Beranda blog Halaman 2018

Berantas Korupsi, KPK Gandeng Tokoh Agama, Masyarakat, dan Adat

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK menilai penting untuk melibatkan para tokoh tersebut yang merupakan sosok panutan di masyarakat.

“Dalam pemberantasan korupsi, perlu peran bersama seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, dapat mengajak masyarakatnya dalam berpartisipasi memberantas korupsi,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi dalam rangkaian kegiatan pendidikan antikorupsi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada 34 tokoh di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis – Jumat, 9 – 10 September 2021.

Lebih lanjut Kumbul menjelaskan, bentuk partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi di antaranya dengan melakukan pendidikan antikorupsi. KPK, kata Kumbul, telah mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.

“Tidak hanya dalam hal kebijakan, KPK juga mengajak masyarakat untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) yang tersertifikasi BNSP untuk dapat bersama-sama mengedukasi masyarakat sehingga budaya antikorupsi, nilai-nilai luhur kearifan lokal, moral yang baik, dapat tertanam dalam masyarakat,” jelas Kumbul.

Setelah berdialog dengan para tokoh lintas agama, masyarakat dan adat, hari ini (10/9) KPK menyambangi Pondok Pesantren Abu Hurairah. Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah TGH. Fakhrudin Abdurrahman dalam sambutannya menyampaikan kesiapan dirinya beserta jajarannya untuk mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada jamaah dan umat.

“Seluruh ustadz yang berjumlah 70-an dari Ponpes Abu Hurairah yang biasa menjadi penceramah di Masjid-Masjid siap untuk mengisi ceramahnya dengan tema antikorupsi secara serempak sebagai wujud dukungan edukasi antikorupsi kepada umat Islam,” tegasnya yang didampingi oleh 30 orang santri dan 30 ustadz serta pengurus ponpes

Merespon komitmen dan dukungan dari Ponpes Abu Hurairah dalam pemberantasan korupsi, Kumbul menyampaikan apresiasi dan penghargaannya. Dia juga mengingatkan pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya para santri dan pondok pesantren.

“Dalam memberantas korupsi, KPK menggunakan tiga strategi, yakni strategi pertama pendidikan antikorupsi. Berikutnya strategi pencegahan, dan strategi Ketiga, yakni penindakan,” ujar Kumbul.

KPK, sambung Kumbul, tidak hanya mendorong pemerintah daerah menerbitkan regulasi pendidikan antikorupsi dan mengimplementasikan PAK di sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi juga bersama-sama pakar, akademisi dan mitra terkait lainnya menyusun bahan ajar antikorupsi untuk dapat dimanfaatkan bersama demi mewujudkan pribadi-pribadi berintegritas.

Melalui strategi pencegahan, kata Kumbul, KPK mendorong perbaikan sistem di pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga celah korupsi dapat ditutup. Selain itu, sambungnya, KPK juga menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara melalui kepatuhan pelaporan harta kekayaan (LHKPN).

“Untuk memberikan efek jera dari sanksi hukum dan sanksi sosial, KPK menggunakan strategi ketiga, yaitu penindakan. Masyarakat dapat berperan serta melalui pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan saluran pengaduan masyarakat KPK, seperti nomor telepon 198, whatsapp, KPK Whistleblower System (KWS), ataupun pelaporan fisik di Gedung KPK,” katanya.

Bagi KPK, pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah hal yang mutlak dilakukan. Hal ini sejalan dengan visi KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. KPK memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan dan dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi sesuai kapasitas masing-masing, pun demikian dengan para tokoh agama, masyarakat, dan adat yang merupakan teladan di masyarakat, serta para santri yang dididik dengan nilai-nilai luhur agama. []

Memalukan! Gerombolan KSP Moeldoko Diduga akan Gelar HUT Ilegal Atasnamakan Demokrat di Banten

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: DPP PD)

Nukilan.id – Beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jum’at malam, (10/9/2021).

Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, “Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.”

Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

“Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan,” jelasnya.

Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). “Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutupnya.

Upaya “Begal Politik” juga disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dalam sambutannya saat Puncak Acara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Nasional, (9/9).

“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY

AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala Bukti Juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya. Ia meminta seluruh Kader dan para Pejuang Demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya Keadilan, Hukum, dan Demokrasi di Negeri ini. []

Kakanwil Serahkan Penghargaan Pembimbing Duta Moderasi Beragama untuk Guru MAN 4 Aceh Besar

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: kemenag.aceh)

Nukilan.id – Guru MAN 4 Aceh Besar sebagai Pembimbing Duta Moderasi Beragama Nasional terima Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg di Aula PLHUT Aceh Besar, Selasa (8/9/2021).

Penyerahan perhargaan langsung diberikan Kakanwil didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar H. Abrar Zym, S.Ag, M.H.

Pemberian penghargaan ini diberikan karena telah sukses mengantarkan siswa perwakilan Aceh sebagai inisiator muda Duta Moderasi Beragama Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021.

Guru Pembimbing Duta Moderasi Beragama, Ismail, S.Pd.I, M.Ag mengatakan, “Ini adalah apresiasi yang luar biasa, kami sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak Kakanwil, semoga menjadi inspirasi bagi guru lain, kami juga berharap siswa kami, Rifka Khairuna, bisa menjadi terbaik di Nasional serta menjadi model siswa berkarakter moderat.”

Hal yang sama juga dikatakan Kakankemenag  Aceh Besar, H. Abrar Zym, S.Ag., M.H., ucapan terima kasih kepada Kakanwil Kemenag Aceh yang telah memberikan penghargaan kepada Guru dan Siswa MAN 4 Aceh Besar, ini sebuah kebanggaan buat kami di Aceh Besar, semoga madrasah lain dapat menirunya.

Acara penyerahan disaksikan juga Kabid Urais Drs H Marzuki MA, Kasubbag TU H Khalid Wardana, para Kasi, PW dan PC APRI, serta undangan acara pengukuhan APRI Aceh Besar.

Dalam wawancara singkat dengan siswa MAN 4 Aceh Besar penerima penghargaan Duta Moderasi Beragama Nasional, Rifka Khairuna, terkait Moderasi Beragama menjelaskan bahwa moderasi beragama yaitu sikap, tata cara pandang, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil dan berimbang, serta menaati konstitusi sebagaimana kesepakatan berbangsa dan bernegara.

“Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh, dalam mengamalkan ajaran agamanya,” ucap Rifka.

“Oleh karena itu, pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita umat beragama dan menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antarumat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju,” kata Rifka yang juga aktif sebagai pengurus OSIM.

Lanjutnya, sebagai siswa madrasah ia sangat senang dapat mengikuti kegiatan Duta Moderasi Beragama Nasional yang di gagas Derektorat KSKK Madrasah Kemenag RI.

“Banyak ilmu dan manfaat yang di dapat dalam acara tersebut, bagi siswa manfaatnya agar mereka tidak ekstrem dalam memandang sesuatu baik itu gurunya yang tidak sependapat dengan mereka atau bahkan kawan-kawannya, dan siswa dapat menghendaki usaha secara sungguh-sungguh dengan mensinergikan berbagai aspek sosial yang dibentuk dan diajarkan kepada mereka dengan meletakan keragaman sebagai peluang bukan sebagai ancaman. Hanya dengan demikian keragaman dalam kebersamaan dapat terwujud dan munculnya radikalisme serta paham fanatisme, hal tersebut dapat di hindari dengan maksimal,” pungkas Rifka.[]

Sekda Aceh Antar Langsung SK Kenaikan Pangkat ASN Simeulue

Penulis
Mirzu
-
0
Sekda Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir.Mawardi, serta Sekda Simeulue, Ahmadlyah, SH., melakukan penyerahan 53 SK kenaikan pangkat dan pensiun bagi ASN Pemerintah Kabupaten Simeulue, di Halaman Kantor Bupati Simeulue, Jumat, (10/9/2021). Foto: Ist

Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah mengantar dan menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan SK Pensiun untuk 53 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Simeulue, Jumat (10/09/2021) Prosesi penyerahan berlangsung di Halaman Kantor Bupati Simeulue.

Penyerahan SK untuk Kabupaten Simeulue merupakan kegiatan terakhir dari program penyerahan 3.103 SK Kenaikan Pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan Pensiun bagi ASN seluruh Aceh. Para penerima SK ini merupakan guru, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.

Sebelumnya penyerahan SK ini dimulai oleh Sekda Aceh Taqwallah pada Rabu 1 September di Kantor Gubernur Aceh. Selanjutnya SK diantar langsung ke seluruh kabupaten kota di Aceh untuk dibagikan kepada ASN penerima. Pembagian SK ke kabupaten kota dilakukan Sekda Aceh dengan dibantu Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi.

Masing-masing tim dibagi untuk bergerak ke kabupaten kota guna mempercepat proses penyerahan SK.

Sekda Aceh dalam kegiatan di Simeulue turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif, Sekda Kabupaten Simeulue Ahmadlyah, serta para pejabat Pemkab setempat.

Proses penyerahan SK dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Para ASN penerima SK terlihat mengenakan sarung tangan, masker hingga pelindung wajah. Demikian juga dengan Sekda Aceh yang mengenakan kelengkapan pelindung wajah, sarung tangan dan masker.

Penyerahan SK tahun ini berhasil dilakukan satu bulan sebelum jatuh tempo. Kesuksesan ini disebut juga mengulang kesuksesan yang sama tahun lalu, dimana pembagian SK ke seluruh kabupaten kota bisa dilakukan lebih awal dari seharusnya.

Seorang ASN penerima SK, Slamet Riadi, yang merupakan guru SMAN 1 Simeulue Tengah usai menerima SK menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Slamet mengaku cukup terbantu dan merasa dihargai dengan penyerahan SK yang dilakukan dengan diantar langsung oleh Sekda Aceh.

“Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Sejak beberapa tahun terakhir SK kenaikan pangkat dan pensiun diantar langsung ke daerah. Ini sangat membantu kami,” ujar Slamet.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama juga diserahkan 12 ribu lembar masker medis yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Penyerahan dilakukan Sekda Aceh dan diterima Sekda Kabupaten Simeulue. []

Gubernur Aceh Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung BMCC

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Ist)

Nukilan.id – Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT yang diwakili Kadis Syariat Islam Aceh DR EMK Alidar S Ag M Hum melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung utama Bener Meriah Convention Center (BMCC) untuk arena Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Provinsi Aceh.

Peletakan batu pertama tersebut sebagai pertanda akan dilaksanakannya pembangunan gedung dalam rangka menyukseskan MTQ tingkat Provinsi Aceh yang direncanakan akan digelar awal tahun 2022 mendatang.

Ikut hadir pada kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung BMCC Plt Bupati Bener Meriah, Dailami, Forkopimda dan Forkopimda plus Kabupaten Benar Meriah.

Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Kadis Syariat Islam Aceh DR EMK Alidar S Ag M Hum Kamis (9/9) mengatakan, sebagai sebuah kabupaten yang sedang membangun saat ini, Bener Meriah telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor termasuk sinergi lintas pemangku kepentingan.
Selain itu, Bener Meriah juga dikenal sebagai destinasi wisata alam dan budaya di Aceh dan nusantara.

Disamping itu jelas Nova, Kabupaten Benar Meriah juga daerah penghasil komoditas kopi arabika dataran tinggi Gayo yang hingga saat ini semakin mendunia dan telah terkenal hingga ke mancanegara. “Kita menyambut baik dan memberikan dukungan untuk pembangunan sebuah gedung yang nantinya akan menjadi pusat berbagai kegiatan. Mudah-mudahan pembangunan gedung utama BMCC ini akan mendatangkan manfaat bagi Kabupaten Benar Meriah,” harap Nova melalui pidato tertulisnya.

Ditambahkan, peletakan batu pertama pembangunan gedung BMCC dapat dimaknai sebagai peletakan landasan pijak untuk memulai langkah selanjutnya dalam merealisasikan gagasan-gagasan cemerlang serta dapat mendatangkan banyak benefit, baik bagi pemerintah maupun masyarakat Bener Meriah.

Lebih lanjut dikatakan, keberadaan gedung BMCC itu nantinya dapat dijadikan tempat penyelenggaraan berbagai event untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pusat promosi, pameran produksi-produksi lokal, seminar atau konferensi serta kegiatan-kegiatan lain baik menyangkut kewirausahaan maupun bidang keagamaan.

“Kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Benar Meriah Gubernur Aceh mengucapkan selamat, semoga Gedung BMCC ini nantinya dapat dijaga dan dirawat dengan baik, agar bangunannya bertahan lama serta akan menjadi salah satu ikon infrastruktur di Kabupaten Benar Meriah,” imbuhnya.[]

Siswi MTsN 1 Banda Aceh Lolos Seleksi Kompetisi Robotik Madrasah

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Kemenag Aceh)

Nukilan.id – Siswa  Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Banda Aceh lolos seleksi administrasi Kompetisi Robotik Madrasah tahun 2021 kategori mobile robot. Dalam perhelatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI ini  MTsN 1 Banda Aceh diwakili dua siswinya, Aufa Amalia dan Siti Athaya Ifansyah.

Sebelumnya, para peserta perwakilan setiap provinsi telah mengikuti seleksi administrasi, makalah dan video pada 3-5 September 2021. Jumlah peserta yang mendaftar pada kompetisi ini berjumlah 490 tim yang terdiri dari 69 tim Madrasah Ibtidaiyah (MI), 182 tim Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 239 tim Madrasah Aliyah (MA)/ Berdasarkan hasil seleksi, peserta asal Aceh dinyatakan masuk 30  besar dalam perlombaan tersebut.

Ada dua kategori dalam Kompetisi Robotik Madrasah. Pertama, Kategori Rancang Bangun Inovasi. Dalam kategori ini, siswa diminta menciptakan sebuah rancangan model teknologi yang berguna untuk meringankan kehidupan manusia (sesuai dengan tema yang ditentukan). Kedua, Kategori Mobile Robot. Dalam kategori ini, siswa diminta membuat program untuk mengendalikan robot mobil (mobile robot). Level pengendalian dan tantangan yang harus dilewati oleh peserta disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (MI, MTs, dan MA).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg menyampaikan apresiasi untuk kedua peserta asal Banda Aceh ini. Ia menyampaikan,  ini merupakan awal bagi peserta asal Aceh untuk mencatatkan prestasi di tingkat nasional.

“Ini awal yang baik, siswa kita berhasil lolos seleksi administrasi dalam perlombaan robotik, namun prestasi ini jangan membuat para peserta cepat merasa puas karena kompetisi sebenarnya akan dihadapi pada pertengahan Oktober mendatang,” kata Iqbal.

Berdasarkan pengumuman yang telah dirilis oleh panitia, kategori mobil robot akan dilaksanakan secara tatap muka di Mall @AlamSutera Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 16-17 Oktober 2021.

“Seluruh Peserta yang lulus untuk kategori ini harus hadir di lokasi sesuai waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.

Iqbal mengatakan, para peserta yang telah lolos seleksi administrasi diharapkan untuk mengirimkan surat konfirmasi kehadiran

untuk mengikuti Kompetisi Robotik Madrasah 2021, selanjutnya surat tersebut diupload melalui web pendaftaran dengan akun pendaftar pada 10-17 September 2021.

“Jika dalam kurun waktu tersebut peserta yang lulus seleksi tidak melakukan konfirmasi kehadiran, maka peserta yang lulus akan digantikan oleh peserta cadangan,” ujar Iqbal.

Dijelaskannya, Kompetisi Robotik Madrasah 2021 mengusung tema Robots for Global Pandemic. Diharapkan teknologi robot dapat membantu menyelesaikan isu-isu penting dunia, yakni pandemi Covid-19 yang melanda selama dua tahun terakhir ini. Misinya adalah menerapkan teknologi robot untuk menjawab tantangan yang dimunculkan oleh Covid-19, baik itu di bidang Kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketahanan hidup.

“Tema ini diharapkan menginspirasi generasi penerus untuk sadar akan bahaya Covid-19 dan memecahkan masalah yang ditimbulkan dari Covid-19 ini. Kompetisi Robotik Madrasah 2021 ini dipadukanlah dengan beragam kemampuan di bidang sains, teknologi, engineering, seni dan matematika. Kemampuan-kemampuan tersebut harus diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah manusia di muka bumi,” katanya.[]

MaTA: Gubernur Aceh Tidak Punya Visi untuk Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Koordinator MaTA, Alfian. (Foto: dialeksi.com)

Nukilan.id – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang sebelumnya dikatakan masih rendah dan jauh dari target Pemerintah Aceh berdasarkan data resmi yang dipublikasikan di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA) https://p2k-apba.acehprov.go.id/v1/index.php milik Pemerintah Aceh.

Total pagu anggaran 2021 sebesar Rp16,445 triliun, sampai Rabu (8/9/2021) APBA baru terealisasi sekitar 35,72 persen dengan rincian realisasi keuangan 35,7 persen dan fisik baru 40 persen.

Mendalami wacana APBA Perubahan (APBA-P), Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian saat dihubungi, Jumat (10/9/2021) mengatakan, catatan MaTA secara penyerapan Anggaran paling adalah untuk belanja Aparatur itu selalu habis setiap bulan sudah itu malah normal, sedangkan belanja untuk publik ini menjadi persoalan.

“Nah, kalau kita lihat logika dalam konteks anggaran berbasis kinerja artinya anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh untuk belanja aparatur itu tidak sebanding apa yang mereka kerjakan untuk pelayanan dan program bagi rakyat Aceh,” ucapnya.

Artinya, kata Alfian, belanja untuk aparatur selalu habis, dan belanja untuk publik selalu terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau dengan posisi sekarang baru terealisasi 40%.

“Problem yang paling mendasar yaitu adalah, ini bukan soal teknis sehingga proses penyerapan Anggaran itu rendah, tapi ini problem politicalwil, karena kami melihat bahwa Gubernur Aceh ini tidak punya visi untuk Aceh sendiri, artinya yang terjadi tontonan oleh rakyat Aceh adalah soal konflik dan DPR,” tegasnya.

Hal terpenting menurut Alfian dalam penyampaiannya, dan untuk soal teknis APBA-P guna penyerapan anggaran itu pasti ada solusi, dalam hal ini juga sejauh mana konsistensi, komunikasi dari para pemimpin berbicara sesuai aturan karena menyangkut soal penyerapan anggaran untuk lebih dipercepat.

“Selama eksekutif dan legilslatif memiliki visi misi yang sama untuk rakyat Aceh itu akan terjadi APBA-P, Namun jika terjadi manuver-manuver jahat. Publik sudah tahu siapa pelakunya dan siapa aktornya,” ujarnya.

Misalnya kasus Apendik, sebut Alfian, Gubernur Aceh tahu sebelum proses dirancangan awal, tapi karena sudah ketahuan oleh publik, dan termasuk ketahuan oleh BPKP akhirnya Gubernur minta dibatalkan. Artinya apa proses alokasi di awal ini memang ada item-item untuk niat jahat. Dan itu harusnya menjadi protes dan ditolak dengan tegas.

“Kesimpulan kita sampai hari ini bahwa Gubernur Aceh tidak punya Visi dan Misi ini yang sangat disayangkan,” tuturnya.

Sebab itu, Alfian mengatakan, selama eksekutif dan legilslatif memiliki visi misi yang sama untuk rakyat Aceh itu akan terjadi APBA-P. Namun, jika terjadi manuver-manuver jahat, publik sudah tahu siapa pelakunya dan siapa aktornya.[ftr]

Pembuatan Irigasi Pertanian 1.600 Meter di Manyak Payed Aceh Tamiang Segera Rampung

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Nukilan/Poris)

Nukilan.id – Pembuatan saluran irigasi pertanian sepanjang 1.600 meter dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang di Kecamatan Manyak Payed tepatnya di wilayah Tualang Baro Pahlawan akan segera rampung.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengairan Pekerjaan Saluran Irigasi Dinas PUPR Aceh Tamiang, Fahrudin kepada Nukilan.id di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2021).

“Irigasi sepanjang 1600 meter yang dikenal dengan long storeg atau penampung air cadangan dan bermanfaat nantinya untuk Pertanian dan dilengkapi dua unit pintu air akan segera selesai,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa, pembuatan irigasi itu menggunakan konsep perencanaan cukup sederhana, karena konstruksi irigasi dengan pasangan batu, tanpa kolom itu nantinya akan menjadi wadah penyimpanan air cadangan untuk pertanian pada musim kemarau.

“Semoga nantinya para Petani dapat lebih baik mengatur pola tanam pertaniannya, dengan cadangan air yang tersimpan di irigasi,” harap Fahrudin.

Pantauan Nukilan.id dilokasi kegiatan, pada plank proyek, terdapat nama pekerjaan: rehab jaringan irigasi Pahlawan-Kp. Tualang Baro, lokasi : kecamatan Manyak Payed, nomor kontrak: 01.1/SDA-DAK/KTR/III/2021. Tanggal kontrak: 29 maret 2021, nilai kontrak: Rp. 3.472.965.000, penyedia jasa: PT. Alif Aulia Perkasa, sumber dana : DAK 2021, waktu pelaksanaan: 180 hari kalender.

Reporter: Poris

Soal APBA-P, Direktur JSI Minta Mendagri Tugaskan Tim Audit

Penulis
Mirzu
-
0
Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Ratnalia Indriasari, (Foto: Ist)

Nukilan.id – Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Ratnalia Indriasari menyampaikan, sebelum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan rekomendasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai langkah melakukan Perubahan.

“Maka perlu menugaskan tim audit dari Mendagri untuk melihat kesesuaian arah kebijakan nasional untuk penanganan Covid-19,” ucap Ratnalia dalam keterangannya kepada media, Jumat (10/9/2021).

Dirinya mengatakan, Mendagri harus menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)  dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk melakukan langkah-langkah persiapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh-Perubahan (APBA-P) yang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat berdasarkan hasil audit.

Hal ini, kata Ratnalia, untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh agar distribusi uang di masyarakat melalui kegiatan dapat dirasakan.

“Dan juga menambah daya beli masyarakat Aceh,” tutupnya. []

Krueng Tujoh Meureubo Aceh Barat Tercemar, Komisi II DPRA Diminta Lakukan Investigasi

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Aliansi Masyarakat Krueng Tujoh meminta Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam hal ini Ketua Komisi II untuk melakukan investigasi ke lokasi Krueng Tujoh di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Hal itu berdasarkan surat nomor istimewa tanggal 2 September 2021, perihal permohonan investigasi ke lokasi yang dikirimkan Koordinator Aliansi Masyarakat Krueng Tujoh, Nazar.

Nazar mengatakan bahwa, secara resmi surat itu sudah dikirim ke DPRA, bahkan persoalan ini secara pribadi sudah disampaikan kepada salah seorang pendiri Aliansi kepada Ketua Komisi II DPRA. Dan
Beliau menyarankan untuk membuat surat secara resmi kepada lembaga DPRA

Selain itu, Nazar menjelaskan bahwa, Krueng Tujoh saat ini diduga tercemar, hal itu dapat dilihat dari perubahan warna air dan terasa gatal bila digunakan. Sehingga masyarakat tidak lagi mengkonsumsi baik untuk mandi, wudhu’ apalagi untuk minum.

Padahal, kata dia, Krueng Tujoh merupakan sarana mata pencaharian hidup masyarakat sekitar, baik sebagai nelayan air tawar maupun pencari hasil hutan dan sumber ekonomi lainnya.

“Menurut pengamatan yang kami lakukan, tercemarnya Krueng Tujoh tersebut diduga akibat eksplorasi pertambangan batu bara PT. Mifa Bersaudara di hulu sungai. Kami sudah beberapa kali menyampaikan keberatan terhadap persoalan tersebut namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya,” ungkap Nazar dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Kamis (9/9/2021).

Sebab itu, Aliansi Masyarakat Krueng Tujoh kembali memohon kepada Bapak Pimpinan DPRA dalam hal ini Ketua Komisi II, agar kiranya dapat menginvestigasi dan mengobservasi persoalan ini secara konfrehensif, sehingga masyarakat tidak selalu dikorbankan.[]

1...2,0172,0182,019...2,359Halaman 2,018 dari 2,359

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id