Beranda blog Halaman 2087

Gaji Ratusan Supir Trans Koetaradja Belum Dibayar 7 Bulan

Penulis
Mirzu
-
0
Bus Trans Koetaradja

Nukilan.id – Ratusan sopir Trans Koetaradja dibawah naungan Perum Damri Cabang Banda Aceh dan Harapan Indah (HI) menjerit, pasalnya gaji mereka sudah tujuh bulan tak terbayarkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, Perum Damri Cabang Banda Aceh sudah tujuh bulan tidak membayarkan gaji sopir.

Sedangkan yang dibawah kendali Harapan Indah (HI) sudah tiga bulan gaji mereka tak terbayarkan.

Diketahui, Perum Damri merupakan perusahaan yang ditunjuk selaku operator angkutan jalan perintis yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam rangka menyediakan angkutan kepada seluruh masyarakat.

Sopir plat merah itu menuntut gaji mereka yang tertunda dan tak dibayarkan sejak tujuh dan tiga bulan terakhir itu, agar disegerakan pembayarannya.

“Bagaimana mereka bisa menutupi kebutuhan biaya hidup sehari-hari kalau gaji mereka tujuh bulan tak dibayarkan.” Apalagi ini jelang lebaran Idul Adha.

Salah satu sopir Bus Trans Koeta Raja rute Banda Aceh dan sekitarnya mengatakan, puluhan sopir Trans Koeta Raja yang berenaung dibawah Perum Damri Cabang Banda Aceh gajinya tak dibayarkan sejak tujuh bulan terakhir, kata dia.

Untuk menutupi kebutuhan hidup, mereka harus nyambi menjadi kuli bangunan hingga jualan gorengan dipinggir jalan, terang salah satu sopir Trans Koeta Raja yang bernaung dibawah Perum Damri Cabang Banda Aceh.

“Untuk menyiasati hal ini, ada yang jadi kuli bangunan ada juga yang jual gorengan bahkan ada yang jual minuman,” ujarnya.

Itu terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan sehari-hari. Bahkan ada juga yang jadi tukang pangkas, imbuh pria yang menjadi sopir Bus Damri yang saban hari mengantarkan warga kota Banda Aceh.

Dia menambahkan, seharusnya pihak perusahaan membayar gaji yang belum terbayarkan itu, dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan, bukan malah membiarkan awak bus tran kuta raja menjerit menjelang lebaran idul adha.

“Namun ia mengaku heran dengan kondisi yang terjadi di Banda Aceh ini.” ujar sopir bus yang selalu mengantarkan ibu-ibu yang mau ke Pasar Aceh atau anak-anak ke sekolah itu.

Selain itu, sopir Bus Trans Koeta Raja dibawah manajemen Harapan Indah (HI) juga mengalami nasib yang sama, setali tiga uang dengan sopir Trans Koeta Raja dibawah naungan Perum Damri, mereka juga mengaku sudah tiga bulan tidak menerima hak-haknya sebagai sopir yang saban hari melayani warga kota Banda Aceh.

Miris!! ini jelang lebaran tapi hak-hak kami sebagai pekerja diperusahaan ini belum terbayarkan, jangankan untuk beli baju lebaran anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah tidak ada, ungkapnya.

Direktur Perum Damri Cabang Banda Aceh, Anas, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (17/7/2021) pukul 20:05 Wib melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor contact +62813XXX60XXX membenarkan, bahwa gaji sopir Bus Trans Koeta Raja belum dibayarkan.

Dikatakan Anas, terkait dengan pembayaran gaji sopir Bus Trans Koeta Raja yang dibawah payung Perum Damri Cabang Banda Aceh masih dalam proses.

Anas berdalih, Perum Damri Cabang Banda Aceh baru saja melakukan kontrak dengan UPTD Trans Koeta Raja pada tanggal 06 Juli 2021.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, sampai berita ini ditayangkan belum terkonfirmasi, panggilan telpon tidak bisa dihubungi. []

OJK Aceh: BAS Semakin Maju Dipimpin Haizir

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Bank Aceh Syariah (BAS) memiliki sejumlah terobosan, bahkan saat negeri ini dilanda pandemi Covid-19, bank kebanggaan rakyat Aceh ini masih menghasilkan laba yang lumanya besar.

Sehubungan dengan capaian yang dihasil Bank Syariah Aceh dibawah kepimpinan Haizir, Dialeksis.com, Minggu (18/07/2021) melalui selular meminta tanggapan Yusri, kepala Kanwil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh.

Menurut Yusri, karena dia berada diluar dia tidak hafal dengan angka laba yang dihasilkan bank Aceh, namun menurutnya disaat negeri lagi “bertempur” dengan Corona, laba yang dihasilkan Bank Aceh lumayan bagus.

“Keberhasilan bank dibawah pimpinan Haizir dan seluruh direksi, serta seluruh elemen bank ini bergerak, membuat bank Aceh ini mampu meraih laba saat negeri lagi dilanda pandemic Covid-19,” sebutnya.

“Bank Syariah Aceh adalah bank kebanggaan masyarakat Aceh. Tentunya kita semua pihak perlu mendukungnya. Bank Aceh sendiri kami nilai terus berbenah memperbaiki diri. Hasil pengawasan kami, bank ini sehat, bank ini bagus sesuai dengan kaidah dan peraturan yang ada,” sebut Yusri.

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari terus menghasilkan laba, memberikan pelayanan yang baik, sudah berorintasi kepada e-B ( Elektronik Banking). Produk-produknya semuanya mengarah ke situ, untuk itu harus disupport.

“Kami dari OJK juga melakukan pengawasan dan pembinaan secara baik. Banyak terobosan yang dilakukan, mampu menggerakan seluruh lini. Dinamika hidup,” sebutnya.

Menjawab Dialeksis.com, kepala OJK Aceh ini menyebutkan, walau sekarang sudah baik, untuk kedepanya harus lebih baik lagi.

“Di Aceh tidak ada lagi bank konvensional, maka semuanya termasuk kita sudah tidak punya pilihan lagi, tidak punya alternatif perbankan kecuali yang syariah. Maka kita sarankan kepada seluruh perbankan syariah yang ada di Aceh, semuanya bisa bergerak dan melengkapi kebutuhan masyarakat kita,” pintanya.

“Baik dari sisi pembiayanya maupun dari sisi pengumpulan biaya pihak ketiga. Kita semuanya harus mendorong, agar mereka semuanya benar benar berorintasi e-B, memberikan pelayanan yang baik, sedapat mungkin tidak harus ketemu orangnya,” jelas Yusri.

Pelayanan ini bisa digunakan melalui tehnologi. Baik membuka rekening, transper, mesin setor dan tarik, mobile banking dan lain sebagianya. Kalau sekarang layananya sudah bagus, ke depanya harus lebih bagus lagi, pinta Yusri.

Kejari Medan dan PMI Gelar Donor Darah Sambut Hari Bhakti Adhyaksa ke-61

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) melaksanakan donor darah di ruang Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) wilayah Kota Medan, Jumat (16/7/2021).

Kegiatan donor darah ini dilakukan dalam rangka menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke-XXI Tahun 2021.

“Kegiatan donor darah yang digelar, Jumat, (16/07/2021), merupakan bentuk kepedulian sosial Adhyaksa kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan imunitas bagi si pendonor di masa pandemi COVID-19 ini,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Teuku Rahmatsyah SH MH.

Mantan Kejari Pamekasan ini juga menyampaikan dengan dilakukan bakti sosial donor darah ini, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Palang Merah Indonesia (PMI) demi membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi kegiatan donor darah ini, merupakan sebagai salah satu wujud nyata sebagai rasa peduli kepada sesama. Mudah-mudahan aksi sosial ini bisa memberikan manfaat besar bagi sesama manusia terkait ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata mantan Aspidsus Kejati Aceh ini.

Kegiatan donor darah ini, sambung Kejari Medan, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat yakni dengan mencuci tangan, memakai masker, mengecek suhu tubuh, menjaga jarak dan menghindari terjadinya kerumunan pada saat pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan.

“Mengingat masih masa pandemi COVID-19, maka peserta donor darah terbatas yakni pegawai dan honorer kantor sebanyak 61 orang. Kantong darah yang berhasil terkumpul nantinya akan didonasikan ke Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu pasien yang membutuhkan darah,” ujar Teuku Rahmatsyah.

Hadir dalam kegiatan donor darah tersebut yakni Kejari Medan Teuku Rahmatsyah, Kasi Intelijen Bondan Subrata, Kasi Pidum Riachad, Kasi PB3R Ida Mustika Napitupulu, Kasi Pidsus Agus Kelana Putra, dan Ketua IAD daerah Medan Ny. Kiki Rahmatsyah beserta pengurus IAD daerah Medan. (Mediaapakabar)

Mulai Agustus, Aceh Terapkan Layanan BPJS Ketenagakerjaan Syari’ah

Penulis
Mirzu
-
0
BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan bahwa persiapan uji coba penerapan layanan syariah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Serambi Mekah telah mencapai 90 persen. Penerapan layanan itu akan dimulai pada Agustus 2021.

Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan Iskandar Syukri menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh menyambut baik pilot project penerapan layanan syariah dari BPJS Ketenagakerjaan

Layanan itu dinilai dapat memenuhi kebutuhan para pekerja di Aceh atas jaminan sosial berbasis syariah, melengkapi ekosistem keuangan syariah yang ada di sana.

Iskandar pun menjelaskan bahwa uji coba layanan syariah BPJS akan dimulai pada bulan depan. Untuk melakukan itu, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi dan persiapan, seperti pelatihan terhadap petugas dan karyawannya dalam memberikan pelayanan syariah.

“Sejauh ini menurut informasi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh, sudah 90 persen persiapan operasionalnya rampung di seluruh Aceh, yang terdapat sembilan cabang BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Iskandar kepada Bisnis, Sabtu (17/2/2021).

Selain persiapan yang dilakukan kantor cabang BPJS, Pemerintah Provinsi Aceh pun menyatakan akan menyurati kepala daerah setiap kabupaten dan kota di Aceh terkait penerapan layanan syariah itu. Setiap pempimpin daerah akan diminta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengalihan sistem pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan ke prinsip syariah.

“Simpanan peserta BPJS Ketenagakerjaan juga akan didukung oleh perbankan syariah yang ada, termasuk Bank Aceh Syariah milik pemerintah Aceh,” ujar Iskandar yang juga mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Pemberlakuan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan pun dinilai sejalan dengan amanah Qanun Aceh No.11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Seluruh lembaga keuangan di Aceh harus beroperasi dengan prinsip syariah dalam tempo paling lama tiga tahun setelah qanun itu berlaku pada 4 Januari 2019.

Artinya, setiap orang, badan usaha, dan badan hukum di Aceh harus mengubah transaksi keuangannya ke lembaga keuangan syariah paling lambat 4 Januari 2022. Hal itu pun berlaku bagi BPJS Ketenagakerjaan, karena iuran peserta akan diinvestasikan agar terdapat pengembangan dana.

“Ini berlaku terhadap setiap badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Termasuk asuransi, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, teknologi finansial, lembaga keuangan non-bank, harus secara Syariah,” ujarnya.[bisnis.com]

Simeulue Usul Perpanjangan Landasan Bandara ke Kemenhub

Penulis
nukil
-
0
Bandara Lasikin Simeulu. (Foto: Rakyat Aceh)

Nukilan.id – Bupati Kabupaten Simeulue, Erli Hasim mengatakan pihaknya sudah mengusulkan perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Lasikin, Simeulue, kepada Kementerian Perhubungan.

“Kita sudah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk bisa melakukan perluasan dengan pemangkasan gunung yang ada ujung landasan bandara,” katanya di Banda Aceh, Sabtu.

Erli mengatakan pengusulan penambahan runway Bandara Lasikin tersebut sepanjang 500 meter lagi.

Menurut dia, Bandara Lasikin sudah pernah diperpanjang 400 meter menjadi 1.710 meter, sehingga dapat didarati pesawat jenis ATR. Namun, pihaknya ingin diperpanjang lagi 500 meter, sehingga bisa didarati pesawat jenis Boeing.

“Insya Allah, jika usulan penambahan runway ini diakomodir, maka pesawat Boeing sudah bisa mendarat di Simeulue,” ujarnya.

Erli menuturkan surat permohonan perpanjangan landasan sudah disampaikan langsung kepada Presiden dan berdasarkan informasi yang diterimanya, sudah ada permintaan agar Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi.

Perpanjangan runway tersebut merupakan proses jangka panjang, sehingga, lanjutnya, untuk saat ini kondisi bandara Lasikin sudah cukup memadai sebagai landasan transportasi udara lokal.

“Untuk Simeulue, penerbangan ATR itu sudah memadai dan kita tidak juga harus memaksakan dilakukan penerbangan Boeing. Tetapi, prosesnya tetap terus berjalan,” kata Erli.

Sumber: Antara

Kadis ESDM Aceh: Seluruh Aceh Akan Dialiri Listrik

Penulis
Mirzu
-
0
Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir.Mahdinur,MM (Foto: Dialeksis)

Nukilan.id – Usulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky usulkan tambahan kuota program pemasangan meteran listrik gratis bagi warga miskin dalam rapat Badan Anggaran DPRA bersama dengan pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Aceh, Ir. Mahdinur mengatakan kepada Nukilan.id, “Sebenarnya pemerintah Aceh juga punya program untuk memenuhi semua itu sesuai dengan program RPJM Aceh, tentunya anggarannya akan disesuaikan,” Sabtu (17/7/2021).

Lanjutnya, “Bagaimana caranya ini juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh, rumah sederhana yang belum memiliki listrik dan pemerintah Aceh juga sudah berkomitmen, untuk itu hanya saja dalam penganggaran ini, tentu perlu disesuaikan semuanya,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, mudah-mudahan bisa disesuaikan untuk menjadi harapan kita semua, harapan juga dari anggota dewan, dari pak Iskandar Alfaraki.

“Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, program dari pemerintah Aceh, Dinas ESDM juga untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang mempunyai rumah sederhana untuk dapat menikmati aliran listrik gratis dari pemerintah Aceh,” tuturnya.

Ir. Mahdinur menyampaikan, jika dana bisa disesuaikan, kalau bisa di tahun 2022. Tapi kalau 2021 sudah berjalan, itu dianggarkan sekitar Rp2 Milliar lebih untuk sekitar 1000 rumah.

Kemudian, Lanjutnya kembali, anggaran Rp 2 Milliar akan diperuntukan untuk seluruh wilayah Aceh, sesuai dengan data TMT2K yang ada di Bappeda,

“Karena Bappeda memiliki data tentang masyarakat yang masih memiliki rumah sederhana yang sudah terdata, dan kita berdasarkan data tersebut,” ucapnya.

Ir. Mahdinur menutup pembicaraandengan harapan, mudah-mudahan semoga hal tersebut bisa terpenuhi semua, dan nanti dengan kondisi penganggaran dari pemerintah Aceh, dengan DPRA nantinya bisa terpenuhi harapan kita semua, karena ini semua kepentingan masyarakat bawah, dan artinya pemerintah Aceh benar-benar serius dalam memenuhi apa yang menjadi hak dari masyarakat. [dialeksis]

Pemerintah Aceh Surati DPRA Minta Rakor Pengadaan Barang dan Jasa Ditunda

Penulis
nukil
-
0
Foto: Nukilan.id

Nukilan.id – Pemerintah Aceh menyurati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) untuk menunda rapat koordinasi dan menjadwal ulang rapat lanjutan dengan Panitia Khusus (pansus) biro pengadaan barang dan jasa (PBJ) DPRA.

Surat bernomor 005/12593 dengan perihal “mohon menjadwal kembali rapat koordinasi”, sekaligus menjawab surat DPRA nomor 005/1565 perihal rapat koordinasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh( SKPA) yang seharusnya berlangsung Jum’at (16/7/2021) di Ruang rapat serba guna DPRA.

Surat pemerintah Aceh yang diteken Sekretaris Daerah dr. Taqwallah, M.Kes itu menyebutkan, SKPA membutuhkan waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan guna melanjutkan rapat koordinasi bersama Pansus DPRA,

“Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan menjadwalkan kembali rapat koordinasi dimaksud setelah hari raya Idul Adha 1442 H,” bunyi surat tersebut.[]

Reporter: Irfan

Mendagri: Kepala Daerah Tak Perlu Tunggu Bansos dari Pusat

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak perlu menunggu pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 selama PPKM Darurat.

Tito menyebut para kepala daerah memiliki diskresi untuk memutuskan pemberian bansos.

“Prinsip utama bansos ini kita harapkan tidak usah menunggu dari pusat. Jadi kalau daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan segera dibantu, prinsipnya adalah tidak melakukan mark-up,” kata Tito dalam Konferensi Pers Virtual Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat yang berlangsung secara daring, Sabtu (17/7).

Tito menyatakan bahwa, pemerintah akan mendukung sepenuhnya langkah pemerintah daerah sepanjang bansos diberikan tepat sasaran dan dilakukan secara benar.

Mantan Kapolri itu mengaku mendapatkan usulan, agar mengeluarkan peraturan bersama tentang realokasi APBD yang digunakan untuk tiga hal, yaitu penanganan pandemi, jaring pengaman sosial, dan stimulan ekonomi demi menjaga agar UMKM tetap bertahan.

“Menteri Keuangan sudah mengeluarkan aturan yaitu 8 persen dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Bagi Hasil (DBH) itu dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Tito mengatakan, penambahan anggaran itu nantinya untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk PPKM, insentif tenaga kesehatan, dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya tak sanggup untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ia mengklaim pihaknya telah kehilangan Rp5 triliun.

“Saya kira sebagian masuk ke saya, curhat, ‘Pak, kami mau taat tapi kami tolong dijamin.’ Bansos yang untuk PPKM Darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat tidak terlalu sanggup karena kami hilang Rp5 triliun,” kata Emil dalam Mata Najwa yang ditayangkan Trans7, Rabu (14/7/2021) malam.

Emil mengatakan awalnya ia sudah mengalokasikan Rp3 triliun untuk bansos selama PPKM Darurat. Namun, setelah Rp5 triliun itu hilang, anggaran untuk bansos pun tak ada.

Mantan wali kota Bandung itu mengaku saat ini pihaknya bertumpu dari bantuan pemerintah pusat. Namun, kata Emil, bansos yang disiapkan pemerintah pusat untuk tak sebanyak yang dianggarkan Pemprov Jabar pada 2020 lalu. []

Aceh Termiskin di Sumatera, Ketua Pospera: Pemerintah Aceh Gagal

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Aceh, Fakhrurazi. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Aceh, Fakhrurazi mengatakan, masuknya Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera disebabkan oleh gagalnya pemerintah Aceh dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

“Aceh Provinsi termiskin di Sumatera dikarenakan Pemerintah Aceh gagal dalam pengelolaan anggaran APBA,” kata Fakhrurazi kepada Nukilan.id, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, Pengalokasian anggaran yang dilakukan pemerintah Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, Pemerintah Aceh tidak peka dalam melihat kondisi yang tidak normal seperti saat ini.

“Kondisi pandemi seperti ini sangat berefek pada penurunan nilai transaski pada masyarakat. Seharusnya, pemerintah Aceh peka dan ada antisipasi terhadap kondisi ini,” ujarnya.

Fakhrurazi juga mengatakan, dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak ada inovasi baru dari pemerintah Aceh untuk mensejahterakan masyarakat. Menurutnya, semua program pemerintah Aceh terpaku pada APBA.

Selain itu, kata dia, sepatutnya pemerintah Aceh harus terbuka pada perencanaan pembangunan tahun anggaran 2022. Sehingga, dengan keterbukaan tersebut publik bisa mengetahui program apa yang dibuat oleh pemerintah dalam untuk kondisi saat ini.

Terakhir, Fakhrurazi menyarankan pemerintah Aceh untuk meminta maaf atas segala kegagalan yang telah dilakukan terhadap masyarakat Aceh.

“Pemerintah harus meminta maaf kepada masyarakat atas kegagalannya selama ini,” tegasnya.[]

Reporter: MR

18.000 Rumah di Aceh Belum Dialiri Listrik, DPRA Minta Dinas ESDM Tambah Anggaran

Penulis
Mirzu
-
0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky. (Foto: ESDM Aceh)

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky usulkan tambahan kuota program pemasangan meteran listrik gratis bagi warga miskin. Masih banyak ditemukan warga Aceh masih belum sanggup memasang meteran listrik.

Usulan tersebut disampaikan Iskandar Al-Farlaky dalam rapat Badan Anggaran DPRA bersama dengan pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Rabu (14/7/2021) sore. Rapat yang dipimpin Ketua DPRA, dan dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), serta anggota Banggar lainnya.

Al-Farlaky berbicara dalam forum Banggar setelah membaca laporan realisasi anggaran di Dinas ESDM untuk tahun 2020, sehingga politisi muda Partai Aceh ini menemukan salah satu item kegiatan pemasangan listrik bagi warga miskin.

“Ini program yang bersentuhan langsung dengan warga. Pagunya jangan hanya Rp 2.4 miliar,” kata Al-Farlaky sambil memperlihatkan dokumen.

Al-Farlaky mengatakan, jika kegiatan ini sudah berjalan, maka percepatan program, dengan harapan warga yang layak bisa mendapatkan bantuan. Dia menyarankan agar menjadi perhatian bersama, baik Banggar maupun TAPA untuk tahun anggaran mendatang.

“Pagu harus ditambah, sehingga calon penerima lebih banyak. Ini menjadi catatan bagi pimpinan,” terangnya.

Dia juga mengemukakan, dari data yang diperoleh pihaknya, bahwa seluruh desa berjumlah 6.497 di Aceh sudah dialiri jaringan listrik. Bahkan dari pengakuan pihak PLN Aceh 2022 Aceh akan surplus listrik.

“Maka naif sekali jika masih ada warga kita yang tidak bisa menikmati penerangan listrik,” sebut Al-Farlaky.

Politisi asal Aceh Timur ini mengaku akan terus mengawal sehingga bantuan kepada warga miskin ini bisa diperbanyak.

“Data yang saya peroleh ada sekitar 18.201 rumah warga miskin sangat sederhana yang belum menikmati listrik. Jika program ini bisa terus didukung, maka semua warga kita akan hidup dalam terang, bukan seperti zaman belum merdeka,” pungkas Al-Farlaky.[]

1...2,0862,0872,088...2,351Halaman 2,087 dari 2,351

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id