Launcing Si Brietta, Makamah Syariah Aceh Besar Laksanakan MoU Bersama SLB Jantho

-

22/04/2022

IMG_20220422_234031 — Koordinator Masyarakat Transparan Aceh (MaTA), Alfian. (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Koordinator Masyarakat Transparan Aceh (MaTA), Alfian menilai pendataan aset Pemerintah Aceh sampai sekarang juga belum terselesaikan.

“Dan yang baru selesai itu hanya pendataan aset Provinsi Aceh dengan Kota Banda Aceh,” sebut Alfian dalam keterangannya kepada Nukilan, Jum’at (22/4/2022).

Padahal menurutnya, pendataan aset ini masuk dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah saat ini, tetapi tidak ada upaya tuntas yang terselesaikan.

“Bisa jadi tidak tuntasnya pendataan ini akibat adanya oknum-oknum yang melakukan penggelapan. Karena aset itu ada yang bergerak dan ada aset yang tidak bergerak, keduanya sangat berpotensi digelapkan, contoh seperti pengelapan motor, mobil dan tanah,” ujar Alfian.

Oleh karena itu, lanjutnya, kita harus mendorong pemerintah untuk segara menyelesaikan pendataan aset. Namun, soal perubahan plat merah ke plat hitam itu pernah dibenarkan pada masa konflik Aceh dulu, dengan alasan untuk keamanan.

“Tapi, apakah sekarang masih berlaku?. Tentunya sudah tidak berlaku lagi. Dan apabila aset ini tidak segera di data, maka semakin lama aset ini akan hilang,” tutup Alfian.

Reporter: Hadiansyah

NasDem Usulkan Teuku Taufiqulhadi Sebagai Calon Gubernur Aceh

Penulis

-

22/04/2022

taufiqul-hadi-aceh — Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Dr. Teuku Taufiqulhadi. (Foto: Partai NasDem)

Nukilan.id – Berdasarkan hasil konsolidasi internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Aceh disela-sela kegiatan Safari Ramadhan ke berbagai Kabupaten/Kota di Aceh, seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie serta seluruh Kabupaten di Aceh pihaknya sudah sepakat mengusulkan Dr. Teuku Taufiqulhadi Ketua DPW Partai Nasdem Aceh sebagai Calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPW Partai NasDem Aceh, H. Muslim Ayub, SH,MM kepada Nukilan, Jum’at (22/4/2022).

“Kita sudah sepakat, mulai tingkat DPC hingga DPD bahkan DPW Nasdem Aceh sudah positif mengusul Dr.Teuku Taufiqulhadi sebagai Calon Gubernur Aceh yang diusung oleh Partai Nasdem Aceh pada Pilkada Aceh 2024 mendatang,” katanya.

Muslim menyampaikan, dukungan ini sangat ril, karena mengingat sosok Teuku Taufiqulhadi asli orang Pidie, apalagi mayoritas orang Pidie sangat memungkinkan untuk memilih orang Pidie sendiri.

“Terlebih lagi bapak Surya Paloh juga orang Pidie. Saya yakin kalau Bang Taufiqulhadi maju Bang Surya Paloh akan mengeluarkan energinya. Apalagi Pak Taufiqulhadi ini sangat dekat dengan Pak Ketum Surya Paloh,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Muslim juga mengungkapkan bahwa NasDem sudah mempersiapkan kader terbaiknya yang dicalonkan sebagai Calon Legislatif (Caleg) sebagai modal untuk bisa mengusung Kandidat Gubernur Aceh sendiri.

“Dari konsolidasi kita ke DPD-DPD sudah muncul nama-nama orang teruji dalam Partai Politik, dulunya ada di Gerindra, Demokrat, PAN sekarang sudah gabung ke Nasdem maju sebagai Caleg DPRA,” ujar Muslim.

Pun demikian Sekjen DPW Partai Nasdem Aceh ini tetap Optimis pihaknya akan mendapatkan 15 Kursi Di DPRA Pada Pemilu 2024 mendatang.

“Saya sangat yakin melihat nama-nama Caleg yang sudah diusul Nasdem untuk maju ke DPRA kita pasti akan dapat 15 Kursi Di DPRA. Mudah-mudah dengan kerja keras semua Stekholder Partai mungkin bisa lebih dari target peroleh kursi,” pungkas Muslim. []

Putra Gubernur Khofifah dan Ketua DPD La Nyalla Hingga 10 Kepala Daerah Gabung Demokrat Jatim

Penulis

-

22/04/2022

Nukilan.id – Kepengurusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur ini, diwarnai wajah baru dan tokoh-tokoh muda. Yang paling menyita perhatian, yakni bergabungnnya putra Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Ali Mannagalli Parawansa di jajaran wakil ketua.

“Benar, sebagai salah satu Wakil ketua,” kata Mannagalli singkat sebelum memasuki arena pelantikan.

Tidak hanya putra Khofifah, anak Ketua DPD RI AA, La Nyalla Mattaliti, Ali Afandi, juga tercatat di kepengurusan periode 2022-2026 ini sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Selain dua putra tokoh di Jatim itu, sejumlah kepala daerah di Jatim juga masuk di pengurus DPD Demokrat Jatim. Dari Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Walikota Malang, Sutiadji, Bupati Pacitan, Indarta Nur Bayuaji, Wakil Bupati Tuban, Riyadi, Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, hingga Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara. Mereka tercatat di jajaran wakil ketua.

Nama kepala daerah lain yang juga bergabung di kepengurusan Emil Dardak ini, yakni Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati, Bupati Magetan, Suprawoto, Walikota Madiun, Maidi, dan Bupati Ngawi, Ony Anwar.

Mereka bersama 170 pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur lainnya, dilantik oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada hari Jumat, 22 April sore. Pengurus baru DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini sendiri, 64 persen pengurusnya berusia di bawah 40 thn.

Turut memberikan sambutan dalam pelantikan kepengurusan baru DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur ini adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Ketua PW NU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, KH Saad Ibrahim, dan ulama kharismatik Jawa Timur KH Imam Hambali.

Muslim: Bertani Adalah Budaya Orang Aceh

Penulis

-

22/04/2022

Nukilan.id – Muslim, S.HI., MM anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat mengajak masyarakat Aceh untuk mengembalikan semangat bertani.

Hal tersebut disampaikan Muslim kepada peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) Balai Besar Karantina Pertanian, di Lido Graha Hotel, Jum’at (22/04/22).

Menurut Muslim bertani adalah budaya masyarakat Aceh yang harus kembali digalakkan agar nilai eksport kita meningkat
“Kita melihat bahwa orang Aceh dulu budaya nya bertani, hampir semua rumah memiliki lahan pertanian, makanya para pengusaha eropa ke aceh untuk mencari rempah-rempah, ini yang harus kita kembalikan agar kita bisa kembali mengekspor hasil pertanian kita”. Ungkap muslim yang merupakan ketua DPD partai Demokrat Aceh.

Potensi sektor pertanian juga menjanjikan karena pertanian salah satu sektor yang tidak terdampak pandemi.
“Potensi pertanian sungguh sangat menjanjikan, sektor pertanian juga tidak terdampak pandemi”. Jelas Anggota DPR RI Dapil 2 Aceh.

Muslem menambahkan bahwa sektor pertanian dari tahun ketahun nilai ekspornya terus meningkat berdasarkan data kementerian perdagangan per tahun 2021 periode januari – november nilai eksport sektor pertanian indonesia mencapai US$ 3,83 miliar nilai tersebut meningkat 4,1% dibanding tahun sebelumnya.

“Secara nasional nilai eksport kita terus meningkat, misalnya tahun lalu itu sektor pertanian nilainya mencapai US$ 3,83 Milyar, meningkat 4,1% dari tahun sebelumnya yang tercatat US$ 3,68 Milyar, ini peluang bagi kita, masyarakat Aceh untuk menggalakkan ekspor sektor pertanian” tambah muslim yang sudah tiga periode menjabat DPR RI

Muslim menitip harapan besar kepada peserta Kegiatan Bimtek dalam rangka Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komunitas Pertanian (GraTleks)yang diselenggarakan Bersama Badan Karantina Pertanian Balai Besar Karantina Pertanian Belawan
“Harapan besar kita para peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara maksimal, sehingga nantinya ilmu yang diberikan oleh para pemateri dapat diaplikasikan secara maksimal”. Tutup bang muslim sapaan akram Muslim S.HI., MM.

Hadir dalam acara kegiatan tersebut Andi P.M Yusmanto A.M, S.P., M.H (Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan), Ir Mahrabsyah, MM (Kadis KPPP Kota Lhokseumawe) T. Sofiannus (Wakil Ketua DPRK Kota Lhokseumawe).

Komisi I DPRA Koordinasi dengan Bawaslu RI Terkait Rekrutmen Panwaslih di Aceh

Penulis

-

22/04/2022

Nukilan.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakulan Koordinasi dan Konsultasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) Republik Indonesia (RI), terkait rekrutmen panitia Panwaslih di Aceh, bertempat di Jakarta kantor Bawaslu RI Jum’at (22/4/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRA Fuadri, S.Si, M.Si dalam keteranganya kepada Nukilan di Banda Aceh, Jumat (22/4/2022).

“Agenda kami terkait dengan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang mana pada periode yang lalu ini menjadi sebuah perdebatan, bahkan terjadi konflik regulasi dalam menentukan open rekrutmen anggtota panwaslih di Aceh,” kata Fuadri yang juga sebagai etua Fraksi PAN DPR Aceh.

Kata dia — Fuadri, ini semua mengacu pada Pasal 60 Pasal 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.

2. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.

3.Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN/2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Perkara Konstitusi Nomor 75/PUU – XV/2017 Tanggal 25 September 2017.

Pihaknya, juga melakukan komunikasi awal dengan pihak Banwaslu RI agar mereka memahami regulasi dan kekhususan yang ada di Aceh, sesuai dengan Undang-undang No 11 tahun 2006 yang mana anggota Panwasli itu dilakukan oleh anggota DPRA untuk tinggkat Provinsi dan DPRK untuk tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dan nanti penetapannya tetap di lakukan oleh Banwaslu RI.

“Kita mengharapkan kepada Banwaslu RI supaya dalam rekrutmen anggota Pawanslih khusus di aceh harus di atur dan tidak di samakan dengan pola rekrutmen Banwaslu provinsi lainnya,” ujar Politisi PAN ini.

Ini adalah semangat kekhususan Aceh yang harus dijaga sehingga nilai-nilai yang sudah di atur dalam undang-undang No 11 tidak hilang. Ini adalah tugas Banwaslu,” tegasnya.

Untuk itu, di Aceh kita menginginkan ada pola tekrutmen yang berbeda, dan kalau memang proses Banwaslu Ri di rekrut oleh DPR RI, kenapa tidak kalau pola rekrut Panwaslih di aceh di serahkan kepada DPRA dan DPRK yang ada di Aceh. Dan nantinya mereka yang kita rekrut tetap mengacu pada pola-pola yang di atur oleh Banwalu RI.

Kemudian Kita tidak mengubah syarat-syaratnya itu tetap dari Banwaslu cuma kita di penentuan Pansel saja, tapi ini tetap kita komunikasikan kembali agar Banwaslu RI tidak melepaskan begitu saja.

Kita juga tidak menyalahkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tapi kita meminta Banwaslu RI menghargai Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang kekhususan Aceh karena ini adalah komitmen Pemerintah untuk Aceh,” imbuhnya.

Karena kita ingin menjalankan yang sudah di tetapkan tanpa ada perdebatan yang lain.

“Alhamdulillah sudah ada titik temu Banwaslu RI sudah bersedia untuk duduk bersama kembali kedepan untuk membicarakan langkah strategis seperti apa yang seharusnya di lakukan bersama,” tuturnya.

Acara ini turut di hadiri oleh dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, bersama anggota Bawaslu RI lainya yaitu Loly, Fuadi, dan Herwin.

Adapun kita komisi I DPRA dihadiri oleh ketua Komisi I Muhammad Yunus, beserta seluruh anggota Komisi, dan juga di Hadiri oleh Ketua DPRA terpilih Samsul Bhari (Pon Yahya) dan juga ada hadir Banwaslu Perwakilan Aceh.

Reporter : Hadiansyah

Ternyata Hanya 2 Dana Pokir DPRA yang Tersentuh Hukum Sejak 2010

Penulis

-

22/04/2022

Koordinator MaTA, Alfian (Foto: Dialeksis com)

Nukilan.id – Koordinator Masyarakat Tranfaransi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan Terkait dana Pokir di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hanya ada dua kasus yang di sentuh oleh aparat penegak hukum yang lain tidak disentuh. Semenjak tahun 2010 dana pokir yang bergulir di Pemerintahan Aceh sampai sekarang.

Adapun kasus yang disentuh, pertama terkait kasus pembangunan Mesjid di Kabupaten Pidie tahun 2016 dan yang kedua di Tahun 2020 tentang biaya makan minum pesantren di Kabupaten Gayo Lues. Yang pada saat itu di audit langsung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

“Tapi posisi kasus kedua ini, anggota Dewan nya udah berakhir dari masa jabatan,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Kamis (21/04/2022).

Sampai sekarang ini, jadi pertanyaan bagi saya. Sedangkan penyidik tahu ini sektor yang sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi, lalu kenapa penyidik tidak melakukan proses lidik terhadap kasus ini,” sebut Alfian.

Menurutnya, pokir ini sangat mudah untuk di selidiki, kalau saya katakan dana pokir ada proyek akal-akalan legislatif. Yang perlu kita ketahui hari ini per anggota DPRA ini anggrannya 20 M satu orang, lalu wakil ketua itu 80 M dan ketuanya sampai 140 Milyar.

“Semua orang percaya terjadi pemotongan di sektor ini, karena akan berbahaya kedepanya orang ingin maju sebagai DPR bukan lagi termotivasi memperjuangkan daerah konstituenya namun bagaimana mendapatkan dana Aspirasi sebanyak-banyaknya,” tegasnya.

Oleh karena itu, ini menjadi catatan yang sangat penting untuk dipertanyakan ke pihak aparat penegak hukum, kenapa ini tidak pernah disentuh.

Sehingga tidak ada kepastian penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi itu sangat tumpul, ini mengakibatkan kasus tidak ada kepastian hukum di Aceh. tuturnya.

Reporter : Hadiansyah

NasDem Aceh: Anies Pantas Jadi Presiden 2024-2029

Penulis

-

22/04/2022

WhatsApp Image 2021-07-05 at 18.39.32 — Sekretaris DPW Partai NasDem Aceh dan mantan anggota DPR RI, Muslim Ayub. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Semangat Partai NasDem Aceh yang akan membawa nama Anies Baswedan dalam Rakernas merupakan mandat rakyat Aceh secara umum. NasDem menilai Anies pantas menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPW Partai NasDem Aceh, Muslim Ayub dalam keterangannya kepada Nukilan, Jum’at (22/4/2022).

“Usulan rakyat Aceh ini, tidak boleh disia siakan karena saat ini NasDem di Aceh sedang mendapat dukungan yg luar biasa dari rakyat Aceh,” ucap Muslim yang menguatkan pernyataan Ketua Ma Adek Aceh baru-baru ini di Jakarta.

Menurutnya, Aceh telah melihat Anies ini sosok yang cerdas, berakhlak baik, punya integritas dan santun tidak emosional di depan maupun dibelakang rakyat.

Ia menambahkan, selama memimpin Jakarta meski difitnah dan dihina tanpa henti, Anies tak pernah melaporkan pihak-pihak tersebut ke polisi dan ini memberi harapan demokrasi bisa bertumbuh lebih baik di Indonesia.

Selain itu Anies juga berpendidikan yang baik dan berjaringan internasional, sangat nasionalis sejati serta turunan atau cucu seorang pahlawan nasional yg tidak membeda bedakan suku agama dan ras dan di jakarta berhasil dipadukan menjadi kekuatan bersama yg membangun jakarta.

“Aceh sejak dulu dikenal sulit dan sangat selektif mendukung calon pemimpin, namun begitu sudah mendapat simpati maka Aceh akan all out membela sang calon,” pungkas Muslim. []

DPRK: Kota Banda Aceh Harus Bisa Memberi Kesan Terbaik Bagi Pengunjung Wisata

Penulis

-

22/04/2022

Nukilan.id – Anggota DPRK sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab menitip pesan dalam rangka ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-817.

Menurutnya, Kota Gemilang bisa menjadi tempat terbaik bagi siapapun yang datang dan tinggal di dalamnya.

Dalam menata Kota Banda Aceh, kata dia Danil, perlu adanya pemerataan pembangunan serta masyarakat harus sejahtera,” kata Daniel Abdul Wahab dalam keterangannya pada Nukilan.id di Banda Aceh, Jum’at (22/4/2022).

Dirinya menjelaskan, Banda Aceh harus mampu memberikan kesan baik bagi pengunjung yang berwisata ke Banda Aceh. Salah satunya dengan keramahtamahan warga kota serta kearifan lokal yang selama ini masih tetap terjaga.

“Jadi harus mampu memberikan kenangan dan menghadirkan kenyamanan bagi setiap orang yang datang dengan penerapan aturan serta menjalankan syariat islam,” sebut Daniel.

Oleh karena itu, Banda Aceh perlu dan harus siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan good government dan clean governance.

Sehingga warga kota merasakan kehadiran pemerintah di Banda Aceh. Mudah-mudahan, berbagai masalah yang ada di Banda Aceh bisa diselesaikan dengan baik.

Dengan harapan agar kota lebih membaik dan tidak devisit lagi,” tutur Daniel.[]

KPA Nilai Aminullah-Zainal Tunjukan Kemajuan Banda Aceh

Penulis

-

22/04/2022