Bahas Venue PON Aceh-Sumut, Pj Gubernur Bertemu Menteri PUPR RI di Jakarta

-

16/02/2023

Nukilan.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (17/2/2022) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Banda Aceh, yaitu Reza Purnama, Yus Parmen, Yusrijal Abdar, Reza Kurniawan, dan Nuriana, yang secara berurutan berstatus sebagai Pengadu I sampai Pengadu V. Dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan.id, Kamis (16/2/2023).

Adapun kelima nama di atas mengadukan Ketua KIP Kota Banda Aceh Indra Milwady. Indra diadukan karena diduga menghalang-halangi para Pengadu yang sedang melakukan tugas pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dari Partai Adil Sejahtera dan Partai Bulan Bintang.

Selain itu, para Pengadu juga mendalilkan Teradu telah menjatuhkan martabat dan harga diri para Pengadu sebagai Pengawas Pemilu dikarenakan berkata tidak patut di depan umum pada saat melakukan tugas pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dari Partai Adil Sejahtera dan Partai Bulan Bintang.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Anggota dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Yong].

Irwandi Diperiksa Kembali KPK, Terkait Kasus Gratifikasi Izil Azhar 32 M

Penulis

-

16/02/2023

Nukilan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kamis (16/2).

“Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan diperiksa kbali dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh”.

Kemudian Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan, Irwandi Yusuf telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Saat ini, Irwandi tengah menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK.

“Irwandi sudah datang, sudah di ruang pemeriksaan lantai 2,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

Keterangan Irwandi diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas acara (BAP) penyidikan tersangka Izil Azhar. Kasus dugaan penerimaan gratifikasi ini juga sebelumnya telah menjerat Irwandi dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

KPK sebelumnya menahan Izil Azhar setelah empat tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO). Penahanan terhadap mantan orang kepercayaan eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dilakukan, setelah berhasil diamankan usai masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018 lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menuturkan, Izil Azhar akan ditahan untuk 20 hari pertama dalam kebutuhan penyidikan. Hal ini penting, guna menyelesaikan proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh.

“Menjadi bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan Tersangka IA, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023 di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC,” kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Johanis menjelaskan, Izil Azhar berhasil ditangkap setelah melakukan koordinasi dengan Polda Aceh. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Sabang ini ditangkap di Kota Banda Aceh, Selasa (24/1).

Upaya paksa penangkapan ini dilakukan, karena pria yang karib disapa Ayah Merin itu tidak kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

“Upaya paksa ini dilakukan, karena yang bersangkutan ketika dipanggil sebagai saksi ditahap penyidikan dan dipersidangan maupun sebagai tersangka tidak kooperatif dan tidak pula disertai alasan hukum yang sah,” tegas Johanis

Izil Azhar disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [Harian Rakyat]

Kabid Humas Polda Aceh Ajak Wartawan Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Penulis

-

16/02/2023

Nukilan.id – Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengajak insan pers atau wartawan membantu Polri menangkal berita bohong atau hoaks menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Joko saat bersilaturahmi dengan insan pers di Smea Kupi Lamnyong, Kota Banda Aceh, Rabu, 15 Februari 2023.

Lebih dalam Joko menyampaikan, menjelang Pemilu 2024, peran media tentunya sangat penting dalam menjaga kondusifitas dan keseimbangan informasi di media, termasuk meredam hoaks dengan pemberitaan yang akurat dan terkonfirmasi kebenarannya.

Oleh karena itu, Joko memohon dan mengajak insan pers baik dari media elektronik, cetak, maupun online untuk membantu Polri dalam menangkal hoaks.

Selain itu, Joko berharap kawan-kawan wartawan agar saling berkoordinasi terkait isu-isu terkini, agar apa pun informasi yang disampaikan ke masyarakat sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Saya memohon bantuan kawan-kawan media untuk saling berkoordinasi terkait isu-isu terkini, agar apa pun informasi yang kita sampaikan ke masyarakat terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Mantan Kapolresta Banda Aceh itu.

Di samping itu, Joko juga menyampaikan, bahwa kemitraan Polda Aceh dengan awak media yang dilaksanakan hari ini, diharapkan dapat menciptakan keakraban dan hubungan kerja sama yang baik.

Ke depan, wartawan juga diharapkan ikut berkontribusi dalam menjaga kamtibmas melalui edukasi dan informasi yang positif kepada masyarakat.

“Dengan kemitraan dan silaturahmi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, serta meridai setiap upaya kita dalam menjaga kamtibmas dan memberikan informasi kepada masyarakat,” demikian, harap Joko.

Dalam kesempatan itu, Joko Krisdiyanto juga memperkenalkan diri kepada awak media selaku Kabid Humas Polda Aceh yang baru, walaupun secara hubungan tata cara kerja dirinya sudah sangat famaliar di kalangan wartawan sejak menjabat Kapolresta Banda Aceh. []

MPU Aceh Keluarkan Fatwa Tentang Suap pada Pemilu

Penulis

-

16/02/2023

Nukilan.id – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan Draft Fatwa tentang Sistem Rekruitmen Tenaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Menurut Syari’at Islam serta Adat Aceh dalam Sidang Paripurna-I Tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba MPU Aceh, Rabu (15/2/2023).

Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali mengharapkan agar fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh ini dapat menjadi pegangan bagi pihak-pihak penyelenggara pesta demokrasi. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua Anggota MPU Aceh yang telah mencurahkan pikiran dalam sidang yang berlangsung selama 2 hari itu hingga menghasilkan 8 poin fatwa dan 5 poin taushiyah.

“Dari pembahasan dan curah pikir kita bersama telah menghasilkan 8 poin daripada fatwa dan juga menghasilkan 5 poin taushiyah, tentunya 8 dan 5 poin ini hasil perasan dari diskusi kita selama 2 hari mudah-mudahan apa yang kita hasilkan ini menjadi amal sholeh bagi kita semuanya, dan juga kita berharap menjadi pegangan kepada terutama sekali pihak-pihak terkait yang sedang melakukan rekrutmen baik tingkat KIP, Panwaslih dan juga hal-hal yang terkait pelaksanaan pemilu,” sebut Abu Faisal.

Delapan poin draft fatwa itu dibacakan langsung oleh Plt. Kepala Sekretariat MPU Aceh, Drs. Zulkarnaini, M.Pd sesaat sebelum penutupan sidang. Disebutkan bahwa seluruh syarat dan ketentuan rekrutmen yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya harus dipedomani dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen.

Proses rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu di Aceh harus memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh, diantaranya harus amanah, memiliki integritas moral yang tinggi, punya kapasitas dan kualifikasi yang dibutuhkan dan berani juga tegas dalam menegakkan kebenaran.

“Proses rekrutmen tenaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang dilakukan melalui sogok-menyogok dalam bentuk apapun hukumnya haram,” tegas Drs. Zulkarnaini, M.Pd saat membacakan draft fatwa itu.

Selanjutnya dalam 5 poin Taushiyahnya, MPU Aceh berharap kepada stakeholder untuk menciptakan ruang rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu/pemilihan yang bebas dari money politic dan intervensi. Kepada tim panitia seleksi dan Bawaslu diharapkan untuk mengedepankan integritas dalam proses rekrutmen pengawas pemilu dan pemilihan.

Dalam poin taushiyah itu juga diharapkan kepada stakeholder untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa MPU yang terkait dengan pemilu dan pemilihan. []

Lima Gampong di Banda Aceh Sudah Miliki IPAL

Penulis

-

16/02/2023

Nukilan.id – Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq meresmikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng, Rabu (15/2/2023).

Pemko Banda Aceh bekerjasama dengan Kementerian PUPR hingga saat ini telah merampungkan pembangunan IPAL di lima Gampong (Desa) di Banda Aceh.

Bakri Siddiq meresmikan pembangunan sistem pengolahan air limbah rumah tangga itu secara simbolis di Gampong Doy yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Adapun gampong-gampong yang telah selesai dibangun IPAL komunal pada tahun 2022 lalu adalah, Gampong Doy, Lampaseh Kota, Rukoh, Jeulingke dan Gampong Blang Kecamatan Meuraxa.

“Dengan selesainya pembangunan IPAL ini, kita berharap dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Bakri Siddiq.

Pembangunan sistem pengolahan air limbah di lima gampong di Banda Aceh itu merupakan pembangunan IPAL baru skala permukiman kombinasi MCK dan jaringan perpipaan.

Kata Bakri Siddiq, tujuan pembangunan IPAL ini untuk sanitasi sesuai program pemerintah pusat untuk “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum yang layak, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak.

“Tantangan dari pelayanan air minum dan sanitasi adalah bagaimana mendukung pencapaian target universal akses 100-0-100, yaitu 100 persen capaian akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen capaian akses sanitasi yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi,” kata Pj Wali Kota.

Ia kemudian menyampaikan capaian akses sanitasi layak di Banda Aceh sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 88,54 persen.
“Untuk mencapai target universal yang ditetapkan, diperlukan dukungan guna terwujudnya layanan sanitasi air minum dan perumahan yang berkelanjutan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh 2023-2026,” kata Bakri Siddiq.

Tujuan lain yang tak kalah penting, kata Bakri adalah dalam rangka mendukung tema penurunan angka kematian ibu dan stunting karena dengan penanganan air limbah yang terintegrasi akan menghindari pencemaran lingkungan yang kemudian bermuara pada kualitas kesehatan masyarakat.

“Alhamdulillah, setiap tahunnya Banda Aceh telah mencapai penurunan jumlah stunting sampai dengan tahun 2022 yaitu 7,32% menurut E-PPGBM dengan target Renstra Dinkes 16% untuk Tahun 2023,” ungkapnya.

Dikatakannya, target Pemerintah Indonesia pada tahun 2024 yaitu 14%. “Ini berarti kita telah memberikan kontribusi penurunan target bagi Pemerintah Indonesia,” tambahnya.

Selain meresmikan IPAL, dalam kesempatan ini Bakri Siddiq juga menyerahkan bantuan mobil tinja yang di fasilitasi oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

“Kita berharap peran serta dari masyarakat untuk saling menjaga dan memelihara sarana dan prasarana. Kedepan, Pemko akan membuat regulasi dan kelembagaan yang menangani kegiatan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, M Yasir menambahkan untuk tahun 2023 pembangunan IPAL akan dilaksanakan di empat gampong, yakni Deyah Raya, Punge Blang Cut, Kuta Alam dan Gampong Blang.

“Tentunya kita mengusulkan seluruh gampong di Banda Aceh akan dibangun IPAL. Nanti targetnya IPAL skala kota dengan sistem pipanisasi yang limbahnya diolah secara terpusat hingga aman saat dibuang ke lingkungan, tidak tercemar. Master plannya sudah ada,” kata M Yasir.

M Yasir berharap warga kota dapat memberikan dukungan terhadap program ini untuk lingkungan yang ramah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Pembangunan IPAL di Gampong Doy mendapatkan sambutan positif dari warga setempat. Keuchik Doy, Tarmizi dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih kepada Pj Wali Kota atas perhatiannya untuk masyarakat Gampong Doy.

Bahkan, lanjutnya bukan hanya IPAL, Pj Wali Kota juga memikirkan pembangunan di sektor lainnya dan terus memberikan akses untuk berkomunikasi dengan dirinya selaku keuchik membahas pembangunan gampong. []

Pusat Layanan Haji dan Umrah Banda Aceh Diresmikan

Penulis

-

16/02/2023

Nukilan.id – Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Advokasi Haji, Direktorat Bina Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Haryanto meresmikan penggunaan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Banda Aceh, Rabu, 15 Februari 2023.

Pada kesempatan tersebut juga diresmikan gedung PLHUT Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie.

Haryanto menyebutkan, pembangunan gedung PLHUT yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah dimulai sejak tahun 2019.

“Di tahun 2022, sebanyak 45 gedung PLHUT dibangun di seluruh Indonesia, tiga di antaranya dibangun di Aceh,” katanya dalam acara yang diawali dengan penymbutan tarian Ranub Lampuan.

Menurut Haryanto, tidak hanya pembangunan fisik PLHUT yang dibangun menggunakan anggaran SBSN, tetapi juga asrama haji, madrasah, kantor urusan agama dan perguruan tinggi,

Oleh karena itu, ia mengharapkan setelah peresmian, gedung PLHUT bisa bermanfaat bagi stakeholder dan mempermudah pelayanan haji.

“PLHUT ini satu pintu, ada perbankan, ketika pendaftaran mudah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Kalau dulu menyulitkan jemaah haji, jarak pelayanan pendaftaran dan perbankan, sekarang hanya antar meja,” katanya di depan jajaran Kanwil dan Kankemenag Banda Aceh, Kankemenag Pidie, Kankemenag Aceh Barat serta undangan.

Ia juga berharap kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota agar segera memadukan dan memaksimalkan layanan di PLHUT, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk peningkatan layanan kepada calon jemaah haji terutama ketika pendaftaran.

Sementara Kepala Bidang Penyelanggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Arijal mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berusaha sehingga Aceh mendapatkan tiga gedung PLHUT di tahun 2022.

“Gedung PLHUT ini sangat besar manfaatnya untuk pelayanan haji dan umrah. Semoga di tahun ini dan ke depannya, dapat terbangun PLHUT di kabupaten dan kota di Aceh yang belum memiliki PLHUT,” harap Arijal yang musim haji lalu termasuk Petugaa Kloter Embarkasi Haji Aceh (BTJ).

Ikut mendampingi Kasubdit Advokasi Haji, dalam acara di kawasan Lampriek Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam ini, antara lain Kabid PHU, Kakankemenag Banda Aceh Abrar Zym, Kakankemenag Pidie Abdullah, Kakankemenag Aceh Barat Samsul Bahri, Kakankemenag Singkil Saifudfin, dan Kepala UPT Asrama Haji Ali Imran. []

DPD TMP Aceh: Muhammadsyah sangat layak & tepat memimpin Bank Aceh Syariah

Penulis

-

15/02/2023

Nukilan.id – Kebutuhan itu harus segera mungkin di prioritaskan kepada putera Asli Aceh untuk mengisi kekosongan masa jabatan Dirut Bank Aceh Syariah guna menggantikan posisi Dirut Sebelumnya. Kata Ketua Umum DPD Taruna Merah Putih (TMP) Aceh Andhika Aulia Tanoto, S.ST kepada Nukilan.id, Rabu (15/2/2023).

“Kami mendukung Muhammadsyah setelah kami melakukan kajian mendalam dari berbagai rujukan informasi dan data,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan respon publik, dan harapan dari berbagai elemen masyarakat Aceh.
Atas dasar itulah, katanya, DPD Taruna Merah Putih Aceh merekomendasikan Muhammadsyah layak dan tepat untuk ditunjuk sebagai Dirut Bank Aceh Syariah.

Lanjutnya, Mengacu dari pengalaman masa lampau Bank Aceh Syariah sudah pernah dipimpim oleh Banker dari luar Aceh Dari Jabatan Dirut sampai Direksi akan tetapi mengalami kegagalan total hingga terpaksa diturunkan ditengah jalan akibat mosi tidak percaya dari Masyarakat dan Karyawan/i Bank Aceh Syariah karena kinerja nya sangat buruk dan Bank tidak tumbuh berkembang seperti yg di harapkan setiap tahun nya kondisi kinerja Bank Aceh Syariah terpuruk karena perbedaan karakter dan budaya kerja.

Maka dari itu kami DPD Taruna Merah Putih Aceh, Muhammadsyah sangat layak dan tepat untuk memimpin Bank Aceh Syariah dengan rekam jejak pengalaman dan jabatannya selama di Bank Aceh Syariah yang sangat baik dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami DPD TMP Aceh menolak tegas Calon dirut Bank Aceh Syariah dari luar Aceh apalagi diluar struktural Bank Tersebut
Ke depannya kami meminta dengan segala hormat PJ Gubernur Aceh supaya lebih mengutamakan skala prioritas putra aerah yang diyakini mampu memimpin Bank Aceh Syariah.
dan ini Bukan sebuah isyarat bahwa kita Alergi terhadap pihak luar untuk memimpin Bank Aceh Syariah, sama sekali tidak.

Serta harapan terakhir kami meminta PJ Gubernur Aceh untuk mengaudit dan mengganti para Komisaris Bank Aceh yg selama ini tidak mampu menjalankan Tupoksi,lebih kepada intervensi kepada para Direksi-direksi dan Komisaris yg menjabat sekarang sudah bisa di ganti mengingat masa para komisaris tersebut sudah begitu lama duduk menjabat namun tidak ada kemajuan yang cemerlang yang ada malah mengutamakan kepentingan pribadi mereka sendiri, Ujar Ketua Umum DPD Taruna Merah Putih Aceh Andhika Aulia Tanoto. Ujarnya

Apresiasi kami untuk PJ gubernur Aceh yang telah mengirimkan 2 nama calon kepada OJK Yang sejauh ini sangat Objektif dalam menyetujui dua nama Calon Dirut Baik dari Internal Maupun Eksternal Bank Aceh Itu Sendiri ,”kami berharap Kepada OJK tetap transparan dan meluluskan Bapak Muhammadsyah sebagai Direktur Utama Bank Aceh Syariah mengingat kekhususan Aceh jangan sampai kita Cederai.”. [Yong]

Targetkan AIPT Unggul, Rektor UIN Ar-Raniry Tegaskan Keseriusan Pimpinan

Penulis

-

15/02/2023

Nukilan.id – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman, MAg menegaskan kepada pimpinan dan civitas akademika untuk serius dalam menargetkan untuk memperoleh Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) unggul di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Rektor saat membuka Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun akademik 2021/2022 di Aula Gedung Rektorat, Rabu (15/2/2023).

Mujiburrahman meminta kepada pimpinan harus memiliki skill dalam menjalankan manajemen kepemimpinan, selanjutnya memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta dapat memberikan instruksi secara benar kepada bawahan di lingkungan kerja masing-masing. Selain itu, pimpinan juga harus memiliki seni dalam mengelola lembaga ini.

“Komitmen kita kedepan adalah fokus pada penguatan mutu akademik yang berbasis akreditasi AIPT Unggul, oleh sebab itu RTM ini sangat penting dan dibutuhkan keseriusan serta kepedulian semua pihak, khususnya civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh,” tegasnya.

Profesor Mujib menyebutkan, RTM tersebut nantinya akan menjadi bahan pijakan bagi civitas akademika untuk melengkapi dokumen AIPT dalam penuyunan borang akreditasi, oleh sebab itu kehadiran para guru besar, pimpinan yang sedang menjabat, pimpinan sebelumnya serta unsur mahasiswa serta dapat memberikan masukan kepada LPM.

Rektor menegaskan, bahwa RTM tersebut sangat penting, selanjutnya diminta komitmen para pimpinan untuk memahami RTM ini dengan baik, serta mengajak seluruh pimpinan untuk memahami dengan baik semua aspek yang terkait dengan mutu ini, petunjuk teknis juga dapat dipajari dan dipahami bersama.

“Saya mohon kepedulian semua pihak, secara khusus saya meminta kepada LPM ini performace-nya harus berubah dari tahun sebelumnya, jangan sampai LPM itu menjadi sumber masalah, tatapi harus menjadi sumber menyelesaikan masalah,” ucapnya.

Ditegaskan, jika ada warisan yang tidak baik yang ditinggalkan, maka hal tersebut tidak pelu dihujat dan menghukum orang yang mewarisi, namun yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikannya dengan bijak dan baik masalah tersebut.

“Warisan yang diwariskan kepada kita, jika itu tidak baik maka kita tidak perlu menghujat, tidak perlu menghukum orangtua kita yang mewariskan seluruh persoalan ini, itu tidak perlu kita bahas. Tapi yang perlu kita hadapi hari ini, warisan yang diberikan kepada kita hari ini harus kita selesaikan dan kita perbaiki, kalau kita menghujat warisan yang ditinggalkan kepada kita, _Njoe sama dengan tahujat ureung chik tanyoe_ (ini sama dengan kita menghujat orang tua kita), dan itu artinya kita tidak takzim dan tidak menghargai orang tua kita, sekali lagi saya tegaskan bahwa itu tidak perlu kita bahas,” imbu Mujiburrahman.

Lebih lanjut kata Prof Mujib, yang lebih penting kedepan semua elemen harus memiliki komitmen untuk memperbaiki warisan yang tidak baik. Tidak perlu kita permasalahkan, tapi bagaimana kita secara bersama untuk memperbaikinya.

Oleh sebab itu, Rektor mengungkapkan, bawha mutu lembaga pendidikan ini dimulai dari LPM, dan LPM sebagai lembaga fatwa mutu di UIN Ar-Raniry ini dapat menjadi rujukan bagi semua unit. Suara LPM akan menjadi fatwa kita semua dalam konteks mutu perguruan tinggi ini.

“Kita minta bulatkan tekat suara untuk LPM yang menjadi rujukan dan juga standar yang dapat diikuti oleh semua unit kerja di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan standar yang dibuat oleh LPM harus mengikuti apa yang telah dihasilkan dan disepakati bersama, kita satu visi untuk mencapai satu tujuan bersama,” pungkas Profesor Mujiburrahman.

Sementara itu, Ketua LPM UIN Ar-Raniry, Dr Abdul Jalil Salam mengatakan, RTM Hasil Audit Mutu Internal merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan, melalui kegiatan ini dilakukan evaluasi sistem mutu secara berkala dan berkesinambungan dalam hubungan dengan kebijakan dan sasaran mutu.

“Momen RTM kali ini dijadikan basis evaluasi persiapan dan kesiapan pengusulan akreditasi AIPT, oleh sebab itu RTM kali ini turut diundang para guru besar, senat universitas, seluruh pimpinan yang menjabat dan pimpinan sebelumnya, unsur mahasiswa dan lembaga dan unit kerja lainnya di Lingkungan UIN Ar-Raniry,” ujarnya.

Jalil Salam menambahklan, subtansi dari RTM ini untuk memastikan bahwa hasil AMI dapat membawa perbaikan bagi universitas, sehingga berbagai temuan dari hasil AMI tersebut diharapkan untuk ditindaklanjuti di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, Rektor UIN Ar-Raniry Mujiburrahman juga menyerahkan piagam penghargaan kepada program studi terbaik hasil audit AMI dan para auditor terbaik AMI. [Yong]

Aset BSI Regional Aceh Tumbuh Rp4,2 Triliun

Penulis

-

15/02/2023