Beranda blog Halaman 2038

“Jangan Leletdown”, Lagu “Nyeleneh” Nasir Djamil dan Artis Studiosa

Penulis
Mirzu
-
0
Nazar Shah Alam (Kiri), M. Nasir Djamil (Tengah), Mamunzir alias Bang Gaes (Kanan). Foto: Ist

Nukilan.id – Para musisi Aceh yang berada dalam naungan Studiosa baru saja meluncurkan single fenomenal yang menghenyak penikmat musik tanah air. Lagu berjudul “Jangan Leletdown” dinyanyikan “nyeleneh” penuh kritikan, karena dalam setiap bait syair tersebut mengajak penguasa untuk bekerja selaras dengan apa yang diucapkan.

Tidak ada bencana atau anugerah diluar kehendaknya, demikian diantara bait-bait lirik karya Muhammad Nasir Djamil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi III. Lirik yang menunjukkan keprihatinan mendalam pada kondisi rakyat yang terpuruk secara ekonomi sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 dan menceritakan keresahan mengenai penanganan covid-19 yang belum total.

Lagu Leletdown yang dirilis tepat dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus 2021. Nasir Djamil terlibat dalam setiap sesi take vocal dan pengambilan video clip bersama artis-artis beken studiosa yaitu, Nazar Shah Alam, Maimunzir, Zee, Ulva, Piza, tak ketinggalan Irham Chalid.

Kolaborasi Lagu “Jangan Leletdown” (Foto: Ist)

“Jadi lagu jangan leletdown ini berangkat dari kesedihan dan keprihatinan, mengenai nasib manusia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu, Maimunzir atau yang akrab disapa Bang Gaes, mengatakan, lagu tersebut merupakan upaya yang dilakukannya untuk memotivasi masyarakat agar secara bersama-sama melawan Covid-19.

“Ini upaya sederhana yang bisa kami lakukan untuk memotivasi masyarakat agar secara bersama-sama melawan wabah Covid-19 ini,” ujar Bang Gaes kepada Nukilan.id, Senin (23/8/2021).

Menurutnya, melindungi diri dan menyelamatkan keluarga merupakan hal yang sangat penting dilakukan.

“Semoga kolaborasi positif ini akan melahirkan banyak negatifnya (Covid-19) nantinya,” harap Bang Gaes.

Dikalangan musik Aceh, nama Maimunzir atau yang akrab disapa Bang Gaes sudah tidak asing lagi. Dia adalah penyanyi kelahiran Banda Aceh dan tinggal di Aceh Timur tepatnya di Meunasah Hagu, Kecamatan Nurussalam.

Ia merupakan penyanyi dengan kritik satir, seperti lagu “Poh Bandet, Hak Reman, Teng Paneng, dan di antara judul lagu yang penuh kritik tersebut sudah ditonton rata-rata 40 ribuan viewer dalam kurun waktu 5 bulan terakhir lewat akun Youtube @Maimunzir. Dan itu merupakan sebuah pencapaian yang baik. Sehingga Nasir Djamil memiliki peluang yang bagus dalam meneruskan pesannya kepada publik.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Nazar Shah Alam yang merupakan produser Studiosa juga ikut menuaikan perasaan yang dialami masyarakat saat ini.

“Proses awalnya kita bertemu dengan bang Nasir Djamil, kemudian diskusi untuk menyiapkan lagu ini yang cukup mewakili perasaan masyarakat Indonesia saat ini, Lagu ini akan luar biasa, dan indonesia akan semakin baik kedepan,” pungkas Nazar. [red]

Ini Link Youtube lagu Jangan Leletdown

 

Sejumlah Pengusaha Deklarasikan Asosiasi Industri Ikan Aceh di Lampulo

Penulis
nukil
-
0
Deklarasi Asosiasi Industri Ikan Aceh. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Pelaku Industri ikan di Aceh mendeklarasikan Lembaga Asosiasi Industri Ikan Aceh di Pelabuhan Samudra tempat Penampungan Ikan (TPI) Lampuloe, Kota Banda Aceh, senin (23/8/2021).

Ketua Asosiasi Industri Ikan Aceh Nurchalis dalam jumpa pers penjelaskan, Asosiasi industri Ikan Aceh diharap dapat memberi konstribusi bagi ekonomi di Aceh, mengembangkan investasi, dan dapat mempekerjakan tenaga-tenaga daerah.

Selain itu–katanya–pengurus asosiasi yang tegabung berasal dari para pelaku industri, dan akan menjadikan lembaga ini sebagai jembatan dengan pemerintah dalam menyusun regulasi-regulasi dan kebijakan terhadap industri ikan di Aceh.

“Bisa menjadi Fasilitator utama untuk menghadirkan Investor-investor yang ingin merealisasi industri di Aceh,” jelasnya.

Untuk itu–ujar Nurchalis–pencapaian yang ingin dilakukan
enjadikan industri perikanan Aceh berkembang dan menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Kita harapkan terjadi dinamisator wujutkan investasi yang harmonis. Karena pemerintah tidak boleh berbisnis, maka pemerintah itu harus mendukung investor yang sudah ada di Aceh,” jelasnya

Sementara Sekretaris Asosiasi industri Ikan di Aceh Almer Havis (Direktur PT Yakin Pasifik Tuna) berharap lembaga ini dapat menjadi pionir untuk membuka industri perikanan dalam bidang pengolahan ikan di TPI, dan investor harus kompak.

“Selama ini pengusaha berjalan sendiri sendiri tidak saling menguatkan, sehingga potensi yang kita punya tidak tergarap secara maksimal,” kata Almer Havis.

Untuk itu–lanjutnya–terbentuknya Asosiasi ini kirantya seluruh pengusaha bisa menjalin kekompakan dan saling menguatkan satu dengan lainnya.

Wakil Sekretaris Asosiasi Industri Ikan Aceh Pak Yohanes (PT. Aceh Lampulo Jayabahari), berharap pemerintah dapat membantu pengusaha yang ada agar pelayanan pada pengusaha-pengusaha ikan di Aceh lebih cepat dan baik.

“Sehingga untuk kedepanya para investor yang ada di aceh berkembang lebih cepat,” katanya.

pendiri Asosiasi Industri Ikan Aceh adalah Nurchalis, (PT samdura bahari) Ketua Asosiasi Industri Ikan Aceh, Almer Havis (Direktur PT Yakin Pasifik Tuna) Sekretaris Asosiasi Industri Aceh, Yohanes (PT. Aceh Lampulo Jayabahari) Wakil Sekretaris Asosiasi Industri Ikan Aceh, Agusrianto (PT Takagata Tuah Malaka) Wakil ketua, dan Ikhsan Ramdhani BUMN Perindo (Perikanan Indonesia) sebagai Bendahara. []

Reporter: Irfan

Data Abdul Hamid Azwar Sedang Diverifikasi untuk Pahlawan Nasional Asal Aceh

Penulis
nukil
-
0
Teuku Abdul Hamid Azwar, Calon Pahlawan Nasional asal Aceh. (repro)

JEJAK perjuangan serta perjalanan hidup Teuku Abdul Hamid Azwar, tokoh asal Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireueuen, Provinsi Aceh, mulai diverifikasi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP). Putra kelahiran Samalanga yang berusia 80 tahun (1916- 7 Oktober 1996), semasa hidupnya berjasa memperjuangkan Ibu Pertiwi Indonesia supaya terbebas dari cengkeraman penjajah.

Verifikasi faktual ini menindaklanjuti proposal usulan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Kementerian Sosial beberapa waktu lalu. Harapannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkenan menetapkan putra terbaik Aceh, Teuku Abdul Hamid Azwar, sebagai Pahlawan Nasional.

Sejarah mencatat, Letkol (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar bersama Syamaun Gaharu serta perwira Giyu Gun lainnya tampil mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dikenal sebagai cikal bakal TNI. API kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) lalu berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sejarawan Aceh M Adli Abdullah, yang juga termasuk tim penyusun naskah proposal usulan, kepada Media Indonesia mengatakan, Teuku Abdul Hamid Azwar, keturunan ke-VIII dari Ampon Chik Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Abdul Hamid lahir dari rahim seorang ibu Cut Nyak Hajjah Ummi Kalsum yang sangat mashur dipanggil Cut Po dari Meuraxa, Kuta Raja (Banda Aceh). Ayahnya Teuku Chik Alibasyah, hulu balang pimpinan wilayah Samalanga dan sekitarnya.

Masa kecil hingga menginjak remaja, Abdul Hamid Azwar menimba ilmu agama dan pendidikan umum di Kuta Raja, Banda Aceh.

Setelah lulus sekolah Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Peunayong Kuta Raja melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Sekolah-sekolah ini khusus untuk golongan atas.

Dikatakan Adli, Abdul Hamid Azwar yang dikenal cerdas itu terus berjuang melawan penjajahan kolonial. Saat agresi kedua, Teuku Abdul Hamid Azwar memimpin mencegah pasukan Belanda yang ingin kembali Ke Aceh. Sebelumnya, melakukan pelucutan senjata tentara Jepang. Kala itu, Teuku Abdul Hamid menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Staf Divisi V Aceh dengan Pangkat Mayor dan Letkol. Lalu diangkat oleh Panglima Sumatra sebagai Kepala Staf SK 2A (Intendans) Komandan Sumatra berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatra Barat.
Adli Abdullah menambahkan, setelah kemerdekaan, Abdul Hamid mendirikan perusahaan dagang Central Trading Compani (CTC). Ini untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan TNI. Bukan saja pengadaan senjata, tetapi juga amunisi dan obat-obatan. Tapi lebih dari itu, Abdul Hamid sempat melakukan pembelian pesawat jenis AVRON untuk memperkuat alusista TNI AU dan kapal laut PPB 58 LB guna meningkatkan kempuan TNI AL.

“Setelah saya pelajari dan turun ke lapangan bertemu tokoh tetua di derah asalnya lalu mempelajari sejarah, insyaAllah sangat patut dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Supaya semuanya jelas serta wajar, dipersilakan verifikasi. Demi bangsa besar ini kami tidak lelah membantu,” pungkas M Adli Abdullah yang juga Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat tersebut.[]

Sumber: Mediaindonesia

Wawancarai PM Malaysia, Lily: Datuk Ismail Sabri Sosok Humble dan Humoris

Penulis
Mirzu
-
0
Fadliana Surya atau Lily bersama Perdana Menteri Malaysia ke-9, Datuk Sri Ismail Sabri bin Yaakob. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Fadliana Surya adalah wanita asal Aceh yang beruntung mewawancarai Perdana Menteri Malaysia ke-9 terpilih Datuk Sri Ismail Sabri bin Yaakob.

Ia mengungkapkan bawah, Datuk Sri Ismail Sabri pernah mengunjungi Aceh saat beliau menjabat Menteri. Dan beliau merupakan sosok yang smart dan humoris.

“Beliau sosoknya smart dan humoris,” kata Fadliana yang akrab disapa Lily itu kepada Nukilan.id, Senin (23/8/2021).

Menyenangkan sekali, ungkap Lily, saya hanya putri Aceh biasa, tapi bisa bertemu dan berbicara secara langsung tanpa ada rasa sungkan, dikarenakan sosok beliau yang humble dan gemar berkelakar jadi semua berjalan dengan sangat santai hingga interview berakhir.

“Saat beliau ke Aceh saya bekerja di Aceh Investment Coordinatong board sebagai reporter, sekarang berubah nomenklatur menjadi Aceh Investment Promotion Agency & One Stop Services, kami berkesempatan mendampingi kunjungan kerja beliau dan mendapat kesempatan disela waktu yang padat untuk interview dengan beliau,” tutur perempuan yang pernah mengharumkan nama Aceh dengan prestasi yang telah di capainya.

Lily mengatakan, dirinya tidak menyangka melihat Datuk Sri Ismail Sabri bisa menggapai mimpinya menjadi Perdana Menteri Malaysia sekarang.

“Semoga Malaysia di bawah kepemimpinan beliau dapat menjadi hebat dan berjaya,” pungkasnya.[]

Nasrul Zaman: Aceh Masih Jauh dari Herd Immunity

Penulis
Mirzu
-
0
Dr. Nasrul Zaman. (Foto:ji/nukilan.id)

Nukilan.id – Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman mengatakan bahwa, baik Indonesia maupun Aceh khususnya, belum memungkinkan untuk bisa dilakukan Herd Immunity.

Hal tersebut berdasarkan data yang ada menunjukkan kalau cakupan vaksin Indonesia untuk dosis 1 dan 2 masih sangat rendah atau baru mencapai tidak lebih dari 30% untuk seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Aceh secara keseluruhan baru mencapai 20% dan tertinggi Banda Aceh rata-rata dosis 1 dan 2 baru mencapai 44%.

“Selain karena cakupan vaksinasi yang masih rendah atau belum mencapai 80% lebih juga soal pilihan vaksinnya sendiri yang memiliki efikasi rendah dibawah 65% (sinovac) jadi tidak mungkin dilakukan Herd Immunity dilakukan saat ini,” kata Dr. Nasrul kepada Nukilan.id, Senin (23/8/2021).

Ia menjelaskan bahwa, Covid-19 adalah pandemi, jadi tidak mungkin bisa dilakukan Herd Immunity per daerah ataupun per wilayah, karena lalu lintas orang, barang dan jasa sangat mempengaruhi sebaran Covid-19 di masyarakat.

“Salah satu persyaratan bisa dilakukan Herd Immunity secara efektif adalah selain cakupan vaksinasi yang sudah mencapai diatas 85% juga telah merata di seluruh wilayah Indonesia ditambah pilihan vaksin yang memiliki efikasi di atas 95%,” pungkas Dr. Nasrul. []

Tunggu Jadwal Liga 1, Persiraja Banda Aceh Ubah Agenda Tim

Penulis
Mirzu
-
0
Suasana pertandingan uji coba Persiraja versus PSBL Langka, Minggu (15/8/2021). Foto: Dok. Persiraja

Nukilan.id – Sekretaris Umum Persiraja, Rahmat Djailani, optimistis Liga 1 2021-2022 bakal digulirkan sesuai rencana PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Meski begitu, Persiraja masih menunggu dirilisnya jadwal resmi Liga 1 dari PT LIB sebelum bertolak ke Jakarta.

Tim berjulukan Laskar Rencong sudah mengagendakan keberangkatan mereka yang mepet jadwal kick-off laga perdana, tepatnya pada H-2.

Hal itu tentu mengubah rencana yang sebelumnya sudah disusun bahwa Persiraja akan menggelar pertandingan uji coba di Jakarta.

Keputusan manajemen untuk berangkat H-2 pertandingan membuat segala persiapan menyambut Liga 1 2021-2022 dilakukan Persiraja di Aceh.

“Kami gelar persiapan sepenuhnya di Aceh. Sekarang menunggu dirilis jadwal oleh operator kompetisi,” kata Rahmat Djailani, dalam laman PT LIB.

“Kami akan terbang dari Banda Aceh pada H-2 jadwal tanding kami,” ujarnya menambahkan.

Adapun persiapan yang dimaksud Persiraja bukan sekadar latihan bersama namun juga melakoni sejumlah laga uji coba melawan tim-tim asal Aceh.

Pada akhir pekan lalu, Sabtu (21/8/2021), skuad asuhan Hendri Susilo beruji coba melawan tim PON Aceh yang dilatih Fakhri Husaini.

Bertanding di markas sendiri, Stadion H. Dimurthala, Aceh, Persiraja menyerah atas tim tamu dengan skor 0-2.

Hasil ini tentu belum sesuai dengan harapan tim pelatih. Hingga saat ini, Hendri Susilo masih mencari komposisi terbaik untuk starting XI tim Persiraja.

Banyaknya pemain baru di Persiraja membuat mereka butuh waktu lebih banyak untuk beradaptasi dan membangun kekompakan tim.

Sebelumnya, Redi Rusmawan juga menilai kerja sama antarpemain Persiraja masih kurang kompak, terutama ketika ditahan imbang tim Liga 3, PSBL Langsa.

Menurut penyerang sayap berusia 24 tahun itu, banyak hal yang masih harus diperbaiki Persiraja agar dapat bersaing dengan tim-tim lain di Liga 1 2021-2022.[skor.id]

Sejarah Ditemukannya Harta Karun Rp 14 Kuadriliun di Afghanistan

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: AFP Photo/Noor Mohammad

Nukilan.id – Keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan telah menyita perhatian dunia. Selain kejadian itu, ada satu hal yang cukup disorot yakni adanya harta karun di negara itu berupa tambang mineral yang nilainya hampir US$ 1 triliun atau Rp 14.400 triliun (kurs Rp 14.400).

Lalu sejak kapan harta karun itu ditemukan?

Melansir New York Times, tambang mineral itu pertama kali ditemukan oleh pihak Amerika Serikat (AS) di 2010. Tambang itu berisi deposit litium dan kobalt, keduanya merupakan komponen utama dalam baterai kendaraan listrik, emas, tembaga, dan bijih besi.

Menurut para ahli geologi AS nilai kandungan mineral itu jauh melampaui cadangan yang diketahui sebelumnya. Tambang itu diyakini bisa mengubah nasib ekonomi Afghanistan. Bahkan para pejabat AS percaya Afghanistan bisa menjadi pusat dunia pertambangan.

Dalam memo internal di Pentagon bahkan menyatakan bahwa Afghanistan dapat menjadi “Saudi Arabia of lithium”.

Tambang mineral jumbo di Afghanistan itu ditemukan oleh tim kecil dari pejabat Pentagon dan ahli geologi Amerika. Meskipun dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan industri pertambangan, potensinya sangat besar. Para pejabat dan eksekutif di industri tersebut percaya bahwa hal itu dapat menarik investasi besar dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas.

Nilai dari deposit mineral yang telah ditemukan itu diyakini pula bisa mengubah motor ekonomi Afghanistan yang selama ini digerakkan oleh produksi opium, perdagangan narkotika serta bantuan dari AS dan negara sekutu. Produk domestik bruto (PDB) Afghanistan sendiri hanya sekitar US$ 12 miliar.

Jauh sebelumnya, yakni pada tahun 2004, ahli geologi AS dikirim ke Afghanistan sebagai bagian dari upaya rekonstruksi yang lebih luas. Tujuannya untuk menemukan serangkaian grafik dan data lama yang menarik di perpustakaan Survei Geologi Afghanistan di Kabul yang mengisyaratkan deposit mineral utama di negara itu.

Mereka segera mengetahui bahwa data telah dikumpulkan oleh para ahli pertambangan Uni Soviet yang sejak perang dingin menguasai Afghanistan pada 1980-an. Namun data itu dibuang begitu saja ketika Uni Soviet menarik diri pada 1989.

Selama kekacauan tahun 1990-an, ketika Afghanistan terperosok dalam perang saudara dan kemudian diperintah oleh Taliban, sekelompok kecil ahli geologi Afghanistan melindungi peta tersebut dengan membawanya pulang. Lalu ketika terjadi invasi AS dan Taliban terusir, data peta mineral itu dikembalikan ke perpustakaan Survei Geologi pada tahun 2001. [detikcom]

Waspada! Potensi Tsunami Raksasa di Pulau Jawa

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Tsunami. (Foto: Liputan6)

Nukilan.id – Ancaman tsunami besar di daerah selatan pesisir Pulau Jawa dan sekitarnya diyakini bakal berimbas ke wilayah pesisir utara seperti Jakarta. Padahal kawasan ibu kota jauh di bagian utara, tapi berdasarkan permodelan, tsunami di selatan Jawa, efeknya bisa sampai ke pesisir Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas mengatakan berdasarkan data Global Navigation Satellite System (GNSS) mengkonfirmasi adanya akumulasi energi di bagian megathrust Selat Sunda hingga pesisir selatan Pulau Jawa seperti Pelabuhan Ratu dan selatan Parangtritis hingga selatan Pantai Jawa Timur.

Dari hasil pemodelan, jika gempa terjadi kekuatannya dapat mencapai magnitudo (M) 8,7 hingga 9,0, bisa jadi diikuti tsunami setinggi 20 meter.

“Namun demikian fakta saat ini pesisir Jakarta wilayahnya sudah ada di bawah laut hingga minus 1-2 meter, ini artinya potensi tsunami akan lebih besar. Berdasarkan hasil simulasi model, run-up tsunami dapat mencapai sebagian besar Pluit, Ancol, Gunung Sahari, Kota Tua hingga Gajah Mada. Kalau kita perhatikan modelnya ternyata nyaris menyentuh Istana,” ujar Heri dalam keterangan, dikutip Rabu (23/8/2021).

Heri menjelaskan dari pemodelan tersebut menyiratkan bahwa tanggul pantai atau laut di Jakarta akan berperang sangat penting, tidak hanya mencegah banjir rob, tetapi juta melindungi Jakarta dari tsunami.

“Untuk itu kita harus mendukung pemerintah dalam mempercepat upaya pembangunan tanggul sepanjang pesisir Jakarta. Fakta ini mau tidak mau harus diungkap, meskipun terkesan menakut-nakuti,” ujar Heri yang juga Ketua Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB.

“Mari kita sikapi dengan bijak dan waspada. Gempa bumi dan tsunami merupakan bencana alam yang hampir tidak mungkin kita cegah, kecuali dengan doa. Apa yang bisa kita perbuat adalah bagaimana kita bersiap menghadapinya,” tutur Heri.

Sejak beberapa waktu lalu, terdapat prediksi potensi gempa besar dan tsunami raksasa setinggi 29 meter di wilayah pantai selatan Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur sempat heboh. Bahkan belakangan ramai juga soal prediksi gempa dan tsunami di pesisir Jawa hingga Selat Sunda oleh TIM ITB setinggi 20 meter yang bisa berpotensi dampaknya dalam skala lebih kecil bisa menghantam pesisir utara DKI Jakarta.

Bisakah peristiwa mengerikan itu diprediksi atau diramal?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa dengan tepat dan akurat. Termasuk meramalkan waktu, tempat dan kekuatan gempa tersebut.

“Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempabumi dengan tepat dan akurat kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, sehingga BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempabumi,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi BMKG, Selasa (17/8/2021).

Dalam kajian dan pemodelan para ahli di diskusi Kajian dan Mitigasi Gempabumi dan Tsunami di Jawa Timur, zona lempeng Jawa bagian selatan memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum M 8.7.

Namun BMKG menegaskan itu adalah potensi bukan sebuah prediksi yang pasti.

BMKG juga menjelaskan Indonesia merupakan wilayah aktif dan rawan gempa bumi. Indonesia punya potensi bencana gempa yang bisa terjadi kapan saja dengan berbagai kekuatan.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu juga perlu dilakukan upaya Mitigasi struktural dan kultural yakni membangun bangunan aman gempa dan tsunami. Sejumlah pihak juga melakukan persiapan dari peringatan gempa hingga evakuasi.

Misalnya Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat dan swasta menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi layak dan memadai. Sementara BPBD memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan bisa beroperasi atau terpelihara selama 24 jam dalam rangka meneruskan peringatan dini dari BMKG.

Selain itu juga Pemerintah Daerah dan Pemerntah Pusat melakukan tata ruang pantai rawan. Dengan begitu bisa mengamankan dari bahaya tsunami.

“Pemerintah Daerah dengan Pihak terkait perlu membangun kapasitas masyarakat/edukasi masyarakat untuk melakukan response penyelamatan diri secara tepat saat terjadi gempabumi dan tsunami,” jelas BMKG.[cnbcindonesia]

Ilustrasi Tsunami. (liputan6)

Nova Tak Menjawab Pemakaian Dana Otsus, Banggar DPRA: Ada Apa?

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempertanyakan Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang tidak menjawab isu Khusus dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Itu disampaikan Azhar Abdurrahman dalam sidang Paripurna Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA tahun 2020 di Aula Gedung Paripurna DPRA Banda Aceh, Kamis (19/8/2021) lalu.

“Ada Apa,” tanya Jubir banggar DPRA Azhar Abdurrahman.

Padahal–kata Azhar–sebelum paripurna digelar Banggar sudah memanggil seluruh satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menjelasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun anggaran 2020 oleh pemerintah Aceh.

Pada paripurna, Azhar Abdurahman menyampaikan dari Penggunaan Dana Otsus dengan Bunyi Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

“Dana Otsus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan Pendidikan, sosial dan kesehatan,” jelas Azhar.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 12A Ayat (1) menyatakan SKPA dalam mengusul program dan kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf (b) Angka (1), dengan nilai paling sedikit Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub kegiatan (rincian objek belanja), kecuali :kegiatan infrastruktur/konstruksi yang belum selesai; pembangunan sarana dan prasarana ibadah; pelaksanaan pembangunan/peningkatan rumah layak huni; pembangunan dayah atau balai pengajian; pembangunan sarana dan prasarana sesuai kewenangan.

Selanjutnya dalam Pasal 12A Ayat (4), Dana Otonomi Khusus tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana aparatur, kecuali untuk penunjang pelayanan langsung kepada masyarakat.

Atas dasar regulasi diatas, Badan Anggaran DPR Aceh menemukan APBA Tahun Anggaran 2020 telah terjadi pelanggaran penggunaan dana otonomi khusus yang dibelanjakan untuk kegiatan sarana dan prasarana aparatur, antara lain sebagaimana tabel berikut:

Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan SiLPA Dana Otonomi Khusus pada Belanja Aparatur APBA TA 2020 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.208.103.000,00 realiasi SiLpa dana otsus
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 2.377.682.500,00, realiasi SiLpa dana otsus

Dinas Peternakan Aceh (DPA)
a. Pemeliharan Rutin Berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan, Jasa Kebersihan Kantor, Pemeliharaan Kenderaan Dinas Rp.1.910.671.400,00 realiasi SiLpa dana otsus

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDM)
a. Penyediaan Bahan Perkantoran, Peralatan Gedung kantor, Pemeliharaan Kenderaan Dinas, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Rp. 3.255.900.382,00 realiasi SiLpa dana otsus

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
a. Uang Lembur PNS, Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan, Bahan-bahan, Logistik Rumah Tangga, Pemeliharaan Gedung Rp. 12.576.947.141,00 realiasi SiLpa dana otsus

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.499.488.122,00 realiasi SiLpa dana otsus

Sekretariat MPU
a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pengadaan Komputer, Rehab Gedung Rp. 1.660.852.685,00, realiasi SiLpa dana otsus

Dinas Pendidikan Dayah Aceh
a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.929.121.119,00, Realiasi SiLpa dana Otsus

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Distanbun Aceh)
a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.436.630.000,00,realisasi dana Otsus
b. Pembangunan Gedung Kantor Rp. 619.356.029,00, realisasi dana Otsus
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 1.734.534.200,00, realisasi dana Otsus

Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh
a. Pengadaan Kenderaan Dinas, Rp.1.645.920.000,00 Realiasi SiLpa dana Otsus

DPMTSP
a. Belanja Pengadaan Kenderaan Dinas Rp. 2.849.000.000,00 realisasi dana Otsus

Dinas Pengairan Aceh
a. Uang Lelah Penjaga Posko Siaga Covid-19 Rp.128.160.000,00 Realiasi SiLpa dana Otsus
b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 4.695.360.000,00 Realiasi SiLpa dana Otsus
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 935.581.000,00 Realiasi SiLpa dana Otsus
d. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rp. 16.100.000,00 Realiasi SiLpa dana Otsus

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK)
a. Belanja Modal Pengadaan Kenderaan Dinas, Penumpang Bermotor Khusus Rp.2.695.000.000,00 realisasi dana Otsus

Dinas Syariat Islam

a. Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional Rp.136.200.000,00 Realiasi SiLpa dana Otsus
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 889.558.267,96 Realiasi SiLpa dana Otsus

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh,
Perencanaan Pembangunan Gudang Arsip Rp. 267.135.000,00 Realiasi SiLpa dana Otsus

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
a. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor Rp. 6.261.513.155,00 Realiasi SiLpa dana Otsus

Atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Pasal 183 pada Ayat (1) dan (5) serta Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Pasal 12A pada Ayat (1) dan (4), Badan Anggaran DPR Aceh meminta penjelasan tertulis dari Pemerintah Aceh terkait data pada tabel diatas, termasuk data-data lain diluar tabel yang tercantum dalam dokumen APBA Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan jawaban/tanggapan dari Gubernur Aceh tidak menjawab sama sekali tentang temuan penyalahgunaan pemakaian Dana Otsus Oleh SKPA pemerintah Aceh.[]

Reporter: Irfan

Pengamat Polkam Aceh: Fraksi Pendukung RPJ APBA Bisa Dianggap Bukan Partai Pro Rakyat

Penulis
nukil
-
0
Aryos Nivada. (foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Penolakan 5 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban (RPJ) APBA 2020 pemerintah Aceh, telah memunculkan kesan pemerintah Aceh kurang peka pada kegelisahan rakyat Aceh, sehingga menampakan pelayanan pemerintahan memang kurang baik.

Hal itu disampaikan Pengamat politik dan keamanan Aceh Aryos Nivada kepada Nukilan.id terkait 5 Fraksi DPRA Menolak dan 4 fraksi lainnya menerima RPJ APBA 2020, Senin (23/8/2021).

Kata Aryos, banyaknya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wilayah Aceh maupun hasil panitia khusus DPRA, juga sangat berdampak pada image dan kepercayaan masyarakat terhadap partai yang menerima RPJ APBA yang tentu dapat berpengaruh menurunya suara di pemilu 2024.

“Atau jeleknya, ketika diidentikkan kedepannya partai-partai pendukung ini bukanlah partai yang pro pada rakyat Aceh, sehingga harus menjadi perhatian serius partai kedepannya,” kata Aryos Nivada.

Dijelaskan Dosen Politik Universitas Syiah Kuala (USK) ini, kesan partai politik yang mendukung RPJ APBA terkesan terjebak dalam muatan kepentingan sesaat, kepentingan yang sifatnya prakmatis dan oportunis.

“Itu yang membuat kedepannya partai akan dipandang jelek, baik secara sosial dan politik di mata masyarakat Aceh,” ujar Aryos.

Paripurna RPJ APBA 2020 oleh DPRA Aceh berakhir dengan penolakan oleh lima fraksi (54 kursi) dan 4 fraksi (27 kursi) menerima.

5 fraksi DPRA yang menolak RPJ APBA tahun 2020 yaitu, Partai Aceh (PA), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Sedangkan yang menerima ada 4 fraksi yaitu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-Partai Daerah Aceh (PDA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).[]

Reporter: Akhi Wanda

1...2,0372,0382,039...2,355Halaman 2,038 dari 2,355

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id