Beranda blog Halaman 2052

FORMAPA-SI Laporkan BPSDM, Ombudsman Aceh: Kami Tunggu Pelimpahan Pusat

0
(Foto: Ombudsman RI Perwakilan Aceh)

Nukilan.id – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin Husin membenarkan bahwa Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Se-Indonesia (FORMAPA-SI) telah melaporkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh ke Ombudsman Republik Indonesia (RI).

“Benar, hal tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pusat kami, Ombudsman RI di Jakarta. Terkait hal yang dilaporkan, yaitu BPSDM Aceh,” sebut Taqwaddin kepada Nukilan.id, Jum’at (13/8/2021).

Laporan tersebut sesuai surat nomor 39/B/SEK/FORMAPA-SI/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 di Jakarta, perihal pengaduan dan ditandatangani oleh Koordinator FORMAPA-SI, Suyanto yang ditujukan langsung kepada Kepala Ombudsman RI, Dr. Mokh. Najih, S.H.,M.Hum.

Ia juga menyebutkan, saat ini pihak Ombudsman pusat sedang melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta data pendukung untuk memenuhi syarat materil maupun formal terkait dengan pengaduan tersebut.

“Pihak Pusat sedang melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta data pendukung lainnya untuk memenuhi syarat materil dan formil. Setelah diverifikasi, berkasnya akan dilimpahkan ke kami di Aceh,” ujarnya.

“Jadi, terhadap laporan tersebut, kami sedang menunggu pelimpahan dari Pusat,” sambungnya.

Selain itu, terkait pengaduan FORMAPA-SI langsung ke Ombudsman Pusat, Taqwaddin mengatakan bahwa, itu tidak masalah, masyarakat dapat melaporkan dimanapun berada. Karena Ombudsman RI terkoneksi langsung ke seluruh Indonesia.

“Namun untuk pemeriksaan itu, lazimnya akan dilakukan di kantor Ombudsman RI perwakilan yang ada di setiap provinsi, sesuai dengan lokasi terjadinya masalah,” pungkasnya.[]

Reporter: AW

FORMAPA-SI Laporkan BPSDM Aceh ke Ombudsman RI

0
(Foto: Surat Pengaduan FORMAPA-SI)

Nukilan.id – Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Se-Indonesia (FORMAPA-SI) melaporkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait ketidakterbukaan dalam proses seleksi calon penerima beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2021.

Hal itu berdasarkan surat nomor 39/B/SEK/FORMAPA-SI/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 di Jakarta, perihal pengaduan dan ditandatangani oleh Koordinator FORMAPA-SI, Suyanto yang ditujukan langsung kepada Kepala Ombudsman RI, Dr. Mokh. Najih, S.H.,M.Hum.

Suyanto menilai bahwa, adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi beasiswa yang dilaksanakan oleh pihak BPSDM tersebut. Semestinya, kata dia, pihak BPSDM transparan dalam proses seleksi, dengan memaparkan hasil nilai maupun nama-nama peserta yang dinyatakan lulus.

“Kami melihat adanya ketidak terbukaan peyelenggara dalam hal ini BPSDM Aceh, pasalnya tidak adanya timeline yang jelas dari BPSDM terkait pengumuman hasil kelulusan tersebut, baik itu pengumuman hasil seleksi administrasi yang ditunda-tunda begitu juga hasil seleksi Tes Potensi Akademik (TPA) yang tidak ada informasi pasti kepada peserta kapan hasil pengumuman tersebut dikeluarkan oleh pihak BPSDM Aceh,” tulis Suyanto dalam surat tersebut.

Kemudian, kata dia, pengumuman kelulusan peserta seleksi Tes Potensi Akademik yang dikeluarkan oleh BPSDM Aceh pada tanggal 06 Agustus 2021 yang lalu hanya ada keputusan lulus/tidak yang disampaikan melalui akun masing-masing peserta.

“Pengumuman itu tanpa ada keterangan lainnya, seperti jumlah nilai, score maupun nilai ambang batas kelulusan (pasing grade) untuk peserta. Dan juga tidak mempublikasikan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus ketahapan selanjutnya,” kata Suyanto.

Oleh karena itu, Suyanto meminta kepada ombudsman RI untuk dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut.[]

Surat Pengaduan Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Se-Indonesia (FORMAPA-SI)

Reporter: AW

Touring Indonesia Harmoni, KBA dan Istri Tiba di Kalimantan

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) bersama istri Fitri Zulfidar, MA yang menjajal “Touring Indonesia Harmoni”.

Kegiatan yang didukung oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) ini berkeliling Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua dan kembali dari Papua hingga Aceh.

Sampai saat ini, KBA bersama istri setelah menmpuh pejalanan 17 hari sudah tiba di pulau Kalimantan. Begitu laporan KBA bersama istri dari Pulau Kalimantan kepada Ketua Panitia dari FKPT Aceh, Mukhlisuddin Ilyas, Jumat (13/8/2021) di Banda Aceh.

Menurut KBA kepada Mukhlis, menyebutkan dirinya sudah berada di Pulau Kalimantan. Sebelumnya selama menempuh perjalan dari Banda Aceh, ia disambut oleh sejumlah Ketua FKPT dan masyarakat di beberapa Kabupaten/kota yang merekalintasi.

Penyambutan dimulai sejak di Sumatera Barat, Bengkulu. Khusus di Tanggera katanya, ia disambut oleh lapisan masyarakat dari Mercedes Bein Club, tampil juga di salah satu Podcast media setempati, lalu juga disambut juga oleh Kombes Dr Dedy Tabrani.

Kemudian di Bekasi, disambut khusus oleh Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT. Setelah menginap satu hari di Tanggerang, besoknya KBA bersama istri di lepas oleh Staf Khusus Menteri Aggraria Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional, Dr M Adli Abdullah, menuju Cerebon.

Dari Cerebon menuju Semarang. Di Semarang disambut oleh Profesor Syamsul Ma’arif Ketua FKPT Jawa Tengah. Dari Semarang menuju Pulau Kalimantan melalui Kapal Laut Kapal Darma Rucitra 9.

Rute dalam beberapa minggu kedepan, direncanakan akan menyeberang Pulau Selawesi, Maluku Utara sampai Papua. Sebagaimana diketahui, Touring Keliling Indonesia bertema “Indonesia Harmoni” bertujuan mensosialisasikan peran dan fungsi FKPT sebagai perpanjangan BNPT RI.
Sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Nusantra sebagai bagian dari strategi pencegahan upaya-upaya intoleransi, radikal dan terorisme ke masyarakat Indonesia dan Internasional.

KBA mengenderai Motor Kawasaki Versys 250 cc. Menurutnya, ia dan istri akan mengeliling Indonesia pada siang hari saja. Malam hari akan menginap di kota-kota terdekat.[]

Ingin Jumpa Nova, Selepas Jum’at Relawan Kembali Datangi Meuligoe Gubernur Aceh

0

Nukilan.id – Tim relewan Irwandi-Nova dari Kabupaten Kota si Aceh, Hari ini, Jum’at (13/8/2021) kembali mendatangi Meuligoe Gunernur Aceh untuk dapat bertemu Nova Iriansyah.

Koordinator relawan pemenangan Irwandi-Nova Ziaul Azmi menyebut, apabila mereka tidak juga diterima oleh Gubernur Nova, maka relawan yang dulunya pernah memberikan kontribusi terhadap pemenangan akan terus mendatangi Meuligoe.

“Jak loem bak Meuligoe sampe di terimong” Kata Ziau Azmi kepada Nukilan. Id di depan meligoe Gubernur Jumat, (13/8/2021).

Ziaul menyebut, saat ini Tim Relawan Irwandi-Nova juga sudah banyak berdatangan di Banda Aceh, tapi karena Pandemi Covid 19, tidak semua harus berkumpul di depan Meligoe.

“Yang lain sudah di Banda Aceh,” ujarnya.

Dijelaskan, Kemarin sebagian Relawan sudah bertemu dengan Juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA, dan sudah menyampaikan maksud dan tujuan ingin bertemu Nova Iriansya.

“Tapi beliau (Muhammad MTA) menjawab akan menyampaikan hal ini kepada gubernur. Tentang pemberdayaan program kegiatan untuk relawan bisa berjumpa dengan Gubernur,” jelas Zia.

Menurut Zia, seharusnya Gubernur Aceh berniat baik untuk bisa menerima relawan yang dulu menjadi tim Pemenangan pasangan Irwandi-Nova, paling tidak bicara agar relawan tau apa yang diinginkan, agar kami bisa bertemu.

“Hireun loen dengon Gubernurnyoe, (Heran saya dengan Gubernur ini), maksud dan tujuan sudah disampaikan masak untuk berjumpa saja tidak boleh,” kata Zia.

Reporter: Irfan

BKN Keberatan Temuan Ombudsman Soal Malaadministrasi TWK KPK

0

Nukilan.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) keberatan dengan kesimpulan Ombudsman RI (ORI) terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Surat tanggapan BKN yang memuat keberatan itu sudah dikirimkan kepada Ketua Ombudsman RI pada hari ini, Jumat (13/8).

“Kami, BKN menggunakan hak untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan ORI [Ombudsman RI] atas kesimpulan yang menyatakan terjadi malaadministrasi dalam proses pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi ASN,” ujar Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf, dalam jumpa pers secara daring, Jumat (13/8).

Ia keberatan dengan kesimpulan ORI yang menilai BKN tidak memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK.

Pada dasarnya, kata dia, indikator ‘kompeten’ merujuk dua hal, yakni kewenangan dan kemampuan. BKN, tegas dia, mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan asesmen TWK berdasarkan sejumlah peraturan.

Yakni Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini, Supranawa menyoroti ketentuan mengenai pelibatan asesor dari instansi lain sebagaimana yang dipersoalkan Ombudsman RI. Menurut dia, pelibatan asesor dari instansi lain merupakan tindakan yang sah sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana termuat dalam peraturan BKN.

“BKN menegaskan bahwa BKN sangat kompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Oleh karena itu, kami, BKN, keberatan atas kesimpulan ORI. Kami menyatakan kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang tidak tepat,” kata Supranawa.

Ia juga membantah bahwa Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana kesimpulan Ombudsman RI.

Menurut dia, arahan Jokowi yang meminta hasil asesmen TWK tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai tak lolos TWK sudah ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya rapat koordinasi tanggal 25 Mei 2021.

Rapat itu dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri; Menkumham Yasonna H. Laoly; Menpan-RB Tjahjo Kumolo; Kepala BKN Bima Haria Wibisana; Ketua LAN Adi Suryanto; dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

“Dalam rapat telah diambil keputusan sesuai arahan Presiden yakni bagi pegawai KPK yang Memenuhi Syarat telah ditindaklanjuti dengan penyerahan NIP, pengalihan status dan pelantikan, serta akan diikutkan orientasi oleh LAN,” tutur Supranawa.

“Adapun pegawai Tidak Memenuhi Syarat diikutsertakan dalam pendidikan dan bela negara wawasan kebangsaan. Selebihnya yang 51 orang akan ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK sesuai peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Supranawa menegaskan bahwa BKN juga telah menjalankan tindakan korektif Ombudsman RI dengan menyusun peta jalan (road map) berupa mekanisme terhadap pengalihan status pegawai menjadi ASN.

Ia menyatakan program tersebut sebenarnya sudah masuk ke dalam rencana strategis BKN tahun 2020-2024.

“Dengan demikian, kalau kita berterus terang, ada atau tidak adanya tindakan korektif ORI, sesungguhnya BKN sudah punya program tersebut. Tindakan korektif ORI kami pandang sebagai bentuk dukungan terhadap program yang sedang kami jalankan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ombudsman menyebut ada malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK karena ketiadaan aturan, pelaksana yang tak kompeten, hingga ada tanggal mundur (backdate) dalam nota kesepahaman antara KPK dan BKN soal tes tersebut.[cnnindonesia.com]

Kemenag Aceh Launching E-Profil Madrasah, Data Dapat Diakses Publik

0
(Foto: aceh.kemenag.go.id/Inmas Aceh)

Nukilan.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melaunching Profil Madrasah Berbasis Elektronik yang disebut dengan E-Profil Madrasah.

E-Profil ini dilaunching oleh Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg disaksikan Kabag TU, Kabid dan Kepala Kemenag Kabupaten/kota se-Aceh di aula kantor setempat, Selasa 10 Agustus 2021.

Profil madrasah ini merupakan aplikasi data yang memudahkan bagi penyelenggara madrasah dalam menampilkan madrasah dan berbagai kebutuhan data yang dibutuhkan oleh publik di seluruh Aceh, melalui E-Profil Madrasah setiap madrasah dengan mudah dapat di akses secara online.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenag Aceh juga menyerahkan 69 Surat Keputusan (SK) madrasah inovasi beserta juknisnya yang diterima secara simbolis oleh Kemenag kabupaten/kota di antaranya, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Gayo Lues, dan penyerahan 48 unit router wifi untuk 48 madrasah swasta di daerah pedalaman Aceh.

Kakanwil mengapresiasi berbagai langkah dan ikhtiar yang dilakukan Bidang Pendidikan Madrasah untuk memajukan madrasah dan mewujudkan “Madrasah Mandiri Berprestasi”

“Semoga ikhtiar bersama ini dapat menjadikan madrasah di Aceh lebih baik dan mandiri, tidak dapat kita nistakan di era digital ini, berbagai aktivitas membutuhkan pemanfaatan teknologi, kondisi ini sesuai dengan zaman dan masanya,” katanya.

Karena itu, kata Iqbal madrasah di Aceh baik Negeri maupun Swasta harus mampu menyeimbangkan tuntutan zaman dan menghadirkan akuntabilitas di madrasah.

“Kita juga bersyukur, Aceh mendapat SK nasional 69 madrasah inovasi mulai jenjang MI, MTs hingga MA, selanjutnya menjadi tugas kita bersama untuk mengembangkannya,” harapnya.

“Ini adalah kepercayaan dari pemerintah kita diberikan program secara khusus. Mungkin itu tidak mungkin bisa kita laksanakan jika kita tidak menyikapinya dengan baik apalagi tidak berinovasi, kita tingkatkan inovasi dan karya nyata,” ujarnya.

Iqbal berharap madrasah inovasi mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan melahirkan siswa yang memiliki daya saing serta mampu mengukir prestasi di level nasional maupun internasional.

Ia juga berharap penerapan E-RKAM di madrasah yang merupakan salah satu inovasi, Kementerian Agama menuju integrasi data dapat dikelola dengan baik.

“E-RKAM menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan madrasah dalam rangka menjamin madrasah yang bermutu dan hadir untuk menjawab tantangan zaman Revolusi Industri,” katanya.

Sementara Kabid Penmad, Drs H Mukhlis MPd mengatakan bahwa e-Profil madrasah untuk memudahkan layanan dan memberikan informasi yang konkret tentang madrasah kepada para penyelenggara dan masyarakat umum.

Dengan adanya aplikasi tersebut, Mukhlis meminta agar kepala madrasah berani memajang keunggulan atau tujuan yang ingin dicapai sehingga semua orang dapat melihat dan menjadi motivasi bagi kepala madrasah dan dewan guru melalui e-Profil.

“Ayo kita berubah dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Di Kemenag ada peluang untuk melakukan inovasi, termasuk dalam bidang kurikulum,” ungkap Mukhlis.

Adanya E-Profil membantu pihak provinsi untuk memantau dan mengontrol berbagai kegiatan dan aktivitas di madrasah, khusus di wilayah pedalaman terbantu dengan adanya router wifi yang telah dibagikan, dan mutu madrasah benar-benar dapat diandalkan.[]

Pansus LHP BPK DPR Aceh Tinjau Kantor Gubernur dan RS USK

0
Pansus LHP BPK di Kantor Gubernur Aceh. (Foto: Ir/Nukilan)

Nukilan.id – Panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kantor Gubernur dan Rumah Sakit Universitas Syiah Kuala di Meuraxa, Banda Aceh, kamis (12/8/2021).

“Pansus LHP BPK DPRA ke dua lokasi itu untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan dan kendala yang dihadapi,” kata anggota pansus Muchlis Zulkifli kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Kamis (11/8/2021).

Kata Muchlis, di kantor Gubernur tim pansus bukan untuk melihat temuan dari segi rehab atau pembangunan, namun lebih ke penggunaan Anggaran di masa pandemi Covid-19 juga penggunaan dana refocusing.

“Selanjutnya ke RS mulut dan gigi USK yang di
Meuraxa Banda Aceh, tujuan memeriksa semua interior di ruangan lantai 2 dan 3, banyak kedapatan pemasangan dan pembuatan interiornya diluar harapan,” ujar Muchlis.

Muchlis menyampaikan kekecwaan, setelah meilah platpon yang dipasang tidak rapi dan bocor, tidak sesuai anggarannya sebesar Rp4,3 Milyar.

“Tidak masuk akal bangunan seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, Dengan anggaran sebesar Rp4,3 Milyar itu, seharusnya sudah memiliki gedung yang sangat bagus.

“Ini malah lantai satu saja belum dibuat apa-apa, masih kosong, yang ada cuma kotoran kambing dan kotoran binatang lain di lantai itu, fokus masih lantai 2 dan 3,” ungkapnya

Untuk itu–Muchlis menyampaikan pihak Pansus LHP DPR akan memanggil pihak terkait Jum’at ini.

Reporter: Irfan

HUT Dua Dekade, Demokrat Gelar Lomba Bulan Bakti, Segera Daftar Disini

0

Nukilan.id – Dalam rangka menyambut HUT Partai Demokrat ke 20, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyelenggarakan program kegiatan lomba karya kreatif, secara berjenjang, dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional dengan tema utama “Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat”.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia HUT Demokrat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Aceh, Robby Syah Putra dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Jum’at (13/8/2021).

Ia menyebutkan bahwa, ada enam bidang kreatif yang diperlombakan yaitu menyanyi, menulis, melukis & karikatur, video pendek, fotografi, dan desain merchandise. Total hadiah yang disediakan mencapai ratusan juta rupiah. Lomba terbuka bagi masyarakat umum maupun pekerja kreatif profesional pada masing-masing bidang.

“Jadi, setiap peserta lomba bebas memilih satu dari lima sub tema yang disediakan yakni, Penangan Covid-19, Selamatkan Ekonomu Rakyat, Selamatkan Demokrasi, Keadilan dan Kedamaian, dan Muda adalah Kekuatan,” sebutnya.

Robby juga mengatakan bahwa, pihaknya saat ini sudah membuka pendaftaran secara online maupun offline.

“Pendaftaran lomba dimulai sejak tanggal 8 hingga 28 Agustus 2021,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Robby, formulir bisa didapatkan melalui kontak WhatsApp (WA) koordinator panitia bidang masing-masing yaitu:

– Koord. Lomba Menyanyi (Yuli: 085360606540)

– Koord. Lomba Menulis, (Idaryani: 081360452954)

– Koord. Lomba Melukis & Karikatur, (Nella: 081360100426)

– Koord. Lomba Video Pendek, (Dedi: 085277102238)

– Koord. Lomba Fotografi, (Muhazir: 082363536631)

– Koord. Lomba Desain Merchandise, (Khairul: 082275752030).

“Setiap karya akan dinilai dan diseleksi oleh juri yang professional pada tanggal 29-31 Agustus 2021 dan pengumuman juara 1,2 dan 3 pada tanggal 1 September 2021. Juara 1 di tingkat DPD Partai Demokrat secara otomatis diikutkan dalam kompetisi nasional, yang hadiahnya lebih besar yang akan diumumkan tepat tanggal ulang tahun Partai Demokrat pada 9 September 2021,” tutup Robby.

Diketahui, kegiatan ini untuk menyambut dua dekade Partai Demokrat yang akan jatuh pada tanggal 9 September 2021 nanti. Serta menumbuhkan semangat pelaku industri kreatif yang terpukul selama 19 bulan pandemi Covid-19 menghantam Indonesia.

Selain lomba kreatif, Partai Demokrat juga menyelenggarakan Bulan Bakti, sebagai wujud komitmen ‘Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat.’

Ada dua kegiatan selama Bulan Bakti ini, yakni Bakti Sosial dan Bantuan Sosial, dengan sasaran utama masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman), masyarakat tidak mampu, dan para simpatisan Partai Demokrat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ini semua akan dilaksanakan sejak 11 Agustus hingga 30 September 2021.

Bulan Bakti merupakan kelanjutan Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli & Berbagi yang telah dilaksanakan sejak awal pandemi Covid-19.

Partai Demokrat ikut merasakan kesulitan rakyat selama situasi pandemi ini. Maka, dengan keinginan untuk jadi bagian dari solusi, Partai Demokrat menjadikan momen peringatan Dua Dekade Demokrat ini untuk membantu rakyat sekaligus memelihara semangat kreatif dengan semangat ‘Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat’.[]

Soal Tomat, Ramung Institute Desak Gubernur Evaluasi Kadisperindag Aceh

0

Nukilan.id – Direktur Ramung Institute, Waladan Yoga meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mencopot Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, Ir. Mohd. Tanwir.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Kadis Perdagangan yang dinilai telah melukai hati petani tomat yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

“Di salah satu media, beliau sampaikan soal kualitas tomat Bener Meriah yang dianggap tidak bermutu, dengan kadar asam yang tinggi, sehingga tidak ada yang mau dibeli masyarakat,” kata Waladan dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Kamis (12/8/2021).

Menurutnya, jangan begitu cara penyampaian seorang Kadis, masi ada diksi lain yang lebih dapat diterima. Kalaupun Kadisperindag Aceh menilai kualitas Tomat Gayo rendah, lalu apa solusi jangka pendek yang ditawarkan, bukan mala menjustifikasi soal kualitas.

“Jikapun kualitasnya dianggap tidak kompetitif, maka harus ada solusi jangka panjang dan berjenjang yang dapat menjawab tantangan tanaman palawija di Kabupaten Bener Meriah, apa langkah jangka panjang Dinas Perdagangan Aceh?,” ungkapnya.

Selain itu, kata Waladan, pernyataan Kadisperindag Aceh menurut saya tidak pas, justru melukai hati para petani palawija yang ada di Gayo, Gubernur Aceh punya banyak pilihan untuk mengevaluasi Kadis Perdagangan Aceh, dengan melihat cara dan gayanya dalam memimpin Dinas Perdagangan Aceh, beliau tidak cocok berada di jabatan tersebut.

“Jika mau berbenah Gubernur Aceh harus mau mengevaluasi Kadisperindag Aceh dengan mencopotnya dulu dari jabatan dan menggantinya dengan pejabat yang lebih kompeten serta memahami kondisi psikologis masyarakat petani yang ada di Gayo,” tegasnya. []

Direktur AEW Minta Hentikan Pembangunan Rumah Ketua DPRK Aceh Tengah

0

Nukilan.id – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh Eksekutif Watch (AEW), Mustaqim S.Sos, menyoroti Anggaran Pembangunan Pavilium Rumah DPRK Aceh Tengah, Senilai Rp.483.000.000,- Renovasi Tersebut dinilai Tidak Tepat dilukakan pada Kondisi covid – 19 saat ini.

Dirinya menegaskan Pembangunan Rumah Ketua DPRK Aceh Tengah Tidak Terlalu Penting, alangkah Baiknya ketua DPRK Aceh Tengah melakukan penundaan Terkait Pembangunan Tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Lsm Aceh Eksekutif Watch, Mustaqim SSos melalui siaran persnya, Jum’at (12/8/2021).

Lanjut Mustaqim, Akibatnya dampak Covid -19 juga mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan yang lebih besar mempengaruhi perekonomian Masyarakat.

Bahkan pada saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh Covid -19 Sampai saat ini belum Berhenti.

Menurutnya, Jadi Lebih baik Ketua DPRK Aceh Tengah membuat Program atau menganggarkan, terkait Bantuan Kepada Masyarakat yang Berada di Aceh Tengah Ini, dari pada melakukan pembangunan Rumah Ketua DPRK Aceh Tengah Tersebut.

“Apalagi ditengah Pandemi Covid -19 ini Peran Legislatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mengalami Kesulitan perekonomian,” pungkasnya.