Beranda blog Halaman 1560

Kadistanbun Aceh Yakin Program Gepeuaman Bisa Tekan Inflasi

0
Cut Huzaimah
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, Ir. Cut Huzaimah, MP. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, Ir. Cut Huzaimah, MP. mengatakan saat ini terdapat tiga kabupaten yang sudah mengimplementasikan program Gerakan Produktivitas Lahan Sawah Pra Tanam (Gepeuaman).

Yaitu, di Kabupaten Aceh Timur seluas 1000 hektar, Pidie 600 hektar, dan Aceh Jaya 400 hektar.

Inovasi dari Distanbun Aceh itu mulai diperkenalkan pada 2021, yang perdana diterapkan di Kabupaten Pidie Kecamatan Mutiara Timur.

“Kita berharap, jika seandainya dana mendukung maka kita coba kepada semua kabupaten sentral produksi dan tanaman pangan,” kata Huzaimah dalam keterangannya di Banda Aceh.

Dampak yang dirasakan sudah terlihat di Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya di tahun 2021, sebelum ada program Gepeuaman petani menyadari produksi mereka hanya 7 Ton per hektar. Tetapi setelah berjalan program Gepeuaman bisa mencapai 10 ton/hektar dan ubinannya dihitung langsung BPS.

Di Aceh Jaya tahun 2022 juga sudah panen, sebelum Gepeuaman mereka produksinya 8 Ton per hektar, sekarang setelah Gepeuaman bisa mencapai 12 ton per hektar.

“Ini menunjukkan hara-hara di dalam tanah yg kemarin terikat bisa terlepas dan hari ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman padi,” jelasnya.

Huzaimah mengatakan, dalam memasifkan program Gepeuaman, pihaknya akan terus gencar melakukan sosialisasi dengan trik dan strategi khusus agar mudah dipahami petani.

“Karena ini program baru dan masyarakat antara iya dan tidak, mereka juga masih bingung bagaimana program ini,” ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, akan disampaikan sosialisasi dalam bentuk lagu. Huzaimah akan menciptakan sebuah lagu tentang Gepeuaman, agar lebih mudah dipahami dan gembira mendengarnya.

Di samping itu, pihaknya juga memberikan contoh-contoh daerah yang sudah berhasil terapkan program Gepeuaman seperti di Kabupaten Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Jaya.

“Petani kalau sudah melihat ini tentu akan mudah untuk diaplikasikan, tentunya dengan riang gembira sambil mendengar lagu Gepeuaman setiap saat,” terangnya.

Kedepan, tidak hanya berhenti di tiga kabupaten saja, tetapi Distanbun Aceh akan menerapkan di semua sentral produksi atau tanaman pangan di seluruh Aceh.

“Target pertama itu padi, karena lahan sawah kita paling luas, baru nanti masuk ke tanaman pangan lainnya dan masuk ke hortikultura,” sebutnya.

Ia berharap, program ini bisa dihafal sehingga petani menjadi terbiasa dengan Gepeuaman.

Kemudian, ketergantungan terhadap pupuk kimia juga semakin bisa dikurangi, karena pupuk kimia semakin lama semakin mahal.

“Kalau mahal pupuk tentu biaya produksi itu mahal, bisa menyebabkan harga pangan menjadi mahal, lalu kembali jadi inflasi,” ungkapnya.

Ini salah satu upaya Distanbun Aceh agar tidak terjadi inflasi, dengan biaya produksi rendah dan petani bisa mendapatkan keuntungan yang besar, akibat tidak bergantung lagi pada pupuk kimia. [Wanda]

Berpengalaman di SDM, Marzuki Ali Basyah Dinilai Tepat Isi Jabatan Wakapolda Aceh

0
Kombes Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,MM sosok Irwasda Polda Aceh. (Foto: Repsus)

Nukilan.id – Kapolri belum lama ini mengganti Perwira Tinggi Polri di Aceh yaitu Wakapolda Aceh, Brigjen Pol H Agus Kurniady Sutisna yang sudah pensiun pada Agustus 2022 lalu.

Hingga kini, jabatan Wakapolda Aceh masih kosong. Untuk itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk segera menunjuk Wakapolda Aceh agar bisa mendampingi kerja-kerja Kapolda Irjen Pol Achmad Haydar.

Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian Polhukam dan Kebijakan Publik), Fauzan Febriansyah menilai sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan itu ialah tentunya yang pernah bertugas di Aceh dan memiliki rekam jejak yang bersih.

Hal ini, kata Fauzan, penting segera dilakukan penunjukan oleh Kapolri untuk menjalankan manajemen dalam konteks pengawasan dan pembinaan di jajaran Polda Aceh serta bisa memberikan pelayanan kamtibmas secara komprehensif.

“Kita meminta Kapolri untuk menunjuk Wakapolda Aceh yang komitmen tentang penegakan hukum dan memiliki rekam jejak bersih,” ujar Fauzan Febriansyah dalam keterangannya, Rabu, 14 September 2022.

Menurutnya, Wakapolda yang baru nantinya harus memiliki visi yang sama dengan Kapolri untuk mendukung pelaksanaan tugas melayani masyarakat dengan profesional dan presisi.

“Tentunya sosok yang mampu mendampingi Kapolda Aceh dalam mendukung pelaksanaan tugas melayani masyarakat dengan profesional dan presisi tentunya,” ucapnya.

Saat ini sosok yang ramai diperbincangkan untuk mengisi jabatan Wakapolda Aceh ialah mantan Irwasda Polda Aceh yaitu, Kombes Pol Marzuki Ali Basyah. Saat ini Marzuki mengisi jabatan di  Widyaiswara Muda Sespim Lemdiklat Polri di Mabes Polri.

Lulusan Akpol 1991 ini juga memiliki rekam jejak yang baik saat menjabat sebagai Irwasda Polda Aceh. Ia juga berpengalaman  dalam bidang SDM. Dilihat dari tahun kelulusan, ia juga satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. [Wanda]

Selundupkan Sabu Via Laut, Dua Warga Aceh Utara Ditangkap

0

Nukilan.id – Dua warga Aceh Utara berinisial BT (38) dan MJ (27) ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Narkoba Polres Aceh Utara karena terlibat penyelundupan narkotika jenis sabu via laut, Selasa 13 September 2022.

Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal mengatakan, penangkapan itu dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika yang sudah sangat meresahkan.

Setelah diselidiki, tim opsnal mendapati BT yang membawa tas hitam dan menyembunyikannya di sebuah rumah kosong di Gampong Lhok Puuk, Aceh Utara. Setelah diperiksa, ternyata tas tersebut berisi narkotika jenis sabu, sehingga langsung petugas langsung mengejar BT dan menangkapnya di Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

Hasil interogasi singkat, kata Riza, BT mengakui kalau sabu tersebut milik ABD (DPO) yang diseludupkan via laut Selat Malaka menuju Pantai Lhok Puuk, Seunuddon, Aceh Utara.

“Setelah kita selidiki, ternyata BT menyimpan sabu hasil selundupan, sehingga ditangkap,” kata Riza, dalam keterangannya, Selasa, 13 September 2022.

Selain itu, BT juga mengakui telah memerintahkan MJ via telepon untuk mengamankan sabu tersebut, sehingga MJ juga ikut ditangkap di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara

MJ juga mengakui menyimpan sabu seberat dua kilo gram yang ditanam di bawah tempat tidurnya.

“Saat ini, pelaku beserta barang bukti berupa 12 kg sabu diamankan ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum,” kata Riza. []

Baitul Mal Aceh Buka Pendaftaran Bantuan Usaha Individu

0

Nukilan.id – Untuk mendorong pertumbuhan usaha dan memberdayakan keluarga pra sejahtera, Baitul Mal Aceh akan menyalurkan bantuan usaha kepada pelaku usaha mikro yang berdomisili di 5 kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi di Aceh.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 5 kabupaten/kota dengan penduduk miskin tertinggi per Maret 2022 adalah Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Bantuan usaha akan disalurkan dalam bentuk dana yang pemanfaatannya dibatasi untuk pembelian alat/perlengkapan kerja dan bahan usaha.

“Bantuan ini bersumber dari alokasi dana infak tahun 2022 untuk program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk modal usaha individu. Kami mengajak pelaku usaha mikro dari keluarga pra sejahtera untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Penerima Bantuan Usaha Individu Baitul Mal Aceh Tahun 2022,” kata Kepala Sekretariat BMA, Rahmad Raden.

Rahmad Raden menjelaskan persyaratan untuk calon penerima bantuan tersebut diantaranya :

1. Berdomisili dan menjalankan usaha di wilayah Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Menjalankan usaha milik sendiri, maksimal level mikro;

3. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun;

4. Memiliki aset/modal di bawah Rp. 50.000.000;

5. Berasal dari keluarga yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu sebesar Rp. 3.100.000;

6. Penerima bantuan maksimal 1 (satu) orang per KK;

7. Tidak sedang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan lain.

Adapun kelengkapan administrasinya, yaitu:

1. Scan Asli KTP dan KK;

2. Scan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari Desa;

3. Scan Asli Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa;

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan usaha untuk pembelian alat/perlengkapan dan bahan;

5. Seluruh dokumen (poin 1-4) digabung dalam 1 file berbentuk pdf (jangan terpisah).

Sedangkan tata cara pendaftarannya, sebagai berikut :

1. Informasi pendaftaran dan dokumen terkait dapat diakses melalui website Baitul Mal Aceh: www.baitulmal.acehprov.go.id

2. Seluruh dokumen persyaratan administrasi digabung dalam 1 file berbentuk pdf dan disampaikan melalui Google Form bit.ly/bantuanusahaindividuBMA2022

3. Pendaftaran dibuka pada tanggal 12 September 2022 pukul 14.00 WIB dan ditutup pada tanggal 16 September 2022 pukul 17.00 WIB.

4. Daftar calon penerima bantuan terpilih untuk setiap tahapan seleksi akan diumumkan di website Baitul Mal Aceh.

Rahmad Raden menambahkan seluruh proses dan tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apa pun oleh Baitul Mal Aceh. Jika ada pihak yang melakukan pengutipan dana mohon agar tidak dilayani dan segera laporkan ke Baitul Mal Aceh.

“Seluruh biaya pribadi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti proses pendataan ini ditanggung oleh peserta. Adapun keputusan panitia seleksi bersifat final, tidak dapat diganggu gugat,” pungkasnya. []

Tekan Angka Pengangguran, Baitul Mal Aceh Gelar Pelatihan

0

Nukilan.id – Persoalan serius yang dihadapi Aceh saat ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, angka TPT Aceh pada tahun 2021 mencapai 6,30 persen atau sekitar 336 ribu jiwa dari total penduduk 5,33 juta jiwa. Angka tersebut didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rentang usia 15-35 tahun.

“Dan untuk menekan angka pengangguran tersebut, BMA merencanakan akan melaksanakan pelatihan di 3 bidang yang berbeda yaitu barista, barber dan menjahit. Kegiatan ini diyakini dapat meningkatkan kesempatan masyarakat untuk bekerja dan berpenghasilan, baik melalui skema karyawan atau wirausaha,” kata Kepala Sekretariat BMA, Rahmad Raden, Rabu (14/9/2022).

Rahmad mengatakan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), infak yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh (BMA) akan berkontribusi untuk menjadi salah satu solusi atas persoalan tersebut.

Semangat ini telah diintegrasikan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh, khususnya Pasal 24 huruf (c) yang mendorong penggunakan infak untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan magang.

“Untuk mendapatkan penerima manfaat yang tepat sasaran, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Baitul Mal Aceh mengajak generasi muda Aceh yang ingin meningkatkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Pelatihan Baitul Mal Aceh Tahun 2022,” ajak Rahmad Raden.

Rahmad Raden menjelaskan persyaratan untuk calon peserta pelatihan tersebut diantaranya :

1. Tidak memiliki pekerjaan tetap;

2. Usia produktif di atas 18-35 tahun;

3. Tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa;

4. Berkeinginan kuat untuk mengikuti pelatihan;

5. Berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar;

6. Diprioritaskan kepada Keluarga yang berpenghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)

Adapun kelengkapan administrasinya, yaitu:

1. KTP/Identitas resmi lainnya;

2. Kartu Keluarga;

3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari Desa;

4. Sertifikat/Surat referensi Kerja (jika ada)

5. Seluruh dokumen harap di scan dan digabung dalam 1 file berbentuk pdf.

Sedangkan tata cara pendaftarannya, sebagai berikut :

1. Peserta melakukan registrasi awal untuk menjadi peserta Aceh preuneur melalui website https://acehpreneur.acehprov.go.id

2. Peserta melakukan login dengan akun yang telah terdaftar pada Aceh preneur dan memilih kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh

3. Peserta juga diwajibkan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi serta diunggah melalui link yang tertera pada deskripsi kegiatan yaitu bit.ly/PelatihanBMA2022

4. Hanya pendaftar yang telah tergabung menjadi peserta Aceh preneur akan diproses ke tahapan selanjutnya

5. Rangkaian tahapan pendaftaran akan dibuka pada 12 September 2022 dan ditutup pada tanggal 16 September 2022 pukul 17.00 WIB

6. Daftar peserta pelatihan yang lulus seleksi akan diumumkan melalui website Baitul Mal Aceh.

Rahmad Raden menambahkan seluruh proses dan tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apa pun oleh Baitul Mal Aceh. Jika ada pihak yang melakukan pengutipan dana mohon agar tidak dilayani dan segera laporkan ke Baitul Mal Aceh.

“Seluruh biaya pribadi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti proses pendataan ini ditanggung oleh peserta. Selanjutnya keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” pungkas Rahmad. []

Riset Etnograf Budaya Aceh, Unimal Gelar FGD Dengan Tokoh adat

0
Foto: Unimalnews

Nukilan.id – Dalam upaya menghasilkan referensi tentang keberadaan tentang suku-suku Tempatan (host ethnics) dan juga budaya, Universitas Malikussaleh menggelar Focus Diskusi Group (FGD) di Kampus Lancang Garam, Lhokseumawe, Senin (12/9/2022).

Kegiatan yang bertema “Riset Etnografi: Daya Resilensi dan Adaptasi Suku-Suku Tempatan (Host ethnics) di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami”, tersebut dibuka oleh Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Dr.Muhammad Daud.

Pemantik diskusi T.Kemal Fasya M.Hum mengatakan bahwa, begitu banyak seni dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Sejumlah seni dan budaya tersebut tersebar diberbagai daerah dan memiliki persamaan akan tetapi juga banyak perbedaannya.

“Melalui diskusi ini dapat diperoleh sebuah referensi penting terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Aceh,” katanya.

Dari unsur MAA Aceh Utara Tgk.HM. Yusuf mengatakan, bahwa dari segi kuliner tradisional sangat beragam dan juga banyak jenisnya. Akan tetapi didaerah lain ada juga jenis kuliner tradisional yang sama.

“Perlu dikembangkan juga jenis-jenis kuliner tradisional yang pernah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk tetap dilestarikan, termasuk cara oenyajian dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sementara itu, dari unsur MAA Lhokseumawe Tgk.H. Abdul Jalil, ikut menambahkan bahwa nilai adat dan budaya yang ditinggalkan oleh para orang tua, bertujuan untuk dipahami sebagai salah satu nilai-nilai hidup yang berkembang.

“Keterangan dan referensi budaya dapat digali kembali dari sumber-sumber yang mengetahui dan juga para orang tua agar dapat di peroleh informasi yang terpercaya,” tuturnya.

Di akhir kegiatan, T.Kemal Fasya mengharapkan, dari kegiatan diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan referensi adat dan budaya serta karakteristik seni sesuai dengan daerah yang ada di Aceh. Sehingga semakin memperkaya khasanah pengetahuan kebudayaan bagi generasi mendatang. []

Ketum DPP Bangga dengan DPD Pertuni Aceh

0

Nukilan.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) berpendapat kepengurusan DPD Pertuni Aceh yang kompak dan solid dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

“Saya bangga karena DPD Pertuni Aceh yang solid dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas khususnya tuna netra,”kata Ketua Umum DPP Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati, S.H diwakili Bendahara Umum Furqon Hidayat, S.Pd disela-sela menghadiri acara Musda V DPD Pertuni Aceh di Banda Aceh, Senin (12/9/2022)

Dijelaskan, kapasitas pengurus agar dapat terus ditingkatkan baik DPD Pertuni Aceh maupun DPC yang telah terbentuk di 14 Kabupaten/Kota dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh baik itu dalam memimpin maupun dalam melakukan pendekatan dengan pemerintah dan masyarakat.

“Terkait di Aceh dari 23 Kabupaten/Kota baru 14 kabupaten/Kota yang baru terbentuk DPC Pertuni hal itu juga terjadi di provinsi lain di tanah air karena faktor pendidikan yang belum merata sehingga diperlukan adanya pelatihan secara berjenjang,”tambah Furqon

Sementara itu Ketua Dewasda DPD Pertuni Aceh Hamdaniel mengatakan, pihaknya merasa senang dan bahagia atas sudah dapat terlaksananya Musda Pertuni Aceh sebagaimana yang telah diagendakan,

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki melalui dinas terkait yang selama ini telah membantu Pertuni Aceh, karena tanpa bantuan dari Pemerintah Pertuni Aceh tidak berarti apa-apa,”pungkasnya.

Informasi yang himpun dari sumber di Steering Committee (SC) sejauh ini sudah ada lima orang bakal calon (Balon) ketua umum DPD Pertuni Aceh periode 2022-2027 sudah berkembang untuk maju pada Musda tersebut.

Lima orang balon ketua umum Pertuni Aceh tersebut adalah M Nur Abdullah dari Kota Banda Aceh, Muliadi SPd dari DPC Kota Langsa, Hasbullah dari Kota Lhokseumawe Hamdaniel dan Eridawati SPd.

Musda V Pertuni Aceh yang dibuka Sekdis Sosial Aceh Devri Ariansyah AKs, MSi bertemakan melalui Musda V Pertuni Aceh 2022 kita wujutkan kepemimpinan tuna netra yang berkualitas dan berintegritas berdikasi yang tinggi serta loyalitas terhadap organisasi. [RRI]

Pemko Banda Aceh Siap Jadi Pilot Project Pelaksanaan Data Desa Presisi

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Banda Aceh siap menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Aceh. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh telah memiliki infrastruktur untuk menjalankannya.

Kesiapan menjadi pilot project DDP disampaikan Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq SE MSi di hadapan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dan dan anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Senin (12/9/2022).

Kemendagri mengundang Bakri Siddiq bersama 20 Wali Kota dan Bupati ke Jakarta untuk membahas teknis penyusunan DDP dengan menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB, Dr Sofyan Sjaf.

“Banda Aceh punya infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan DDP, namun kita butuh konsultan dari Kemendagri untuk edukasinya,” kata Bakri.

Menurut Bakri Siddiq, penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh seharusnya berbasis DDP. Sebab sangat kaya dengan kekhasan potensi dan tantangan yang dihadapi.

“Bayangkan Banda Aceh punya 90 gampong, punya potensi berbeda-beda, tentu ini membutuhkan data yang valid agar program perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien,” sebut Bakri.

Ia optimis dengan melibatkan sejumlah OPD terkait, maka DDP dapat segera diimplementasikan dengan maksimal. Jika Kemendagri merestui Banda Aceh menjadi pilot projek DDP, Bakri juga yakin penerapannya bakal menjadi reverensi nasional.

“Kita sudah pelajari konsep DDP dan lesson learn sejumlah kabupaten/kota juga menjadi input menarik. Sebanarnya, kita memang sangat membutuhkan DDP sebagai basis menjalankan roda pemerintahan dengan fokus mendorong desa menjadi mandiri,” pungkas Bakri. []

PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe

0
Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: VIVAnews/Aman Hasibuan)

Nukilan.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan telah memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemblokiran itu dilakukan berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Enembe.

“Iya (benar, PPATK telah memblokir rekening Gubernur Papua) dan kami sudah koordinasi dengan KPK sejak beberapa bulan lalu,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa 13 September 2022.

Diketahui, KPK saat ini tengah memproses hukum Enembe terkait kasus dugaan korupsi. Namun tim lembaga antirasuah tersebut belum dapat secara rinci mengumumkannya kepada publik.

Tim penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Enembe di Mako Brimob Polda Papua pada kemarin, Senin, 12 September 2022. Namun, Enembe tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang sakit.

Koordinator tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menyatakan kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Menurut Roy, Enembe menjadi tersangka KPK sejak 5 September 2022. Oleh sebab itu, KPK memanggil Enembe sebagai tersangka di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, pada Senin, 12 September 2022.

KPK juga telah meminta pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Enembe bepergian ke luar negeri.

Enembe yang merupakan Politikus Partai Demokrat itu dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Sebelumnya Juru Bicara Gubenur Papua, Muhammad Rivai Darus mengatakan Lukas Enembe yang memimpin Papua mulai dari wakil bupati menjadi bupati dan hampir 10 tahun menjadi gubernur, tidak pernah hidup dan minta uang kepada pengusaha, beliau hidup dari APBD yang merupakan hak gubernur sebagai kepala daerah.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa gubernur terima gratifikasi dari pengusaha beliau menolak itu, karena tidak pernah meminta uang pada pengusaha,” jelas Rivai Darus.

Ia menegaskan Lukas Enembe tidak pernah lari kemana pun atau menghindari proses hukum. Enembe saat ini dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan.

“Kami yang mendampingi beliau setiap hari paham bagaimana kondisi gubernur yang sudah sulit berkomunikasi tapi begitu besar semangatnya untuk sembuh. Gubenur katakan saya harus sembuh karena rakyat masih membutuhkan saya, jadi saya harus sembuh,” tegasnya. [Viva]

DPRD DKI Resmi Usulkan Pemberhentian Anies Baswedan Sebagai Gubernur

0
Para Pimpinan DPRD DKI Jakarta Sedang Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Rapat Paripurna Usulan Pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022)(KOMPAS.com/SANIA MASHABI)

Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria, Selasa (13/9/2022).

Setelah resmi diumumkan, usulan tersebut akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Maka saudara Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Sebagai informasi, masa jabatan Anies dan Riza akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Posisi Gubernur DKI Jakarta nantinya akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah selama lebih dari 2 tahun.

Sementara itu, pada Minggu (11/9/2022) atau 35 hari sebelum lengser, Riza menyempatkan diri untuk berpamitan dengan warga Ibu Kota.

“Saya sekalian pamit, tanggal 16 Oktober, Pak Gubernur Anies dengan saya selesai melaksanakan tugas,” kata Riza kepada awak media, Minggu (11/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Riza bercerita bahwa dirinya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak 2020.

Saat itu, ia menggantikan Sandiaga Uno yang maju untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Dulu Pak Anies, sejak tahun 2017 bersama Pak Sandiaga Uno. Kemudian, saya meneruskan 2,5 tahun terakhir,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu pun memohon maaf atas kekurangannya selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Mohon maaf atas kekurangan selama ini,” kata Riza.

Beberapa hari sebelumnya, yakni pada Jumat (9/9/2022), Anies juga menyempatkan diri untuk berpamitan kepada warga.

“InsyaAllah nanti kita jumpa lagi takdirkan bisa kembali ke sini lagi, walaupun nanti waktunya belum tahu kapan, tapi yang pasti bulan depan saya istirahat. Saya selesai jadi gubernur,” ujarnya, saat meresmikan Masjid Jami Al Hidayah di Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, 9 September 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun langsung meminta doa kepada para jemaah.

“Doakan bisa berakhir husnul khatimah, sesudah itu apa ah kita lihat nanti sesudah itu apa. Jadi baiknya besoknya apa nih. Nanti kita lihat, kan harus satu-satu,” lanjut Anies. [Kompas]