Beranda blog Halaman 2058

Hasil Seleksi Beasiswa Diumumkan, BKSDM Aceh Dinilai Tidak Transparan

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Instagram)

Nukilan.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh telah mengumumkan hasil seleksi tes potensi akademik dan seleksi administrasi bantuan dana pendidikan untuk calon penerima beasiswa di berbagai program dalam dan luar negeri tahun anggaran 2021 pada, Jum’at (6/8/2021).

Hal itu berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Nomor : BPSDM.422.5/143/2021 tentang Penetapan kelulusan hasil seleksi Tes Potensi Akademik calon penerima beasiswa Pemerintah Aceh jenjang S1,S2 dan S3 berbagai program dan Nomor : BPSDM.422.5/145/2021 tentang hasil seleksi administrasi bantuan dana pendidikan S2 dan S3 Tahun Anggaran 2021.

Dalam surat tersebut, BPSDM Aceh menyampaikan bahwa, nama – nama peserta yang dinyatakan LULUS seleksi Tes Potensi Akademik (TPA) dan Administrasi bagi bantuan dana pendidikan dapat dilihat pada Akun pendaftaran masing – masing peserta (silahkan Login untuk dapat melihat pengumuan).

“Peserta yang dinyatakan LULUS dapat melihat jadwal seleksi selanjutnya dan melengkapi/mengikuti intruksi yang terdapat pada halaman akun peserta,” tulis Kepala BPSDM Aceh, Syaridin, S.Pd, M.Pd dalam surat tersebut.

Namun, setelah hasil seleksi TPA itu diumumkan memalui website www.bpsdm.acehprov.go.id pada 6 Agustus 2021 kemarin, akun instagram @bpsdm_aceh diserbu ratusan komentar para netizen yang mempertanyakan bahwa, mengapa BPSDM Aceh tidak transparan dalam hasil tes tersebut.

Mereka menilai BPSDM Aceh tidak transparan terhadap nilai hasil TPA, karena nilai tersebut tidak dipublikasikan. Sehingga, mereka menganggap seleksi beasiswa Pemerintah Aceh ini hanya formalitas saja.

Berikut komentar netizen yang dirangkum Nukilan.id dari akun instagram @bpsdm_aceh:

“Saya udah dapat 3 LoA dari 3 Universitas luar negeri sana, dan menurut saya TPA juga tdk terlalu sulit tp sayangnya saya tetap tidak lulus 🥲. Harusnya nilainya di tampilkan, jadi saya tahu dimana letak kekurangan dan seharusnya nama2 peserta yang lulus ditampilkan di website BPSDM supaya kami tahu siapa saja calon penerima beasiswa yang kompeten tsb,” tulis komentar akun @firglya.

@dannaauliary – “Wah banyak yang kecewa, sekedar informasi saja, memang iya tes dilaksanakan oleh lembaga kredibel yaitu psikodista, tapi berdasarkan pengakuan tim disana hasil tes sepenuhnya diberikan kepada pihak BPSDM baru kemudian mereka yang menentukan bakal lulus atau tidak. Kecewa ya kecewa sih, tapi lebih kecewa kalau memang yang kita duga bahwasanya nama-nama yang lulus sudah jauh hari dikantongi, mungkin sodara atau orang yang memiliki koneksi besar (logikanya jika mereka adalah anak, sodara, dan yang mempunyai link besar, so pasti mereka orang yang mampu membiayai pendidikan nya sendiri), kasian aja sama orang yang sebenarnya tidak mampu sama sekali membiayai pendidikan, dan sangat bergantung pada beasiswa ini, malah di tikung sama orang yang taulah sendiri apa wkwkwkwk”.

@fikriibrahim0909 – “Baru kali ini ikut tes tapi gak tau hasil nilai kita berapa, parah… bukan kecewa karena tidak lulus, krn saya sudah tahu bakalan tidak lulus, krn ujian hanya sekedar formalitas, tetapi setidaknya kita tau kemampuan kita dimana”.

@raiyanrifqi – “Parah dan buruk penyelenggaraan seleksi beasiswa, nilai ujian tidak ditampilkan. Transparansi sangat kurang. Tp terbaik sih bagi yg ada OD”.

@izwar_official juga mengatakan, “Setelah sekian lama menunggu dikarenakan kurangnya kapasitas pegawai Bpsdm Aceh. Finally, dinyatakan “tidak lolos” tanpa ada keterangan nilai apapun 🙃 berbeda dengan beasiswa LPDP, begitu tes TPA langsung keluar skornya, jadi jelas, ga ada yg harus dipertanyakan lagi. Ini tesnya aja yg online, nungguin pengumuman sampe berbulan, heran aja hitung skornya apa manual atau gimana ☺️ yg lebih sakit hati, pengumumannya malah di akun masing-masing, tanpa diberitahu nilainya berapa ☺️ Wajar kan kalau netizen curiga”.

@rantona.safutra – “seleksi BPSDMA ini paling aneh sedunia. beda sekali ketika saya ikut tes Beasiswa Unggulan disaat S1 dan LPDP di S2. Ternyata, “ORDA” masih berlaku di bpsdma. Terbukti dari komentar para netizen ini, kalo begini terus bagaimana dunia pendidikan di Aceh. Kasus korupsi beasiswa Aceh beberapa tahun lalu jadi perjalanan begitu buruknya sistem seleksi. Sekarang terulang lagi, sistem seleksi Beasiswa Aceh ada tanda-tanda kecurangan. Pertanyaannya, Kenapa BPSDMA tidak belajar dari kasus korupsi beasiswa yang lalu dan kenapa hasil seleksi tidak diumumkan dengan nilai dan beberapa indikator lainnya?”.[]

Reporter: AW

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Terendah, Ini Penyebabnya

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Ilustrasi

Nukilan.id – Perekonomian nasional berhasil kembali tumbuh positif mencapai 7,07 persen pada kuartal kedua tahun ini. Indonesia juga resmi lepas dari masa suram ekonomi negatif selama empat kuartal berturut-turut. Tapi, bagaimana dengan progres pemulihan ekonomi daerah atau produk domestik regional bruto/PDRB?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, di tengah perekonomian nasional yang tumbuh tinggi secara tahunan, sebanyak 26 provinsi tercatat tumbuh lebih rendah. Dari jumlah tersebut, 3 provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tipis bahkan ada satu yang menyusut atau terkontraksi.

Menurut catatan BPS, dua provinsi yang ekonominya tumbuh tipis serta di bawah angka nasional, adalah Bali hanya tumbuh 2,83 persen secara tahunan dan Aceh naik 2,56 persen. Sedangkan, perekonomian Papua Barat justru terkontraksi mencapai 2,39 persen

Data BPS yang lebih rinci menunjukkan, tipisnya pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah tersebut, terutama Aceh dan Bali, disinyalir akibat laju konsumsi rumah tangganya yang rendah. Di kedua wilayah ini, konsumsi rumah tangga berkontribusi mencapai lebih dari 50 persen terhadap PDRB.

Data BPS Aceh menunjukkan, konsumsi rumah tangga di wilayah ini bahkan tumbuh tak sampai 1 persen, yakni hanya sekitar 0,14 persen. Sedangkan, BPS Bali mencatat, konsumsi rumah tangga provinsi ini hanya naik 1,78 persen secara tahunan.

Kondisi berbeda terjadi pada Papua Barat. Kontribusi konsumsi rumah tangga pada provinsi ini hanya mencapai 31,79 persen. Namun konsumsi rumah tangga Papua Barat berhasil tumbuh 5,07 persen secara tahunan – meski lebih rendah sedikit dari rata-rata nasional sebesar 5,93 persen.

Kontraksi ekonomi di Papua Barat ini agaknya disebabkan pertumbuhan ekspor yang menyusut 12,90 persen. Padahal, ekspor merupakan kelompok pengeluaran dengan kontribusi terbesar pada PDRB wilayah ini mencapai 36,66 persen.

Sektor andalan

Jika ditilik dari lapangan usaha, ekonomi Aceh pada kuartal kedua tahun ini bertumpu pada setidaknya dua sektor utama: pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Menurut catatan BPS Aceh, sektor pertanian di periode yang sama berkontribusi 30,77 persen dan perdagangan 15,02 persen terhadap total PDRB.

Data BPS Aceh memperlihatkan, selama kuartal kedua 2021, sektor pertanian hanya tumbuh 0,75 persen. Sementara, sektor perdagangan meningkat 1,24 persen. Dua sektor andalan lajn di wilayah ini yakni administrasi pemerintahan tumbuh 1,13 persen, sedangkan konstruksi malah minus 0,26 persen.

Data BPS Bali juga menunjukkan, pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian wilayah ini. Sektor penyediaan akomodasi makan minum menyumbang sekitar 17,03 persen terhadap total PDRB dengan tumbuh 4,87 persen. Pertanian memiliki kontribusi terbanyak kedua namun hanya tumbuh 0,69 persen.

Menurut BPS Bali, ada sektor usaha lain yang berhasil tumbuh signifikan, di antaranya: administrasi pemerintahan 15,67 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,20 persen. Akan tetapi, lapangan usaha ini bukan penyumbang terbanyak bagi pertumbuhan PDRB Bali.

Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2020 Minus 0,37%

Sementara untuk Papua Barat, menurut catatan BPS, hampir seperempat perekonomiannya disumbang oleh industri pengolahan. Sisanya, perekonomian wilayah ini banyak didorong oleh pertambangan dan penggalian 16,90 persen dan konstruksi 15,31 persen.

Menurut BPS Papua Barat, di periode yang sama, ketiga sektor usaha tersebut justru mencatatkan kontraksi. Sektor industri pengolahan minus cukup dalam 9,79 persen, pertambangan dan penggalian menyusut 5,10 persen, dan konstruksi turun tipis 0,01 persen.

Data BPS Papua Barat juga mencatat, kontraksi tiga sektor andalan itu disinyalir menjadi penyebab ekonomi wilayah ini minus – meski di saat bersamaan dua lapangan usaha lain berhasil tumbuh signifikan. Menurut BPS, sektor transportasi pergudangan tumbuh 13,18 persen dan pengadaan listrik gas 11,26 persen. Namun, kontribusi kedua lapangan usaha itu sangat kecil: bahkan tak sampai 3 persen.

Masih sulit pulih

Direktur Eksekutif Institute for Developments of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, secara umum pemulihan ekonomi yang relatif rendah di sejumlah wilayah itu akibat pengaruh sektor pertanian dan pariwisata. Kecuali, Papua Barat yang memiliki kisah berbeda karena kontraksi industri pengolahan serta pertambangan.

Tauhid menyebutkan, Aceh, misalnya, yang biasanya didorong oleh pertanian, selama kuartal kedua tahun ini tak tumbuh signifikan akibat perubahan waktu musim panen. Faktor lain yang mungkin menjadi penyebab pertanian melambat, katanya, akibat penurunan harga sejumlah komoditas tanaman pangan.

Menurut Tauhid, di saat sektor pertanian melambat, Aceh juga tidak mencatatkan pertumbuhan yang signifikan di lapangan usaha lain seperti industri pengolahan. Sementara untuk sektor perdagangan di wilayah ini, diperkirakan tumbuh tipis akibat dampak langsung pandemi Covid-19.

Namun demikian, kata doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, pertumbuhan ekonomi Aceh yang sangat tipis juga diperkirakan lantaran pada kuartal kedua 2020 mereka tidak turun terlalu tajam. Menurut BPS Aceh, pada periode tersebut, wilayah ini hanya minus 1,60 persen – di saat ekonomi nasional turun 5,32 persen.

Tauhid menambahkan, untuk Bali, perbaikan ekonominya diperkirakan masih terbatas akibat industri pariwisata yang belum pulih ke kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. Menurutnya, pariwisata belum pulih akibat masih adanya pembatasan sosial – meski beberapa kali sudah dilonggarkan.

Sedangkan untuk Papua Barat, penurunan ekonominya jelas diakibatkan kinerja sektor pengolahan dan pertambangan. Padahal, pertambangan khususnya merupakan sektor yang memiliki efek ganda pada sektor lainnya. Dia menambahkan, dengan efek ganda itu, jika pertambangan positif atau minus maka dampaknya langsung terasa ke total pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Tauhid memperkirakan, ketiga wilayah ini kinerjanya akan melambat bahkan terpuruk seiring upaya pemerintah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat atau level IV pada kuartal ketiga tahun ini. “Daerah-daerah ini agak berat ke depannya. Bahkan, bisa memburuk,” kata Tauhid kepada Lokadata.id, Senin (9/8/2021).[lokadata.id]

Bahas Rekrutmen CPNS, Gubernur Terima Audiensi Kakanwil Kemenkumham Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Aceh beserta jajarannya di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Senin, (9/8/2021).

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Aceh beserta jajarannya di Pendopo Gubernur, Senin, (9/8). Pertemuan itu membahas tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham RI Tahun 2021 yang penempatan kerjanya di Aceh.

“Saya berterimakasih dan mengapresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan jajarannya di Kanwil Kemenkumham Aceh atas pembukaan formasi CPNS untuk wilayah kerja Aceh. Semoga putra-putri kami bisa diterima dengan baik,” kata Gubernur Nova.

Menurut Nova, dengan jumlah pendaftar yang begitu banyak, maka pelaksanaan seleksi harus lah transparan dan akuntabel. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses perekrutan nanti.

“Ini menjadi harapan masyarakat. Kehadiran teknologi dengan melaksanakan seleksi berbasis komputer tentu saja bisa memenuhi asas transparansi, maka tidak ada alasan untuk tidak transparan,” ujar Nova.

Selain itu, kata Nova, pihak pelaksana seleksi CPNS Kemenkumham juga perlu melaksanakan pengawasan yang ketat. Sehingga para peserta tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan.

“Terimakasih dan mudah-mudahan Kemenkumham bisa mengantisipasi segala kemungkinan dengan teknologi yang ada dan tidak ada keluhan dari peserta,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nova mengingatkan agar pelaksanaan seleksi nanti tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut penting agar wabah virus corona tidak melonjak di Aceh dan tidak membawa dampak buruk lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Aceh, Meurah Budiman, melaporkan, pihaknya membuka sebanyak 242 formasi penempatan kerja di wilayah Aceh. Sebanyak 238 diantaranya untuk satuan pengamanan tahanan dan 4 formasi lagi untuk analis imigrasi.

“Jumlah pendaftar untuk formasi di Aceh 25 ribu peserta, setelah tahap administrasi dan diverifikasi dokumen kini tinggal 17 ribu peserta. Mereka akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD),” kata Meurah

Meurah mengatakan, pelaksanaan SKD tersebut akan berlangsung dari tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Pihaknya memilih kampus Abulyatama sebagai lokasi tes. Peserta yang mengikuti tes akan digilir secara bertahap.

“Kami komit untuk melaksanakan tahapan seleksi ini secara transparan,” kata Meurah.[]

Alihkan Dukungan ke Muslim, Mirnawati: Nova Mengecewakan

Penulis
nukil
-
0
Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Timur Mirnawati. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Aceh Timur Mirnawati mengatakan, DPC Aceh Timur mengalihkan dukungan dari Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Nova Iriansyah kepada Muslim, SHi lantaran pihaknya menilai Nova Iriansyah tidak memiliki komitmen baik kepada DPC, karena setelah didukung lantas menyampaikan dirinya tidak maju lagi sebagai Ketua DPD.

“Yang kami dukung hanya yang punya komitmen kuat pada partai,” kata Mirnawati ketika dihubungi Nukilan.id, Senin (9/8/2021).

Menurut Mirna Sikap Nova mengecewakan karena mengabaikan kepercayaan Ketua DPC.

“Kalau mundur harusnya sampaikan sebelum DPC membuat surat dukungan,” ujarnya.

Namun begitu–katanya–dalam proses demokrasi dukung mendukung adalah hal yang lumrah tidak perlu ada perdebatan panjang.

“Yang penting siap membela dan menjalankan program Partai Demokrat kedepan dan ketua yang didukung punya kepedulian pada kader hingga ketingkat terbawah,” ujar Mirna.

Dirinya yakin tidak salah pilih memberi dukungan kepada Muslim, selain Muslim mampu, juga memiliki pengalaman cukup.

“Dan yang terpenting Bang Muslim punya komitmen besar terhadap Partai dan siap menjalankan Partai sebagai mitra rakyat Aceh,” demikian Mirna.

Kabar yang beredar, pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Demokrat Aceh akan digelar minggu pertama September 2021. Sebelumnya, seluruh Ketua DPC sudah menyampaikan dukungan kepada Nova Iriansyah untuk menjabat ketua kembali, namun Minggu kemarin, peta berubah, ada 13 DPC yang mengalihkan dukungan dari Nova Iriansyah kepada Muslim, SHi.

Namun kabar lainnya, beberapa info menyebut dukungan akan bertambah dari beberapa DPC, namun tidak diketahui DPC kabupaten/kota mana saja.

Berikut nama-nama ke-13 ketua DPC yang telah menandatangani surat dukungan terhadap Muslim.

1. Arif Fadillah (Banda Aceh).

2. H.T Ibrahim (Aceh Besar).

3. Indra Nasution (Sabang).

4. Muzakkar A Gani (Bireuen).

5. Tantawi (Aceh Utara).

6. T Sofianus (Lhokseumawe).

7. Mirnawati (Aceh Timur).

8. Syahyuzar Aka (Langsa).

9. Rajudin (Gayo Lues).

10. Nurdiansyah Alasta (Aceh Tenggara).

11. Herman Abdullah (Aceh Barat).

12. Hasdian Yasin (Simeulue).

13. T. Hasyimi Puteh (Aceh Jaya).

[red]

Kemenag: Libur Tahun Baru Islam 1 Muharram Digeser ke 11 Agustus

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin memastikan bahwa tahun baru Islam tidak berubah, tetap 1 Muharram 1443 H. Hanya, hari libur tahun baru hijriyahnya yang digeser, awalnya 10 Agustus menjadi 11 Agustus 2021 M.

“Tahun Baru Islam tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021 M. Hari liburnya yang digeser menjadi 11 Agustus 2021 M,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta.

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Selain hari libur dalam rangka peringatan 1 Muharram 1443 H, ada juga perubahan hari libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw, 12 Rabiul Awwal 1443 H. “Awalnya hari liburnya 19 Oktober, berubah menjadi 20 Oktober 2021 M,” jelasnya.

“Sedangkan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021 M, ditiadakan,” sambungnya.

Kamaruddin menjelaskan, kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19. “Ini ikhtiar untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, maka dipandang perlu dilakukan perubahan hari libur dan cuti bersama tahun 2021 M,” sebutnya.

“Jadi hari liburnya saja yang berubah, bukan hari besar keagamaannya,” tandasnya.[Kemenag]

Tim DPMG Aceh, Diskominsa, dan KIA Temui Bupati Sabhela Terkait Desa Blang Kolak 1

Penulis
nukil
-
0
Tim DPMG, Diskominsa, KIA, bertemu Bupati Shabela. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMD), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, dan Komisi Informasi Aceh (KIA) menemui Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar, Jum’at (6/8/2021) lalu.

Pertemuan itu, Tim menyampaikan apabila Blang Kolak 1 menjadi desa yang akan mewakili Aceh ke tingkat Nasional sebagai Desa dengan keterbukaan informasi publik terbaik di tingkat Aceh.

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna Gampong Drs. Wardana, M.Si kepada Bupati Shabela menyampaikan Apabila Desa Belang Kolak 1 saat ini sudah melengkapi semua data administrasi yang sekarang sudah berada di panitia pusat.

“Mohon dukungan Bapak Bupati untuk Desa Belang Kolak 1 yang berada di wilayah bapak, dan kita dorong bersama-sama masuk 10 besar desa se-Indonesia dengan keterbukaan Informasi publik terbaik,” kata Drs. Wardana, M.Si.

Sedangkan Ketua KIA Arman Fauzi pada kesempatan itu turut melaporkan apabila saat ini kelengkapan administrasi Desa Blang Kolak 1 sudah diterima, dan masuk baru 18 Desa dari seluruh Indonesia yang melengkapi data administrasi.

“Kami akan kawal karena Desa Blang Kolak 1 kita harapkan masuk ke 10 besar dan menjadi pembuka jalan untuk keterbukaan informasi publik di tingkat Desa. Karena sebelumnya memang ada dua desa masuk dominasi ke tingkat provinsi, lalu setelah dinilai Blang Kolak 1 yang dianggap lebih berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik,” kata Arman Fauzi.

Bupati Aceh Tengah Drs Shabela Abubakar kepada perwakilan DPMG, Diskominsa, dan Ketua KIA menyampaikan apabila pemerintah Kabupaten Aceh Tengah punya komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi ini, dan akan mendukung kuat Blang Kolak 1 menjadi desa terbaik di Indonesia dalam hal Keterbukaan informasi publik.

“Saya sudah memanggil seluruh SKPK yang terkait untuk memberi dukungan kepada Desa Blang Kolak 1, karena kedepannya kita akan jadikan Pilot Project untuk kampung-kampung lain di Aceh Tengah,” kata Bupati Shabela Abubakar.

Bupati Shabela menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas DPMG Aceh, Diskominsa Aceh, dan KIA karena telah melakukan pendampingan dengan baik.

Setelah bertemu Bupati Aceh Tengah rombongan melanjutkan perjalanan ke Kantor Reje Kampung Blang Kolak 1. Disitu, rombongan disambut Reje Asri Kandi, S.Pd dan apatur desa. Kesempatan itu, Zalsufran dari Diskominsa bersama aparatur Desa melakukan simulasi melayani permintaan masyarakat soal permohonan informasi.

Hadir pada pertemuan itu Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa) Zalsufran, S.T, M.Si, Kadis Diskominfo Aceh Tengah Khairuddin, ST, MM, Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Tengah Latif Rusdi, dan Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Fitriyana S.STP.[]

Aktivis Gayo Desak Gubernur Nova Bangun Pabrik Saos di Aceh

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id –  Terkait viral petani dan pedagang di Bener Meriah beramai-ramai membuang tomat karena harga anjlok dan kurang permintaan pasar beberapa hari yang lalu.

Mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya Aktivis Gayo, Yudi Gayo yang mengaku kecewa dengan Pemerintah Aceh terkait persoalan ini.

Menurut Yudi, seharusnya hal ini tidak akan terjadi jika Pemerintah Aceh sigap dan berpikir jernih terhadap kemajuan petani di Aceh.

“Persoalan ini setiap tahunnya selalu muncul dan tidak pernah ada solusi yang konkrit dari Pemerintah Aceh,” kata Yudi kepada Media, Sabtu (7/8/2021).

Kata Yudi lagi, Aceh memiliki beberapa titik penghasil komoditi cabai dan tomat, seperti di Kabupaten Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Utara.

Maka dari itu sebutnya, Pemerintah Aceh melalui Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) sudah saatnya membangun pabrik pembuat saus di Aceh.

“Terkait hal ini, tinggal dicarikan regulasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA agar pabrik saus milik Aceh bisa berdiri untuk mensejahterakan petani di Aceh,” jelasnya.

Disebutkan, sesuai dengan Qanun Aceh, Pemerintah Aceh bisa menyertakan modal untuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

Mahasiswa Universitas Malikussaleh ini mengungkapkan, dengan adanya pabrik saus di Aceh, maka sangat membantu petani tomat dan cabai dalam penjualan hasil panen mereka.

“Dengan demikian, nantinya petani tomat dan cabai di Aceh tidak lagi dihantui ketakutan akibat harga anjlok maupun tak ada pembeli,” pintanya.

Ia menambahkan, Aceh memiliki dana otonomi khusus (Otsus) yang lumayan besar, maka sangat aneh kalau pemerintah tidak sanggup membangun pabrik saus di Aceh.

Hal ini guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi putra/putri Aceh, serta meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

“Aceh sendiri telah mendapatkan dana Otsus sekian lama dan jika pun berakhir itu akan berakhir tahun 2027, maka kesempatan itu masih terbuka lebar,” pintanya.

Terangnya, kalau pabrik saus bisa berdiri di Aceh, maka hasil produksi juga akan dinikmati oleh masyarakat kita sendiri.

“Target pasar terhadap pemasaran saus di Aceh sangat besar, baik untuk pedagang maupun juga dikonsumsi di kalangan keluarga,” ujarnya.

“Sekarang kembali kepada Pemerintah Aceh itu sendiri, apakah mau membangun perekonomian masyarakat yang saat ini sedang sulit dalam ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19,” jelasnya lagi.

Menurutnya, program membangun pabrik saus ini merupakan program jangka panjang dan nantinya sangat membantu pemulihan ekonomi masyarakat petani.

“Jika pun impian dan harapan masyarakat ini bisa terwujud ini adalah prospek yang sangat baik untuk jangka panjang masyarakat Aceh,” tutupnya.

Sementara itu seperti berita sebelumnya, terkait persoalan viralnya petani dan pedagang buang tomat di Bener Meriah.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah langsung memerintahkan dinas terkait untuk turun ke Bener Meriah.

Kedua dinas yang turun langsung ke Bener Meriah pada saat itu diantaranya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dan Dinas Pangan Aceh.

Kedatangan mereka dalam rangka mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang terkait persoalan anjloknya harga tomat.

Dalam pertemuan dengan pedagang dan petani di Bener Meriah, kedua dinas tersebut menyampaikan beberapa solusi terkait persoalan ini.

Seperti, solusi jangka pendek, hari itu juga mereka mensubsidi ongkos angkut tomat dari Bener Meriah untuk dibawa ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh maupun di luar provinsi Aceh.

Kemudian, solusi jangka panjang yang pertama dengan mengatur pola tanam hortikultura bagi petani di wilayah itu agar tidak over produksi maupun kekurangan produksi.

Selanjutnya, wacana membangun cold storage (gudang penyimpanan dingin) dan wacana mengundang investor perusahaan pabrik saus ke Aceh.

Terkait wacana ini, mereka mengungkapkan masih perlu kajian mendalam agar bermanfaat bagi petani dan pedagang.

Dengan itu Aktivis Gayo Ini mendesak Gubernur Aceh dan Pemerintah Aceh Agar Membangun Pabrik Saos dalam Naungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), dengan ketentuan regulasi yang konkrit dan baik, semua itu demi kemajuan aceh ini sendiri dan kemakmuran masyarakat petani.[]

Peringati HUT RI, Gubernur Aceh Instruksikan Pengibaran Bendera Merah Putih

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2021.

Imbauan tersebut termuat dalam surat bernomor 003.1/11608 yang dikeluarkan Gubernur Aceh pada 29 Juni 2021 lalu. Surat itu ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Para Kepala SKPA, Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Para Pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto dalam keterangannya Sabtu 7 Agustus 2021 menyebutkan, dalam surat tersebut Gubernur berharap partisipasi para pihak yang disebutkan di atas agar menginstruksikan seluruh jajaran dan lapisan masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih pada setiap Perkantoran, Perumahan Penduduk, Pertokoan dan Fasilitas Umum lainnya mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2021.

“Selanjutnya gubernur juga meminta dilakukan pemasangan dekorasi, umbu-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di instansi/unit kerja masing-masing secara serentak sejak tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2021, penggunaan Logo HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).,” ujar Iswanto membacakan arahan yang tertulis dalam surat tersebut.

Kemudian, gubernur juga meminta para pihak untuk mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 ke dalam berbagai bentuk media. Antara lain desain/tampilan website/media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir/merchandise, media publikasi cetak dan elektronik.

“Pengimplementasian agar dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing,” ujar Iswanto.

Selain itu, pada poin akhir surat gubernur juga disebutkan, pelaksanaan hal-hal yang telah disebutkan di atas agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19 dan segala pembiayaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Iswanto juga menyebutkan, dasar arahan gubernur dalam surat tersebut adalah surat Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 22 Juni 2021. []

Pansus PBJ DPRA Pertanyakan Proses Tender RS Regional ke Dinkes Aceh

Penulis
nukil
-
0
Anggota Banggar DPR Aceh Ir. Azhar Abdurrahman. (Foto: Ist.)

Nukilan.id – Panitia Khusus (pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyampaikan tender Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh sudah dilaksanakan, namun proses penandatanganan kontrak belum dilakukan.

“Pansus PBJ mendorong agar senin (hari ini) segera dilaksankan,” Kata ketua Pansus PBJ Ir. Azhar Abdurrahman setrlah melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh selaku pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum (RSU) Cut Nyak Dhien Meulaboh dan Rumah Sakit dr. fauziah Bireun, Jum’at (6/8/2021).

Pansus juga memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) terkait dengan proses tender atas RS regional Cut Nyak Dhien Meulaboh dan RS dr Fauziah Bireuen.

Dijelaskan Azhar Abdurahman, pembangunan rumah sakit regional adalah rencana strategis Pemerintah Aceh, kedua bangunan ini menjadi prioritas. Tahun 2021 RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh mendapat angaran 57 Milyar, sedangkan RS dr. Fauziah Bireun sebesar 25 milyar.

“Komitmen Dinkes Aceh hari senin, 9 Agustus 2021 akan dilakukan penandatanganan Kontrak atas pekerjaan RSU Cut Nyak Dhien dengan rekanan, jika tidak terjadi ini akan mengakibatkan pergeseran waktu dan tidak terancangnya anggaran dalam realisasi dengan volume pekerjaan,” Jelas Azhar.

Sedangkan RS dr. Fauziah Bireun masih dalam tahap proses tender dan pansus PBJ terus mendorong agar segera dilakukan secepatnya, karna waktu pengerjaan tinggal beberapa bulan lagi, ditakutkan tidak selesai.

“Jika tidak terjadi penandatanganan, pansus PBJ menduga ada kelemahan uang jaminan yang disediakan oleh pihak rekanan, dan ada kekhawatiran rekanan akan menjual ke pihak lain,” jelasnya

Perusahaan yang menang tender pekerjaan RSU Cut Nyak Dhien adalah perusahaan yang sama dengan pemenang pengerjaan segmen tiga pada pembangunan jembatan perbatasan Aceh Selatan dengan kuala baroe yang sedang berjalan, sementara pengerjaan RSU Cut Nyak Dhien penandatanganan kontrak saja belum dilakukan.

“Yang kita takutkan, pekerjaan segmen tiga tidak selesai,” ujarnya.

Rapat Pansus PBJ dengan Dinskes Aceh juga mempertanyakan perusahan yang tinggal dan menang atas penayangan oleh ULP, apakah ada persekongkolan terhadap tender terbuka ini sehingga bisa merugikan pihak perusahaan lain?.

Pansus PBJ juga menanyakan kepada kelompok kerja (pokja) apa betul ada penambahan syarat disebabkan oleh permintaan dari kepala dinas kesehatan sebagai kuasa pengguna anggaran pada rapat kamis 05 Agustus 2021 di Aula Badan Anggaran DPRA.

“Pihak Dinkes Aceh mengajukan persyaratan tambahan kepada perusahaan yang mendaftar” kata Azhar.

Dinkes Aceh menyampaikan pihaknya ada menambah syarat dalam proses tender, Alasannya dikarnakan perlunya material rangka baja dan kebutuhan semen dengan kualitas bagus dan dijamin oleh pihak penyedia.

Sementara Konsul tanah pekerjaan di RSU Cut Nyak Dhien masuk dalam kategori rawa, dan banyak tegenang air.

Dari syarat-syarat yang di ajukan oleh dinas mengakibatkan persaingan tidak bebas dan tertutup sehingga hanya satu perusahaan yang tersisa dan lewat.

Reporter: Irfan

Ternyata Nama Buronan Harun Masiku Tak Ditemukan di Situs Interpol, Ini Penjelasan KPK

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan National Central Bureau Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice terhadap buronan Harun Masiku.

Diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. Dan ternyata tidak ada nama dan foto Harun Masiku pada situs resmi Interpol yakni https://www.interpol.int/en.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan interpol terkait tidak munculnya nama Harun Masiku di situs mereka.

“KPK sudah berkoordinasi dan bertanya terkait ini, bagaimana (nama Harun Masiku) tidak ada di sana (situs interpol),” kata Ali kepada wartawan di Jakarta pada Minggu (8/8/2021).

Menurutnya, interpol hanya akan memajang nama-nama buronan atas permintaan dari negara lain dalam sebuah kasus kejahatan.

“Di website tersebut ada beberapa  buronan  internasional yang tercantum. Itu adalah permintaan dari negara lain. Jadi, kalau ada permintaan dari negara lain (maka) dicantumkan dalam interpol NCB Indonesia,” ucapnya.

Jika permintaan yang datang hanya dari negara sendiri, kata Ali, interpol tidak akan memajang buronan tersebut. Dengan demikian, maka Interpol tidak akan memajang nama dan foto Harun Masiku.

Meskipun begitu, kata Ali, nama Harun Masiku dalam red notice tetap bisa diakses, namun hanya untuk anggota Interpol dan aparat penegak hukum lainnya.

“Perlu kita sampaikan, walaupun tidak dipublikasikan data red notice tadi itu tetap dapat diakses melalui anggota interpol maupun penegak hukum melalui sistem jaringan interpol,” ujar ali.

Kendati demikian, Ali memastikan KPK tetap berkomitmen menuntaskan pengusutan kasus yang menjerat mantan politisi PDI Perjuangan tersebut.

“Jadi, tidak terpublikasinya (Harun Masiku) di website tersebut tidak mengurangi upaya pencarian buronan tersebut,” tutur Ali.

Sebelumnya, Ali mengatakan, KPK akan terus melakukan pencarian terhadap Harun Masiku baik di dalam maupun luar negeri.

Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun Masiku, baik di dalam maupun luar negeri, agar segera menyampaikan informasinya kepada KPK, Polri, Kemenkumham ataupun NCB Interpol.

“KPK berharap bisa segera menangkap DPO Harun Masiku,” ujar Ali.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya juga mengatakan Harun Masiku sudah menjadi atensi negara tetangga.

Dalam pencariannya, KPK melalui NCB Interpol telah menerbitkan red notice terhadap Harun Masiku.

“Beberapa negara tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku),” kata Firli.

“Saya tidak menyebutkan negara tetangganya, negara mana, tapi sudah respons itu.”[kompas.com]

1...2,0572,0582,059...2,353Halaman 2,058 dari 2,353

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id