Beranda blog Halaman 210

Pemulihan Pascabencana di Aceh Dipercepat, Ribuan Huntara Rampung Dibangun

Penulis
Redaksi
-
0
Pemulihan Pascabencana di Aceh Dipercepat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Hingga awal Februari 2026, pembangunan 4.401 unit hunian sementara (huntara) telah rampung di berbagai kabupaten/kota terdampak.

Kasatgaswil Aceh, Safrizal ZA, menyebutkan huntara tersebut tersebar di sejumlah daerah, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1.015 unit, disusul Kabupaten Aceh Tamiang 1.000 unit, Gayo Lues 530 unit, Aceh Timur 529 unit, dan Bener Meriah 455 unit.

Selain itu, pembangunan huntara juga dilakukan di Pidie Jaya 410 unit, Aceh Tengah 300 unit, Nagan Raya 70 unit, Kota Lhokseumawe 50 unit, Kota Langsa 30 unit, serta Kabupaten Pidie 12 unit.

“Pembangunan huntara telah rampung 4.401 unit atau setara dengan 26 % dari jumlah keseluruhan yang saat ini sedang dan akan terus dibagun sebanyak 15.956 unit. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) akan terus mengawal sampai semua tercapai. Kita kebut dan terus percepat” ujar Safrizal.

Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini menambahkan, percepatan pembangunan huntara berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi yang masih menempati tenda-tenda darurat.

“Dampak dari semakin banyak Huntara selesai yakni jumlah pengungsi berkurang.
Menurut laporan Posko Transisi, jumlah pengungsi di Aceh terus menurun signifikan dan saat ini masih terdapat 74.120 atau 19.019 kepala keluarga yang masih tersebar di 986 titik pengungsian di 10 kabupaten/kota”. imbuh Safrizal, Kamis (5/2/2026) di Banda Aceh.

Dari sisi pemulihan ekonomi, Safrizal menyebut roda perekonomian masyarakat mulai bergerak. Tercatat 465 pasar rakyat di Aceh telah kembali aktif, sementara 641 rumah ibadah juga telah kembali difungsikan, menandai pulihnya aktivitas sosial dan keagamaan warga.

“Di sektor pembersihan lumpur, Kementerian PUPR dari 235 lokasi sasaran pembersihan di Aceh, sebanyak 129 lokasi telah selesai ditangani, sementara 106 lokasi lainnya masih dalam proses. Pembersihan ini menjadi fondasi penting untuk memulihkan permukiman, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi warga, termasuk Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah siap digunakan setelah sebelumnya terkena dampak yang parah” katanya.

Di sektor kesehatan, Safrizal memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak tetap berfungsi. Sebanyak 146 fasilitas kesehatan dilaporkan terdampak bencana namun masih operasional. Dua puskesmas memberikan pelayanan di luar gedung, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara.

Sementara di sektor pendidikan, tercatat 1.204 fasilitas pendidikan terdampak, namun proses belajar mengajar terus diupayakan tetap berjalan. Pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi. Hingga kini, 614 sumur bor telah selesai dibangun, satu unit masih dalam proses, dan empat unit dalam tahap persiapan.

“Untuk fasilitas MCK, 46 unit telah rampung, sementara 26 unit lainnya masih dalam pengerjaan, guna menjamin kesehatan lingkungan masyarakat terdampak, Semoga semua dimudahkan, InsyaAllah jelang ramadhan ini progressnya terus signifikan”, pungkas Safrizal.

98 Persen Masjid dan Musala Terdampak Banjir di Aceh Kembali Difungsikan

Penulis
Akil
-
0
Tumpukan gelondongan kayu pasca bajir di Aceh Tamiang. (Foto: CNN INDONESIA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Agama mencatat sebanyak 725 dari 737 masjid dan musala yang terdampak banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh telah kembali digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, 12 rumah ibadah lainnya belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan berat atau hilang terbawa arus.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Azhari kepada Nukilan.id mengatakan sebagian besar rumah ibadah tersebut saat ini masih beroperasi dalam kondisi darurat.

“Berdasarkan data yang telah diverifikasi, sudah 98 persen masjid dan musala yang terdampak kembali berfungsi, tetapi masih dalam kondisi darurat,” kata Azhari, Sabtu, 7 Februari 2026.

Menurut Azhari, operasional darurat itu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Adapun rumah ibadah yang belum dapat digunakan antara lain Musala Baitul Banian Serbajadi di Kabupaten Aceh Timur dan Masjid At Taqarrub Riseh Teungoh di Kabupaten Aceh Utara yang hanyut akibat banjir.

Selain itu, sejumlah masjid dan musala di Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues juga masih belum bisa difungsikan karena terdampak banjir dan longsor. Azhari menyebutkan, rumah ibadah yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan—selain yang hilang—akan memperoleh bantuan renovasi dari Kementerian Agama yang saat ini masih dalam proses.

“Bantuan tersebut bisa digunakan untuk membeli pompa air jika airnya tidak bersih, genset, tikar salat, serta kebutuhan mendesak lainnya,” ujar Azhari.

Ia berharap pemulihan rumah ibadah dapat segera diselesaikan agar masyarakat bisa kembali beribadah dengan nyaman.

“Harapan kami, masjid/musala yang rusak ini kembali bersih dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat beribadah. Apalagi, sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan,” kata Azhari.

Banjir bandang dan tanah longsor terjadi pada akhir November 2025 dan melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh sendiri, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak bencana tersebut.

Hingga Sabtu, 7 Februari 2026, atau lebih dari dua bulan setelah kejadian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 562 orang meninggal dunia dan 29 orang masih dinyatakan hilang di Aceh. Selain itu, lebih dari 74 ribu warga masih mengungsi.

BNPB juga melaporkan bencana ini menyebabkan kerusakan 255.051 unit rumah, 641 rumah ibadah, 2.805 fasilitas pendidikan, serta 141 fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu, sebanyak 649 jembatan dan 1.648 ruas jalan di Aceh turut terdampak akibat banjir bandang dan longsor. (xrq)

Dua Bulan Pascabanjir, Listrik di 16 Desa Aceh Masih Padam karena Akses Terputus

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Listrik Padam. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Hingga Sabtu (7/2/2026), pasokan listrik di 16 desa di Provinsi Aceh belum pulih meski bencana banjir telah berlalu sekitar dua bulan lalu. Hambatan utama pemulihan listrik disebabkan oleh akses jalan yang sulit, termasuk jembatan putus dan jalan ambles di wilayah terdampak.

Selama listrik belum menyala, warga di desa-desa tersebut terpaksa mengandalkan generator listrik dan lampu tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari.

Dilansir Nukilan.id dari data PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Provinsi Aceh, 16 desa terdampak tersebar di enam kabupaten. Di Kabupaten Aceh Tengah, desa yang belum teraliri listrik meliputi Desa Atu Payung, Bintang Pepara, Delung Sekinel, Jamat, Karang Ampar, Kekuyang, Kute Reje, Umang, dan Reje Payung.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Utara masih terdapat Desa Lesten dan Desa Lubok Pusaka yang belum mendapatkan suplai listrik. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Sah Raja, Kabupaten Aceh Timur; Desa Salah Sirong Jaya, Kabupaten Bireuen; Desa Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang; serta Desa Sikundo di Kabupaten Aceh Barat.

Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa medan yang berat menjadi kendala utama tim teknis dalam melakukan perbaikan jaringan listrik. Jalan yang ambles dan jembatan yang terputus menyulitkan proses pengangkutan tiang, kabel, serta material pendukung lainnya ke lokasi terdampak.

“Medannya memang sangat berat, kami berusaha memulihkan seluruh desa secepatnya. Tim terus berjuang di lapangan,” ujar Lukman Hakim.

Sementara itu, Kepala Desa Leubok Pusaka, Kabupaten Aceh Utara, Janni, berharap pemulihan listrik dapat segera direalisasikan. Ia menyebut, selama dua bulan terakhir warga pengungsi banjir hanya mengandalkan mesin generator dan lampu tenaga surya.

“Masalah kami cuman listrik saja yang belum menyala. Kami harap bisa dipercepat,” katanya.

Menurut Janni, warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar guna menyalakan generator listrik pada malam hari. Kondisi tersebut semakin memberatkan, mengingat sumber penghasilan warga saat ini terbatas.

“Untuk ke kebun kan belum bisa, hancur dan penuh lumpur semuanya. Beli bahan bakar untuk menyalakan mesin generator malam hari itu berat juga bagi warga,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Bawaslu Aceh Selatan Sambangi Sekolah, Bekali Pemilih Pemula dan Dorong Pengawasan Partisipatif

Penulis
Redaksi
-
0
Bawaslu Aceh Selatan Sambangi Sekolah, Bekali Pemilih Pemula dan Dorong Pengawasan Partisipatif. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program Bawaslu Goes to School di SMA Negeri 1 Pasie Raja, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini difokuskan pada edukasi pemilih pemula serta penanaman nilai-nilai demokrasi kepada pelajar sejak dini.

Sosialisasi tersebut digelar bertepatan dengan upacara bendera di sekolah setempat. Ketua Bawaslu Aceh Selatan, Deri Friadi, bertindak sebagai pembina upacara yang diikuti oleh kepala sekolah, dewan guru, serta ratusan siswa-siswi kelas X, XI, dan XII. Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Bawaslu Aceh Selatan Masrafit dan Basar Mulyadi, bersama jajaran staf Sekretariat Bawaslu Aceh Selatan.

Dalam amanatnya, Deri Friadi menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengawasan partisipatif serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bawaslu. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan semata, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat untuk menjaga keadilan, keterbukaan, dan integritas pemilu.

“Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat memahami dan mau terlibat. Pelajar hari ini merupakan pemilih pemula di masa mendatang, sehingga pemahaman demokrasi dan pengawasan pemilu harus mulai dibangun sejak sekarang,” ujar Deri.

Selain itu, Deri juga memaparkan peran strategis Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pengawasan, pencegahan pelanggaran, edukasi kepada publik, hingga penindakan atas dugaan pelanggaran pemilu.

Melalui kegiatan Bawaslu Goes to School ini, Bawaslu Aceh Selatan berharap dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi generasi muda dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus memperkuat budaya pengawasan partisipatif di lingkungan pelajar.

Pemko Banda Aceh Matangkan Persiapan Peringatan HUT ke-821

Penulis
Redaksi
-
0
Pemko Banda Aceh Matangkan Persiapan Peringatan HUT ke-821. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menggelar rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-821 Kota Banda Aceh di ruang rapat Sekretariat Daerah (Sekda), Jumat (6/2/2025).

Rapat tersebut dihadiri Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Faisal, Asisten Administrasi Umum Nurdin, para kepala bagian (Kabag), serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

HUT Kota Banda Aceh yang diperingati setiap 22 April ini akan diramaikan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dimulai sejak bulan Ramadhan. Pemko Banda Aceh menyiapkan sejumlah program sosial, keagamaan, budaya, hingga ekonomi kreatif untuk menyemarakkan peringatan tersebut.

Dalam rapat itu, Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin meminta dukungan penuh seluruh OPD agar pelaksanaan HUT ke-821 berjalan optimal.

“Mohon dukungan seluruh OPD, agar kita semua terlibat, ini merupakan lintas kolaborasi, mari bersama kita sukseskan kegiatan HUT ini,” ucap Jalal.

Ia menyampaikan, dengan kerja sama yang solid antar OPD, Pemko Banda Aceh optimistis seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-821 Kota Banda Aceh dapat terlaksana dengan sukses dan meriah.

Adapun kegiatan yang direncanakan antara lain pasar murah, pembagian daging meugang bagi anak yatim, penyandang disabilitas, dan mualaf, lomba sayembara logo HUT, Gampong Ramadhan, sunat massal, peluncuran aplikasi ASN Mengaji, Safari Ramadhan, Ramadhan Fair, Touring Community Collaboration, pameran UMKM, jalan santai, lomba olahraga tradisional dan modern, festival kuliner, pameran foto, hingga lomba karya jurnalistik.

Pemko Banda Aceh juga berencana menggelar rapat lanjutan untuk membahas secara lebih rinci teknis pelaksanaan serta kesiapan masing-masing kegiatan dalam rangka HUT ke-821 Kota Banda Aceh.

Hoaks Klaim Presiden Prabowo Menjual Laut dan Hutan Aceh–Sumatra ke Inggris

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Hoax. (Foto: genta.fkip.unja.ac.id)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Beredar di media sosial Facebook unggahan berupa foto dengan narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan menjual laut serta hutan yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatra kepada Inggris.

Klaim tersebut dipastikan tidak benar. Berdasarkan penelusuran fakta yang dimuat turnbackhoax.id, Senin (2/2/2026), tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan narasi tersebut.

Penelusuran dilakukan Nukilan.id menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Prabowo jual laut dan hutan Sumatera ke Inggris”. Hasil pencarian teratas justru menampilkan artikel resmi dari presidenri.go.id berjudul “Dari Investasi hingga Pendidikan, Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris Bawa Capaian Konkret”, yang diunggah pada Kamis, 22 Januari 2026.

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris pada 21 Januari 2026 menghasilkan sejumlah capaian konkret bagi kepentingan nasional. Capaian itu antara lain komitmen investasi Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp90 triliun, penguatan kerja sama maritim, serta rencana pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi di Indonesia.

Lebih lanjut, hasil penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan, kebijakan, maupun dokumen resmi yang menyebutkan Presiden Prabowo menjual laut ataupun hutan di Aceh dan Sumatra kepada Inggris. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks. (XRQ)

Reporter: Akil

Realisasi Investasi Aceh Barat Tembus Rp764,79 Miliar pada 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Batubara. (Foto: Merdeka)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat mencatat capaian positif sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika perekonomian nasional, realisasi investasi di wilayah tersebut mencapai Rp764,79 miliar. Capaian ini juga dibarengi dengan peningkatan efektivitas pelayanan publik berbasis digital.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, Ifan Murdani, S.STP., M.Si., Sabtu (7/2/2026), menyampaikan bahwa selama 2025 pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp5,88 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai 95,15 persen atau setara Rp5,60 miliar.

Menurut Ifan, tingginya serapan anggaran tersebut menjadi indikator optimalisasi program kerja sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat iklim investasi di Aceh Barat.

Meski demikian, nilai realisasi investasi secara tahunan tercatat mengalami penurunan sebesar 53 persen dibandingkan tahun 2024. Namun, aktivitas investasi justru menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 37 persen, dengan total 1.191 laporan yang masuk sepanjang 2025.

“Meski nilai realisasi investasi mengalami penurunan 53 persen dibandingkan tahun 2024 (year on year), aktivitas investasi justru menunjukkan tren menggembirakan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 37 persen, dengan total 1.191 laporan yang masuk sepanjang 2025,” ujar Ifan.

Lebih lanjut, Ifan menjelaskan bahwa berdasarkan data triwulanan, realisasi investasi tertinggi terjadi pada Triwulan III dengan nilai Rp359,6 miliar. Disusul Triwulan II sebesar Rp179,4 miliar, Triwulan IV Rp121,3 miliar, serta Triwulan I sebesar Rp104,2 miliar.

Dari sisi sektor usaha, pertambangan masih menjadi kontributor terbesar terhadap investasi Aceh Barat, dengan porsi mencapai 47,5 persen atau sekitar Rp363 miliar. Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan berada di posisi berikutnya dengan kontribusi 20,8 persen atau sekitar Rp158 miliar.

Secara wilayah, Kecamatan Meureubo tercatat sebagai daerah dengan nilai investasi tertinggi, yakni Rp378 miliar atau setara 49,4 persen dari total realisasi. Selanjutnya diikuti Kecamatan Panton Reu dan Woyla.

Ifan juga menegaskan komitmen DPMPTSP Aceh Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan digitalisasi penuh. Sepanjang 2025, seluruh proses perizinan dilakukan secara daring melalui sistem OSS, SICANTIK, dan SIMBG. Total sebanyak 3.253 dokumen perizinan dan nonperizinan berhasil diterbitkan.

Selain itu, berbagai inovasi layanan terus dikembangkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut meliputi Klik n Kring melalui WhatsApp dan telepon, Hiling (Hadirkan Layanan Izin Keliling) dengan bus pelayanan ke kecamatan dan gampong, serta SILOPer (Sistem Layanan Ojek Perizinan) yang mengantarkan dokumen izin langsung ke rumah pemohon guna mencegah praktik pungutan liar. DPMPTSP Aceh Barat juga menghadirkan platform B’Invest Anywhere sebagai ruang diskusi inklusif untuk mempromosikan peluang investasi daerah.

Melalui berbagai capaian dan inovasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dampak nyata dari upaya tersebut terlihat dari penyerapan tenaga kerja lokal yang mencapai 845 orang sepanjang tahun 2025, sebagai kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.

Cuaca Barat–Selatan Aceh Didominasi Cerah Berawan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi cuaca cerah berawan. (Foto: Pixabay)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Wilayah Aceh bagian Barat dan Selatan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan sepanjang Sabtu, 7 Februari 2026. Kondisi tersebut diprakirakan berlangsung sejak pagi hingga dini hari di sebagian besar wilayah.

Berdasarkan data BMKG, suhu udara di kawasan Barat–Selatan Aceh berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembaban udara antara 70 hingga 98 persen. Sementara itu, angin permukaan hingga ketinggian 3.000 kaki umumnya bertiup dari arah utara dengan kecepatan mencapai 24 kilometer per jam.

“Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Barat dan Selatan Aceh relatif stabil dengan dominasi cerah berawan, meski beberapa daerah masih berpotensi mengalami hujan ringan,” demikian keterangan BMKG yang dikutip dari bmkg.go.id.

Untuk wilayah Calang, Meulaboh, Suka Makmue, Kuala Pesisir, dan Blangpidie, cuaca diprakirakan cerah pada pagi hari. Namun, kondisi berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi pada siang hingga malam hari.

Sementara itu, Tapak Tuan diprakirakan berawan dengan peluang hujan ringan pada siang hari. Kondisi berawan diperkirakan berlanjut hingga malam dan dini hari.

Wilayah Singkil dan Subulussalam juga diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari, yang kemudian berlanjut hingga malam dan dini hari.

Adapun wilayah Sinabang berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan lokal pada malam hari. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang di wilayah Barat dan Selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.

USK Inisiasi Pemulihan Pascabanjir Aceh dengan Pendekatan One Health

Penulis
Redaksi
-
0
USK Inisiasi Pemulihan Pascabanjir Aceh dengan Pendekatan One Health. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Aceh meninggalkan dampak yang tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga persoalan kompleks yang menyentuh kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta kualitas lingkungan hidup. Menyikapi kondisi tersebut, Universitas Syiah Kuala (USK) mendorong upaya pemulihan pascabencana melalui pendekatan One Health yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan masyarakat.

Pendekatan ini diperkenalkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar di Banda Aceh, Selasa (3/2/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rektor USK Prof Marwan dan menjadi forum kolaboratif lintas sektor untuk membahas pemulihan sosial, pangan, dan kesehatan masyarakat rentan pascabanjir.

Sebanyak 60 peserta dari berbagai instansi hadir dalam forum tersebut, di antaranya perwakilan Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh, Kementerian Pertanian, perguruan tinggi di Aceh, serta para praktisi. Diskusi menghadirkan Prof Srihadi Agungpriyono dari IPB University dan Prof Yani dari USK sebagai narasumber.

Rektor USK Prof Marwan menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan pascabencana. Menurutnya, peran universitas tidak cukup berhenti pada kajian akademik, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Peran tersebut, kata dia, sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda pembangunan nasional.

Dalam konteks pemulihan pascabanjir di Aceh, Marwan menilai pendekatan One Health sangat relevan karena memandang kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Ia mencontohkan pengalaman pandemi COVID-19 sebagai pelajaran penting bahwa persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan secara sektoral.

“Kompleksitas persoalan tersebut menegaskan bahwa solusi tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kolaborasi lintas disiplin dan lintas institusi,” ujar Marwan.

Marwan juga mengungkapkan bahwa USK telah membentuk One Health Collaboration Center (OHCC) sejak 2018. Pusat kolaborasi ini bermula dari Fakultas Kedokteran Hewan dan kemudian berkembang menjadi model pembelajaran lintas disiplin yang melibatkan bidang kedokteran, biologi, keperawatan, serta keilmuan lainnya.

“Melalui model pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman lintas sektor dan mampu berkolaborasi dalam kerangka One Health setelah mereka lulus,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Equity USK Prof Muslim Akmal menjelaskan bahwa FGD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung tiga target SDGs, yakni tanpa kemiskinan (SDG 1), tanpa kelaparan (SDG 2), serta kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3). Ia menilai pendekatan One Health menjadi kerangka strategis yang tepat dalam situasi pascabencana.

Menurut Muslim, bencana banjir memperlihatkan keterkaitan erat antara kondisi lingkungan, kesehatan hewan, dan kesehatan manusia. Lingkungan yang tercemar berpotensi memicu munculnya penyakit, ternak yang terdampak akan memengaruhi ketahanan pangan, dan pada akhirnya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

“Pascabencana banjir, interaksi ketiga aspek ini menjadi semakin nyata. Lingkungan yang tercemar dapat memicu penyakit, ternak yang sakit memengaruhi ketahanan pangan, dan pada akhirnya kesehatan masyarakat pun terancam. Oleh karena itu, proses pemulihan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi,” ujar Muslim.

Melalui penguatan pendekatan One Health, USK berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu membangun ketahanan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akademisi Nilai Kenaikan UMP Aceh Dorong Kesejahteraan, PHK Dinilai Tak Tepat

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Gaji (Foto: infobanknews.com)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebesar 6,7 persen pada awal 2026 disambut positif oleh kalangan pekerja dan buruh. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut memicu polemik setelah sejumlah perusahaan mengeluhkan beban operasional yang meningkat akibat kewajiban membayar upah sesuai ketentuan baru.

Dampak kebijakan ini mulai terlihat di beberapa sektor. Di Kota Lhokseumawe, sejumlah rumah sakit swasta dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan pada awal Februari 2026 dengan alasan tidak mampu menyesuaikan pengupahan sesuai UMP terbaru. Kondisi ini pun memancing beragam respons dari masyarakat.

Tanggapan datang dari akademisi Universitas Malikussaleh, Dr. Ibrahim Qomarius, S.E., M.S.M., dalam dialog Bincang Pagi RRI Pro 1 Lhokseumawe, Kamis (5/2/2026). Ia menilai, secara makroekonomi, kenaikan upah minimum justru memberikan dampak positif bagi pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Ibrahim, upah yang layak berperan penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat konsumsi rumah tangga secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pengupahan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat, sehingga berpotensi menekan angka kemiskinan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh itu menegaskan bahwa kenaikan UMP sejatinya ditujukan untuk kepentingan bersama, baik bagi pekerja maupun dunia usaha. Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk melakukan PHK.

Ibrahim menekankan bahwa fenomena PHK massal perlu dikaji secara menyeluruh dengan menelusuri akar persoalannya, mulai dari proses perekrutan tenaga kerja, kepatuhan terhadap standar pengupahan, hingga kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang membuat perusahaan ingin memperoleh keuntungan tanpa membayar upah sesuai ketentuan.

“Jika tidak mampu menggaji sesuai upah minimum, jangan mempekerjakan. Ini menjadi tanda tanya, apakah sejak awal pekerja direkrut untuk digaji di bawah ketentuan, atau memang ada kesepakatan tertentu,” ujar Ibrahim.

Ia juga menilai, mudahnya perusahaan melepas pekerja mengindikasikan bahwa sejak awal telah terjadi kesepakatan pengupahan di bawah UMP. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan.

Ibrahim pun mengingatkan pentingnya peran dinas terkait untuk memastikan kebijakan pengupahan dijalankan sesuai aturan. Tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas, perusahaan dikhawatirkan akan terus membayar upah di bawah standar yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, ia menyebut fenomena PHK akibat kenaikan UMP tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang solutif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar kebijakan pengupahan tidak berujung pada gelombang PHK.

“Kebijakan kenaikan UMP ini jangan dijadikan polemik, tetapi harus diapresiasi sebagai upaya menjaga keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan buruh di seluruh wilayah Aceh,” tutup Ibrahim.

1...209210211...2,517Halaman 210 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id