Beranda blog Halaman 1435

Penjabat Gubernur Aceh Juarai Forkopimda Shooting Exhibition

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Tim menembak Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, berhasil menjuarai Forkopimda Shooting Exhibition, yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kodam Iskandar Muda, di Lapangan Tembak Panglima Polem Rindam Iskandar Muda, kawasan Mata Ie, Kamis (12/1/2023).

Penjabat Gubernur berhasil mengalahkan Tim Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan dan tim Danlanud SIM Kolonel Pnb Yoyon Kuscahyono.

Dalam sambutannya sebelum pengalungan medali, Penjabat Gubernur Aceh mengajak para unsur Forkopimda untuk menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin, agar silaturrahmi dan kekompakan Forkopimda Aceh terus terjalin baik.

“Saya senang, seluruh Forkopimda bisa berkumpul seperti hari ini. Anggap saja even ini sebagai media untuk kita berkumpul, bersilaturahmi dan menjalin kekompakan. Oleh karena itu, bagus juga kegiatan ini dibuat rutin,” ujar Achmad Marzuki.

“Jika Forkopimda kompak dan silaturrahminya terjalin baik, maka itu akan sangat membantu saya dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan berbagai program pembangunan di Bumi Aceh yang kita cintai ini,” imbuh Achmad Marzuki.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar melakukan pemotongan senjata, pada kegiatan Penghapusan Materiil Senjata Rakitan Hasil Pembinaan Teritorial, Komunikasi Sosial dan Sisa Konflik, di Wilayah Kodam Iskandar Muda tahun 2022.[]

Satreskrim Polres Simeulue Tangani Kasus Penganiayaan IRT

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Simeulue menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial VS (32).

Kapolres Simeulue AKBP Jatmiko, melalui Kasat Reskrim Polres Simeulue IPDA T Mayyudi menyampaikan, penganiayaan tersebut adalah buntut dari keributan di Lapangan Futsal Puskesmas Sangiran, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, pada Kamis, 12 Januari lalu.

T Mayyudi menjelaskan, pelaku berinisial JR (30) diketahui ribut dengan suami korban di lapangan futsal. Karena merasa belum puas dan terselesaikan, JR mendatangi rumah korban yang saat itu sedang duduk dengan suaminya di teras.

“Sesampai di rumah korban, JR ribut dengan suami korban, sehingga dilerai oleh korban. Saat itulah JR langsung memukul korban pada bagian wajah dengan tangannya,” jelas T Mayyudi, dalam keterangannya, Jumat, (13/1/2023).

Tak terima dengan kejadian itu, korban melaporkan JR ke Mapolres Simeulue. Saat ini, laporan tersebut sedang diselidiki oleh Sat Reskrim Polres Simeulue untuk proses hukum lebih lanjut.[]

Raih Gelar Profesor, Abdul Manan Jadi Guru Besar Bidang Antropologi

0
Prof Dr Phil Abdul Manan, SAg MSc MA (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh kembali menambah jumlah guru besarnya, setelah Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Phil Abdul Manan, SAg MSc MA, resmi ditetapkan sebagai Guru Besar bidang ilmu Antropologi oleh Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim.

Pengangkatannya dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor74245/MPK.A/KP.07.01/2022 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen, tanggal 20 Desember 2022.

Dalam SK tersebut, Abdul Manan dinyatakan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Antropologi.

Perjalanan Abdul Manan hingga berhasil meraih jabatan akademik tertinggi Guru Besar termasuk cepat. Dia berhasil naik ke Lektor Kepala 803 dari Lektor 300 di 1 Mei 2019 dan selanjutnya meraih jabatan Guru Besar dengan angka kredit sebesar 1.296 dua tahun kemudian.

Menyikapi atas terbitnya SK tertinggi dalam dunia akademik itu, doktor jebolan University of Münster Jerman ini yang lulus dengan predikat Magna Cumloude ini merasa senang dan bersyukur kepada Allah SWT karena telah menunaikan salah satu kewajibannya sebagai seorang akademisi.

“Alhamdulillah, semoga capaian ini memberi manfaat untuk saya sendiri, keluarga, lembaga dan masyarakat dan saya sangat bersyukur karena prosesnya pengurusannya sangat cepat hanya tiga bulan,” kata Abdul Manan dalam keterangan tertulis, Jum’at (13/1/2023).

Lebih lanjut, Abdul Manan menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan, kolega dan seluruh sivitas akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh hingga ia bisa mencapai jabatan akademik guru besar.

Ia juga berharap pengangkatannya sebagai guru besar semakin memotivasinya dalam memperkuat kontribusi akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya dalam bidang antropologi. Menurutnya, percapaian guru besar adalah babak baru dalam perjalanan akademiknya dengan tanggung jawab yang lebih besar.

“Percapaian Guru Besar ini harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan semangat agar terus produktif menghasilkan karya yang bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat,” kata Profesor Antropologi pertama di Aceh ini.

Untuk diketahui, Prof Dr Phil H Abdul Manan, SAg MSc MA lahir di Alurambut, Kecamatan Manggeng, Aceh Barat Daya pada 21 Juni 1972. Menempuh Pendidikan Dasar (MIN) Suakberumbang (1985), Pendidikan Menengah Pertama Negeri (SMPN) Manggeng (1988), Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Tapaktuan (1991).

Kemudian menyelesaikan Sarjana Tarbiyah Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1997), Master dalam Educational and Training System Design (M.Sc.) di University of Twente, Enschede, Belanda (2001) beasiswa StuNED (Student Nederland), Master dalam Islamic Studies (MA) di University of Leiden, Belanda (2003) beasiswa INIS (Indonesian Cooperation in Islamic Studies) dan Doktor dalam bidang Ethnology-Antropologi Sosial (Dr. Phil) di Westfalische Wilhelms-Universitat Münster, Jerman (2010), beasiswa DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Bonn.

Selanjutnya, mendapatkan beasiswa program Post-Doctoral pertama pada University of Münster Jerman (2015) dan Program Post-Doctoral kedua pada University of Koln University, Jerman (2018) melalui program wiedereinladung DAAD Bonn.

Setelah menyelesaikan sarjana Tarbiyah Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1997, Abdul Manan mulai bekerja sebagai staf lembaga bahasa IAIN Ar-Raniry dari 2006-2009. Kemudian melanjutkan Magister di dua kampus yang berbeda di Belanda.

Mengawali karir sebagai Dosen PNS pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry (2004-2011), Dosen Antropologi di Fakultas Adab dan Humaniora mulai Mei 2012 sampai sekarang. Tugas belajar di Belanda 1999- 2001 di Enschede, 2001-2003 di Leiden dan di Universitas Münster, Jerman dari 2006-2010.

Selain, sebagai dosen tetap pada Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Abdul Manan aktif dalam penelitian antropologi sosial (study etnografi). Hasil-hasil penelitiannya telah dan akan diterbitkan di dalam dan luar negeri.

lebih seratusan artikelnya diterbitkan dan Lebih dari 10 tulisannya telah diterbitkan di jurnal berreputasi internasional (terindeks scopus) dan 17 buku yang telah dipublish. H indeks scopus 2 dan H indeks Google scholar 9. [Hadiansyah]

Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY: Jangan Terulang Lagi !

0

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, berharap KPU dan Bawaslu bisa bekerja sebaik-baiknya supaya insiden jatuhnya korban jiwa di kalangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi.

“Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman Pemilu 2019, yang telah memakan korban jiwa di pihak penyelenggara Pemilu, yakni 894 petugas meninggal dunia, dan 5.175 korban sakit. Insiden ini terjadi akibat kelelahan dan beban kerja yang berlebihan,” ungkap AHY, dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (12/1).

Karena itu AHY berharap KPU dan Baswalu bisa mencari cara agar tidak ada lagi korban ‘zero incident’ di kalangan PPS pada Pemilu 2024 mendatang.

Memasuki tahun politik, Partai Demokrat juga mengingatkan agar Penyeleggara Pemilu, Aparat Keamanan, Aparat Penegak Hukum, Pejabat Kepala Daerah hingga ASN agar tetap profesional, netral, tidak terlibat politik praktis dan jangan berpihak.

Pernyataan AHY disampaikan setelah Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat di awal tahun, yang merupakan konsolidasi partai di tingkat pusat.

Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja Partai Demokrat 2022 dan rencana kerja 2023 termasuk mengupas peluang dan tantangan situasi politik hingga ekonomi nasional kedepan.

Kapolda Aceh Ikut Lomba Tembak Pistol Plat Baja Kodam IM

0

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar mengikuti lomba tembak pistol plat baja Kodam Iskandar Muda (IM) di Lapangan Tembak Pistol Rindam IM, Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Kamis, 12 Januari 2023.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, lomba tembak tersebut digelar Kodam IM bukan sekadar mencari juara, tapi sebagai ajang meningkatkan sinergisitas TNI Polri serta Forkopimda Aceh.

“Lomba tersebut bukan semata mencari pemenang, tapi lebih ke silaturahmi dan meningkatkan sinergisitas TNI Polri serta Forkopimda Aceh,” ujar Joko dalam rilisnya, Kamis, 12 Januari 2023.

Dalam kegiatan itu, kata Joko, juga dilaksanakan penghapusan materiil senjata rakitan hasil pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan sisa konflik di wilayah Kodam IM Tahun 2022.

Lomba tembak pistol tersebut juga diikuti oleh Wakapolda Aceh Brigjen Syamsul Bahri, para PJU Polda Aceh dan Kodam IM, beserta unsur Forkopimda Aceh.

Bener Meriah Jadi Tempat Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Aceh

0

Nukilan.id – Sebanyak 12 pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh berkumpul di Simpang Tiga Redelong, Ibukota Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada Kamis (12/01/2023).

Ke-12 pemerintah kabupaten dan kota itu mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) terkait kolaborasi percepatan penurunan stunting.

Pertemuan yang dimotori Pejabat (Pj) Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.Si itu dihadiri langsung Pj. Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman, Pj. Bupati Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si.

Sementara Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe masing-masing diwakili oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten.

“Seandainya semua kepala daerah seperti di sini, persoalan stunting di Indonesia pasti sudah selesai. Tidak ada lagi stunting,” kata Hasto Wardoyo di hadapan sekitar 1.200 an orang yang hadir di dalam Gedung Seni dan Olahraga Kabupaten Bener Meriah.

Menurut Hasto Wardoyo, persoalan prevalensi stunting berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. “Bapak Presiden Joko Widodo sangat konsen dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Percepatan penurunan stunting ini merupakan program prioritas nasional. Jadi kita harus tuntaskan untuk mengejar target 14 persen pada 2024,” kata Hasto.

Lebih jauh Hasto mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan upaya menyiapkan generasi Indonesia di masa depan, yakni saat menghadapi Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas pada 2045. “Stunting bisa menggagalkan pencapaian pembangunan sumber daya manusia. Kalau generasi masa depan kita stunting maka bukan Bonus Demografi yang akan kita dapatkan tetapi bencana demografi,” ujar Hasto.

Hasto juga menyampaikan apresiasi dan pujian kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting secara komprehensif, kolaboratif, dan gotong royong.

“Kabupaten Bener Meriah Insyaallah jadi contoh nasional. Kalau langkah-langkah ini dilakukan konsisten, saya yakin pada akhir 2023 prevalensi stunting di Bener Meriah akan turun drastis. Hal ini bisa juga dilihat dari turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah, yang berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) turun mencapai tiga persen,” jelas Hasto.

Sementara itu Pj. Bupati Bener Meriah Haili Yoga mengatakan gotong royong dan kolaborasi antar pemangku kepentingan diterapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Haili yang menjabat Pj. Bupati Bener Meriah sejak Agustus 2022 lalu menyebutkan pada 2022 terdapat 1.827 anak stunting. “Setelah kami lakukan intervensi secara terarah dan terukur, pada Januari ini jumlah anak stunting di Bener Meriah jumlahnya turun menjadi 1.639 anak. Ada kampung yang tadinya anak stunting 27 anak, hari ini turun menjadi 7 anak,” kata Haili.

Program yang dijalankan menurut Haili adalah Bapak Asuh Anak Stunting. Dalam kegiatan itu, Haili menunjukkan satu per satu contoh yang telah bersedia menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, seperti Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, Kepala BPS Bener Meriah, Kepala BPJS Kesehatan Bener Meriah, Kapolsek, Danramil, Camat, Kepala Desa, Kepala Cabang Bank Aceh. Bahkan, Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh juga terlibat dalam percepatan penurunan stunting, selain sebagai Bapak Asuh, juga mendakwahkan akidah dalam mengatasi stunting.

Bahkan Kepala BPS Bener Meriah Devi Indriastuti yang diberi kesempatan berbicara dalam forum itu mengatakan jika saat ini dirinya telah mengembangkan system pemantauan perkembangan anak asuh stunting. “Melalui dashboard yang terintegrasi maka bisa dipantau perkembangan anak asuh stunting,” kata Devi.

Demikian juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan di Kabupaten Bener Meriah saat ini setiap bayi lahir langsung diberi kartu BPJS sehingga jika ada anak stunting yang mengalami sakit, bisa langsung diobati dan dirawat gratis.

Dalam kegiatan yang dihadiri Tim Penggerak PKK, Bidan, Kepala Desa, Tim Pendamping Keluarga, dan Penyuluh KB itu juga terungkap bahwa capaian imunisasi dan vaksinasi terutama BCG (TBC) dan Polio di Kabupaten Bener Meriah lebih dari 100 persen. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pencegahan stunting.

Sebelumnya dilakukan penyerahan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada 12 kabupaten dan kota oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. DAK BOKB ini digunakan untuk fisik dan non fisik dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota.

Kabupaten Bireun Rp12,1 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp8,1 miliar, Kabupaten Gayo Lues Rp6,4 miliar, Kabupaten Aceh Tenggara Rp10 miliar, Pidie Rp13,2 miliar, Piddie Jaya Rp6,4 miliar, Aceh Utara Rp15,1 miliar, Aceh Tamiang Rp7,2 miliar, Nagan Raya Rp6,7 miliar, dan Kota Lhokseumawe Rp2,5 miliar, Bener Meriah Rp6,5 miliar, dan Aceh Tamiang Rp7,2 miliar.

Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Presiden Joko Widodo pada 1986, pernah tinggal dan bekerja di Simpang Tiga Redelong, yang saat ini menjadi Ibukota Kabupaten Bener Meriah.

Bandara SIM Layani Penerbangan ke Tanah Suci

0

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki diwakili Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Ir. Mawardi melepas keberangkatan 210 jemaah umrah asal Aceh ke Tanah Haram Arab Saudi di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Kamis, 12 Januari 2023.

Keberangkatan jemaah umrah yang berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Aceh ini merupakan penerbangan perdana setelah berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19.

Mawardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kembali beroperasinya penerbangan umrah dari Bandara SIM merupakan anugerah Allah yang patut disyukuri bersama. “Penerbangan ini menjadi jawaban dari harapan masyarakat Aceh agar bisa berangkat umrah langsung ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, kata Mawardi, penerbangan jemaah umrah asal Aceh dilakukan melalui Bandara Kualanamu, Medan karena Bandara SIM belum terbuka untuk penerbangan internasional. Hal ini tentu menjadi kendala karena selain jarak lebih jauh dan menguras energi, biaya umrah juga bertambah,” sebut Mawardi.

“Kondisi seperti ini tentu merugikan jamaah dan pihak travel. Bahkan, ada beberapa travel yang memberangkatkan jamaah ke Bandara Kualanamu dengan menggunakan bus karena biaya tidak cukup,” tambah Mawardi.

Oleh sebab itu, penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh ke Arab Saudi ini, menurut Mawardi akan semakin mempermudah para jemaah. “Insya Allah, berangkat langsung dari Bandara SIM akan semakin mempermudah urusan para jamaah umrah karena tidak perlu membuang waktu transit yang lama, sehingga dapat fokus pada pelaksanaan ibadah umrah,” sebutnya.

Penerbangan umrah perdana yang diselenggarakan oleh Maskapai Lion Air ini menggunakan pesawat jenis Boeing 737-9 dengan tujuan Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara King Muhammad Abdul Aziz Madinah. “Pemerintah Aceh menyambut baik keputusan Lion Air membuka penerbangan langsung ke Arab Saudi. Hal ini juga membuktikan bahwa Bandara SIM siap melayani penerbangan
internasional,” kata Mawardi.

“Mudah-mudahan kehadiran penerbangan ini tidak hanya mendorong masyarakat Aceh lebih bersemangat lagi dalam menunaikan ibadah umrah, tetapi juga membawa dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh di tahun-tahun mendatang,” ungkap Mawardi.

Di akhir sambutannya, Mawardi mengimbau para jemaah umrah asal Aceh agar senantiasa menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Dia juga menitip do’a untuk kemaslahatan daerah dan masyarakat Aceh ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama Lion Air, Capt. Wamildan Tsani Panjaitan menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga dengan koordinasi yang baik penerbangan umrah perdana dari Banda Aceh bisa dilaksanakan.

Penerbangan umrah dari Bandara SIM, kata Wamildan, akan sangat membantu dan mempermudah masyarakat Aceh khususnya yang berasal dari wilayah barat selatan Aceh dan sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar.

Selain itu, Wamildan juga menyampaikan pada penerbangan kali ini Lion Air akan menggunakan pesawat jenis Boeing 737-9 yang baru saja menyelesaikan proses sertifikasi pada minggu yang lalu. Pesawat ini juga memiliki kabin mewah dan nyaman yang dirancang untuk mampu terbang di atas 10 jam.

“Kami berkomitmen memberi pelayanan dan pengalaman terbaik bagi masyarakat Aceh. Terima kasih telah mempercayai Lion Air untuk melakukan perjalanan umrah” tuturnya. [Reji]

Edaran Sekda Aceh, PMI Banda Aceh Kembali Lakukan Donor Darah ASN Pemerintah Aceh

0

Nukilan.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh kembali akan melaksanakan donor darah melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh, setelah di masa Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Sekda Aceh dr. Taqwallah pemerintah Aceh mengarahkan seluruh ASN untuk melakukan Instalasi Transfusi Darah (ITD) di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Banda Aceh.

Menyahuti edaran Sekda Aceh, Bustami Hamzah, Ketua PMI Kota Banda Aceh Ahmad Haeqal Asri menyatakan apresiasinya terhadap Pemerintah Aceh yang mempercayakan PMI Banda Aceh untuk melakukan donor darah ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Alhamdulillah PMI Banda Aceh kembali dipercayakan untuk melaksanakan donor darah di lingkungan Pemerintah Aceh, terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Aceh melalui Sekda Aceh, semoga semangat kolaborasi ini memberikan kemanfaatan terhadap kemanusiaan ” kata Ahmad Haeqal Asri di Banda Aceh, Kamis (12/1/2021).

Lebih lanjut, Haeqal menyampaikan kesiapan PMI Kota Banda Aceh untuk kembali melayani donor darah ASN Pemerintah Aceh. Selain itu tambah Haeqal, pihaknya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan para pendonor.[]

Direktur Pascasarjana Minta Alumni Menjadi “Duta” Untuk UIN Ar-Raniry

0

Nukilan.id – Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh diminta menjadi duta untuk lembaganya. Hal itu disampaikan Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof Eka Srimulyani, SAg MA PhD dalam amanatnya pada upacara Yudisium program studi Doktor dan Magister semester ganjil tahun akademik 2022/2023 di Aula kampus setempat, Kamis (12/1/2023).

Eka Srimulyani mengingatkan bahwa kata alumni tidak mengindikasikan keterputusan dengan institusi atau lembaga. Dalam konteks ini, alumni dapat terhubung dan berkontribusi dengan alumni dengan cara yang berbeda disbanding sebelumnya ketika masih mahasiswa/I, salah satunya dengan menjadi “duta” bagi lembaganya, mempromosikan, menghubungkan (outreach) dan memberi kontribusi untuk peningkatan dan perubahan almamater ke arah yang lebih baik.

“Kalau kita bicara kompetensi, yang terdiri dari tiga hal yaitu Knowledge (ilmu), skill (keterampilan) dan Attitude (Kepribadian/sikap), alam kehidupan dan kenyataan menunjukkan yang paling menentukan kesuksesan seseorang adalah juga sikap dan kepribadian yang mebuatnya mampu membawa diri serta bertahan dengan berbagai cobaan dan tantangan yang tidak akan pernah reda dalam kehidupan manusia,” ujar Profesor Eka.

Sebelumnya, Wakil Direktur Pascasarjana Prof Dr T Zulfikar, MEd dalam laporannya menyebutkan, pada semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menghasilkan 62 alumni baru, terdiri dari 21 orang doktor dan 41 orang magister.

“Dari 21 lulusan doktor, 7 orang lulus dengan predikat cumlaude, 7 orang berpredikat pujian dan 7 orang lulus sangat baik. Semnetara dari 41 lulusan magister, 5 orang di antaranya lulus cumlaude, 16 orang berpredikat pujian, 16 orang lulus sangat baik dan 4 orang lulus dengan predikat baik,” ujarnya.

Prof Zulfikar menyebutkan, dengan bertambahnya 41 alumni baru pada tingkat magister dan 21 orang pada tingkat doktor, maka Pascasarjana UIN Ar-Raniry sampai saat ini telah menghasilkan 2.292 orang magister dan 235 orang doktor. Total alumni Pasacasarjana sampai saat ini berjumlah 2.527 orang.

Dalam kesempatan tersebut lanjut Zulfikar, pascasarjana UIN Ar-Raniry juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa M Naufal Hidayat, atas prestasi ditingkat nasional melahirkan karya tesis terbaik tiga pada kegiatan Biannual conference research result II (BCRR II) dengan judul Religiusitas dan Islamic Branding Terhadap Keputusan Konsumen Berbelanja pada Ritel Modern dan Tradisional di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, dalam menjaga dan menghidupkan tradisi akademik yang baik, prosesi yudisium Pascasarjana UIN Ar-Raniry tetap menggelar orasi ilmiah, yang disampaikan oleh Prof Dr Kairuddin, MAg, wakil rektor II UIN Ar-Raniry Banda Aceh, antara lain ia mengupas tentang bagaimana memahami Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dalam kehidupan modern sekarang ini. [Hadiansyah]

KontraS Aceh: Negara Akui Pelanggaran HAM Berat, Cukupkah?

0
Foto: Hadiansyah

Nukilan.id – Presiden RI Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait pernyataan resmi negara atas 12 kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Untuk pertama kalinya, “negara secara terbuka dan resmi menyatakan pengakuan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat tersebut, yakni peristiwa 1965-1966 (peristiwa 65), peristiwa penembakan misterius 1982-1985 (kasus Petrus), peristiwa Talangsari di Lampung 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa kurun 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet 1998- 1999, peristiwa Wasior di Papua pada 2001-2002, dan peristiwa Wamena di Papua pada 2003”.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna kepada Nukilan.id, Banda Aceh, kamis (12/1/2023)

Kemudian Tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh juga termasuk di dalamnya, yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis (Aceh pada 1989), peristiwa Jambo Keupok di Aceh pada tahun 2003, dan peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 1999. Bagi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, pengakuan tersebut sama sekali tidak cukup menandakan bahwa negara benar-benar telah meminta maaf atas sejumlah tragedi itu.

Sebagai wujud pertanggung jawabannya, negara seharusnya meminta maaf secara formal kepada para korban pelanggaran HAM berat tersebut. Pengakuan negara ini juga harus ditindaklanjuti dengan rangkaian tindakan pemenuhan hak-hak korban secara keseluruhan, mulai dari hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan hingga ketidakberulangan.

Semua yang dijanjikan dalam pernyataan resmi negara tersebut, baik terkait upaya pemulihan dan jaminan ketidakberulangan, sungguh sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan negara dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan rekomendasi untuk pemulihan korban sudah diajukan beberapa lembaga negara sejak masa awal reformasi, dari Komnas HAM hingga Mahkamah Agung. Namun rekomendasi itu tak kunjung dilaksanakan.

Sementara, pernyataan terkait janji negara dalam menjamin ketidakberulangan di masa depan juga patut dikritisi. Penting melihat kembali bagaimana negara selama ini gagal mereformasi institusi secara struktural maupun kultural, terutama reformasi di sektor keamanan. Dari kebijakan menempatkan perwira militer aktif ke dalam institusi sipil, putusan vonis bebas terhadap terdakwa kasus pelanggaran HAM berat, ini semua justru paradoks dengan apa yang dijanjikan itu.

KontraS Aceh pada prinsipnya mendesak pemenuhan hak korban secara utuh, yakni tetap mengedepankan pengungkapan kebenaran, keadilan dan hak reparasinya. Jika berulang kali Menkopolhukam RI Mahfud Md mengatakan keberadaan tim penyelesaian non-yudisial itu tidak akan menegasikan proses yudisial, ini lebih mengherankan.

Mengapa negara di satu sisi mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat, sementara di sisi lain negara (juga) melalui Kejaksaan Agung justru selama ini menolak berkas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus-kasus tersebut dengan dalih belum cukup bukti? “Dua statement Menkopolhukam ini (kerja non-yudisial tim PPHAM dan mandeknya proses yudisial) sangat rancu satu sama lain.

Mengapa negara menyatakan penyesalan atas peristiwa pelanggaran HAM, yang perkaranya itu dianggapnya tak cukup bukti untuk diproses secara yudisial,” kata Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna.

“Jika berulang kali negara menjanjikan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM tanpa langkah-langkah konkret, terlebih pernyataan kali ini disampaikan di penghujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, patut kita duga ini cuma dagangan politik semata,” pungkasnya.[Hadiansyah]