Beranda blog Halaman 2016

Tak Punya Anggaran Bayar Insentif Nakes, Walikota Langsa Minta Bantuan Gubernur Aceh

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid menyebut tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk membayar insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Pembayaran insentif sudah menunggak enam bulan. Marzuki pun menemui Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk meminta bantuan pembayaran insentif tersebut.

”Kami kewalahan karena tidak lagi mempunyai anggaran akibat dua kali pemotongan dana alokasi umum senilai Rp 50 miliar,” kata Marzuki, Sabtu (11/9/2021).

Wali Kota Langsa merupakan satu dari sepuluh kepala daerah yang ditegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akibat terlambat membayar insentif tenaga kesehatan daerah yang menangani pandemi Covid-19. Setelah mendapat teguran tersebut, Marzuki menemui Gubernur Aceh untuk meminta bantuan anggaran.

Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 berpose di depan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Marzuki mengatakan, mereka tidak lagi mempunyai anggaran yang memadai untuk membayar insentif nakes yang sudah menunggak enam bulan. Selain karena pemotongan dana alokasi umum, kekurangan anggaran juga disebabkan pengalokasian ulang APBD Kota Langsa selama pandemi Covid-19. Ia pun berharap bisa mendapat bantuan anggaran dari provinsi.

”Langsa sendiri membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sekitar Rp 30 miliar. Anggaran itu, antara lain, untuk membayar insentif tenaga kesehatan,” kata Marzuki.

Nova menyebutkan, pada prinsipnya, Pemerintah Aceh setuju membantu pembayaran insentif tenaga kesehatan yang seharusnya dibayarkan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut pun sudah disampaikan kepada wali kota dan bupati se-Aceh.

Namun, pemberian bantuan itu harus sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus mempertimbangkan ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.

”Pemerintah Aceh pun siap membantu Langsa dan kabupaten/kota lainnya jika kedua syarat itu terpenuhi,” kata Nova.

Namun, penyaluran bantuan itu, kata Nova, harus melalui mekanisme APBA-Perubahan. Ia mengatakan, di tingkat kebijakan dia dan kepala daerah se-Aceh sudah setuju untuk membantu pembayaran insentif tenaga kesehatan.[kompas.id]

Selain Afghanistan, Ini Deretan Negara yang Terapkan Syariat Islam

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Palu Hakim. (Foto: iStock)

Nukilan.id – Pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada, menegaskan bahwa pemerintahan baru Afghanistan akan menerapkan syariat Islam, serupa dengan sejumlah negara lainnya.

Selain Afghanistan, beberapa negara lain juga menjadikan syariat Islam sebagai landasan konstitusinya. Berikut beberapa negara tersebut:

1. Arab Saudi

Arab Saudi juga merupakan salah satu negara kerajaan yang menerapkan syariat Islam. Berdasarkan aturan tersebut, Saudi menerapkan aturan ketat terhadap perempuan.

Meski demikian, belakangan Saudi mulai mengubah arah kebijakan yang dianggap lebih moderat terhadap perempuan.

Saudi menyatakan bahwa mereka akan mengizinkan perempuan yang belum menikah, bercerai, atau janda untuk hidup sendiri tanpa persetujuan dari wali kerabat laki-laki.

Selain urusan perempuan, sejumlah kebijakan Saudi lainnya juga memicu kontroversi, salah satunya menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka kejahatan. Kebijakan ini berulang kali dikritik oleh Human Rights Watch (HRW).

HRW juga melaporkan, pernah ada anak berusia 14 tahun di Saudi yang dihukum mati akibat pengakuan yang ia tuturkan dalam keadaan disiksa.

2. Uni Emirat Arab

Berbeda dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab merupakan negara federasi yang terdiri dari tujuh emir, yakni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Umm Al Quwain, dan Fujairah.

Layaknya Saudi, ada beberapa aturan UEA yang mendiskriminasi perempuan. Pernikahan di UEA menjadikan pria sebagai pemegang kuasa, di mana suami bisa menceraikan istrinya secara sepihak, sementara perempuan harus menggugat cerai ke pengadilan.

Dalam situs imbauan perjalanan pemerintah Inggris, KUHP negara itu juga disebut mengatur hukuman bagi laki-laki yang berdandan seperti kaum hawa dan masuk ke ruang publik perempuan.

Pelaku kejahatan tersebut terancam hukuman penjara satu tahun dan denda 10.000 dirham atau setara Rp43 juta.

3. Iran

Iran juga termasuk sebagai salah satu negara yang menggunakan dasar hukum syariat Islam dengan sederet peraturan ketatnya.

Hukum Iran menganggap tindakan menghina nabi, murtad, hubungan sesama jenis, perzinahan, meminum alkohol, dan pelanggaran terkait narkoba tanpa kekerasan sebagai bentuk kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman mati.

Iran pun dikenal sebagai negara yang gencar mengeksekusi para penjahat. Menurut Iran Human Rights, LSM yang berbasis di Norwegia, Iran pernah mengeksekusi seorang pria karena berulang kali meminum alkohol.

4. Pakistan

Berbeda dengan Iran yang menjalankan hukum syariat dengan keras, Pakistan dianggap lebih moderat.

Pada 2006, anggota parlemen Pakistan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan, juga menghapus kasus pemerkosaan dan perzinahan dari aturan agama.

Namun, negara ini masih menjalankan hukuman mati, khususnya terhadap transgender. HRW menilai KUHP Pakistan mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis dan transgender.

Menurut salah satu kelompok pendukung HAM di Pakistan, setidaknya 65 perempuan transgender terbunuh di provinsi Khyber Pakhtunkhwa sejak 2015.

5. Qatar

Qatar juga menerapkan hukum syariat Islam dalam perundang-undangannya yang dilengkapi dengan sederet aturan ketat.

Berdasarkan keterangan di situs resmi pemerintah Inggris, mengumpat dan membuat gerakan kasar di Qatar dapat dianggap sebagai tindakan cabul dan pelakunya dapat dipenjara ataupun dideportasi.

Selain itu, undang-undang Qatar juga masih menerapkan hukum cambuk bagi warganya yang meminum alkohol dan melakukan zinah. Hukuman mati juga dapat diterapkan pada kasus zinah, walaupun jarang terjadi.

6. Brunei Darrusalam

Negara ini menerapkan hukum syariat Islam ketat, salah satunya mengizinkan hukuman mati dengan rajam bagi warganya yang melakukan zinah dan gay.

Sebagaimana dilansir The Diplomat, hukum ini diatur dalam bagian baru KUHP Syariat Brunei. Sebelumnya, masyarakat homoseksual di Brunei dapat dipenjara hingga 10 tahun.

KUHP ini juga mengancam hukuman denda atau penjara bagi warga Brunei yang hamil di luar nikah maupun tidak melaksanakan salat Jumat.[cnnindonesia.com]

Buka Musralub PDA, Nova Ajak Implementasikan Peran Parpol Dalam Bernegara 

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, membuka secara resmi Musyawarah Raya Luar Biasa (Musralub) Partai Daerah Aceh (PDA) tahun 2021, di Aula Grand Bayu Hill, Takengon, Jum’at (10/9/2021) malam ini.

Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pengurus PDA untuk kembali mengimplementasikan enam peran penting Parpol dalam sebuah kehidupan bernegara.

“Jika kita menelaah kembali tentang makna kehadiran sebuah partai politik, kita akan melihat betapa pentingnya peran partai politik dalam mempengaruhi kebijakan bernegara dan bermasyarakat. Setidaknya ada 6 peran penting Parpol,” ujar Nova.

Keenam peran yang dimaksud Gubernur adalah, Pertama, untuk melakukan sosialisasi politik guna membentuk sikap dan orientasi kebijakan yang berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak.

Peran kedua dari keberadaan Parpol adalah melakukan rekrutmen politik, dengan menyeleksi, memilih atau mengangkat seseorang untuk dapat melaksanakan sejumlah peranan dalam sebuah sistem yang dibangun bersama.

Peran ketiga, sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui proses pembuatan kebijakan umum. Kempat, sebagai wahana untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Kelima, untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, sebagai kontrol sosial bagi Pemerintah dan pengambil kebijakan.

Dan terakhir, sebagai wadah pengendalian aspirasi, yaitu dengan cara mengatur ritme perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Dengan latar belakang sejarah Aceh yang sangat khas, sudah pasti ke enam fungsi itu sangat penting diterapkan di daerah kita guna memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal,” kata Nova.

Dalam sambutannya, Gubernur juga mengungkapkan, bahwa kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan salah satu butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang disepakati 16 tahun silam.

Gubernur menambahkan, kehadiran Parlok tidak hanya penting untuk memperkokoh hak-hak sipil masyarakat, tapi juga dapat memperkuat proses perdamaian yang sedang berlangsung. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih terbuka, karena hubungan masyarakat dan pemimpinnya akan lebih dekat.

Sebagaimana diketahui, sejak Pemilu Legislatif pertama pasca Perdamaian tahun 2009, berbagai partai lokal banyak tumbuh di Aceh. Salah satunya adalah Partai Daerah Aceh.

Gubernur menambahkan, eksistensi PDA mewarnai iklim perpolitikan bukanlah hal yang mengejutkan, sebab cikal bakal partai ini sudah ada sejak tahun 2007.

“Kita semua memahami, PDA telah memiliki akar yang cukup kuat di masyarakat. Apalagi pendiri dan pengurusnya merupakan sosok yang cukup dikenal oleh masyarakat Aceh. Tidak salah jika saya katakan, bahwa Partai Daerah Aceh adalah aset milik Aceh yang harus kita jaga bersama, karena kehadiran partai ini merupakan simbol dari keistimewaan Aceh. Saya percaya, PDA mampu memberikan warna bagi semangat berdemokrasi di Bumi Serambi Mekah,” kata Gubernur.

PDA Diminta Persiapkan Diri hadapi Pemilu Legislatif 2024

Guna memperkuat semangat berdemokrasi, Gubernur juga berpesan agar PDA melakukan persiapan sebaik mungkin, dalam menghadapi ajang kontestasi politik ke depan, terutama menjelang Pemilu Legislatif 2024.

Gubernur meyakini, pelaksanaan Musyawarah Raya Luar Biasa ini merupakan salah satu wahana untuk menata dan memperkuat strategi dalam merebut hati masyarakat Aceh jelang Pemilu mendatang. Sehingga PDA siap tampil dengan sosok pemimpin yang handal serta program-program yang sejalan dengan nurani rakyat.

“Saya tentu memahami bahwa persaingan merebut hati rakyat Aceh memang bukan pekerjaan mudah. Tapi jika PDA punya strategi yang tepat, akurat dan konsisten, niscaya upaya itu akan memberikan hasil yang terbaik. Pengalaman selama 14 tahun mewarnai dunia perpolitikan Aceh tentunya menjadi modal berharga bagi partai ini dalam membaca keinginan rakyat Aceh, sehingga PDA mampu menjadi spirit baru dalam memperkuat pembangunan di Aceh,” ujar Nova.

Sebagai kepala Pemerintahan Aceh, Gubernur juga mengapresiasi atas segala kritik, dukungan dan kontribusi Partai Daerah Aceh dalam memperkuat sistem Pemerintahan Aceh selama lebih dari empat tahun terakhir ini.

PDA Dukung Program Pemerintah Aceh

Senada dengan Gubernur, Ketua Umum PDA Tgk H Muhibbusshabri, juga menegaskan pentingnya membangun kebersamaan dalam membangun Aceh.

“Negeri ini adalah negeri kita bersama, oleh karena itu tidak ada sekat kesukuan, tidak ada sekat perbedaan pandangan politik, yang ada adalah semangat kebersamaan untuk membangun. Acehm” ujar Abi Muhibbusshabri.

“Seperti pelangi, yang indah karena beraneka warna, mari kita jalin silaturrahmi dan saling dukung. Kukuhkan pertemanan, PDA siap mendukung setiap program Pemerintah Aceh, yang saat ini dipimpin oleh Pak Nova, terutama yang berkaitan dengan program kemasyarakatan,” sambung Abi Muhib.

Pada kegiatan tersebut, Tgk H Baihaqi Yahya atau yang akrab disapa Baba Panton, selaku Ketua Dewan Mustasyar DPP PDA, menyampaikan Tausyiah Politik. Baba Panton mengajak kader PDA untuk mengingatkan kembali pesan Almarhum Abu Panton.

“Ingat pesan Abu Panton, jangan khianat dan tetap istiqamah. Oleh karena itu, kami tegaskan, PDA tetap Istiqamah mendukung Pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah. Kami selalu mendukung dan mendo’akan agar sebesar apapun gelombang yang menerjang, Pemerintahan Pak Nova khusnul khatimah,” ujar Baba Panton.

Pelaksanaan Musyawarah Raya Luar Biasa PDA, turut dihadiri oleh Bupati Aceh Tengah, Plt Bupati Bener Meriah, sejumlah anggota DPRA, Kepala Badan Keabangpol Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, serta unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. []

BPN Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh(Kementerian ATR/BPN)

Nukilan.id – Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi menyerahkan sertifikat tanah wakaf yang terdiri dari lima bidang tanah untuk Masjid Raya Baiturrahman yang berlokasi di Kota Banda Aceh.

“Tanah wakaf menjadi salah satu obyek tanah yang juga penting untuk disertifikatkan,” kata Taufiqulhadi dalam keterangannya, Sabtu, (11/09/2021).

Penyertifikatan tanah wakaf dilakukan agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.

“Karena sertifikat tanah wakaf ini memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN menjamin akan memudahkan proses penerbitan sertifikat tanah wakaf, karena hal ini merupakan amanat dari perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Taufiqulhadi meminta masyarakat atau nazir dapat pro-aktif dalam menyertipikatkan tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut.

“Proses pendaftaran tanah wakaf bisa dilakukan setelah terjadinya ikrar wakaf di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kemudian, Kepala KUA akan meminta tanda bukti penguasaan tanah dari wakif dan menerbitkan akta ikrar wakaf,” tutur dia.

Taufiqulhadi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar menyertifikatkan tanahnya, baik itu tanah pribadi maupun tanah yang sudah diwakafkan.

“Segera sertifikatkan tanah Anda ke Kantor Pertanahan setempat. Hal ini menjadi penting agar tanah Anda memiliki perlindungan yang lebih kuat serta dapat mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata dia. [kompas]

Terkait Investasi, DPRA: Janji Nova Hanya Sebatas Pencitraan

Penulis
Mirzu
-
0
Anggota DPRA Fraksi PNA dan juga Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Fahlevi Kirani. (Foto: Ist).

Nukilan.id – Ketua Komisi V Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA), M. Rizal Fahlevi Kirani mengatakan, janji investasi yang digaungkan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada publik hanya sebatas iming-iming dan pencitraan.

“Kita melihat banyak janji-janji Nova Iriansyah yang disampaikan ke publik tentang investasi tidak kongkrit, itu hanya sebatas iming-iming dan pencitraan saja,” kata Fahlevi Kirani kepada Nukilan.id, Sabtu (11/9/2021).

DPMPTSP Aceh Buka Peluang Investasi kepada Pelaku Usaha

DPMPTSP: Investasi Aceh perlu Soliditas dan Konsistensi Kebijakan

Ia melihat bahwa, sampai saat ini, banyak sekali investasi di Aceh belum terealisasi. Bahkan, investor sebelumnya berinvestasi di Aceh kini sudah hilang. Seperti, investasi Rumah Sakit Sabang dengan India, Kawasan Industri Aceh (KIA) di Ladong juga tidak sanggup dijaga, sehingga membuat investor tidak nyaman dan putra Aceh sendiri yang siap berinvestasi triliunan juga tidak bisa dijamin kenyamanan investasinya.

“Sampai sekarang, di sisa masa jabatannya juga belum ada yang terealisasi, karena faktanya setelah kita liat kondisi dilapangan tidak ada apa-apa,” ujar Fahlevi Kirani.

Menurutnya, mulai saat ini, Nova Iriansyah jangan lagi memikirkan masalah investasi. Namun, alangkah baiknya, beliau lebih memikirkan solusi untuk memperbaiki ekonomi rakyat Aceh yang sedang terdampak pandemi Covid-19.

“Karena hari ini, di masa pandemi yang membuat ekonomi rakyat begitu menjerit, dan itu jauh lebih penting untuk di pertimbangkan,” sarannya kepada Nova Iriansyah.

Lebih lanjut, Fahlevi Kirani mengatakan, sebenarnya investasi itu penting untuk Aceh. Namun, dengan masa jabatan Gubernur Aceh yang begitu singkat, tidak memungkinkan lagi untuk tercapai.

“Kita tidak anti terhadap investasi-investasi yang ada di Aceh, tapi kami berharap, investasi itu pro terhadap kesejahteraan rakyat,” harap Fahlevi Kirani.

Reporter: Hadiansyah

Nazia Fonna Juara 1 Nasional Lomba Lagu HUT Demokrat, Teuku Riefky: Selamat

Penulis
Mirzu
-
0
Sekjen ZDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harya. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-20 Partai Partai Demokrat menyelenggarakan berbagai lomba karya kreatif, salah satunya lomba menyanyi lagu ciptaan SBY dengan judul “Cahaya Dalam Kegelapan”.

Kegiatan yang dimulai sejak 8 hingga 28 Agustus 2021 itu diumumkan secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga sampai tingkat nasional pada acara puncak hari ulang tahun demokrat yang ke-20 tepatnya pada tanggal 9 september 2021 yang bertepatan juga dengan hari ulang tahu Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang ke 72 tahun.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan lagu Cahaya dalam Kegelapan ciptaan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini berbicara tentang harapan untuk tidak menyerah bagi kita semua dalam situasi seperti sekarang ini, karena Cahaya ada dalam hati kita dan selalu ada harapan ketika kita tidak putus asa.

“Setelah melalui seleksi yang panjang Nazila Fonna peserta lomba asal Aceh berhasil meraih Juara satu tingkat nasional lomba menyanyi lagu cahaya dalam kegelapan ciptaan Bapak SBY. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Nazila Fonna teruslah berkarya dan mengharumkan nama aceh di kancah Nasional” tambah Teuku Riefky melalui rilis kepada media pada Sabtu 11 September 2021.

Teuku Riefky juga mengucapkan selamat kepada para pemenang lainnya dan bagi peserta yang belum beruntung jangan berkecil hati. Selalu ada harapan ketika kita tidak putus asa dan masih ada kesempatan lain juga untuk terus berkompetisi.

Sementara itu, Nazila Fonna juga mengucapkan terima kasih kepada Demokrat yang sudah melaksanakan kegiatan positif dan kreatif bagi anak muda seperti even saat ini, partai yang menjunjung tinggi perdamaian dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

“kepada Bapak SBY saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke 72, Bapak menurut pandangan saya adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana serta selalu menciptakan kedamaian untuk rakyat dan selalu ada di hati rakyat. Hadiah ini akan saya persembahkan kepada Ibu saya yang ulang tahun pada tangal 12 September” Tutup Nazilla yang berharap suatu saat bisa bertemu Bapak SBY Presiden ke 6 Republik Indonesia ini.

Menanti Kebangkitan Aceh Lewat Investasi Abu Dhabi

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Aceh Singkil, kabupaten yang posisinya nun jauh dari ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh itu memang kurang populer dibandingkan daerah lain di “Serambi Mekah”, termasuk bicara soal pariwisatanya.

Bagi wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, selama ini cukup akrab sebagai daerah tujuan berwisata ke provinsi bersyariat Islam itu adalah Kota Sabang dan Banda Aceh.

Padahal, potensi alam Aceh singkil khususnya pulau pulau di perairan Samudera Hindia itu, panoramanya akan memanjakan mata sehingga dipastikan setiap orang betah berlama-lama di daerah tersebut.

Perjalanan ke Aceh Singkil dengan ibu kotanya Singkil di pesisir pantai barat dan selatan Provinsi Aceh itu dapat ditempuh sekira 12 jam jalan darat atau berjarak sekitar 650 kilometer dari Kota Banda Aceh.

Ternyata, keindahan alam Aceh Singkil telah memikat hati para investor dari negara kaya timur tengah yakni Uni Emirat Arab (UEA), sehingga berencana membangun berbagai fasilitas pariwisata di daerah berjuluk kota “Beutuah” itu.

Rencana serius investor UEA berinvestasi di Serambi Mekah itu dinilai tepat sebab selain dukungan panorama alamnya, juga secara geografis Aceh berada di ujung paling barat Indonesia atau pintu “gerbang” masuk Selat Malaka.

Keseriusan investasi UEA di Aceh itu juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) #PasarLautIndonesia di Aceh di Banda Aceh, pekan lalu.

Kepastian itu diungkapkan Menteri Luhut bahwa UEA akan merealisasikan investasi senilai 500 juta dolar AS di Aceh Singkil, dan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Menteri Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazrouei.

“Ada satu proyek senilai 500 juta dolar AS yang mereka ingin investasikan dan mereka sudah meninjau dan sudah bicara. Dan saya bertelepon, tetap berkomunikasi dengan Menteri Suhail, tanggal 13, 14, 15 (September) mereka akan datang ke Indonesia lagi untuk berbagai proyek kerja sama Indonesia-Abu Dhabi,” katanya menjelaskan.

Masih terkait dengan rencana investasi Abu Dhabi, menurut Luhut, berdasarkan diskusi dengan Gubernur Aceh, seharusnya sudah tidak ada masalah terkait insentif yang diminta pihak UEA.

Luhut pun mengaku telah mengunjungi kawasan Aceh Singkil yang diincar UEA. Pihak UEA bahkan menyatakan mereka akan membangun resort di mana nanti Putra Mahkota Mohammed bin Zayed Al Nahyan akan sesekali bisa hadir di sana.

“Presiden memerintahkan kami, perintahkan saya karena saya kebetulan penanggung jawab, agar itu dituntaskan. Dan kita ingin tuntaskan tentu dalam aturan-aturan main yang ada,” katanya.

Menurut menteri, pihaknya sudah pergi ke Singkil dan melihat hampir 40.000 hektare rawa dengan panorama yang luar biasa indah serta dilihat oleh tim dari Abu Dhabi.

“Mereka mau bikin resort, dia mau katanya Crown Prince Muhammad bin Zayed juga akan sekali-sekali ada di sana, karena dia ingin direct flight dari Abu Dhabi langsung ke Singkil,” ujar Luhut.

Bangun Resort

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’auddin Djamal mengharapkan investasi UEA pada sektor pariwisata di kawasan Pulau Banyak, Aceh Singkil itu memiliki efek ganda atau multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor lainnya.

“Kita berbicara pariwisata itu bicara multiplier effect. Pariwisata hidup, maka sektor-sektor yang lain juga ikut hidup,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurut dia pandemi COVID-19 menjadi salah satu kendala yang membuat lambannya pengurusan investasi itu agar terlaksana dengan cepat. Rencananya, pemerintah baru akan melakukan penandatanganan perjanjian investasi tersebut pada Oktober 2021.

“Kita berharap dengan terus pulihnya pandemi di Indonesia, maka investasi ini dapat segera terlaksana, mengucurkan anggaran dengan program-program dan sebagainya,” kata Illiza.

Illiza menilai konektivitas antara Toba, Sumatera Utara dengan Kabupaten Aceh Singkil menjadi gerbang pembuka untuk memasukkan investasi UEA ke Pulau Banyak.

Memang, kata dia, investasi itu terpusat di Pulau Banyak, Aceh Singkil, tetapi juga harus memberikan efek ganda terhadap daerah lain. Misalnya seperti Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam sebagai daerah tetangga, dan juga daerah lainnya.

“Kita berharap pemerintah pusat dalam berkomunikasi dengan UEA ini juga dapat memberikan dampak lebih luas, tidak terfokus satu wilayah, tapi juga interkoneksi ke beberapa wilayah lain,” katanya.

Di Pulau Banyak, investasi tersebut tidak hanya pada pengembangan sektor pariwisata, tetapi bagaimana sektor perikanan juga dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendongkrak pendapatan masyarakat setempat.

Begitu juga dengan penanggulangan sanitasi, banjir dari Aceh Selatan hingga ke Aceh Singkil. Termasuk pemerintah harus menyiapkan big data dan memastikan ketersediaan pasokan listrik.

“Jangan nanti dibangun hotel, tetapi ketersediaan listriknya tidak cukup, harus pakai genset,” katanya lagi.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga telah menandatangani kerja sama pengembangan dan investasi pariwisata dengan Murban Energy Limited, Uni Emirate Arab yang akan dipusatkan di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

Diharapkan kerja sama ini dapat segera terealisasi demi terwujudnya pengembangan pariwisata di Aceh,” kata Nova Iriansyah .

Ia juga meminta doa dari seluruh masyarakat Aceh agar kerja sama tersebut dapat segera diwujudkan. “Insya Allah kita doakan investasi di Aceh Singkil ini bisa terwujud,” tambahnnya.

Kerja sama sektor pariwisata itu meliputi pembangunan infrastruktur pariwisata, investasi dalam pengembangan pariwisata, promosi bersama pengembangan pariwisata, sumber daya manusia serta pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Data Badan Pusat Statistik Aceh Singkil 2021 melalui wikipedia.org disebutkan bahwa penduduk Aceh Singkil tercatat 126.514 jiwa dengan kepadatan penduduknya yakni 68 jiwa kilometer persegi (km2).

Sementara penduduk Aceh Singkil berasal dari beragam suku, termasuk Singkil, Aneuk Jamee, Aceh, Batak Pakpak, Melayu dan Minang.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Aceh Azwani Awi mengharapkan investor Uni Emirat Arab serius berinvestasi di sektor pariwisata di Aceh Singkil.

Dengan tumbuhnya sektor pariwisata maka juga akan menjadi jalan keluar bagi pemasaran berbagai produk industri rumah tangga atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) rakyat, khususnya penduduk pesisir pantai barat dan selatan Aceh.

Investasi UEA di Aceh Singkil tersebut menjadi titik awal pengembangan pariwisata Aceh, sehingga provinsi ujung barat Indonesia tersebut bisa menjadi daerah kunjungan wisatawan mancanegara. [Antara]

Persiraja Banda Aceh vs PSS Sleman Sama Kuat di Babak Pertama

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id  – Persiraja Banda Aceh bermain sama kuat di babak pertama saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Liga 1 2021-2022 di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (11/9/2021). Laskar Rencong lebih dulu unggul pada menit-menit awal, sebelum disamakan di pertengahan paruh pertama.

Sejak peluit babak petama dibunyikan, kedua tim bermain saling jual beli serangan. Akan tetapi, Persiraja mendapatkan peluangnya.

Persiraja berhasil cetak gol cepat di menit ke-4 dari Lelis -panggilan karkb Leonardo Silva. Diawali dari sepak pojok yang dilakukan M. Isa hingga Lelis berhasil mengkonversikannya menjadi gol lewat sundulannya. Laskar Rencong -julukan Persiraja- unggul sementara atas PSS dengan skor 1-0.

Gol tersebut menjadikan Persiraja bermain lebih percaya diri. Namun, PSS juga tak mau menyerah begitu saja.

Mereka mencoba melakukan serangan demi serangan. Akan tetapi serangan yang mereka lakukan belum efektif dan tidak mengancam gawang Persiraja.

Memasuki menit ke-25, belum ada tambahan gol meskipun kedua kubu bermain saling jual beli serangan. Persiraja pun masih unggul dengam skor 1-0

Di menit ke-30 PSS mendapat peluang emasnya. Lewat tendangan Irfan Bachdim yang membentur mistar gawang dan bola memantul ke bawah. Namun wasit belum menentukan apakah itu gol.

Namun, akhirnya wasit memutuskan bahwa tendangan Bachdim gol. Para pemain Persiraja terlihat emosi dan tidak terima atas keputusan wasit.

Usai wasit menentukan hasil tersebut. Para pemain Laskar Rencong protes kepada tim wasit. Pertandingan terlihat sempat berhenti sementara waktu karena kejadian kontroversi tersebut.

Terlihat beberapa pemain dan official tim melakukan protes kepada wasit mengenai kejadian tersebut. Pertandingan pun sempat berhenti sementara waktu karena kejadian kontroversi tersebut.

Laga sempat terhenti 10 menit karena kontroversi tersebut. Hingga akhirnya pertandngan pun berlanjut, tim Persiraja kembali melanjutkan permainan dan menerima bahwa tendangan Bachdim memang gol.

Wasit memutuskan tambahan waktu selama 10 menit. Namun hingga peluit babak pertama dibunyikan skor tidak berubah. Skor antara kedua tim berakhir imbang dengan skor 1-1.

Berikut Susunan Pemain

Persiraja XI (3-5-2): Fahrurrazi, Lelis, M.Roby, Zamzani, Defri Riski, M. Rifaldi, Shori, Subhan, Vanja, M. Isa, Henrique

Cadangan: Aji Bayu, Divaio, Al Fasyimi, Iftiqar Rizal, Nadhiif, Mukhlis Nakata, Ramadhan, Husnuzhoni, Redi Rusmawan, Supriyadi.

Pelatih : Hendri Susil

PSS XI (4-3-3): Ega Rizky, Evans, Arthur Irawan, Ghufron, Nirwanto, Irkham Mila, Kim Jeffrey, Maslac, Arsyad, Irfan Bachdim, Irfan Jaya.

Cadangan: Miswar, Dendi A.M, Fandry Imbiri, Samsula, Fitra Ridwan, Jepri Kurniawan, Misbakus, Chaniago, Sukarta, Rafi Angga.

Pelatih : Dejan Antonic

KKP Pulangkan Nelayan Asal Aceh yang Tertangkap di Thailand

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulangkan empat orang nelayan asal Aceh yang tertangkap Thailand. Pemulangan tersebut menunjukkan perhatian KKP, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Aceh terhadap nelayan yang mengalami permasalahan hukum di luar negeri.

“Keempat nelayan tersebut tiba di tanah air pada Kamis malam (9/9/2021),” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Adin menambahkan keempat nelayan tersebut ditangkap oleh otoritas Thailand pada tanggal 9 April 2021 karena dianggap melakukan illegal fishing di wilayah Thailand, namun berdasarkan putusan pengadilan Thailand mereka dibebaskan karena masih dibawah umur. Keempatnya merupakan nelayan asal Idi Reyeuk. Keempat nelayan tersebut yaitu H (17 tahun), M (18 tahun), MM (18 tahun) dan J (17 tahun).

“Keempatnya masih di bawah umur, usianya masih 17-18 tahun, sehingga dilakukan tindakan deportasi saja,” ujar Adin.

Adin juga tidak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik antara KKP, Kementerian Luar Negeri dan Pemda Aceh. Adin juga berharap agar sinergi ini dapat ditingkatkan ke depannya.

“Terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang baik dalam proses pemulangan para nelayan tersebut. Ini merupakan wujud kehadiran negara untuk melindungi warga negaranya,” ujar Adin.

Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrasyah menyampaikan bahwa meskipun sudah pulang ke tanah air, keempat nelayan tersebut musti bersabar karena masih harus menjalani proses terkait penanganan dan pencegahan Covid-19. Teuku juga berharap agar proses hukum yang sudah dijalani menjadi pelajaran agar pelanggaran melintas batas tidak terulang lagi.

“Sesuai standar pencegahan dan penanganan Covid-19, kepada para nelayan yang dipulangkan akan dilakukan tes PCR dan karantina terlebih dahulu,” terang Teuku.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa fokus utama pembangunan kelautan dan perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Fokus dimaksud mengedepankan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. []

Deretan Pejabat Bergelimang Harta di Indonesia Versi KPK

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Orang Kaya (Foto: Shutterstock)

Nukilan.id – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada publik.

Dari data tersebut terpantau beberapa nama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, serta Prabowo Subianto menjadi 10 pejabat terkaya di Indonesia.

Berikut daftar 10 penyelenggara negara yang paling kaya berdasarkan data resmi situs LHKPN KPK:

1. Anggota Wantimpres, Tahir

Tahir memiliki harta berupa 25 unit tanah serta bangunan. Totalnya mencapai Rp 182.694.669.806 (miliar). Selain itu, Tahir tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin. Totalnya bernilai Rp 12.929.400.000 (miliar).

Dia tercatat memiliki tiga unit Mercedes-Benz, satu unit Bentley, satu unit Toyota Alphard, dan satu unit Rolls-Royce. Tahir juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp 4.966.984.037.258 (triliun). Tahir tercatat punya surat berharga Rp 8.299.811.138.809 (triliun).

Dalam LHKPN-nya, dia tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 2.174.164.167.547 (triliun) dan harta lainnya Rp 72.025.000.000 (miliar). Subtotal hartanya adalah Rp 15.708.608.413.420 (triliun).

Lalu dia tercatat punya utang Rp 6.965.269.209.267 (triliun). Total harta kekayaannya ialah Rp 8.743.339.204.153 (triliun).

2. Menparekraf, Sandiaga Uno

Sandiaga memiliki 16 tanah dan bangunan totalnya senilai Rp 208.944.126.444 (miliar). Sandi juga memiliki alat transportasi yaitu mobil Nissan Grand Livina minibus dan Mobil Nissan X-Trail minibus totalnya senilai Rp 295 juta.

Menparekraf juga memiliki harta bergerak lainnya ada Rp 3,2 miliar, sementara surat berharga ada senilai Rp 3.111.823.057.480 (miliar).

Tercatat dia juga memiliki kas dan setara kas Rp 629.217.144.021, harta lainnya Sandi memiliki Rp 43.346.597.159. Sub total Rp 3.996.825.925.104 (triliun). Dia juga memiliki utang senilai Rp 181.058.538.914. Sehingga total kekayaannya Rp 3.815.767.386.190 (triliun).

3. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono

Trenggono memiliki 43 tanah dan bangunan di beberapa daerah senilai Rp 57.537.530.855 (miliar).

Alat transportasi yang dimiliki tiga unit yakni Land Rover RR Jeep Tahun 2013, Audi RS 5 sedan tahun 2015, Mercedes Benz GLA 200, serta motor honda Beat Solo Tahun 2018, semuanya total senilai Rp 2.982.000.000 (miliar).

Tercatat harta bergerak lainnya Rp 18.213.902.124. Surat berharga senilai Rp 2.140.625.227.160.

Kas dan setara kas Rp 137.838.373.533, harta lainnya senilai Rp 71.587.049.307. Sub total Rp 2.428.784.082.979. Trenggono sendiri tercatat tidak memiliki utang. Sehingga total kekayaannya sama dengan sub total yakni Rp 2.428.784.082.979 (triliun).

4. Menteri BUMN, Erick Thohir

Erick Thohir memiliki 34 tanah dan bangunan senilai Rp 359.401.100.000. Alat transportasi 4 unit senilai Rp 3.145.500.000. Harta bergerak lainnya Rp 27.996.250.000. Surat berharga tercatat senilai Rp 1.724.756.124.100

Kas dan setara kas ada Rp 88.431.439.694, sedangkan harta lainnya senilai Rp 285.332.065.207. Adapun sub totalnya Rp 2.489.062.479.001 (triliun). Dia juga memiliki utang Rp 176.124.215.147. Sehingga total harta kekayaannya Rp 2.312.938.263.854 (triliun).

5. Menhan, Prabowo Subianto

Prabowo memiliki 10 tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000. Alat transportasi ada 8 unit senilai Rp 1.258.500.000 (miliar).

Harta bergerak lainnya Rp 16.359.023.500, surat berharga Rp 1.701.879.000.000. Kas dan setara kas Rp 2.522.545.835. Harta lainnya senilai Rp 40 juta.

Sub total Rp 2.037.339.519.335, tercatat dia memiliki utang Rp 8 miliar. Sehingga total harta kekayaanya Rp 2.029.339.519.335 (triliun).

6. Kepala Bagian Sekda Pemkab Rokan Hulu, Umzakirman

Umzakirman memiliki 5 tanah dan bangunan senilai Rp 1.801.140.000.000 (triliun). Alat transportasinya ada 4 unit senilai Rp 324 juta.

Harta bergerak lainnya tidak ada, namun dia memiliki surat berharga senilai Rp 63.007.675.

Dia juga tidak memiliki kas, harta lainnya, serta utang. Sehingga total harta kekayaannya Rp 1.801.527.007.675 (triliun)

7. Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang, Nurhali

Nurhali memiliki 5 unit tanah dan bangunan senilai Rp 1.601.352.000.000 (triliun). Alat transportasi tiga unit senilai Rp 558 juta.

Harta bergerak lainnya senilai Rp 74 juta, kas dan setara as senilai Rp 4,5 juta, sedangkan harta lainnya senilai Rp 30 juta.

Sub total Rp 1.602.018.500.000 (triliun), tercatat utang yang dimiliki ada Rp 46 juta. Sehingga total harta kekayaannya Rp 1.601.972.500.000 (triliun).

8. Wakil Direktur Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid

Fajrin memiliki 4 unit tanah dan bangunan senilai Rp 3,350 miliar. Alat transportasi ada dua unit senilai Rp 110 juta.

Harta bergerak lainnya Rp 243 juta. Surat berharga ada Rp 1.522.155.159.463.

Kas dan setara kas ada Rp 2.007.312.874, kemudian harta lainnya ada Rp 258,8 juta. Sun total Rp 1.528.124.272.337.

Tercatat dia tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya senilai Rp 1.528.124.272.337 (triliun).

9. Anggota Wantimpres, Muhamad Mardiono

Mardiono memiliki 180 tanah dan bangunan senilai Rp 653.101.250.000. Alat transportasi yang dimiliki ada 16 unit totalnya senilai Rp 7.725.950.000.

Harta bergerak lainnya Rp 1.125.000.000. Surat berharga Rp 652.539.783.465. Kas dan setara kas Rp 1.584.755.115, harta lainnya ada Rp 10.172.321.447. Sub total Rp 1.326.249.060.027.

Mardiono juga memiliki utang Rp 49.869.609.294. Sehingga total harta kekayaanya Rp 1.276.379.450.733 (triliun).

10. Wakil Camat Sekretariat Kota Jaksel, Jan Hider Oslannd P

Jan Hider menjadi pejabat terkaya yang menempati urutan ke-10. Jan memiliki 2 unit tanah dan bangunan senilai Rp 958.178.000.000.

Memiliki 5 unit alat transportasi senilai Rp 480.500.000. Harta bergerak lainnya senilai Rp 25,5 juta.

Kas dan setara kas ada senilai Rp 20 juta. Sub total Rp 958.704.000.000. Jan juga memiliki utang Rp 100 juta. Sehingga total harta kekayaannya senilai Rp 958.604.000.000 (miliar).

Sumber: Kompas

1...2,0152,0162,017...2,359Halaman 2,016 dari 2,359

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id