Beranda blog Halaman 1457

Menko Polhukam dan Mendagri Tiba di Aceh

0
Foto; Ist

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, bersama unsur Forkopimda dan Sekda Aceh Bustami Hamzah, menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Rabu (21/12/2022).

Pada kunjungan kerjanya di Aceh, Menko Polhukam yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Mendagri selaku Kepala BNPP, akan mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Lokpri (Lokasi Prioritas) di Kota Sabang, serta Banda Aceh.

Pada hari pertama Kunker, Rombongan Menko Polhukam dan Mendagri akan mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo. Pulau yang memiliki luas kurang lebih 153 kilometer persegi ini, terletak di ujung barat Indonesia, dan merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang dijaga oleh personel TNI.

Sekretaris BNPP Restuardy Daud, menjelaskan sebagai salah satu pulau terluar, posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu berada di ujung barat Indonesia dan jalur pelayaran internasional.

“Tujuan Pak Menko Polhukam dan Mendagri Kunker ke Pulau Rondo adalah untuk mendukung peningkatan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT, melalui kunjungan lapangan ke pulau tersebut,” kata Restuardy.

Terkait kunjungan ke Pulau Rondo, lanjut Restuardy, akan dilakukan peninjauan kondisi Personil Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), serta sarprasnya antara lain instalasi air bersih, sumber energi listrik, dan bangunan Pos Pamputer.

Selain itu, sambung Restuardy, maksud Kunker secara umum bertujuan untuk mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

“Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga, anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan,” jelas Restuardy.

Restuardy menambahkan, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan, agar tidak tertinggal dari negara tetangga, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititikberatkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.

“Sedangkan untuk PPKT Berpenduduk, hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, disamping pertahanan keamanan, dan lingkungan, melalui pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara bertahap dan berkelanjutan,” imbuh Restuardy.

Selain itu, lanjut Restuardy, juga pembangunan infrastruktur fisik seperti penyediaan sarpras transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, peningkatan/pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi.

“Tidak hanya itu, pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan menjadi konsen pembangunan,” tutur Restuardy.

Restuardy juga menjelaskan, kegiatan Kunker akan bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini merupakan bagian dari MoU kerjasama antara BNPP, Mabes TNI, dan Baznas yang di tandatangani beberapa waktu yang lalu. Bentuk program yang akan dilaksanakan adalah bantuan Sistem elektrifikasi untuk Pos Pamputer Pulau Rondo berupa satu paket pembangkit listrik tenaga surya.

Program lainnya adalah dukungan penurunan angka stunting berupa pembagian makanan tambahan dalam bentuk daging kemasan kaleng untuk ibu dan anak, serta bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 10 Unit.

“Bedah rumah (tidak layak huni) masing-masing 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukakarya dan 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukajaya,” kata Restuardy.

Selanjutnya, dalam rencana Kunker BNPP juga diagendakan beberapa kegiatan di Lokpri Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang memiliki 10 desa/gampong. Kegiatan yang dilakukan diantaranya layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), pelayanan vaksinasi, penanganan stunting, Penyerahan Bantuan di Kantor Camat Sukajaya, serta meninjau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).

Adapun jenis bantuan yang akan diberikan meliputi 1000 paket bahan makanan pokok, 4 Unit Motor Tempel 15 PK, 40 Unit Jaring Tangkap 2,5 Inch, 4 Hand Tractor 8,5 PS, serta 200 Paket perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis.

Selain melakukan kunjungan ke PPKT Pulau Rondo dan salah satu Lokpri di Kota Sabang, pada Hari Kedua, Kegiatan Kunker mengagendakan Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022, di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Prangko Seri PLBN Tahun 2022 mengambil latar PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

“Setelah itu, dilanjutkan dengan Kegiatan Rapat Koordinasi bersama seluruh Jajaran KDH dan Forkopimda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh. Terakhir, Menko Polhukam direncanakan akan memberi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala,” pungkas Restuardy. [Hadiansyah]

Lantik 240 Bintara Polri, Wakapolda Aceh: Bantu Tingkatkan Kepercayaan Publik

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Wakapolda Aceh Brigjen Syamsul Bahri berharap 240 bintara polisi yang baru dilantik dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik saat bertugas nanti.

Hal tersebut disampaikan Syamsul saat membacakan amanat Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel pada penutupan pendidikan dan pengambilan sumpah Bintara Polri gelombang II tahun anggaran 2022, di Lapangan Tribrata SPN Polda Aceh, Seulawah, Aceh Besar, Rabu, 21 Desember 2022.

Dalam kesempatan itu, Syamsul mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polri yang telah menyelesaikan pendidikan selama lima bulan.

“Penutupan pendidikan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari pengabdian ke masyarakat dan bangsa Indonesia dengan berbagai tantangan,” katanya.

Ia menyampaikan, saat ini Polri sedang dihadapkan dengan menurunnya kepercayaan publik akibat dari beberapa kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri dan menyakiti hati rakyat.

Oleh karena itu, dalam mengembalikan serta meningkatkan kepercayaan publik, Polri menerapkan strategi Quick Wins Presisi dengan tiga strategi untuk memperbaiki hubungan Polri dengan publik melalui optimalisasi kegiatan interaksi pada area publik, optimalisasi manajemen media untuk menjelaskan kinerja, dan zero penyimpangan personel.

“Kenapa kepercayaan publik penting bagi Polri? Suka tidak suka saat ini Indonesia menganut paham demokrasi. Kekuasaan di tangan rakyat, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini,” ucap Syamsul.

“Rakyatlah yang menentukan apakah lembaga-lembaga publik, termasuk Polri masih dapat dipercaya untuk menjalankan tugas-tugasnya,” sambungnya.

Karena itu, lanjutnya, Polri harus terus berbenah dan berkinerja yang sesuai harapan rakyat. Jika tidak, kepercayaan publik akan menurun dan rakyat tak mempercayai lagi polisinya.

Syamsul berharap, 240 bintara remaja Polri yang baru dilantik tersebut dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri saat bertugas nanti.

Dalam upacara penutupan itu, Wakapolda Aceh menyerahkan penghargaan kepada dua orang Bintara Remaja Polri dengan menyematkan medali, yaitu kepada M Tegar asal Banda Aceh selaku peraih peringkat juara umum dan tringginas, serta M Andrian Rafiza asal Aceh Selatan selaku peraih oeringkat tertabah dan cendikia. []

Penyidik Kejari Bireuen Geledah Kantor BPKAD dan Setdakab

0

Nukilan.id – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bireuen.

Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Muhammad Rhazi, S.H.,M.H pada Selasa (20/12/2022).

Dalam keterangannya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Mohamad Farid Rumdana, SH, MH menyampaikan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk menemukan titik terang kasus ini, karena pada tahap penyelidikan tim tidak menemukan sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang.

“Makanya Tim Penyidik melakukan penggeledahan pada 2 kantor tersebut guna membuat semakin terang kasus ini,” kata Farid.

Untuk diketahui, dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT BPRS Kota Juang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen yang pada tahun 2019 telah dikucurkan dana sebesar Rp1.000.000.000 dan Rp500.000.000 pada tahun 2021.

Selain itu, Farid mengatakan untuk proses selanjutnya Tim Penyidik akan berkoordinasi dengan Tim Auditor untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

“Tim juga akan terus berupaya untuk menemukan 2 alat bukti dan menetapkan pihak yang akan bertanggungjawab dalam perkara ini sehingga dalam waktu dekat dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh,” pungkas Kajari Bireuen itu. []

Majelis Hakim Tinggi Memperberat Hukuman Pembunuh Harimau

0
Harimau Sumatera tewas terjerat jebakan di Aceh Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Weinko Andika)

Nukilan.id – Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) yang mengadili perkara pidana khusus lingkungan hidup telah menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada para pelaku pembunuh harimau.

Syamsul Qamar, MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Zulkifli, MH dan Rahmawati, SH sebagai hakim anggota. Majelis hakim tersebut pertimbangannya menuliskan bahwa Harimau Sumatera adalah binatang yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tak boleh dibunuh dengan modus apapun juga.

“Perlunya diperberat pidana (hukuman) disatu sisi agar berefek jera bagi para pelaku. Disisi lain supaya menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan pembunuhan terhadap binatang yang dilindungi. Selain itu juga menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyayangi dan mencintai satwa liar yang dilindungi”, ujar Syamsul Qamar di ruang kerjanya di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu 21 Desember 2022.

Locus delicti kejahatan tersebut terjadi di hutan daerah Lokop Aceh Timur, yang dilakukan dengan cara menjerat binatang dilindungi tersebut. Pengadilan Negeri Aceh Timur memutuskan bahwa para Terdakwa Juda Pasaribu dan Josep Meha turut serta membunuh satwa yang dilindungi. Pada tingkat Pengadilan Negeri Idi mereka dipidana 1 tahun 4 bulan dan denda Rp. 50.000.000 subsidair kurungan 3 bulan.

Terhadap putusan di atas diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Lalu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang diketuai oleh Syamsul Qamar, MH memperbaiki Putusan PN Idi dengan memperberat atau menambah hukuman sehingga para terdakwa tersebut dijatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. [Wanda]

Sambut HAB ke-77, Kemenag Aceh Gelar Bakti Sosial dan Bagikan Alat Kebersihan di Masjid

0

Nukilan.id – Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Amal Bakti (HAB) ke-77 tahun 2023, Kanwil Kemenag Aceh mengikutsertakan seluruh karyawan/i melakukan bakti sosial di Masjid-masjid di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Selasa 20 Desember 2022.

Kegiatan ini merupakan agenda pertama dengan sejumlah kegiatan lainnya hingga hari Puncak Peringatan Upacara HAB, tanggal 3 Januari 2023.

Baksos ini juga melibatkan Kemenag Kota Banda Aceh, BDK, UPT Asrama Haji dan KUA, gotong royong dan pembagian alat kebersihan masjid dipusatkan di Masjid Al-Fitrah Gampong Geuce Meunara, Kec Jaya Baru, Masjid Al-Huda Gampong Laksana Kec Kuta ALam, Masjid Baiturrahmah Gampong Ateuk Jawo Kec Baiturrahman, Masjid T Nyak Arief Gampong Rukoh Kec Syiah Kuala, Masjid Baitul ‘Ala Gampong Baro Kec Meraxa dan Masjid Hidayatul Islam Gampong Lam Reung Kec Krueng Barona Jaya.

Pelepasan peserta pada bakti sosial ini dilakukan Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg dihadiri para Kabid di lingkungan Kanwil, bertindak sebagai koordinator kegiatan Bakti Sosial Kabid Penaiszawa, H Yasih SAg MA.

Iqbal berharap dengan karya baksos bersama ini, bisa memberi manfaat bagi lingkungan masjid yang dijadikan sasaran kunjungan dan baksos kita. Kakanwil juga sampaikan apresiasi pada donatur dan jajaran yang telah berpartisipasi dalam aksi rangkaian HAB 2023.

Kakanwil juga serahkan ambal untuk masjid-masjid. Selanjutnya Kakanwil meninjau dan membaur bersama jajaran, juga dari KUA, UPT Asrama Haji, dan BDK.

Berikut rangkaian acara HAB ke-77

Selasa 20 Desember 2022, Bakti Sosial; ke panti dan masjid-masjid, serta kediaman sesepuh.

Kamis-Jumat, 22-23 Desember 2022, Olah Raga Gembira; Rangkai Sirih (22 Des) ikut serta di sini DWP selain dari Kanwil. Acara ini berlangsung di Kanwil.

Juga, Kukur Kelapa/ku u (23 Des), ini khusus jajaran di Kanwil, secara berpasangan suami-istri.

Acara ini disekaliankan untuk Peringatan Hari DWP 2022 (7 Des) serta Hari Ibu 2022 (22 Des).

Sabtu, 24 Desember 2022, Gowes alias Weng Itangen, bagi yang punya sepeda. Rute akan dijajaki bersama.

Senin, 26 Desember 2022, Voli/Futsal (olah raga gembira), khusus 40 tahun ke atas (untuk Kankemenag, UPT, BDK). Untuk Kanwil boleh di bawah 40 tahun, dengan cara menarik lot. Acara ini di lapangan kanwil.

Sabtu, 31 Desember 2022, Jalan Santai. Rute akan disesuaikan.

Selasa, 3 Januari 2023, Upacara HAB di Halaman Kanwil, dengan Irup Pj Gubernur Aceh. Rangkaian upacara juga sisi dengan penyerahan satya lencana karya bagi ASN yang telah mengabdi 10, 20, dan 30 tahun.

Sabtu 7, Januari 2023, Kakanwil Award, di Auditorium UIN Ar-Raniry Darussalam. []

Puluhan Mahasiswa PNL Tinjau Proses Survei Seismic PT GSI di Aceh Utara

0

Nukilan.id – Puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) yang didampingi Wakil Direktur (Wadir) III Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi PNL Ir. Sariyusda, MT dan Ketua Jurusan berkunjung ke lokasi Survei Seismic yang sedang dilaksanakan oleh PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI) yang merupakan kontraktor pelaksana kegiatan.

Koordinator Humas dan Kerjasama PNL Ir. Muhammad Hatta, S.ST., MT pada media ini mengatakan, kegiatan kunjungan Manajemen PNL dan sejumlah mahasiswa yang bertajuk Field Trip 3D Vibro Seismik PGE WK-B tersebut difasillitasi oleh PT. Pema Global Energi (PGE) pada Selasa, (20/12/2022).

“Kegiatan ini difasilitasi oleh PT. PGE guna menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa di bidang seismic” kata pria yang biasa disapa Bung Hatta ini.

Sementara itu Humas pekerjaan seismic Irawadi yang didampingi Jailani Luttan Humas PGE pada media ini menerangkan bahwa kegiatan survei seismic merupakan kegiatan pencarian sumber daya minyak dan gas yang berada di bawah permukaan bumi.

“Mudah-mudahan survei seismic ini didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Karena tujuan pemerintah baik, supaya ditemukan lagi cadangan migas yang baru, karena kebutuhan minyak kita belum tercukupi, dan masih harus mengimpor, sehingga biaya subsidi membengkak,” terang Irawadi.

“Karena kalau tidak ditemukan cadangan migas baru, maka suplai gas ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gas sebagai bahan baku bisa berhenti, akibatnya adalah matinya perusahan, munculnya pengangguran,” lanjutnya.

Terakhir Irawadi mengatakan bahwa kegiatan seismic ini meliputi 13 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan 1 kecamatan di Aceh Timur.

Dalam kesempatan itu, Wadir III PNL Sariyusda mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat PT. PGE dan tim dari PT. GSI.

“Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut, bukan hanya kujungan industri, tapi juga bisa untuk magang atau PKL mahasiswa,” harap Yusda, demikian pria berkacamata ini biasa disapa.

Terkait dengan kunjungan industri itu, salah seorang mahasiswa PNL Munawarah, yang merupakan mahasiswi semester V Jurusan Teknik Kimia, Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI), mengaku sangat senang dengan kunjungan langsung ke lapangan seperti ini, karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru.

“Sangat senang, karena tidak hanya teori di kelas, walaupun yang kami kunjungi ini terkait gelombang seismic tak diajarkan di prodi saya, tapi bukan sebuah masalah, karena yang sangat berharga adalah pengalaman yang kami peroleh. Kalau bisa program seperti ini sering dilakukan, walau mahasiswa yang ikut berbeda-beda,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Reisya Nabila, mahasiswi Jurusan Teknik Sipil (JTS) yang juga ikut dalam kegiatan itu.

Mahasiswi semester V, Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung (TRKBG) mengaku bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat buat mereka.

“Sangat bermanfaat bagi kami, karena ada hubungan dengan mata kuliah kami di kampus, seperti pemetaan. Selain itu, kami mendapat pengalaman baru langsung di lapangan, tidak hanya sekedar teori di kelas,” tuturnya.

“Kalau bisa kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan. Karena kita kan kampus vokasi, jadi harus lebih banyak aplikasi dari penerapan teori,” lanjutnya.

Pantauan media ini, hadir dalam kegiatan kunjungan tersebut selain Wadir III dan Koordinator Humas dan Kerjasama PNL, hadir juga Koordinator Urusan Internasional dan DUDI PNL Ir. Azwar Yunus, ST., M.Sc, juga sebagai pendamping mahasiswa ikut didampingi Kajur Teknik Sipil Syukri, ST., MT, Kajur Teknik Kimia Dr. Ir. Saifuddin, MT dan Kajur Teknik Elektro M. Yassir, S.ST., M.Eng, Kajur Teknik Mesin Hamdani, SST. MT serta Tim Humas serta Kemahasiswaan dan Akademik.

Pantauan media ini, puluhan mahasiswa PNL yang ikut dalam kegiatan itu terlihat sangat antusias, walau saat itu hujan turun dengan deras, mereka terlihat tetap bersemangat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan seharian, dari pagi sampai sore itu. []

Kemendagri: Achmad Marzuki Penjabat Gubernur Berkinerja Baik se-Indonesia

0
Nukilan.id - Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki didapuk sebagai Penjabat Kepala Daerah Berkinerja Baik se-Indonesia

Nukilan.id – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki didapuk sebagai Penjabat Kepala Daerah Berkinerja Baik se-Indonesia. Penilaian ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, yang diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, saat menggelar rapat dengan para Pj Kepala Daerah secara daring, Selasa (20/12/2022).

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan, Kategori dalam penilaian Pj Kepala Daerah Berkinerja Baik ini dinilai dalam beberapa aspek, yaitu aspek pemerintahan, pembangunan dan sosial.

“Salam rilis Kemendagri tadi, diketahui bahwa Pj Gubernur Aceh berada di peringkat pertama. Dari total skor penilaian 28, Pak Achmad Marzuki mendapat skor 27 dengan persentase nyaris sempurna 96,4 persen,” ujar MTA.

MTA mengungkapkan, dari 10 besar Pj Kepala Daerah Berkinerja Baik yang diterbitkan Kemendagri, hanya ada 2 daerah tingkat provinsi yang ada di dalam daftar tersebut. Sedangkan 8 sisanya adalah Pj Bupati dan Wali Kota.

“Di peringkat kedua ada Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang mendapat skor 26 atau sebesar 92,9 persen. Di peringkat ketiga hingga 10 di tempati oleh Kabupaten Banjarnegara, Buleleng, Musi Banyuasin, Kota Pekan Baru, Kota Salatiga, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kulon Progo dan Batang,” kata MTA.

“Mari kita dukung kerja-kerja Pak Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh, agar bisa berbuat lebih baik lagi untuk Aceh, sehingga program-program yang telah dan akan berjalan bisa lebih maksimal, demi mewujudkan Aceh yang hebat dan masyarakatnya yang sejahtera,” imbuh MTA. []

Mendagri: Hadapi Bencana, Indonesia Harus Jadi Bangsa Petarung

0
Muhammad Tito Karnavian dalam acara Penganugerahan Garnas Buana Award Tahun 2022 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Indonesia harus menjadi bangsa petarung dalam menghadapi berbagai macam bencana yang terjadi.

Bangsa petarung memiliki karakteristik dapat mengubah tantangan atas kerentanan terjadinya bencana menjadi peluang dan memiliki semangat untuk terus bangkit ketika jatuh.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam acara Penganugerahan Garda Nasional Bumi dan Bencana (Garnas Buana) Award Tahun 2022 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

“Kita harus menjadi bangsa petarung. Nah dalam konteks ini saya melihat bahwa permasalahan bencana di Indonesia kita rentan terhadap berbagai bentuk berbagai macam jenis bencana, bukan hanya satu, kebakaran hutan misalnya. Oleh karena itu, kita bersama-sama me-manage bencana ini dan kita jadikan peluang bagi kita untuk menjadi bangsa yang kuat,” katanya.

Mendagri menjelaskan, selain dikaruniai dengan kekayaan alam yang luar biasa indah, tak bisa dimungkiri Indonesia termasuk negara rentan terhadap bencana. Indonesia menyimpan potensi kerawanan, seperti patahan lempeng, gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus. Potensi ini merata terjadi hampir di semua daerah di Indonesia dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa yang harus dihadapi dan dikelola.

“Bencana-bencana tersebut menimbulkan penderitaan, kesulitan bagi kita, bagi masyarakat kita. Stagnasi pembangunan misalnya, tapi di sisi lain juga Tuhan memang selalu melaksanakan bahwa di balik kesulitan selalu ada hikmahnya,” ungkapnya.

Dia menegaskan, hikmah dari kondisi tersebut yaitu bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang. Belajar dari negara lain, tak sedikit negara-negara yang rawan terhadap bencana malah menjadi bangsa yang petarung. Mendagri mencontohkan beberapa negara yang berhasil mengubah tantangan menjadi peluang seperti Jepang, Mongolia, dan Korea Selatan.

“Kita melihat bagaimana mereka (Jepang) menjadi negara petarung, (Jepang) rentan sama seperti kita, tidak pernah lepas dari hari-hari dengan gempa, tsunami, dan berbagai bentuk bencana lainnya. Dan mereka jatuh, bangkit lagi, menjadi bangsa petarung,” terangnya.

Lanjutnya, situasi itu terjadi pula di Mongolia dengan sumber daya yang terbatas justru mampu membuat negara tersebut menjadi negara yang bisa berkembang dari keterbatasannya. Demikian pula halnya dengan Korea Selatan.

“Negara kita negara yang super indah, super kaya, tapi kita vulnerable, berisiko terhadap bencana. Baik bencana alam maupun non-alam, harus kita sikapi dengan membuat ketahanan kita, resilient kita terhadap bencana menjadi makin kuat. Things that can not kill you will make you stronger, sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuat Anda menjadi lebih kuat,” tuturnya.

Untuk itu Mendagri berpesan, bencana yang terjadi di Indonesia harus dikelola secara sistematis. Perlu adanya literasi terkait kebencanaan dan pengembangan sistem pencegahan (early warning) untuk mengantisipasi adanya bencana. Selain itu, pola pikir dan langkah-langkah yang proaktif juga dibutuhkan sehingga risiko dapat ditekan. Kemudian juga melakukan evaluasi-evaluasi pada setiap bencana yang terjadi untuk diperbaiki.

“Ketika terjadi bencana di situlah kita harus munculkan momentum untuk membuat kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan dan solidaritas. Sehingga akhirnya saya membuat surat edaran menyampaikan kepada seluruh daerah, ini bisa terjadi di mana saja, daerah mana saja,” tandasnya.

Begini Tata Cara Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah

0
Ilustrasi Barang dan Jasa. (Foto: Matawebsite)

Nukilan.id – Evaluasi kinerja penyedia barang/jasa pemerintah merupakan salah satu alat/instrumen dalam penilaian dan analisis kinerja penyedia dalam pelaksanaan kontrak, penjaminan kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah/volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan yang menjadi tanggung jawab penyedia.

Berikut tata cara penilaian kinerja penyedia barang/jasa Pemerintah berdasarkan surat edaran Nomor: 602/21403 tertanda tangani Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai tata cara penilaian kinerja penyedia sebagai implementasi Pembinaan Pelaku Usaha Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Aceh.

Surat edaran tata cara penilaian kinerja penyedia barang/jasa Pemerintah

Adapun proses evaluasi kinerja penyedia barang/jasa sebelum pelaksanaan kontrak serta didukung data terkait lainnya, meliputi sebelum penyedia mengikuti tender, saat melaksanakan pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Rangkaian kriteria penyedia barang/jasa ini disusun menjadi instrumen oleh PA/KPA/PPK dalam mengevaluasi dan menganalisa kinerja penyedia.

Daftar pengelolaan penyedia dapat digunakan untuk pemilihan penyedia pada proses tender/seleksi, evaluasi kinerja penyedia secara berkala dan sebagai referensi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yaitu pada laman https://sikap.lkpp.go.id.

Dalam surat itu juga menyebutkan, prinsip penilaian kinerja penyedia dilaksanakan dengan Sederhana, mudah dan aplikatif, transparan, objektif, proporsional, profesional dan berintegritas.

“Penilaian kinerja dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK melalui SIKaP. Atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada,” tulis
dalam surat tersebut.

PA/KPA/PPK melakukan penilaian kinerja setelah:

1. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA/PPK melalui berita acara serah terima (BAST) dan/atau berita acara serah terima akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi.

2. PA/KPA/PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau menghentikan kontrak karena kesalahan penyedia.

Dalam melakukan penilaian kinerja, PA/KPA/PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa, tenaga ahli, dan/atau
pihak lain yang kompeten.

Penilaian kinerja pada e-Purchasing melalui toko daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masingmasing toko daring. Kemudian, penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak
untuk melakukan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi SIKaP,” tulis dalam surat itu.

Kemudian, pejabat penandatangan kontrak wajib memberikan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi SIKaP.

Adapun aspek indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja penyedia terdiri dari: kualitas dan kuantitas dengan indikator bobot 30 persen, biaya dengan indikator kemampuan dengan bobot 20 persen, waktu 30 persen, layan dengan indikator
komunikasi dan tingkat respon 20 persen.

“Dalam hal penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PA/KPA/PPK, maka kinerja penyedia diberikan skor (0),” bunyi dalam surat itu. [Reji]

Partai Kebangkitan Nusantara Bakal Ajukan Uji Materi Calon Presiden ke MK Tahun Depan

0
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika (ujung kiri), dan Rio Ramabaskara, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (ujung kanan). Foto: Ist

Nukilan.id – Partai kebangkitan nusantara (PKN) setelah lolos sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, saat ini Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sedang mempersiapkan uji materi pencalonan Capres Cawapres ke Mahkamah Konstitusi RI. Hal itu diungkapkan Waketum PKN Rio Ramabaskara SH, MH kepada media, Selasa (20/12/22).

“Atas arahan Ketua Umum, kami telah membentuk Tim untuk mengajukan uji materi soal syarat calon Presiden. Karena secara terang jelas dan nyata hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang baru dihilangkan dalam UU Pemilu ketika dilakukan serentak, ” Kata Rio Ramabaskara didampingi Eko Prabowo, SH., MH yang juga ketua umum Ksatria Muda Nusantara (KMN) orsap pemuda PKN.

Menurut Rio, arahan ketua umum Gede Pasek Suardika dengan tegas meminta tim serius menyiapkan konsep dan materi permohonannya agar peluang putra putri Nusantara yang kesulitan kendaraan politik bisa diatasi.

“Kalau melihat pemaparan Ketum kami, maka sangat optimis uji materi ini akan dikabulkan oleh hakim MK.

“Karena sangat berbeda sekali legal standing dan alasan alasan permohonan dibandingkan yang sudah pernah dimohonkan. Kebetulan pengalaman ketum Kami di Komisi 3 DPR RI cukup membantu mengkonstruksi kan kemana uji materi ini dilakukan, ” Kata Rio, advokat asal NTB tersebut.

Direncanakan awal tahun nanti akan dimasukkan setelah semua kajian secara komprehensif dan putusan putusan MK sebelumnya dipelajari. “Sangat beda konstruksinya, jika. Majelis hakim MK obyektif maka sangat yakin akan dikabulkan. Mohon doa restu dan dukungan para penggiat Demokrasi agar perjuangan ini dilancarkan, ” tambahnya.

PKN ingin hadir menjadi alternatif perjuangan politik bagi putra putri Nusantara yang tersumbat dan tidak bisa berkompetisi akibat kuatnya oligarki di parpol lama. Sehingga perjuangan uji materi ini nanti dikhtiarkan agar banyak potensi tampil dan masyarakat disuguhi alternatif pilihan, dan juga untuk para kandidat yang sudah berjalan tapi belum ada kepastian kendaraan bisa terbantukan jika permohonan PKN dikabulkan.

“Dari 17 parpol yang disahkan sebagai peserta Pemilu 2024, hanya PKN, Gelora dan Buruh saja punya legal standing seperti yang dianalisa dan diarahkan ketum kami, ” tutup Rio Ramabaskara. []