Nukilan.id – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh melakukan sidak proses penyaluran BBM subsidi di dua daerah di Aceh, yaitu Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara pada Kamis (9/2/2023).

Sidak tersebut juga melibatkan tim dari perwakilan Biro Ekonomi Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan Hiswana Migas Wilayah Aceh. Dalam sidak itu, mereka memantau proses penyaluran SPBU di kawasan Cot Gapu, Jeunieb dan Peudada.

Kepala Seksi Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Ir. Eulis Yesika, menyampaikan sidak tersebut untuk melihat langsung proses distribusi BBM subsidi di SPBU yang ada di Tanah Seulanga.

Upaya itu, kata Eulis Yesika, untuk memastikan proses penyaluran BBM subsisi sudah sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 542/21981 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Solar Subsidi (Bio Solar) di Wilayah Aceh.

“Sidak ini untuk melihat langsung bagaimana kesiapan SPBU dalam memberikan pelayanan kepada konsumen setelah adanya sistem baru yang diterapkan pemerintah,” tegas Eulis Yesika.

Dalam sidak tersebut, kata Eulis, semua SPBU sudah melayani dengan mengunakan barcode dan konsumen juga sudah memanfaatkan sistem barcode saat membeli minyak subsidi.

“Awalnya memang ada kendala dari konsumen saat mengisi barcode, ada yang salah dalam mendaftar, namun semua diperbaiki oleh pihak SPBU,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin saat kunjungan ini juga meminta pemilik SPBU untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut agar distribusi minyak subsidi tepat sasaran.

“Jika ada konsumen yang belum mengunakan barcode maka pemilik SPBU harus membantu membuatnya, dan jangan mengisi lebih dari ketentuan yaitu 20 liter bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki barcode,” ungkapnya.

Selain itu, Nahrawi Noerdin juga meminta pengelola SPBU agar setiap hari mengecek nozle dengan mengukur minyak yang keluar dari nozle apakah sesuai takarannya.

“Pengukuran Ini harus dilakukan agar tidak ada yang dirugikan baik konsumen maupun pihak spbu sendiri,” demikian Nahrawi Noerdin. []

Nukilan.id – Pemerintah Aceh mulai menerapkan kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE). Melalui Pergub Aceh Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Aceh memberikan insentif anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik dan berkontribusi menjaga lingkungan hidup.

“Kami berharap, implementasi TAPE bisa memberi kontribusi yang terstruktur dari tingkat kabupaten hingga pusat, untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional sampai tahun 2030,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, saat membuka kegiatan launching dan sosialisasi kebijakan TAPE Aceh, di Hermes Hotel, Kamis, (9/2/2023).

Mawardi mengatakan, komitmen untuk mitigasi perubahan iklim melalui lingkungan hidup berkelanjutan sudah dimulai Pemerintah Aceh sejak 15 tahun lalu. Komitmen tersebut seperti penerbitan kebijakan Moratorium Logging atau Jeda Tebang pada tahun 2007, pendirian Forum Gubernur Dunia Peduli terhadap isu Perubahan Iklim atau Governors Climate and Forest Task Force Forum pada 2007. Terbaru Pemerintah Aceh menginisiasi rencana pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau pada 2020.

Mawardi menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa program mitigasi perubahan iklim ditempatkan di bawah kewenangan kabupaten/kota. “Oleh karena itu, tujuan penerapan kebijakan TAPE ini untuk mendukung kabupaten/kota melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya, dan bisa memberikan transfer anggaran kabupaten/kota berbasis ekologi (TAKE) ke desa,” ujar Mawardi.

Dalam kesempatan itu, Mawardi menyebutkan delapan indikator kinerja TAPE Aceh, yaitu, peningkatan tutupan hutan dan lahan di kawasan Tahura dan APL, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peningkatan ruang terbuka hijau, peningkatan tata kelola persampahan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, perlindungan wilayah laut dan pasir, dan perlindungan perempuan dan anak.

Sementara itu, Program Director Enviromental Governance Unit- The Asia Foundation (TAF), R. Alam Surya Putra, menyampaikan apresiasi, karena Aceh menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang menerapkan kebijakan TAPE. Ia mengatakan, pihaknya akan terus memberikan dukungan pendampingan untuk daerah yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia. “Mudah-mudahan kebijakan ini memberikan manfaat lebih luas untuk mendorong agenda perlindungan lingkungan yang lebih baik,” kata Surya Putra.

Surya juga mengapresiasi indikator kinerja yang ada dalam kebijakan TAPE Aceh. Di mana terdapat program perlindungan wilayah laut dan pasir. Program tersebut tidak dimasukkan pada kebijakan TAPE di provinsi lain. “Ini keren sekali, karena Aceh memasukkan indikator yang komprehensif,” kata Surya. []

Nukilan.id – Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Ir Mahdinur, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, melakukan Peusijuek sebagai tanda telah di mulainya Rig Pengeboran di lokasi Sumur A-55 A, Gampong Meunasah Mampree dan Gampong Meunasah Ampeh, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara pada Kamis 9 Februari 2023.

Kegiatan Peusijuek ini juga dirangkai dengan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang berasal dari daerah setempat.

Kegiatan Peusijuek ini juga dirangkai dengan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang berasal dari daerah setempat.

Peusijuek tersebut dimaksudkan sebagai pertanda dimulainya Rig Pengeboran di lokasi sumur A-55 yang berada di Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

PT Pema Global Energi (PGE) telah menyiapakan tenaga ahli untuk pekerjaan ini.

Sementara, kegiatan pemboran akan dilakukan oleh PT Bina Mitra Artha selama 42 hari dengan target mencapai 2.3 Km atau 7.000 feed.

Dalam sambutanya, Mahdinur menyatakan hulu migas di Indonesia pada tahun 2023 ini hampir sama dengan tahun 2022 yang lalu.

Dimana sebahagian besar realisasi investasi dialokasikan untuk menjamin operasional (66,80%) kemudian untuk program pembangunan fasilitas (22%) dan sisanya untuk kegiatan eksplorasi sebesar (11,50%) yang lebih besar 4,70% disbanding tahun 2022.

Kegiatan pemboran sumur eksplorasi sumur Arun A-55A yang dilaksanakan oleh PT Pema Global Energi dimaksudkan untuk menemukan perangkap geologi yang mengandung minyak dan gas bumi dalam upaya menambah umur produksi Wilayah Kerja B dan menambah cadangan migas nasional.

“Porsi yang besar untuk kegiatan operasional tahunan menegaskan bahwa Pemerintah dan Regulatornya baik SKK Migas maupun BPMA mengutamakan upaya untuk “bertahan hidup,” kata Mahdinur.

Menurutnya, bila dikaitkan dengan produksi dan lifting dapat diartikan bahwa porsi investasi tersebut dimaksudkan untuk menahan supaya tingkat produksi tetap pada posisi “normal” declining atau mampu menahan supaya declining tidak semakin dalam.

Sementara, kegiatan pemboran sumur eksplorasi sumur Arun A-55A yang dilaksanakan oleh PT Pema Global Energi dimaksudkan untuk menemukan perangkap geologi yang mengandung minyak dan gas bumi dalam upaya menambah umur produksi Wilayah Kerja B dan menambah cadangan migas nasional.

Peusijuek sebagai tanda telah di mulainya Rig Pengeboran di lokasi Sumur A-55 A, Gampong Meunasah Mampree dan Gampong Meunasah Ampeh, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara pada Kamis 9 Februari 2023.

Dalam sambutanya, Mahdinur berharap pemboran ketiga sumur eksplorasi tersebut yang diawali oleh Pemboran Sumur eksplorasi Arun A-55A dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditargetkan dengan hasil yang memuaskan dan menambah jumlah cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja B.

“Untuk itu kami mohon dukungan dari semua pihak demi kelancaran pengeboran sumur eksplorasi ini,” ungkap Mahdinur. []

Nukilan.id – Memasuki pelaksanaan Operasi Keselamatan Seulawah – 2023, Satuan Lalulintas Polresta Banda Aceh bagikan helm kepada para pengguna jalan raya.

Sebelum membagikan helm, personel Satlantas Polresta Banda Aceh melaksanakan kegiatan peneguran bagi yang melanggar, selanjutnya membagikan helm kepada pelanggar lalulintas dalam rangka Operasi Keselamatan Seulawah 2023 Polresta Banda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, SH, SIK, M.Si melalui Kasat Lantas, Kompol Sukirno, SE mengatakan, pembagian helm kepada pengguna jalan diawali dengan peneguran.

“Kami melakukan peneguran terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar aturan dalam berlalulintas. Dimana masih banyak terlihat kurangnya tertib terhadap peraturan dalam berkendara seperti tidak mempergunakan helm sebagai pelindung kepala,” katanya, Rabu, (8/2/2023).

Oleh karena itu, hari ini kami membagikan helm bagi mereka, dan pada kegiatan yang sama sekaligus melakukan sosialisasi terhadap bahayanya berkendara tanpa menggunakan helm pengaman, tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini, bertujuan mencegah meningkatnya angka kecelakaan Lalulintas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

“Cara meminimalisir angka kecelakaan salah satunya seperti hari ini kami lakukan, ” tutur Kompol Sukirno.

Operasi ini berisi kegiatan imbauan, edukasi, dan penindakan terkait disiplin berlalu lintas.

Menurut Kasat Lantas, ada sejumlah pelanggaran berlalu lintas yang menjadi sasaran dalam Operasi Keselamatan Seulawah – 2023.

“Contoh yang jadi sasaran utama adalah melawan arus, tidak menggunakan helm, pengemudi di bawah umur,” sambungnya.

Selain itu, penggunaan strobo pada kendaraan juga menjadi sasaran dalam operasi ini.

“Strobo juga menjadi sasaran untuk penertiban dari pada Operasi Keselamatan Seulawah 2023 ini,” tambahnya.

Kemudian, menerobos lampu merah, penggunaan knalpot brong yang mengganggu pengguna jalan lainnya, over load dan menggunakan HP saat mengendarai kenderaan, pungkasnya.[]