Beranda blog Halaman 2060

Kejari Aceh Utara Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Monumen Islam Samudera Pasai

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai dengan total anggaran Rp49,1 miliar.

Kepala Kejari Aceh Utara Diah Ayu Hartati mengatakan kerugian negara yang diakibatkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp20 miliar.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti serta keterangan ahli. Ada lima tersangka yang ditetapkan. Mereka tidak ditahan,” kata Diah, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Adapun kelima tersangka tersebut yakni berinisial F selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), N selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), P selaku pengawas proyek, serta T dan R masing-masing selaku rekanan.

Diah Ayu Hartati mengungkapkan dana pembangunan monumen Islam Samudera Pasai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Pembangunan monumen tersebut dikerjakan lima perusahaan sejak 2012 hingga 2017.

Pada 2012, proyek tersebut dikerjakan PT PNM dengan anggaran Rp9,5 miliar. Pada 2013, dikerjakan oleh PT LY dengan anggaran Rp8,4 miliar. Pada 2014, dikerjakan oleh PT TH dengan anggaran Rp4,7 miliar.

Serta pada 2015 dikerjakan oleh PT PNM dengan anggaran Rp11 miliar. Pada 2016 dikerjakan oleh PT TH dengan anggaran Rp9,3 miliar serta 2017 dikerjakan oleh PT TAP dengan anggaran Rp5,9 miliar.

Dia menyatakan, dari hasil penyelidikan, pengerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi. Banyak bagian pekerjaan tidak dikerjakan.

“Para tersangka berdalih pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut karena berubah,” tutur Diah.

Hasil pemeriksaan ahli, kondisi bangunan tidak kokoh karena dibangun tidak sesuai spesifikasi. Kejaksaan akan meminta menutup akses ke monumen tersebut karena berbahaya dan dikhawatirkan ambruk.

“Kami juga sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Aceh menghitung kerugian negara. Perkiraan sementara, kerugian negara mencapai Rp20 miliar,” terang Diah.[suara.com]

Bos Google Larry Page Pindah ke Selandia Baru

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Larry Page yang merupakan salah satu pendiri Google dan termasuk dalam jajaran orang terkaya di dunia, telah resmi menjadi penduduk Selandia Baru. Pihak imigrasi Selandia Baru menyatakan Larry Page telah melamar menjadi penduduk dengan kategori investor kaya.

“Larry Page mengajukan aplikasi untuk tinggal di bawah kategori investor plus pada 3 November 2020,” kata Imigrasi Selandia Baru dalam sebuah pernyataan email, Sabtu, (7/8/2021).

Namun perpindahan Larry Page belum bisa diproses karena pembatasan Covid-19. Bos Google Larry Page juga saat ini masih berada di luar negeri.

“Karena dia berada di luar negeri jadi aplikasinya tidak dapat diproses karena pembatasan COVID-19. Namun saat Larry Page memasuki Selandia Baru, aplikasinya dapat diproses dan disetujui pada 4 Februari 2021,” tulis pihak imigrasi. Visa mengharuskan pelamar memiliki NZ$ 10 juta atau setara US$ 7 juta untuk berinvestasi di Selandia Baru selama tiga tahun, menurut pernyataan di situs web imigrasi.

Selandia Baru menutup perbatasannya untuk pengunjung pada awal pandemi, kecuali untuk perjalanan keluar-masuk ke Australia. Negara ini hanya mengizinkan sejumlah kecil orang yang datang ke Selandia Baru. Pengunjung diwajibkan menghabiskan dua minggu di fasilitas karantina yang dikelola pemerintah.

Ihwal alasan bos Google Larry Page diizinkan masuk ke Selandia Baru padahal perbatasan masih ditutup, Menteri Kesehatan Andrew Little mengatakan hal itu mengikuti permohonan darurat medis. Putra Larry Page dievakuasi dari Fiji pada awal Januari.

“Itu memenuhi semua kondisi standar darurat medis yang membutuhkan evakuasi medis dari Kepulauan, dan setiap persyaratan dan peraturan terkait evakuasi medis dan Covid-19 telah dipatuhi,” kata Andrew Little, menurut sebuah transkrip di situs parlemen.[tempo.co]

DLHK3 Banda Aceh Instruksikan Hotel Pilah Sampah

Penulis
nukil
-
0
Tim DLHK3 Banda Aceh saat memonitor sampah hotel di Banda Aceh. (Foto: Antara/Humas Diskominfotik Banda Aceh)

Nukilan.id – Dinas Lingkungan Hidup Keindahan dan Kebersihan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh minta manajemen perhotelan di Banda Aceh untuk menjalankan program pemilahan dan pembatasan sampah guna menuju Banda Aceh Bebas Sampah 2025.

“Semua hal yang positif ini menjadi modal terbesar bagi mewujudkan Banda Aceh Bebas Sampah 2025,” kata Kepala DLHK3 Banda Aceh Hamdani Basyah, di Banda Aceh, Sabtu.

Ia mengatakan sejauh ini mulai banyak hotel di Banda Aceh yang mendukung program kebersihan dengan menjalankan pemilahan dan pembatasan sampah tersebut.

Sejak Januari 2021 lalu, kata dia, pihak hotel telah menjalankan program ini secara baik dengan pendampingan oleh tim LHK3 sendiri.

Hotel-hotel berbintang di Banda Aceh seperti Hermes Palace, Kyriad Muraya dan beberapa lainnya sudah lebih dulu menerapkan dengan pendampingan tim fasilitator.

“Program ini terus berjalan, kita juga turun langsung ke hotel-hotel lainnya di Banda Aceh,” katanya.

Ia menjelaskan Banda Aceh memiliki modal besar untuk menjalankan program lingkungan ini karena adanya komitmen yang sangat kuat dari Wali Kota Banda Aceh mewujudkan kota yang bersih, indah, rapi, sehat dan nyaman.

“Ini juga dalam rangka menjadikan Banda Aceh bebas sampah tahun 2025 sesuai amanah Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kebersihan kota yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga. Bisa dengan memilah sampah sesuai jenisnya.

“Ketika sampah sudah dipilah, maka akan lebih mudah untuk ditangani. Ada yang perlu dibawa ke tempat daur ulang, ada yang kemudian langsung dibawa ke TPA,” demikian Hamdani.

Sumber: Antara

September, Dinsos Aceh Salurkan Bantuan JPS untuk Masyarakat Miskin

Penulis
nukil
-
0
Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah, A.Ks., M.Si. (Foto: HDS/nukilan.id)

Nukilan.id – Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBA) menempatan anggaran sebesar Rp98 Miliyar di Dinas Sosial Aceh. Anggaran itu akan dipakai antara lain Rp. 10 Miliyar masyarakat miskin yang akan disalurkan September 2021 mendatang.

Anggaran itu–tentu tidak lagi deiberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)).

Program yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui dinas sosial Aceh ini diberi nama jaringan pengaman sosial (JPS) yang cuma berlaku di Aceh.

Ketika dikonfirmasi Nukilan.id, Jum’at (6/8/2021), Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah, A.Ks., M.Si. mengatakan, bantuan JPS yang diberikan untuk masyarakat miskin memiliki kriteria tersendiri yang akan ditentukan oleh pihak pelaksana.

“Nominal yang akan diberikan sekitar Rp300.000 per Kepala Keluarga (KK) untuk 33.000 KK. Ini berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh yang memenuhi kriteria yang akan dibantu,” ujar Devi Riansyah.

Reporter: Hadiansyah

Fraksi PAN DPR Aceh: ULP Penyebab Serapan APBA 2021 Lemah

Penulis
nukil
-
0
Ketua Komisi II DPRA Irpannusir (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Anggota Panitia Khusus (pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatakan, kesalahan besar lambatnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021 terletak di Biro pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

“BPBJ penyebab lemahnya serapan anggaran APBA sekarang,” kata Irpannusir kepada Nukilan.id di ruang kerja komisi II DPRA, kamis (05/8/2021).

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai, serapan APBA lemah padahal sudah masuk bulan Agustus, realisasi baru 18% sampai 21%.

“Presentase itu setelah pansus DPRA memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk dimintai keterangan dokumen tahun 2021 yang belum tayang,” katanya.

Irpannusir menyesalkan BPBJ yang sudah menerima dokumen lelang dari SKPA namun belum juga ditayang.

“Ternyata dokumen sudah diserahkan ke BPBJ, ada 95% paket kegiatan tahun 2021,” Jelasnya

Menurut Irpannusir, dalam hal ini terlihat BPBJ tidak siap untuk menanyangkan paket-paket yang sudah lengkap dokumennya, dan terbukti hingga kini baru 23% sampai 28% paket yang sudah tayang namum belum ada kontrak, dan 13% sampai 15% yang sudah memiliki kontrak.

“Memasuki bulan Agustus ini bisa kita ambil kesimpulan paket-paket itu macet di BPBJ, ini berarti BPBJ tidak siap merealisasikan APBA tahun 2021,” jelas Irpannusir,

Menurutnya, BPBJ tidak mampu mengejar target, apalagi memasuki bulan September sampai akhir tahun kondisi cuaca hujan, tidak mungkin pekerjaan fisik bisa selesai dalam jangka waktu 4 bulan. “Ini mungkin berat diselesaikan,” lanjut Irpannusir.

Dan inilah yang didorong oleh DPRA untuk percepatan realisasi kegiatan agar segera dilaksanakan selaku lembaga pengawasan.

Politisi Partai PAN mengatakan, DPR Aceh tidak punya tujuan macam-macam, karna isu yang dikembang kan ingin mencampuri pemenang paket atau tender pekerjaan yang ditayang oleh biro PBJ, itu tidak ada semua.

Dan itu bukan tupoksi DPR Aceh, kewenangan hanya mengawasi dan hampir 80% pokok pikiran DPRA yang sudah di tender dan bukan sewa kelola itu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak tahu.

Jadi–kata Irpannusir, bila DPRA dituding ingin mencampuri kinerja ULP, itu keliru.

“ULP sendiri sulit dihubungi untuk komunikasi,” ujarnya.

Reporter: Irfan

Percepat Vaksinasi, Kemendagri Jalin Kerja Sama Integrasikan Data

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai upaya mempercepat program vaksinasi. Kerja sama itu resmi dimulai, ditandai dengan penandatangan secara virtual oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, Plt. Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Jumat (6/8/2021).

Zudan menjelaskan, program vaksinasi merupakan agenda besar, karena pelaksanaannya melibatkan jumlah peserta yang lebih banyak dibanding gelaran pemilu. “Nah ini adalah pekerjaan besar yang harus kita tuntaskan bersama, dan kami dari Dukcapil ingin mendukung penuh dari program PeduliLindungi, Smart Checking, dan Pcare,” ujarnya.

Dirinya berharap, setelah penandatanganan kerja sama ini semua tim teknis terkait dapat segera bertemu untuk memproses akses termasuk mengoreksi data. Sehingga, bila ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang keliru atau terpakai oleh orang lain dapat segera dibenahi.

Zudan mengatakan, Dukcapil pada prinsipnya memberikan instrumen untuk memverifikasi data. Bila ada persetujuan dari pemilik data, maka data itu dapat dipindahkan ke sertifikat vaksin. Dengan begitu, untuk mengecek keabsahan data vaksin seseorang, NIK tak perlu diketik ulang. Sebab, bila NIK yang tercantum telah sesuai maka akan terbaca.

“Nah inilah proses yang kemudian dicocokkan dengan data center, data yang ada di data center sebagai verifikator, kemudian kalau cocok silakan dilanjutkan, kalau tidak cocok kembali ke tahap awal untuk melihat NIK yang dimasukkan,” terangnya.

Dirinya juga meminta agar semua pihak dapat mendukung kebijakan perlindungan data pribadi. Supaya data tersebut dapat terus terjaga perlindungannya, kebutuhannya, termasuk pemanfaatannya. Prinsip perlindungan rahasia data pribadi, yakni boleh dipindahkan sepanjang ada consent, atau persetujuan dari pemilik.[]

Konflik Lahan di Danau Toba Bikin Presiden Jokowi Terkejut

Penulis
Mirzu
-
0
Presiden RI, Joko Widodo

Nukilan.id – Aktivis lingkungan Togu Simorangkir mengatakan Presiden Jokowi kaget saat mengetahui adanya permasalahan lingkungan dan konflik lahan di area sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Presiden Jokowi, lanjutnya, merasa kaget lantaran Danau Toba yang berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), tak dipelihara dengan pendekatan ramah lingkungan.

“Beliau (Jokowi) sudah mengetahui permasalahan dan saya juga mengatakan bahwa Danau Toba sebagai daerah KSPN itu tidak bisa sejalan dengan aktivitas yang merusak lingkungan dan ternyata ada hal hal yang beliau tidak tahu dan tadi dia sangat terkejut ketika saya katakan,” ujar Togu dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (6/8/2021).

Togu Simorangkir bersama temannya, Anita Hutagalung dan Irwandi Sirait sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba menuju Istana Negara, Jakarta, sebagai bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Selain itu, aksi ini juga merupakan respons atas bentrok PT TPL dengan masyarakat adat di Natumingka, Sumatera Utara.

Ketiganya melakukan perjalanan dari Makam Raja Sisingamangaraja XII, di Soposurung, Balige, Senin, 14 Juni 2021 lalu dan tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan selama 44 hari.

Togu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi merasa kaget saat mengetahui keramba jaring apung di Danau Toba adalah milik perusahaan, bukanlah milik warga sekitar.

“Ada hal yang beliau tidak ketahui, ada ekspresinya memang benar-benar terkejut. Salah satunya itu beliau tidak tahu kalau keramba jaring apung yang di danau Toba itu milik perusahaan, beliau pikir itu milik rakyat,” jelas Togu.

“Karena kalau milik rakyat katanya susah untuk nutupnya, tapi ketika saya katakan milik 2 perusahaan beliau sampai, ya dia terkejut,” ucap dia.

Togu menyebut Jokowi pun langsung memerintahkan jajarannya untuk memeriksa laporan permasalahan mengenai isu lingkungan dan konflik lahan di area sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.

“Jadi bapak presiden akan memerintahkan jajarannya untuk untuk memeriksa laporan saya yang tadi saya sampaikan, mewakili kita Tim 11 Aliansi Gerak Tutup TPL dan khsusnya masyarakat luas dari Batak,” kata Togu.

Tak hanya itu, Togu menuturkan bahwa Jokowi akan memberikan bibit pohon untuk membenahi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar Danau Toba.

Jokowi, lanjut Togu, juga berencana melakukan penanaman bibit di sekitar Danau Toba pada November atau Desember 2021 mendatang dengan masyarakat adat.

“Bapak Presiden mengatakan tadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, mari kita tanami. Pemerintah siap memberikan bibit pohonnya, dan rencananya Bapak Presiden akan datang November atau Desember untuk melakukan penanaman bersama dengan Tim 11 dan masyarakat adat dan saya merinding,” kata Togu.

“Presiden mengatakan ada 15 tanah adat yang akan diselesaikan bulan ini. Tadi saya sudah melihat lima yang sudah diselesaikan, dan sepuluh lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Ini kabar gembira untuk masyarakat adat di sekitar Danah Toba,” ucap Togu.

Lindungi Ibu Menyusui, Tanggung Jawab Bersama

Penulis
Mirzu
-
0
dr. Aslinar, Sp. A, M. Biomed (Foto: Dok. Pribadi dr. Aslinar, Sp. A, M. Biomed)

*dr. Aslinar, Sp. A, M. Biomed*

Setiap awal bulan Agustus tepatnya di minggu pertama diperingati sebagai World Breastfeeding Week (WBW) atau Pekan Menyusui Sedunia. Tema dunia peringatan tahun ini adalah “protect breastfeeding: a shared responsibility”. Dalam bahasa Indonesia diartikan, ”Lindungi Menyusui sebagai tanggung jawab bersama”.

Sejak pandemi Covid-19 menyerang dunia, peringatan WBW tetap dilakukan meskipun secara virtual. Hal tersebut untuk memberikan semangat kepada kita semua bahwa menyusui adalah proses alami yang luar biasa manfaatnya yang harus terus kita jamin keberlangsungannya.

Jika kita kembalikan pertanyaan kepada semua ibu mengapa mereka menyusui bayinya? Maka untuk seorang muslimah, jawaban yang sangat tepat diberikan adalah karena menyusui merupakan perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Maka dengan menyusui, kita telah menjalankan perintahNYA yang berarti bahwa sudah menjalankan ibadah. Masya Allah, luar biasa.

Seorang ibu menyusui harus diberikan dukungan yang besar. Mengapa? Dengan adanya dukungan dari suami dan juga keluarga besar serta lingkungan maka akan menimbulkan rasa percaya diri dan ketenangan pada diri ibu. Perasaan tersebut bisa memicu refleks oksitosin. Oksitosin adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh otak ibu tepatnya di bagian kelenjar pituitari dari hipotalamus. Jadi ada dua hormon yang berfungsi dalam proses produksi ASI. Yaitu hormon prolaktin dan oksitosin.

Prolaktin merupakan suatu hormon yang menstimulasi sel-sel produksi ASI bisa bekerja dengan maksimal. Selama masa kehamilan, hormon tersebut tidak akan dihasilkan tubuh karena dihambat oleh hormon progesteron. Ketika bayi menyusu ke payudara ibu, rangsangan sensorik dari puting payudara ibu akan dikirim ke otak. Kemudian otak melalui kelenjar pituitari akan merespon dengan mengeluarkan hormon prolaktin yang akan kembali menuju payudara melalui aliran darah, serta merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI.

ASI yang sudah diproduksi dengan bantuan hormon prolaktin, memerlukan hormon oksitosin untuk mengalirkannya. Rangsangan dari isapan bayi saat menyusu akan diteruskan menuju hipotalamus yang memproduksi hormon oksitosin.

Selanjutnya, oksitosin akan memacu otot-otot halus di sekeliling alveoli untuk berkontraksi dan mengeluarkan ASI. Proses tersebut dinamakan dengan let down reflect atau refleks pengaliran ASI. Oksitosin bisa dihasilkan dengan cara membayangkan bayi, mendengar suaranya, menggendong, menyentuh, dan membangkitkan rasa percaya diri. Oleh karenanya oksitosin sering diistilahkan dengan hormon cinta.

Produksi oksitosin sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu. Jika seorang ibu merasa nyaman, tenang, dan bahagia, hormon akan berlimpah dan ASI pun akan mengalir keluar dengan lancar. Demukian juga sebaliknya, bila ibu merasa cemas, gelisah, ragu, sedih, maka akan menghambat pengeluaran ASI.

Seorang ibu pada umumnya harus dilindungi, apalagi bila sedang menyusui. Sangat besar keutamaan seorang ibu menyusui. Dalam Al-Quran sudah banyak dalil tentang perintah untuk menghormati seorang Ibu karena sudah mengandung, melahirkan dan menyusui.

Begitu pentingnya kedudukan seorang ibu hamil dan menyusui, sehingga di masa Rasulullah pada saat ada seorang wanita Ghamidiyah yang sedang hamil dan meminta hukuman dari Rasulullah karena kesalahan yang diperbuatnya, Rasulullah menyuruhnya untuk kembali setelah melahirkan. Setelah melahirkan si wanita kembali menghadap Rasulullah dan Rasul tetap tidak mau menghukum wanita tersebut dan menyuruhnya kembali setelah bayinya selesai disapih. (HR Muslim). Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghargai posisi ibu menyusui sampai beliau menangguhkan hukuman baginya.

Seorang ibu menyusui juga perlu diberikan perlindungan dari maraknya iklan susu formula. Mengapa? Jadi dari beberapa informasi yang penulis dapatkan, bahwa para sales susu formula sering menjadikan para ibu hamil dan menyusui sebagai target untuk penjualan susu formula bayi. Mereka sering menghubungi para ibu dalam rangka mempromosikan dan menawarkan susu formula supaya para ibu menjadi tergiur dan kemudian ikut membeli dan memberikan susu formula untuk bayinya. Bukankah hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar?

Susu formula diberikan kepada bayi hanya atas dasar indikasi medis, bukan menawarkan dengan sengaja kepada para ibu yang baru melahirkan dengan alasan ASI tidak ada atau masih sedikit. Secara fisiologis hal tersebut adalah wajar karena memang ukuran lambung bayi masih sangat kecil. Beberapa tetes kolustrum yang dikeluarkan sudah bisa memenuhi kebutuhan bayi.

Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, terdapat beberapa alasan medis sebagai dasar penggunaan pengganti ASI, yaitu berdasarkan kondisi bayi dan ibu. Pada kondisi bayi, yang seharusnya tidak menerima ASI dan susu lainnya kecuali dengan formula khusus yaitu bayi dengan galaktosemia klasik diperlukan formula khusus bebas galaktosa, bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple diperlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, valin, dan bayi dengan fenilketonuria diperlukan formula khusus bebas fenilalanin.

Kondisi bayi lain dimana ASI tetap merupakan pilihan makanan terbaik namun mungkin membutuhkan makanan lain selain ASI untuk jangka waktu terbatas yaitu pada bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 1500 gram, bayi lahir prematur kurang dari 32 minggu usia kehamilan, bayi baru lahir berisiko hipoglikemia seperti pada bayi lahir prematur, bayi sakit dan stress iskemik, bayi kecil masa kehamilan dan bayi dari ibu pengidap diabetes.

Untuk kondisi ibu yang dapat membenarkan alasan penghindaran menyusui secara permanen yaitu ibu dengan infeksi HIV, jika pengganti menyusui dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan dan aman (AFASS). Kondisi ibu yang dapat membenarkan alasan penghentian menyusui untuk sementara waktu adalah penyakit parah yang menghalangi ibu merawat bayinya, seperti sepsis, infeksi Virus Herpes Simpelx tipe-1 dimana kontak langsung antara luka pada payudara ibu dan mulut bayi sebaiknya dihindari sampai semua lesi aktif telah diterapi hingga tuntas. Atau ibu dalam masa pengobatan berupa obat obatan psikotropika jenis penenang, ibu yang mendapat pengobatan radioaktif iodin-131, ibu dengan penggunaan povidon iodine yang berlebihan terutama pada kondisi luka terbuka dan ibu dengan terapi sitotoksik kemoterapi.

Berikan informasi yang benar kepada ibu menyusui, berikan solusi yang tepat atas segala permasalahan yang mereka hadapi, tentu saja bukan dengan menyodorkan susu formula. Maka, untuk bisa paham bagaimana memberikan solusi yang tepat, perlu sekali belajar dari sumber yang shahih. Mari kita bahagiakan ibu menyusui, mari lindungi mereka karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Menyusui adalah ibadah maka melindungi dan mengupayakan supaya ibu bisa menyusui juga bagian dari ibadah. []

Penulis adalah Ketua Aceh Peduli ASI, dr. Aslinar, Sp. A, M. Biomed

Selesaikan Laporan Masyarakat, Ombudsman Gelar Rakor Bersama BPN

Penulis
Mirzu
-
0

Nukillan.id – Guna menyelesaikan banyaknya laporan masyarakat terkait tanah, pihak Ombudsman melaksanakan rapat koordinasi bersama BPN.

Hal itu dilaksanakan pada Jumat (6/8/2021) di kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Arfath perwakilan dari Kanwil BPN Aceh, Kantah Kota Sabang, Kantah Pidie dan Kantah Pidie Jaya.

Pada pertemuan itu, Taqwaddin beserta timnya meminta klarifikasi (keterangan) dari pihak BPN terkait persoalan yang dilaporkan.

“Kami meminta klarifikasi, informasi dan data dari pihak Terlapor, guna mempercepat proses penyelesaian laporan” sebut Taqwaddin.

Berdasarkan data, laporan terkait agraria saat ini tercatat sekitar 39 laporan atau sekitar 14 persen, namun yang Terlapornya BPN sekitar 19 laporan atau 7 persen dari jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman. Dan saat ini hanya tersisa 6 laporan, sedangkan yang lainnya telah memperoleh penyelesaian.

Laporan terkait agraria yang diadukan mengenai masalah sertipikat, pengukuran, dan pelayanan di Kantor Pertanahan.

Taqwaddin meminta agar laporan tersebut segera diselesaikan, guna adanya kepastian terhadap keluhan masyarakat.

“Saya meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan, khususnya laporan terkait pembangunan jalan tol. Sehingga tidak terhambat pembangunan” ungkap Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Arfath Kabid V Kanwil BPN Aceh Bidang Sengketa Pertanahan mengatakan akan segera menyelesaikan masalah yang diadukan masyarakat ke Ombudsman.

“Baik pak, kami akan segera menyelesaikan terkait pengaduan ini” sebut Arfath.

“Kami konsesten menyelesaikan masalah sebagai bentuk pelayanan kami kepada publik” ujarnya.

Pada akhir pertemuan, Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Ka Kanwil BPN Aceh yang meminta dibahas bersama semua permasalahan tanah yang menjadi kewenangan BPN.

“Saya apresiasi kepada Ka Kanwil BPN Aceh atas inisiatifnya untuk menyelesaikan bersama semua masalah tanah yang dilaporkan warga ke Ombudsman. Kordinasi seperti ini cara yang solutif dan cepat untuk menyelesaikan laporan masyarakat”, pungkas Taqwaddin.[]

Persiraja Banda Aceh Dapat Keistimewaan Untuk Liga 1 2021/22

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Persiraja Banda Aceh, mendapat keistimewaan untuk Liga 1 2021/22. Pasukan Laskar Rencong, diizinkan menggunakan pelatih yang tidak berlisensi AFC Pro.

Regulasi musim ini mewajibkan setiap klub Liga 1 dipegang pelatih berlisensi AFC Pro atau setara. Sementara juru formasi Persiraja, Hendri Susilo baru memiliki lisensi A AFC.

Keadaan tersebut yang membuat Persiraja, mengajukan keringanan kepada PSSI, beberapa waktu lalu. Federasi sepakbola nasional itu pada akhirnya memperbolehkannya.

“Hal ini tadi dibahas oleh wakil ketua umum PSSI [Iwan Budianto],” kata direktur operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) Sudjarno.

“Terkait regulasi, kalau tidak salah yang saya tangkap ada semacam kekhususan satu tim ini. Soal lisensi pelatih, hal itu nanti mungkin untuk tindak lanjutnya ada di federasi,” Sudjarno menambahkan.

Sebetulnya, Persiraja sudah berusaha agar Hendri, mempunyai lisensi AFC Pro. Akan tetapi, kursus kepelatihan untuk mengambil lisensi tersebut yang digelar tahun lalu terpaksa dibatalkan karena pandemi virus corona.

Sementara itu, presiden Persiraja Nazaruddin Dek Gam, menyambut positif Liga 1 2021/22, bakal bergulir. Rencananya, kompetisi sepakbola kasta teratas nasional tersebut dimulai pada 20 Agustus mendatang.

Seluruh klub telah sepakat untuk memulai Liga 1 di tanggal tersebut meski persiapan yang dilakukan sangat mepet. Kesepatan ini terjadi setelah perwakilan kontestan melakukan rapat virtual dengan PSSI dan PT LIB, Rabu (4/8).

“Terima kasih saya ucapkan kepada Kepolisian, Satgas Covid-19, PSSI dan PT LIB yang sudah berusaha untuk segera menggulirkan Liga 1 ini. Persiraja sudah siap dan Insyaallah kami akan mulai latihan Jumat (6/8),” ucap Nazaruddin.

“Kami mengikuti keputusan dari PSSI. Semoga Covid-19 tidak meningkat dan Allah SWT meridhoi 20 Agustus nanti Liga 1 bisa diputar hingga selesai,” Nazaruddin menambahkan. [goal.com]

1...2,0592,0602,061...2,353Halaman 2,060 dari 2,353

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id