Nukilan.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) Abdul Halim Iskandar yang populer disapa Gus Halim berkunjung ke Pesantren Munawarah, Kuta Krueng, Ulee Glee, Pidie Jaya, Sabtu (5/8/2023).

Abdul Halim Iskandar yang ditemani Anggota DPR RI Ruslan M Daud tiba di pesantren Munawarah sekira pukul 12.30 WIB, disambut langsung Tgk Abi Anwar. Di situ turut menunggu kehadiran menteri Gus Halim, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Irmawan.

Sampai di lokasi, Menteri Desa terlihat yang mengenakan busana Jawa langsung memasuki ruangan Abiya Anwar, di situ menteri mekakukan obrolan ringan dengan pengurus pesantren.

Berselang beberapa menit kemudian Menteri diikuti rombongan langsung menuju lokasi makan siang, sebelum melaksanakan shalat Dzuhur di Mesjid Munawarah.

Menteri Abdul Halim dijadwal memberi tausiah usai Dzuhur, dan setelah itu langsung bertemu ulama kharismarik Abu Kuta Krueng, sebelum melanjutkan perjalanan ke Sabang.

Turut hadir di lokasi Sekretaris DPW PKB Aceh Munawar, dan pengurus PKB Pidie dan Pidie Jaya. []

Baca Juga: Kota Lhouksemawe Alami Deflasi Terjadi Penurunan Indeks Penngeluaran Kelompok

Nukilan.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, tidak ada hubungan pendamping Desa dengan perlakuan kepala desa yang korupsi, namun bila ada perencanaan pembangunan yang tidak tepat, itu baru berhubungan dengan pendamping desa dan perlu dipertanyakan.

“Makanya kami setiap tahun mengevaluasi pendamping desa ini,” kata Menteri PDTT pada Rapat Sinergitas dan Konsolidasi dalam Pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendamping profesional (Pendamping Desa) di Hotel Grand Nanggroe, Lueng Bata, Banda Aceh, Minggu (6/8/2023).

Menteri menyampaikan, dana desa pada tahun 2023 itu dipakai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Untuk pertumbuhan ekonomi yang terpakai sebesar 45,7 persen, sedangkan untuk SDM 30,1 persen.

“Ini artinya rencana pembangunan di desa-desa sudah on the track,” ujar Gus Halim.

Menurut Gus Halim, serapan dana Desa sudah mencapai 70% untuk pertembuhan ekonomi dan SDM, dan capaian itu berkat Pendamping desa.

“Ini yang dimaksud on the track,” tegasnya.

Namun–katanya–banyak pihak melihat dana desa sebesar Rp4,5 triliun ini seakan-akan menyalahi, sehingga mereka mencari-cari kesalahan, termasuk bila ada kepala desa yang korupsi dihubungkan dengan pendamping desa.

“Itu tidak ada hubungan dengan pendamping desa, kecuali bila perencanaan yang tidak tepat. Jadi dana desa bisa dipakai buat apa saja, kecuali yang dilarang. Dana Desa harus terarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM,” ujarnya lagi.

Dalam politiknya, keberadaan dua anggota DPR RI komisi V asal Aceh–Pak Irmawan dan Pak Ruslan– memang sangat dibutuhkan untuk mendukung keberadaan tenaga profesional pendampingan desa, dan selama ini Pak Irmawan paling membela dan mempertahankan tenaga desa ini.

“Beliau di komisi V sangat membantu mempertahankan tenaga pendamping desa,” lanjut Menteri.

Untuk itu, menteri menekankan agar sama-sama ikut memberi dorongan kepada kedua anggota DPR RI ini, sebab keberadaan tenaga profesional pendamping Desa sangat dibutuhkan.

Menteri Abdul Halim Iskandar di Aceh dalam rangkaian kunjungan ke Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Sabang, Pulau Nasi, dan Banda Aceh.

Hadir pada acara tersebut Anggota DPR-RI Komisi V Irmawan yang juga ketua DPW PKB, H. Ruslan M Daud, serta pihak terkait Desa lainnya.[]

Nukilan.id – Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kementerian Hukum dan HAM RI ke-78, Kantor Imigrasi kelas I TPI Banda Aceh menyelenggarakan Paspor Merdeka. 

Acara yang berlangsung pada 5 -6 Agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Banda Aceh bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan paspor diluar hari kerja. 

Paspor Merdeka menjadi wujud nyata dari komitmen Imigrasi Banda Aceh untuk meningkatkan layanan dan aksesibilitas dalam pelayanan paspor. 

Selama dua hari pelaksanaan, Paspor Merdeka melayani pemohon paspor yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor, dengan kuota 30 permohonan per harinya. 

Plt Kakanim Banda Aceh, Gindo Ginting menyampaikan harapannya agar kegiatan Paspor Merdeka dapat membawa manfaat bagi masyarakat dalam mempermudah proses perolehan paspor. 

Acara Paspor Merdeka turut dihadiri oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Aceh, Kepala Divisi Imigrasi, serta pejabat pimpinan tinggi, serta Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh. 

NoKehadiran mereka menunjukkan dukungan dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian. 

“Kami berterima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak dalam Paspor Merdeka. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Gindo. []