Beranda blog Halaman 1929

KBWI Minta Pemkab Aceh Tamiang Bersinergi Atasi Limbah di Pasar Pagi Kota Lintang

0
Penampakan luapan limbah di pasar pagi Kota Lintang, Aceh Tamiang, (Foto: Nukilan/Poris)

Nukilan.id – Air limbah yang tertampung di saluran pembuangan depan Pasar Pagi, tepatnya jalan Lintas Kota Lintang eks Sekolah SD Negeri 03 Kualasimpang sudah over kapasitas.

Hal itu disampaikan Ketua Koperasi Berkah Wartawan Indonesia (KBWI), Amnurdani kepada Nukila.id, Minggu (29/08/2021).

Amnurdani saat memantau langsung ke lokasi luapan limbah mengatakan bahwa, saluran parit tersebut berada di wilayah Pemerintahan Kampung Kota Lintang, Kampung Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

“Air yang mengalir dalam saluran sudah tidak lancar lagi, disebabkan adanya tumpukan sampah yang masuk disaluran parit dan sudah saatnya untuk dibersihkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Amnurdani mengajak Pemerintahan Kampung, Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tamiang untuk bersinergi membersihkan saluran yang tersumbat, karena aroma limbah dan airnya sudah sangat mengganggu pengguna jalan.

“Sudah saatnya dilakukan pembehan parit dan penambahan aliran menuju kearah sungai, sehingga kapasitas limbah dapat tertampung dan air bisa lancar mengalir,” tegas Dani.

Reporter: Poris

Rektor Dinilai Tidak Konsisten, Mahasiswa Unimal Gelar Aksi Demo di Depan Kampus

0
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) melaksanakan aksi demo di depan Kampus Bukit Indah (Foto: Wanda/Nukilan)

Nukilan.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) melaksanakan aksi demo di depan Kampus Bukit Indah, dengan menyampaikan beberapa tuntutan dan aspirasi untuk menyikapi persoalan yang terjadi di kampus. Salah satunya terkait dengan pengubahan model pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) secara Luring ke daring.

Presiden Mahasiswa Unimal, A Rizky RM mengatakan bahwa, Pengubahan model pelaksanaan PKKMB dinilai telah merugikan mahasiswa baru, baik secara tenaga maupun finansial.

“Mahasiswa menerima surat pelaksanaan PKKMB secara Luring pada tanggal 24 Agustus 2021 lalu yang mana dalam pengumuman itu dikatakan PKKMB dilaksanakan pada hari ini 30 Agustus 2021,” kata Rizky kepada Nukilan.id di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Senin (30/8/2021).

Namun, lanjutnya, pada H-3 tanggal 27 Agustus kemarin tiba-tiba pelaksanaan tersebut dibatalkan dengan alasan Lhokseumawe sedang berada dalam zona merah Covid-19 dan masuk level 4.

“Padahal mahasiswa baru sudah berada disini semua, penundaan itu dilakukan secara mendadak dan tiba-tiba, sehingga merugikan Mahasiswa baru dan seluruh panitia penyelenggara seperti BEM Universitas dan Fakultas,” terang Rizky

Sementara itu, Risky juga membeberkan ketidak konsistenya Rektor Unimal itu bukan terjadi hanya sekali, namun sudah terulang berkali kali.

“Sama halnya dengan wisuda, pertama diumumkan Drive true, H-4 dibatalkan, padahal mahasiswa yang ingin wisuda dan sudah mendatangkan dari pihak keluarga untuk menghadiri acara wisuda, lebih sayang nya lagi ada pihak keluarga sedang dalam perjalanan harus memutar balik kendaraan dikarenakan wisuda ditunda,” ujarnya.

Dari semua mahasiswa yang ingin wisuda bukan semua kalangan orang kaya, melainkan hanya kehidupan pas-pasan, dikarenakan momen wisuda adalah momen yang dinantikan oleh calon sarjana dan juga orang tua, terpaksa untuk mengumpulkan sedikit belanja untuk berangkat ke kampus Malikulsaleh.

“Kalau yang wisuda anak orang kaya, tidak masalah, bayangkan jika yang sudah berada disini itu orang miskin, pasti buat wisuda anaknya dia pinjam uang sana sini, tapi pak rektor dengan tega menunda wisuda tersebut tanpa ada solusi yang konkrit,” ungkap Rizky.

Diketahui, berdasarkan informasi yang diterima aksi tersebut dimulai pukul 09.00 Wib, namun hingga pukul 12.00 Wib Rektor Unimal belum menjumpai mereka.

Akibatnya orasi terus dijalankan dan seratusan mahasiswa masih berada di depan Gerbang Kampus Bukit Indah Universita Malikussaleh tersebut

Dalam orasinya Risky RM juga mengancam akan menyegel kampus itu jika rektor tidak bersedia berdialog dengan mahasiswa dalam waktu 2×30 menit, dengan massa ratusan mahasiswa.[]

Mendagri Dorong Daerah Perkuat Pengawasan Internal

0
Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong agar pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan internal. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Menurutnya, pengawasan itu penting untuk mengurangi moral hazard untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi.

“Sehingga penguatan APIP ini menjadi penting dari kualitas personelnya, dengan melalui pelatihan-pelatihan teknis terus menerus, Kemendagri juga rajin melaksanakan itu,” ujar Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), dan Launching Pengelolaan Bersama MCP secara virtual, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, upaya penguatan juga dapat dilakukan dengan menunjuk orang yang profesional di bidangnya melalui pola rekrutmen dan memberikan pembinaan karier yang baik. Dengan demikian, kata Mendagri, bakal ada kepastian dalam pembinaan karier di jajaran inspektorat daerah, sehingga mereka bisa lebih profesional.

Selain itu, dukungan pengutan juga dapat dilakukan dengan mengalokasikan pembiaayaan pengawasan dari APBD dengan jumlah yang memadai. Hal itu, kata Mendagri, merupakan diskresi dari masing-masing kepala daerah yang prinsipnya untuk memperkuat APIP. Bila peran pengawasan internal diperkuat, maka akan mengurangi temuan-temuan dari pihak eksternal.

“Sekali lagi mohon betul perkuat APIP, kalau inspektoratnya kuat maka akan cepat dapat dikoreksi secara internal sehingga intervensi dari eksternal akan jauh lebih minimal,” terang Mendagri.

Pengawasan internal, kata Mendagri, akan membuat iklim kerja di lingkungan organisasi lebih baik, dibanding dengan pengawasan eksternal.

Mendagri menjelaskan sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat pengawasan internal. Langkah itu, seperti memperbaiki sistem pengawasan bertingkat di provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, pelaporan dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis IT, seperti SIPD, SP4N LAPOR, Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). Tak hanya itu, sistem lainnya yakni menggunakan Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang merupakan inisiasi dari Ketua KPK, dan didukung oleh Kemendagri bersama BPKP. []

7 Wanita Digerebek Sedang Berpesta Miras di Banda Aceh

0

Nukilan.id – Personel Polresta Banda Aceh dan Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan Wh) menggerebek sebuah kafe dan menemukan tujuh wanita muda yang sedang pesta minuman keras.

Ketujuh wanita muda tersebut berinisial NM (22), HS (19), EMD (26), CA (22), FD (26), MA (22) dan NA (19). Petugas juga menyita barang bukti berupa minuman keras merek Red Label dan Vibe dari ketujuh wanita itu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, AKP M. Ryan Citra Yudha mengatakan, peristiwa itu berawal dari laporan warga setempat yang merasa terganggu dengan suara bising dari kafe tersebut.

“Warga setempat merasa terganggu dengan adanya suara bising hampir tiap malam. Mereka melaporkan,” kata Ryan saat dikonfirmasi, Senin, (30/8/2021).

Setelah mendapat laporan dari warga, petugas gabungan lalu melakukan patroli dan menuju kafe tersebut. Mereka menemukan sejumlah wanita yang sedang asyik minum minuman keras.

“Ternyata di dalam ruang karaoke ditemukan tujuh wanita muda sedang berpesta miras dengan berbagai merek,” ujarnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, polisi menyerahkan wanita tersebut ke Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bersama barang bukti miras. Hingga saat ini ketujuh wanita muda ini masih dalam pemeriksaan oleh petugas Satpol PP. [viva]

Tim DTPK Beri Pelayanan Kesehatan Gratis di Pedalaman Aceh Tengah

0

Nukilan.id – Kabid Yankes, Dinas Kesehatan Aceh, dr. Yuanita Ananda, MKM melepas keberangkatan tim Pelayanan Kesehatan Bergerak, Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DPTK) ke Desa Djamat dan Umang Kecamatan Atu Lintang Aceh Tengah, di halaman Dinkes Aceh, Senin (30/8/2021).

Ini adalah kali kedua untuk tahun ini tim DTPK Aceh melakukan pengobatan gratis melayani kesehatan warga di pedalaman Aceh Tengah itu.

Kegiatan DPTK kali ini diikuti oleh 35 personil yang terdiri dari dokter spesialis (Jantung,Penyakit Dalam, THT), dokter gigi, dokter umum, perawat mahir, Sanitarian, Nutrisionis, Apoteker yang berasal dari RSUZA, RSIA, RSUD Meuraxa dan Dinkes Aceh.

dr. Yuanita mengharapkan agar semua anggota tim yg terlibat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Ketua rombongan dr. Rais Mubarak melaporkan bahwa kegiatan DPTK ini berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 30 Agustus s.d 4 September 2021.

Selain melaksanakan pengobatan massal, tim juga memberikan bantuan paket kesehatan yg terdiri, handuk, sabun, dan sikat gigi.

Disamping itu tim DPTK ini juga akan membagikan mainan anak-anak yang merupakan partisipasi dari LazisMU Aceh, Forum CSR Aceh serta donatur lainnya.

“Kegiatan DPTK ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan yang ada di Aceh. Kegiatan ini rutin dilaksanakan Dinkes Aceh yang dananya bersumber dari APBN dan APBA,” demikian ujar Ketua Rombongan.

Payment Point Bank Aceh di Kantor Bupati Aceh Utara Beroperasi

0

Nukilan.id – Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, dan Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman , Senin, (30/08/2021), meresmikan operasional jaringan kantor payment point Bank Aceh yang berada di lantai dua gedung Kantor Bupati Aceh Utara, Lhoksukon Aceh Utara.

Thaib dalam sambutannya mengatakan, kehadiran layanan kantor Bank Aceh di kantor Bupati Aceh Utara akan sangat bermanfaat bagi aktifitas transaksi keuangan pemerintah ini Kabupaten Aceh Utara maupun pribadi.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara di Aceh Utara menggunakan layanan Bank Aceh.

“Bank Aceh adalah bank miliki kita, karena itu kehadirannya harus didukung oleh kita selaku masyarakat Aceh,” ujarnya.

Bupati Aceh Utara berharap, nantinya Bank Aceh dapat membangun jaringan kantor setara Cabang di Lhoksukon.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman dalam sambutannya mengatakan, operasional kantor payment point ini merupakan jaringan kantor yang ke-12 bagi Bank Aceh Cabang Merdeka lhokseumawe. Sebelumnya telah tersedia masing-masing 1 unit Kantor Cabang, 9 Unit Kantor Cabang Pembantu, 1 unit kantor kas, dan 1 unit payment point.

“Kehadiran kantor payment point kami harapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi aparatur sipil negara yang bertugas, maupun masyarakat yang berkesempatan hadir disini,” ujar Haizir.

Dikatakan, untuk mendukung akselerasi keuangan digital, sejak setahun terakhir, Bank Aceh telah meluncurkan sejumlah layan digital seperti aplikasi mobile banking Action, Kartu Debet, mesin Cash Recycling Machine, dan penerapan fitur Quick Response Code Indonesian Standar atau (QRIS) pada aplikasi Action.

Ditambahkan Haizir, di tahun ini Bank Aceh juga telah menargetkan sejumlah layanan baru seperti internet banking, uang elektronik, mesin Electronic Data Capture (EDC) maupun kerjasam pembayaran dengan sejumlah e-commerce yang ada di Indonesia.

Sementara di tahun 2022, Bank Aceh menargetkan program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai dan implementasi layanan digital banking di beberapa unit kerja.

“Diseminasi jaringan kantor dan layanan digital, kami harapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh nasabah Bank Aceh,” ujarnya.

Di akhir acara, Haizir menyerahkan secara simbolis penyerahan deviden sebesar Rp 16,6 miliar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang diterima langsung oleh Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib.

Selanjutnya, Muhammad Thaib menyerahkan secara simbolis penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Bank Aceh sebesar Rp. 2 Miliar.

“Penyertaan modal yang diberikan sangat berarti bagi penguatan struktur modal bank,” ujar Haizir.

Dijelaskan, peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) nomor 12/pojk.03/2020 tanggal 17 maret 2020 tentang konsolidasi bank umum, telah mewajibkan struktur modal bank milik pemerintah daerah di indonesia harus memenuhi modal minimal berjumlah Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) selambat-lambatnya pada tahun 2024.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Sekretaris Aceh Utara, Dr A Murtala, pimpinan SKPK, sementara dari Bank Aceh turut dihadiri oleh Pemimpin Divisi Umum Bank Aceh, Iskandar, Pemimpin Divisi Usaha Kecil dan Menengah, Iskandar, Pemimpin Cabang Merdeka Lhokseumawe, Taufik Saleh, Peimpin Cabang Samudera Lhokseumawe, Baihaqi, Pemimpin Cabang Bireuen, Junaidi Ramli, Pemimpin Cabang Idi, T Firmansyah, Pemimpin Cabang Banda Aceh, Hendra Supardi. []

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blang Kolak 1 Masuk 10 Besar Nasional Keterbukaan Informasi, Bupati Aceh Tengah: Saya Optimis 3 Besar

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar berharap Kampung Blang Kolak 1 masuk 3 besar Nasional untuk Kompetisi Keterbukaan Informasi yang sedang digelae secara nasional oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Desa Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Shabela dalam sambutannya pada kunjungan rombongan Tim Penilai Kompetisi Keterbukaan Informasi dari Pusat di Aula Kantor Pemerintah Kampung Blang Kolak 1, Sabtu (30/8/2021).

Ia menjelaskan, Kampung Blang Kolak 1 dihuni oleh masyarakat yang heterogen, masyarakat yang berbeda suku dan budaya.

Menurut Shabela, pihaknya sudah menyaksikan langsung bagaimana upaya perangkat desa di desa ini dalam mencapai sepuluh besar keterbukaan informasi.

“Blang Kolak 1 ini luar biasa, patut di apresiasi karena mewakili Aceh Tengah masuk sebagai 10 besar terkait keterbukaan informasi,”

“Tadinya, kampung ini benar-benar berlomba dengan berbagai kendala, macam-macamlah (kendala), katakan seperti SDM, alat, dan lain-lain. Nah ini dia tepati. Tak ada hal yang menghalangi, harus berhasil, maka beliau (Reje) membenahi diri. Kami melihat sendiri,” kata Shabela saat memberi sambutan.

Sepuluh besar dari 75 ribu kampung ujar Shabela, patut untuk disyukuri dengan menggelar sebuah syukuran.

“Kalau saya jadi reje, saya akan potong kerbau. Jadi kalau nanti poton kerbau, undang kami,” seloroh Shabela.

Kampung Blang Kolak 1 terang Shabela, punya berbagai fasilitas pendukung, seperti rumah sakit swasta dan kampung yang berada di komplek desa.

“Jadi kalau rejenya jangan tertinggal, rejenya yang lebih hebat dari bupati sebenarnya,” ucap Shabela.

Nama Blang Kolak 1 lanjut Shabela, merupakan nama dari lapangan atau hamparan yang terletak di kampung ini, karena Blang Kolak artinya hamparan. Lapangan ini kini menjadi sarana olahraga seperti sepakbola.

Berharap Diundang Istana

Shabela juga berharap Kampung Blang Kolak 1 bisa diundang ke istana jika berprestasi dalam bidang keterbukaan informasi. Ia optimis desa tersebut masuk 3 besar secara nasional.

“Biasanya, mimpi saya jadi kenyataan. Biasanya benar. Kalau reje diundang ke istana, saya akan ikut serta,” tambah Shabela, disambut tepuk tangan undangan yang hadir di lokasi itu.

“Di tiga besar, itu mimpi saya. Saya yakin. Kalau urutan pertama saya tidak tahu. Karena saya hampir tidak pernah ke istana” terang Shabela.

Ia mengaku menemui Presiden Jokowi untuk mengusulkan penegerian Universitas Gajah Putih.

“Aceh Tengah ini adalah rumah kedua Jokowi,” ungkap Shabela.

Terkait kompetisi keterbukaan informasi yang sedang diikuti Kampung Blang Kolak 1, sebab ia mendengar fasilitas pendukung sudah mulai terpenuhi.

Bahkan Shabela bersaksi, Kampung Blang Kolak 1 memang melakukan keterbukaan publik, sehingga Pemkab terus memacu Kampung Blang Kolak 1 dalam keterbukaan informasi.

“Saya percaya tim penilai yang hadir adalah tim independen, tidak boleh diintervensi. Namun karena sudah disambut secara adat, bapak-bapak sudah menjadi warga di sini, jadi bapak susah nanti, jadi mau tidak mau harus memenangkan,” kelakar Shabela, kemudian disambut tawa tamu yang ada di aula tersebut.

Shabela menganggap, capaian Blang Kolak 1 sebagai sepuluh tingkat Nasional merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga Pemkab Aceh Tengah terus memberi dukungan kepada kampung ini untuk membantu pembangunan daerah,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu hadir tim penilai dari Komisi Informasi Pusat, perwakilan Kemendes RI, personel BAKTI Kominfo RI, pereakilan DPMG Aceh, Kominfosa Aceh dan Kominfo Aceh Tengah bersama Kepala Bappeda Aceh Tengah. []

Terjebak Kebakaran, Pasutri Banda Aceh di Temukan Tewas

0
Kebakaran Rumah di Aceh (Foto: detik.com)

Nukilan.id – Pasangan suami-istri di Banda Aceh Sudarisman (60) dan Khairani Daud (59) ditemukan tewas dalam rumahnya yang ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

Insiden kebakaran terjadi di Jalan K. Saman Lr. Mesjid Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Senin (30/8/2021) sekitar pukul 03.30 WIB. Ada dua rumah yang terbakar yakni milik Sudarisman dan Firman.

Petugas pemadam kebakaran mengerahkan lima unit armada pemadam untuk menjinakkan api. Petugas tiba di lokasi enam menit setelah dilaporkan adanya kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Heru Triwijanarko mengatakan “Ketika tiba di lokasi, kami mendapat laporan adanya dua orang korban jiwa sehingga petugas berusaha menerobos ke dalam rumah,”

Ketika menerobos masuk, petugas menemukan korban terletak di depan pintu kamar dan pintu kamar mandi. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi keluar oleh petugas pemadam.

Menurut Heru, api dapat dipadamkan sekitar pukul 04.00 WIB. Dia menyebut, rumah milik korban terbakar merupakan rumah permanen sedangkan rumah milik Firman terbuat dari kayu.

“Kedua rumah tersebut rusak berat. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian,” ujar Heru. [detikcom]

Irwan Djohan Bagikan Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid di Aceh Besar

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan. id – Dalam rangka Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan, ST mengadakan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 di Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (29/8/2021).

Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan, Edo kepada Nukilan.id bahwa, pembagian sembako tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Edo menyebutkan, pembagian sembako tersebut dilakukan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 meliputi Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang, sampai hari ini pembegian sembako itu sudah dilaksanakan pada 6 titik, dengan satu sembako yang dibagikan kepada keluarga yang terdampak Covid-19 sebanyak 125 paket.

“Adapun titik yang sudah dibagikan yaitu, Yayasan HAKA di Kantor Peunayong, Lamtemen Timur, Lamlagang digabung menjadi 2 titik dan Gampong Meunasah Manyang, dengan jenis sembako berupa, beras, alat tulis untuk anak sekolah, dan nasi Kotak,” sebutnya.

Sementara itu, salah satu masyarakat penerima sembako, Ibu Marhamah mengucapkan terimakasih kepada anggota DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan. Dengan adanya bantuan ini, kata dia, kami selaku masyarakat merasa terbantu, dengan kondisi di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini.

“Memang selama ini Bapak Irwan Djohan selalu memprioritas untuk membantu masyarakat, karena jiwa sosialnya sangat tinggi dan sukar tolong menolong sesama warga,” ungkapnya.

Ibu Marhamah berharap, semoga kedepan Bapak Teuku Irwan Djohan terpilih kembali dan bisa terus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Reporter: Irfan

Raje Blang Kolak 1: HAM yang Harus Dipenuhi Negara Adalah Hak untuk Tahu

0

Nukilan.id – Reje atau Kepala Desa Kampung Blang Kolak 1, Asri Kandi mengatakan, salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara adalah hak untuk tahu.

Hal itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, karena dijamin di dalam Pasal 18 F Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Hal itu dikatakan Reje Kampung Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Senin (30/8/2021).

Kegiatan itu dihadiri Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, M Syahyan, KIP Nusa Tenggara Timur, Daniel Tolu, Koordinator Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan, Azkar Wicaksana, Sub Koordinator Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan, Asep Heruhidayat, Siti nita Apriliani Staf Kemendes, Siti nita Apriliani, dan dua orang BAKTI Kominfo, Fitri Wulandari dan Siti nita Apriliani.

Sementara KIP Aceh diwakili salah satu komisionernya, Arman Fauzi, serta turut hadir Kadis Kominsa Aceh, Khairuddin Yoes.

Masih menurut Asri Kandi, informasi terkait kampung adalah hak masyarakat desa untuk mengaksesnya, baik terkait administrasi, keuangan, pembangunan maupun permberdayaan masyarakat.

“Guna memenuhi hak tersebut, Pemerintah Kampung Blang Kolak 1 berkomitmen menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka partisipatif, inovatif dan akuntabel,” ujarnya.

Implementasi dari komitmen yang diterapkan di Kampung Blang Kolak 1 ini lanjut Asri Kandi, sangat didukung oleh para pihak dari level kampung hingga provinsi.

“Kami bersyukur, komitmen yang kami laksanakan sekarang mendapat apresiasi. Kabar baik kami terima bahwa Kampung Blang Kolak 1 terpilih mewakili Provinsi Aceh yang menerima kunjungan dari tim Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik di desa,” ujarnya.

Pihaknya berharap, implementasi penyediaan informasi publik yang akurat dan benar ini dapat membantu terselenggaranya pemerintahan kampung yang transparan dan akuntabel.

“Kami juga siap menjadi role model keterbukaan informasi publik bagi kampung-kampung lain di Aceh,” pungkasnya.

Kehadiran tim yang terdiri dari perwakilan Komisi Informasi Pusat (KIP), Perwakilan Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) itu hadir ke Kampung Blang Kolak 1 untuk melakukan penilaian terkait kompetisi Keterbukaan Informasi Desa Tingkat Nasional. Sebab kampung yang berada di Kilometer 0 Aceh Tengah ini telah masuk Sepuluh Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.[]