Lazismu Berbagi 150 Paket Sembako untuk Kaum Dhuafa di Simeulue

-

20/04/2022

0901d4cb-efc6-4913-9787-a1cfab44ad74 — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengadakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan ulama se-Aceh di hotel Hermes Palace Banda Aceh. (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengadakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan ulama se-Aceh di hotel Hermes Palace Banda Aceh, Selasa (19/4/2022).

Acara tersebut ikut dihadiri oleh sekjen partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya serta unsur pengurus DPP maupun unsur kepengurusan DPD partai Demokrat Aceh.

Dalam sambutannya AHY mengajak ulama untuk bersinergi dalam membantu masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa dukungan doa para ulama akan memudahkan langkah Demokrat dalam memperjuangkan harapan rakyat.

“Kita mengajak ulama untuk bersama-sama bersinergi membantu masyarakat. Doa dan dukungan alim ulama akan meringankan beban Demokrat dalam memperjuangkan harapan masyarakat” ucap AHY.

Sementara perwakilan dari para ulama, Tgk. Mustafa Sarong, berharap agar hubungan ulama dan Demokrat semakin erat.

“Kita berharap agar hubungan Demokrat dengan alim ulama semakin erat. Demokrat dan ulama harus terus bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat” ucap ketua MPU Aceh Jaya itu.

Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut tersebut ditutup dengan pembacaan doa oleh Tgk. H. Nuruzzahri (Waled Nu). []

KPK Imbau Tidak Gunakan Fasilitas Dinas di Luar Kepentingan Dinas

Penulis

-

20/04/2022

Jubir KPK Ipi Maryati — Juru Bicara (Jubir) Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.

Nukilan.id – Demi menjaga integritas dan potensi benturan kepentingan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mengingatkan dan mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Sebab, penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana.

KPK menyampaikan imbauan ini melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. Hal ini sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan KLPD maupun BUMN/BUMD terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut, seiring dengan tradisi mudik lebaran dan libur panjang tahun 2022.

KPK mengapresiasi Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/D yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya.

Larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Peraturan itu menegaskan bahwa fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan dibatasi hanya pada hari kerja.

Menjelang momentum lebaran atau hari raya ini, KPK juga mengimbau Pimpinan KLPD dan BUMN/D untuk memberikan imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Adapun informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.

Selain itu, para Aparatur Negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. []

Memastikan Ruang untuk Harimau Sumatera

Penulis

-

20/04/2022

Nukilan.id – Kemunculan Harimau Sumatera dengan nama latin Phantrea Tigris Sumatrae di tengah-tengah atau dekat dengan permukiman masyarakat di Sumatra Barat (Sumbar) terus berulang. Rentang waktu 2018-2022, catatan langgam.id, kemunculan Harimau Sumatra ke permukiman warga sudah 70 kali terjadi.

Sebanyak 70 kali kehadiran Harimau Sumatra atau kerap disebut “Inyiak” oleh sebagain warga itu baru di wilayah Sumbar, belum lagi ia muncul di daerah lain di Pulau Sumatra.

Teranyar, satwa langka yang dilindungi itu kembali muncul di permukiman warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar, Senin (18/4/2022).

Aktivis Perlindungan Satwa Langka, Novi Fani Rovika mengatakan, kemunculan satwa langka ke permukiman penduduk disebabkan rusaknya ekosistem hutan, lantaran ekspansi besar-besaran aktivitas manusia di kawasan hutan.

Novi menilai, dalam lima dekade terakhir, orientasi manusia melihat hutan hanya melulu soal sumber daya ekonomi belaka. “Hutan selalu dipandang soal bagaimana bisa menghasilkan uang. Tidak ada pandangan ke depan, betapa pentingnya keberadaan hutan dan satwa di dalamnya bagi kehidupan manusia,” ujar Novi kepada langgam.id, Selasa (19/4/2022).

Sementara itu, Ketua Forum Harimau Kita, Ahmad Faisal menyebutkan, seringnya muncul harimau merupakan ancaman nyata bagi satwa itu. Faisal memprediksi, jika kondisi ini terus terjadi, 100 tahun ke depan, Harimau Sumatra hanya akan tinggal cerita.

Menurut Faisal, ancaman terbesar bagi Harimau Sumatra adalah konflik dengan manusia dan perburuan. “Deforestasi merupakan akar utama konflik manusia dengan harimau,” ujar Faisal dalam webinar Status Konservasi harimau Sumatera beberpaa waktu lalu.

Setidaknya, kata Faisal, sekitar 7,54 juta hektare lahan hutan primer di Sumatra hilang selama 1990-2010 atau sekitar 0,38 juta hektar per tahun.

Kemudian, jumlah harimau Sumatra saat ini diperkirakan sebanyak 568 ekor, turun dari perkiraan pada 2012 sebanyak 618 ekor.

Survei 1978 mencatat, masih ada sekitar 1.000 ekor. Sebaran satwa ini terdapat di 23 kawasan di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Aceh hingga ke Lampung.

Poernomo Gontha Ridho, dalam laporannya untuk Forest Digest, menulis bahwa Indonesia pernah menjadi rumah bagi tiga dari delapan subspesies harimau yang ada di dunia: Harimau Jawa, Harimau Bali, dan Harimau Sumatera.

Ledakan populasi di Jawa sejak awal abad 19 telah menghilangkan banyak kehidupan. Harimau Jawa pamit dan tak terlihat lagi sejak 1980-an. Sedikit ke timur, harimau Bali innalillahi lebih dulu, yakni pada 1940-an.

Pada 1996, Harimau Sumatra, satu-satunya harimau yang tersisa, masuk ke dalam kategori sangat terancam punah.

Poernomo menyebut, ketiadaan harimau di hutan Indonesia telah merusak ekosistem dan keseimbangan alam. “Sebagai predator tertinggi dalam rantai makanan, harimau adalah pemakan herbivora seperti babi dan kijang. Jika harimau punah, babi dan kijang akan melimpah,” tulis Poernomo dalam laporannya.

“Babi adalah hama bagi perkebunan masyarakat. Jika kelak babi diburu dan punah, tak ada lagi yang memakan tumbuhan. Akibatnya tanaman invasif akan memangsa tanaman lain. Ujungnya, manusia akan menderita karena kehilangan pangan untuk hidup kita,” sambungnya.

Harimau Menjaga Keseimbangan Alam

Naturalis Indonesia Wiene Andriyana mengatakan, harimau kini menghadapi ancaman balok susun. Perburuan liar, kehilangan habitat akibat hutan yang menjadi rumah mereka diokupasi dan dikonversi untuk kebutuhan manusia, membuat harimau semakin terdesak.

Wiene menjelaskan, sebagai predator puncak di hutan, ketiadaan harimau akan mengacaukan keseimbangan alam. Apabila kepunahan harimau tak dapat dihindari, kata Wiene, bencana yang ditimbulkan karena hilangnya predator puncak di alam bakal terulang kembali.

Wiene mencontohkan, pada 1930, terjadi perburuan besar-besaran serigala di taman nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Petani merasa terancam karena ternak mereka sering dimangsa serigala sebagai predator puncak. Perburuan besar-besar dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, sehingga serigala di kawasan itu tak terlihat lagi.

Apa yang terjadi setelah itu? “Tak lama setelah serigala menghilang, terjadi ledakan populasi sejenis rusa besar (elk) yang tadinya merupakan mangsa utama serigala. Rusa ini memakan rumput dan tumbuhan muda, sehingga tidak ada regenerasi pepohonan yang cukup di hutan,” tulis Wiene.

Wiene melanjutkan, buntut dari itu banyak burung dan berang-berang tak punya sumber pangan yang cukup karena kalah bersaing dengan rusa. “Beragam burung dan berang-berang pun turut hilang. Sungai pun terdampak, karena hilangnya vegetasi rumput membuat air tak punya penahan lagi. Banjir dan erosi tidak terhindarkan,” lanjutnya.

Kondisi menyedihkan ini, tulis Wiene, terus terjadi sampai tahun 1995. Menyadari ketimpangan ekosistem itu, pemerintah Amerika melepaliarkaan serigala dari Kanada di wilayah tersebut. Perlahan keseimbangan alam pulih kembali di Yellowstone. “Tentu kita tidak ingin ini peristiwa serupa terjadi di Indonesia. Dari mana kita mengimpor harimau Sumatra?”

Harimau Sumatera sebagai spesies predator terakhir hutan tropis, kini tengah menempuh jalan kepunahan. [Langgam.id]

BRGM: Mangrove Harus Dikelola agar Tidak Jadi Sumber Emisi

Penulis

-

20/04/2022

6111_840x576 — Hutan Mangrove (Foto: Betahita)

Nukilan.id – Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengatakan lahan mangorve Indonesia memiliki potensi cadangan karbon besar yang perlu dipastikan agar cadangan tersebut dapat terkelola dengan baik dan tidak menjadi sumber emisi.

Hal tersebut disampaikan Hartono dalam diskusi terkait karbon biru atau blue carbon di Jakarta, Senin (18/4/2022) kemarin. Pada momen tersebut Hartono menjelaskan, berdasarkan penelitian kandungan karbon pada ekosistem mangrove tidak hanya berada di atas permukaan tanah, tapi juga di bawah.

Total cadangan karbon rata-rata di ekosistem mangrove 500-950 ton karbon per hektare. Indonesia sendiri, katanya, memiliki lahan mangrove sekitar 3,36 juta hektare dan 3 juta hektare luasan padang lamun.

“Dengan cadangan karbon yang sedemikian besar ini menjadi potensi untuk kita manfaatkan, tetapi sekaligus juga menjadi beban bagi kita untuk memastikan cadangan karbon ini bisa terkelola, sehingga bisa tidak terekspos menjadi sumber emisi,” kata Hartono, dilansir dari Antara.

Secara khusus dia menyoroti tutupan mangrove Indonesia diproyeksikan akan menurun. Dalam skenario deforestasi bersih (net deforestation) oleh studi Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim KLHK memproyeksikan kehilangan 12.818 hektare per tahun tutupan lahan.

Pada skenario deforestasi kotor (gross deforestation), rata-rata penurunan tutupan lahan mangrove adalah 26.114 hektare per tahun. Menurutnya, latar belakang masih terjadinya pembukaan kawasan mangrove salah satunya karena tidak semua hutan mangrove memiliki status kawasan hutan. Terdapat juga yang masuk dalam areal penggunaan
lain (APL).

“Yang APL ini sesuai dengan tata ruangnya, karena kita belum punya regulasi seperti gambut di mana harus ada gambut lindung dan budidaya. Di mangrove ini kita sedang menyiapkan regulasinya sehingga semua stakeholder yang memangku kawasan mangore mengikuti kaidah pengelolaan mangrove,” katanya. [Betahita]

IPI Aceh Gelar Rapat Evaluasi dan Buka Puasa Bersama

Penulis

-

20/04/2022

Nukilan.id – Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Aceh menggelar rapat evaluasi tahunan guna mengevaluasi program kerja tahun 2021 dan target kinerja kepenggurusan serta pelaksanaan program tahun 2022.

Rapat tahunan yang dirangkai dengan buka puasa bersama pengurus tersebut berlangsung di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Selasa (19/4/2022).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PD IPI Aceh Nazaruddin Musa dan turut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr Edi Yandra SSTP MSP selaku Dewan pembina.

Pada kesempatan tersebut, Nazaruddin mengatakan bahwa dalam mencapai suatu tujuan organisasi dalam merealisasi visi dan misi IPI Aceh dibutuhkan keterlibatan dan kontribusi serta kerjasama semua pihak untuk bersinergi dalam pengembangan dunia kepustakawanan di Aceh.

Selain itu, Nazar berharap melalui rapat evaluasi tahunan ini para ketua bidang dan pengurus bisa melakukan evaluasi terhadap capaian di tahun 2021 pada bidangnya masing-masing dan saling berdiskusi untuk meningkatkan capaian dan program kerja di tahun 2022.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kebersamaan dengan semangat gotong royong selama satu tahun ini untuk memperkenalkan profesi pustakawan Aceh agar sejajar dengan profesi lainnya,” kata Nazar dalam pemaparan arah dan kebijakan program kerja IPI Aceh di tahun 2022, Selasa (19/4).

Sementara, di tahun kedua IPI Aceh akan fokus pada peningkatan profesionalisme para pustakawan Aceh melalui penguatan kompetensi kepustakawanan.

Pada pertemuan tersebut, Kadis DPKA Dr Edi Yandra SSTP MSP mengatakan akan mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh IPI Aceh untuk pengembangan dunia perpustakaan dan literasi di Aceh.

“Keberadaan IPI Aceh sudah mulai muncul eksistensinya di publik. Untuk membangun lembaga profesi ini tugas kita sebagai pengurus, bukan orang lain,”kata Edi Yandra dalam arahan dan sambutannya.

Lebih lanjut, Edi berpesan pustakawan harus selalu meningkatkan kemampuan diri agar semakin profesional dalam menjalankan karir sebagai pustakawan, sehingga dapat mengubah pola pikir dalam pengembangan perpustakaan dan literasi.[]

AHY: Wisata Aceh Dapat Diperkuat dengan Wisata Halal

Penulis

-

20/04/2022

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Pariwisata Sektor, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan ekonomi Kreatif, kita bisa memperkuat di Aceh sebagai destinasi wisata Halal atau Wisata Muslim.

Karena secara statistik di seluruh dunia islam terus meningkat, apalagi indonesia yang mayoritasnya muslim, maka sering kali kita dijadikan sebagai roll model, apalagi ketika melihat peradaban di dunia umat islam itu apa yang di tampilkan oleh Indonesia,” kata Ketum AHY saat silaturahmi bersama insan pers dalam agenda safari ramadhan di Aceh, Selasa (19/4/2022).

“berbicara umat islam di Indonesia itu tidak terlepas dari apa yang di tampilkan masyarakat Aceh, maka dengan demikian kita mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Aceh,” ungkapnya.

Selain itu, kata AHY, hal-hal lainya seperti Fashion busana Muslim itu buming di Dunia, di tambah lagi dengan seni budaya dan hal-hal lainnya itu dapat kita kembangankan di Aceh, agar jadi lokomotif untuk dunia.

Walaupun memang, untuk menggerakan ini kita butuh infrastrukur yang memadai, yang paling sederhana bagaimana orang asing datang dengan keadaan bisa nyaman di Aceh. Sehingga mereka yang datang punya kemauan untuk kembali lagi ke Aceh, sekaligus meraka mau meprosikan Aceh ke manca Negara,” ucap AHY.

Ini harus di perkuat dan ada atensi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Kita berharap, anak-anak muda milenial ini dapat diberdayakan dan simpul-simpul kreatifitas dapat dipetakan dengan baik, kemudian baru di kolaborasikan,” Imbuhnya.

Dengan demikian, jika kolaborasi ini bisa di bentuk dan di bangun, maka saya yakin Nilai (Value) akan bertambah.

Reporter : Hadiansyah

Polres Aceh Timur Tetapkan Tersangka Diduga Pamerkosa, Kuasa Hukum Lakukan Praperadilan

Penulis

-

20/04/2022

Nukilan.id – Tim Kuasa Hukum SF (27) telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Polres Aceh Timur ke Mahkamah Syariyah Idi Kabupaten Aceh Timur, atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya.

Tarmizi Yakub, S.H.,M.H., yang merupakan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) telah mengajukan permohonan Praperadilan kepada Mahkamah Syar’iyah Idi Aceh Timur pada Selasa, (19/4/2022) dan sudah terdaftar dengan nomor register 1/JN.Pra/2022/MS.Idi dengan alasan penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya masih prematur dan belum terpenuhi dua alat bukti yang cukup, sebagaimana di syaratkan UU yang berlaku.

Praperadilan Ini merupakan upaya hukum yang dapat kami lakukan terhadap penyidik atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Penyidik Polres Aceh Timur terhadap klien kami, pada hari Jumat (8/4/2022) lalu. Selain Prematur dengan belum terpenuhi dua alat bukti, dalam kasus ini juga adalah tindakan fitnah yang dilakukan oleh anak pelapor dengan motif sakit hati terhadap klien kami,” ungkap Tarmizi.

Selain itu, Kuasa Hukum juga menyayangkan tindakan Polres Aceh Timur melalui Seksi Humas dengan telah menggiring opini terhadap SF seakan-akan telah bersalah dengan menyebarkan berita penetapan tersangka dan penahanan di sertai foto tersangka,” jelasnya.

“Polres Aceh Timur melalui siaran pers humas, Rabu, (12/4) lalu telah mengiring opini seakan-akan klien kami sudah bersalah, dengan menyebarkan berita penetapan tersangka ke berbagai media dan itu merupakan tindakan yang tidak menghormati proses hukum yang berjalan, menurut kami penegakan hukum yang hanya lips service dan tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” ungkap Ketua Peradi SAI DPC Banda Aceh.

Lebih lanjut, Tarmizi mengungkapkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Aceh Timur tersebut telah mencederai rasa keadilan, serta tidak memiliki empati dan rasa kemanusiaan antar sesama manusia yang sedang berhadapan dengan hukum untuk menjaga nama baik dan menjunjung tinggi azas hukum praduga tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, perkara yang dituduhkan kepada klien sebagaimana surat penetapan tersangka dan penahanan bahwa SF telah melakukan Jarimah perkosaan serta Jarimah pelecehan seksual terhadap SR pada tanggal 28 maret 2021.

Sementara itu, Klien kami dari tanggal 8 Maret s/d 8 April 2021 tidak berada di Dayah tempat tuduhan terjadi peristiwa jinayat, bahkan tanggal 27, 28 dan 29 Maret 2021 klien kami sedang sakit di Aceh Tamiang dan klien kami melaksanakan tugas kampus yaitu sedang Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), untuk hal tersebut kita punya bukti dan saksi yang akan kita hadirkan ke Persidangan nantinya” tegasnya.

Oleh karena itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Tarmizi Yakub, menyayangkan tindakan yang telah menetapkan tersangka SF tanpa memeriksa dulu saksi yang meringankan dan membantah tuduhan tersebut oleh Penyidik Polres Aceh Timur yang telah melanggar Asas legalitas, Profesionalitas, Netralitas dan Asas Prosedural, Serta Perkap KAPOLRI tahun 2019 sehingga sangat merugikan terhadap kliennya.[]

FPMPA Dukung Polda Aceh Tertibkan BBM Ilegal dan Minyak Subsidi Sampai Tuntas

Penulis

-

20/04/2022

Nukilan.id – Ketua umum Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda se-Aceh (FPMPA) mendukung langkah Polda Aceh dalam menertibkan serta membongkar keberadaan sejumlah mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal yang selama ini cukup meresahkan masyarakat.

“Kami menilai keberadaan para mafia minyak itu nyata adanya, namun memang sulit diungkap. Untuk itu, komitmen dan keseriusan Polda Aceh untuk membongkar dan menjerat para sindikat mafia migas harus kita dukung agar dapat dilakukan secara tuntas,” kata Ketua Umum FPMPA, Muhammad Jasdi kepada Nukilan.id dalam keterangannya Rabu (20/04/2021).

Saat ini, tidak hanya sebatas pada tataran yang menjual BBM Subsidi dengan menggunakan jerigen, tapi juga pada tataran kelas elit yang bisa jadi menjual BBM subsidi dalam kapasitas besar kepada perusahaan negara BUM hingga perusahaan swasta. Ini harus dibongkar dan ditindak tanpa pandang bulu, insya Allah akan menghadirkan apresiasi dari masyarakat,” ungkapnya.

Untuk itu, kata pria yang akrab disapa Jhon Jasdi, penindakan dilakukan harus secara masif dan berturut-turut, agar selesai dengan cepat. Polisi juga telah mulai membongkar dan menggerebek aktivitas ilegal tersebut di sejumlah wilayah di Aceh.

Ia berharap, BBM bersubsidi di Aceh dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa segera terwujud.

Sejauh ini, masyarakat terus diarahkan menggunakan BBM non subsidi, padahal pasokan BBM subsidi dari negara tersedia buat masyarakat menengah ke bawah.

Tentu jadi pertanyaan, lanjut dia Jhon Jasdy, BBM subsidi yang dipasok itu dikemanakan? Hal ini lah yang mesti terus dibongkar dan ditindak hingga keakar-akarnya, karena sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jhon Jasdy meyakini Polda Aceh tak hanya mampu mengungkap permainan BBM subsidi ditataran bawah, namun juga sangat diharapkan agar sampai ke dedengkot-dedengkotnya terungkap.

“Industri, BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta jelas-jelas dilarang gunakan yang subsidi, makanya langkah berikutnya Polda Aceh insya Allah kita yakini berani menindak semua sindikat mafia migas ini sebagaimana yang diamanahkan presiden dan Kapolri,” pungkasnya.

AHY: Demokrat Terus Perjuangkan Otsus Aceh

Penulis

-

20/04/2022