tokyo, Jepang. (REUTERS via ABC INDONESIA)

Nukilan.id – Ketua Misi (CdM) Ian Chesterman mengatakan bahwa, Australia sudah merilis jumlah atlet yang berangkat berlaga di Olimpiade Tokyo. Australia mengirim total 472 atlet. Dari jumlah itu, 254 adalah atlet perempuan.

Selebihnya, 218 orang adalah atlet pria. Jumlah atlet kali ini adalah pengiriman terbesar kedua. Pada Olimpiade Athena 2004, Australia mengirim 482 atlet.

Sejak saat itu hingga kini, pengiriman atlet menunjukkan besarnya partisipasi perempuan hingga menyentuh angka 53,5 persen.

Sementara itu, sedikitnya, 40 persen kegiatan di Olimpiade Tokyo akan berlangsung tanpa penonton.

Progam ini akan terwujud bila keputusan mengurangi hingga 5.000 penonton dari sebelumnya 10.000 penonton per lokasi pertandingan sudah terlaksana.

“Kami tengah menggodok opsi ini demi menghambat pertumbuhan jumlah kasus pandemi Covid-19 di Tokyo,” kata peryataan penyelenggara Olimpiade Tokyo, kemarin.

Hingga tiga pekan menjelang pembukaan Olimpiade Tokyo pada 23 Juli 2021, pemerintah Jepang dan Kota Tokyo masih berjuang melawan pandemi Covid-19.

Menurut rencana, status darurat di Tokyo akan ditinjau ulang pada 11 Juli 2021.

Pada Kamis (1/3/2021), diperoeh informasi bahwa besar kemungkinan, jumlah 10.000 penonton langsung Olimpiade dan Paralimpik Tokyo berkurang.

“Hal ini terkait dengan masih tingginya angka pandemi Covid-19 di Jepang,” kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike.

Pekan ini, Tokyo mencatatkan angka baru 660 infeksi Covid-19. Angka ini adalah kenaikan hingga 100 kasus ketimbang sepakan sebelumnya.

Pemerintah Jepang, Kota Tokyo, dan penyelenggara Olimpiade serta Paralimpik Tokyo sudah berkumpul membahas mengenai hal itu pada Kamis (2/7/2021). Namun demikian, keputusan mengenai hal tersebut belum terbentuk.

Pertemuan akan berlanjut pada pekan depan. Pada sebulan lalu, lembaga-lembaga terkait Olimpiade dan Paralimpik Tokyo memutuskan bahwa lokasi penyelenggaraan pertandingan olahraga hanya dapat menampung 50 persen penonton langsung dari total kapasitas.

“Maksimum adalah 10.000 penonton,” kata CEO Tokyo 2020 Seiko Hashimoto.

Opsi 10.000 penonton ini bisa saja berubah menjadi hanya 5.000 penonton.

Angka terinfeksi virus Covid-19 di Tokyo menanjak sejak pemerintah Kota Tokyo mencabut kebijakan ketat pencegahan pandemi sebulan silam.

Sementara itu, penyelenggara Olimpiade dan Paralimpik Tokyo sudah meminta kepada Kementerian Pertahanan Jepang mengenai pengamanan.

Sebanyak 8.500 Tentara Bela Diri Jepang akan bertugas menjaga keamanan di semua lokasi Olimpiade dan Paralimpik Tokyo.[kompas.com]

PPKM Darurat, ASN Harus Tetap Produktif

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

Nukilan.id – Aparatur sipil negara atau ASN diharapkan tetap produktif melayani masyarakat, meskipun ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Mereka diharapkan juga terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta ASN harus tetap produktif dalam melayani masyarakat. Ia menegaskan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan.

”Dalam PPKM darurat, apabila tidak ada tugas yang mendesak di kantor, ASN harus tetap produktif bekerja dari rumah dan menjadi contoh keteladan proaktif di lingkungan masing-masing,” kata Tjahjo, Senin (5/7/2021).

Dalam penyesuaian sistem kerja ASN di tengah penerapan PPKM darurat yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang, ASN yang bekerja di sektor non-esensial di wilayah PPKM darurat Jawa dan Bali wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal (work from home/WFH) secara penuh atau seratus persen.

Untuk instansi pemerintah yang layanannya berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial, jumlah ASN yang bekerja di kantor (work from office/WFO) maksimal 50 persen. Adapun untuk layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, instansi pemerintah dapat menugaskan pegawainya untuk WFO maksimal seratus persen.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Diah Natalisa mengatakan, dalam Surat Edaran (SE) Satgas Nasional Covid 19 yang dipertegas dengan SE Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, sudah diatur bahwa ASN tidak semuanya WFH.

Ia menjelaskan, sektor layanan esensial dan kritikal tetap menugaskan ASN-nya untuk bekerja di kantor dan memberikan pelayanan dengan persentase yang proporsional, 50 persen sektor esensial dan 100 persen sektor kritikal.

”Pelaksana penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Diah.

Oleh karena itu, pejabat pembina kepegawaian (PPK) di setiap instansi pemerintah agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai. Selain itu, perlu penyederhanaan proses bisnis serta standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Diah juga meminta PPK menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi, membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi ataupun pengaduan, serta memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap dengan standar yang telah ditetapkan.

Guru Besar dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasodjo mengusulkan agar ASN melakukan pekerjaan sesuai dengan indikator dan target kinerja individual.

”(ASN) diwajibkan menyusun rencana inovasi program dan kegiatan, baik untuk unit kerjanya maupun instansinya,” kata Eko.

Selain itu, menurut Eko, ASN perlu mengikuti berbagai pelatihan daring untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan.

Terlibat aktif

Tjahjo Kumolo juga meminta ASN mengikuti arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19. ASN juga diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya program vaksinasi Covid-19.

”ASN harus bergotong royong bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat di mana pun berada. Karena sesuai arahan Presiden dan Wapres, TNI, Polri, dan ASN harus terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya saat PPKM Darurat ini,” kata Tjahjo.

Ia menegaskan, ASN memegang peranan penting untuk menjadi teladan dalam kepatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dan masyarakat.

ASN dapat menggerakkan dan mengorganisasi masyarakat serta lingkungan ASN masing-masing untuk taat pada instruksi pemerintah pusat dan daerah serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Eko Prasodjo menuturkan, ASN bisa menjadi panutan dan penggerak penanggulangan Covid-19 di RT/RW dan rumah ibadah masing-masing. ASN menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.[kompas.id]

Ketua DPR Aceh: Pansus Barang dan Jasa untuk Ungkap Mafia Proyek

Penulis
nukil
-
0
Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin, S.IP mengatakan, pembentukan panitia khusus (Pansus) barang dan jasa, akan membuka secara terang benderang kendala yang dihadapi, dan apakah ada kaitannya dengan mafia proyek?.

“Kita mengkawatirkan anggaran APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) tahun 2021 yang cukup besar Rp16,9 triliun yang sudah memasuki triwulan 2 namun masih 12 % yang terealisasi,” kata Ketua DPRA Dahlan Jamaludin kepada media di Media Center Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Senin (5/7/2021).

Kata Dahlan, dengan dibentuknya pansus Biro Barang dan Jasa, sekaligus menjadi kerangka dan jawaban dari terkendalanya pelaksanaan realisasi anggaran APBA tahun 2021 ini.

“Apa yang terjadi dengan pengadaan barang dan jasa, ini perlu kita buka-bukaan dan perlu kita lihat secara terang benderang, ada apa sebenarnya yang terjadi dengan proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh,” ujar Dia.

Menurut Dahlan, berbicara Penetapan anggaran APBA Rp16,9 Triliun, ditetapkan DPRA Desember 2020, namun memasuki triwulan kedua pogram yang terealisasi hanya 12%.

Ini harus ditelusuri dan memaksa Pemerintah Aceh agar merealisasi anggaran sesuai dengan perencanaan.

“Jika ini tidak terealisasi akan menjadi puncaknya pemerintahan yang maha Silva,” ungkap Dahlan.

Untuk itu–lanjutnya–perlu ditelusri apakah ada pihak barang dan jasa di ULP Pemerintah Aceh yang tersandera mafia proyek? Gubernur Aceh, dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) juga tersandra dengan mafia proyek? DPRA akan masuk sejauh mungkin untuk membongkar ini semua dan ada apa sebenarnya di balik ini?.

“Untuk memastikan dan menelusuri bahwa pemanfaatan anggaran APBA di tahun 2021 bisa berjalan dan juga bisa di ungkapkan ke publik, apa permasalahan dan kendalanya? Apakah persoalanya ada diregulasi, mekanisme atau persoalannya memang di mafia proyek,” jelas Dahlan.

Dahlan menjelaskan juga, seperti kita ketahui bersama, dari laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh tahun 2020, SiLPA mencapai Rp3,9 triliun. Padahal tahun 2020 pemerintah Aceh melakukan reforcusing dan penyesuaian anggaran dalam bentuk perubahan fungsi penjabaran sampai dengan 4 kali.

“Berbicara aturan, lebih efektif dan efisien penggunaan anggaran dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sampai terjadi pergeseran, tapi hasil akhirnya adalah terjadinya SiLPA yang maha besar. Dan ini terus terjadi di kepemimpinan pemerintahan Gubernur Aceh Nova iriansyah,” ujarnya.

Dahlan mengkuatirkan tahun 2021 menjadi puncak terbesar dana SiLPA di Aceh.

Pembentukan pansus–katanya–tidak boleh lebih dari 6 bulan dan seterusnya harus melaporkan hasilnya kepada pimpinan dan dibawa dalam paripurna DPR Aceh. []

Reporter: Irfan

1...2,1052,1062,107...2,350Halaman 2,106 dari 2,350

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id