Beranda blog Halaman 1394

Pj Gubernur Aceh Lantik Muhammad Syah Sebagai Dirut BAS

Penulis
Rezi
-
0
PJ Gubernur Achmad Marzuki Lantik Muhammad Syah Sebagai Dirut Bank Aceh Syariah (BAS) Periode 2023-2027. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Muhammad Syah dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Bank Aceh Syariah (BAS) periode 2023-2027 oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Pelantikan bersamaan dengan pengambilan sumpah, di ruang Serbaguna Setda Aceh, Kamis (9/3/2022).

Prosesi pelantikan berlangsung tertutup dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa PT Bank Aceh SyariahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa PT Bank Aceh Syariah.

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki selaku yang juga Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Aceh Syariah melakukan pelantikan Muhammad Syah sebagai Dirut BAS berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/867/2023 tertanggal 9 Maret 2023.

Terpilihnya Muhammad Syah sebagai Dirut BAS periode 2023-2027 setelah dinyatakan lolos fit & proper test calon Dirut BAS oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin, 20 Februari 2023.

Sebelumnya, diketahui bahwa Muhammad Syah menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank Aceh Syariah (BAS) Aceh Tamiang dan kemudian pelantikan dan pengambilan sumpah Muhammad Syah sebagai Dirut BAS yang baru d dihadiri oleh seluruh jajaran komisaris, direksi serta para bupati/wali kota se-Aceh, selaku Pemegang Saham PT BAS. Kemudian, Pj Bupati Aceh Jaya Nurdin dan Pj Bupati Aceh Utara Bertindak sebagai saksi.

Selanjutnya, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berpesan kepada jajaran direksi PT BAS untuk bekerja lebih baik lagi demi mendukung kebangkitan perekonomian Aceh.

“Alhamdulillah, kinerja Bank Aceh cukup baik. Saya berpesan agar seluruh jajaran direksi dapat memacu kinerja lebih baik lagi. Sebagai daerah, BAS harus mampu menjadi pendukung kebangkitan ekonomi masyarakat Aceh,” ujar Achmad Marzuki.

Di sisi lain, Achmad Marzuki juga menyampaikan pada seluruh jajaran BAS agar dapat menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara baik, transparan dan tepat sasaran.[]

Baca Juga: Pj Gubernur Aceh Sudah Terima Nama Calon Dirut BAS dari OJK

Baca Juga: DPD TMP Aceh: Muhammadsyah sangat layak & tepat memimpin Bank Aceh Syariah

ESDM Aceh: Tambang Ilegal di Aceh Harus Diberantas

Penulis
Rezi
-
0
Kadis ESDM, Ir. Mahdinur, MM (KIri Ujung) pada diskusi Bongkar Mafia Tambang di Aceh oleh Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Banda Aceh, Kamis (9/3/2023) (Foto: Ist)

Nukilan.id – Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal tak henti-hentinya menjadi permasalahan serius saat ini dan terus bertambah disetiap waktunya. Hal tersebut dilakukan sebagian oknum yang memanfaatkan kondisi alam berbagai kawasan di Aceh untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan penambangan tanpa izin atau legalitas sesuai prosedur dalam undang-undang.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur mengatakan jumlah tambah ilegal di Aceh terus bertambah sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan daerah setempat saat memjadi salah satu narasumber saat diskusi Bongkar Mafia Tambang di Aceh yang digagas oleh Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) di Aula Biro Rektorat UIN Ar-Raniny Banda Aceh, Kamis (9/3/2023).

“Kenyataannya, tambang ilegal semakin menyebar di Aceh saat ini. Oknum-oknum penambang ilegal harus segera diberantas dan secara kewenangan mendapatkan hukuman pidana,” Kata Mahdinur.

Baca Juga: Pj Bupati Aceh Barat: Regulasi Tambang Ilegal Sedang Kita Perjuangkan

Mahdinur menyampaikan hasil bahan tambang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, perlu pengelolaan yang benar sesuai dengan produr yang berlaku sehingga ketergantungan terhadap bahan tambah dikemudian hari tidak terjadi lagi.

“Jika sesuai dengan aturan maka kalau besok sumber daya alam habis, apakah kita akan miskin tentu tidak. Dikarenakan uang hasil tambang sudah jadi investasi,” ucapnya.

Ia menegaskan, tata kelola pertambangan secara ketentuan dan peraturan undang-undang telah diatur. Meskipun dikuasai oleh negara, tetap harus ada legalistas.

“Tapi kenyataan hari ini, banyak tambang ilegal tanpa izin yang tumbuh dan berkemban. Hal itu tidak dibenarkan, karena belum mengikuti mekanisme pertambangan.” ungkapnya.

Selain itu, Mahdinur menerangkan bahwa sampai saat ini Pemerintah Aceh sedang mencari solusi agar tambang ilegal tidak lagi bertambah. Hal tersebut harus sesuai prosedur dan mencari pihak mana yang ikut melindungi.

“Ini harus diungkap dan dikupas, sebab dikhawatirkan, kerusakan lingkungan tidak bisa diatasi,” ujar dia.

Menurut Mahdinur, terdapat beberapa daerah di temukan masih ada aktivitas penambangan ilegal seperti Nagan Raya, Aceh Barat hingga beberapa daerah lainnya di Aceh.

“Banyak masyarakat yang dulunya menambang dengan mendulang. Namun, sekarang justru ditambah alat berat,” tutur Mahdinur.

Selanjutnya, ia berharap dan mengajak semua pihak untuk terus bekerjasama untuk membongkar setiap pertambangan ilegal di Aceh. Kemudian, setiap perusahaan yang tambang harus memenuhi prosedur izin tambang seperti tertuang dalam undang-undanga.

“Karena kami pelayan masyarakat, masyarakat kecil juga membutuhkan. Mereka hidup dengan sebutir emas sungai dengan merendam diri dari pagi hingga sore,” tutupnya.

Reporter: Azril

Baca Juga: Kapolres Aceh Barat Tutup Tambang Emas Ilegal

Presiden Joko Widodo Tinjau Panen Raya di Kabupaten Kebumen

Penulis
Rezi
-
0
Presiden Ri Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat kunjungan panen raya di Kebumen (Foto: News.detik.com}

Nukilan.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan kunjungan kerja didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tinjau panen raya di Kebumen Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan momen tersebut menunjukkan situasi yang nyaman antara ketiga tokoh ini.

“Foto ini menunjukkan Pak Jokowi nyaman dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Suasananya nampak sejuk, rukun dan guyub serta penuh keceriaan,”ucapnya kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Habiburokhman menyebut Presiden Jokowi merupakan presiden yang mampu merangkul semua pihak. Kemudian, ia berharap suasana tersebut dapat dipertahankan menjelang Pemilu 2024.

“Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang merangkul semua pihak. Kita doakan situasi kompak seperti ini bisa terus dipertahankan di tahun-tahun politik ini agar masyarakat juga menjadi tenang dan damai,” ujarnya.

Baca Juga: Bertemu Anak Muda Aceh, Presiden Jokowi Bahas Peluang di Berbagai Bidang

Selanjutnya, ketika ditanyai terkait peluang Prabowo dan Ganjar berduet, Habiburokhman menyampaikan sepenuhnya keputusan ada pada ketua umum Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Kemudian, Habiburokhman berharap kondusifitas politik di Indonesia harus tetap terjaga.

“Soal capres dan cawapres dari KKIR menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Tapi, terlepas dari hitung-hitungan kontestasi, situasi politik harus dibuat terus kondusif seperti di foto itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, ada momen menarik saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jateng. Jokowi berfoto bersama Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Momen foto bersama Jokowi, Prabowo, dan Ganjar terjadi saat mereka meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini merupakan agenda pertama kunjungan kerja Jokowi
ke Jawa tengah (Jateng).

Berdasarkan foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Jokowi dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putih. Sementara itu, Ganjar memakai seragam dinas cokelat.

Mereka berfoto bersama para petani di sawah. Ada foto yang menampilkan Jokowi tengah memegang ponsel dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang ponsel.

Momen Jokowi, Prabowo, dan Ganjar foto bersama penuh suasana keakraban. Mereka terlihat tertawa bersama.

Turut mendampingi Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terlihat akrab saat mendampingi blusukan orang nomor satu di Indonesia ini.[News.Detik.com].

Baca Juga: Resmikan Pabrik NPK PT PIM, Presiden Dorong Kapasitas Produksi Dimaksimalkan

Matangkan RKPK 2024, Pemkab Aceh Besar Gelar Forum Perangkat Daerah

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Untuk mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) tahun 2024, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP, MM melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar Jamaluddin, S.Sos, MM, membuka diskusi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Lantai 2 Kantor Bappeda Aceh Besar pada tanggal 9 dan 10 Maret 2023.

Jamaluddin dalam sambutannya menyampaikan forum perangkat daerah ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPK tahun 2024 yang sudah diawali dengan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dengan kecamatan dan dan gampong dengan melibatkan OPD terkait. Dalam forum perangkat daerah ini perwakilan kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) memaparkan rancangan Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD yang disesuaikan dengan hasil musrengbang kecamatan.

“Jadi program-program yang sudah kita sepakati pada musrenbang kecamatan kemarin mari kita diskusikan dan rampungkan serta kita matangkan untuk kita tuangkan pada musrenbang kabupaten bersama dengan DPRK,” ujar Jamaluddin, di Kota Jantho, Kamis (9/3/2023).

Jamaluddin menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan nantinya dalam menyusun RKPK, pertama, harus ada penyelelarasan usulan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan perangkat kecamatan, kedua mempertajam indikator atau target kinerja program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Ketiga menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka formalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan identitas pelaksanaan proses pembangunan daerah dan yang keempat menyesuaikan pendanaan program daerah dan dan kegiatan identitas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

“Inilah 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun program daerah, kita harus menyesuaikan program atau kegiatan sesuai dengan data yang tersedia,” imbuh Jamaluddin.

Jamaluddin mengatakan semoga usulan program dan kegiatan hari ini bisa terakomodir di kegiatan OPD dan tentunya sesuai dengan pagu dan indikasi yang diberikan.
“Karena disini setiap kegiatan ada kewenangannya,” ucapnya.

Jamaluddin menjelaskan kewenangan yang dimaksud merupakan kegiatan yang kewenangannya bisa dikerjakan ditingkat gampong, ada kewenangannya kegiatan bisa dikerjakan tingkat kabupaten dan ada kegiatan yang kewenangannya dikerjakan di tingkat provinsi.

“Jadi kita harus bisa memilah-milah setiap kegiatan dan kewenangannya, agar kita tidak mencaplok kewenangan yang tidak mungkin kita danai, karena kemampuan dana kita yang sangat terbatas,” kata Jamaluddin.

Kemudian jamaluddin mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 bahwa perencanaan saat ini melibatkan partisipasi masyarakat. Ia mengharapkan delegasi ini bisa menyampaikan program-program atau kegiatan-kegiatan prioritas di Kecamatan yang disampaikan dalam forum tersebut untuk dibahas dan didiskusikan.

“Mudah-mudahan program-program ini bisa masuk dalam RKPK Aceh Besar Tahun 2024,” ungkapnya.

Jamaluddin menambahkan nanti forum perangkat daerah dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tupoksi masing-masing yang kaitannya mengenai masalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan insfrastruktur dan intergasi dan pelayanan bazar, meningkatkan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta dan lain sebagainya.

“Ini tujuannya untuk kemakmuran masyarakat dalam Kabupaten Aceh Besar dan Semoga para OPD dalam menyusun program atau kegiatannya nanti sesuai dengan keuangan atau anggaran daerah yang kita miliki,” pungkasnya.

Sekda Aceh Besar Ikuti FGD RDTR Perkotaan Jantho

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Drs. Suliami, MSi mengikuti Focus Group Discussion ( FGD ) dalam rangka Penyepakatan Deliniasi Wilayah Perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan perkotaan Jantho di Hotel The Pade, Kecamatan Darul Imarah, Kamis (9/3/2023).

Atas nama Pemkab Aceh Besar, Sulaimi mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan serta bantuan teknis Penyusunan RDTR kawasan Kota jantho oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

“Kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap jajaran Dirjen Tata Ruang, karena telah memilih Kota Jantho sebagai lokus dalam pelaksanaan kegiatan ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sulaimi berharap kepada semua unsur stakeholder yang hadir, terutama yang tergabung dalam Forum Penataan Ruang Daerah untuk dapat memberikan masukan dan perbaikan yang konstruktif terhadap hasil jerih payah upaya yang telah disusun oleh tim penyusun RDTR.

“Peran aktif saudara sekalian sangat diperlukan, agar deliniasi wilayah perencanaan yang akan disepakati dapat mencerminkan fokus-fokus strategis yang perlu kita susun rencana detail tata ruangnya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana, prosedur, tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, Kota Jantho memiliki luas 592,5 km² dan 13 gampong (Desa-red) merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah produktif. RDTR sendiri merupakan instrumen pemberian perizinan investasi di daerah yang dapat langsung digunakan sebagai dasar penerbitan IMB dan izin lokasi.

“Oleh karena itu peran RDTR sangat penting untuk peningkatan daerah, tim teknis penyusun RDTR Aceh Besar akan melakukan pemutakhiran data dan informasi serta melanjutkan pengolahan dan analisis data, sedangkan Pemerintah Aceh Besar memproses Surat Keputusan (SK) Penetapan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), serta SK Tim Teknis Penyusun RDTR, dan SK Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” ucap Sulaimi

Ia menjelaskan, dalam penyusunan detail RDTR Mengacu pada masterplan pembangunan Kota Jantho, apa saja yang sudah direncanakan didalam masterplan itu juga harus tetap dapat diakomodir, dimasukan lagi dalam peta RDTR-nya sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan.

“Pada saatnya kita akan melihat apa saja kekurangan sehingga nanti ke depan hasil finishingnya sudah bagus, menjadi sebuah perencanaan yang lengkap, komprehensif dan banyak mengandung unsur-unsur estetika dan budaya,” pungkas Drs Sulaimi MSi, Sekdakab Aceh Besar. []

Kapolda Aceh Musnahkan 11 Hektar Ladang Ganja di Aceh Besar

Penulis
Rezi
-
0
Kapolda Aceh Musnahkan 11 Hektar Ladang Ganja di Aceh Besar, 8 maret 2023. (Foto: Humas Polda Aceh).

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar memusnahkan 11 hektar ladang ganja di dua lokasi terpisah di Pegunungan Desa Lamkabeu, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 8 Maret 2023.

“Hari ini kami memusnahkan 11 hektar ladang ganja di Lamkabeu. Pemusnahan ladang ganja juga dilaksanakan di lokasi lain di Aceh Besar yang berbatasan dengan Nagan Raya,” kata Ahmad Haydar, dalam keterangannya saat pemusnahan ganja tersebut.

Mantan Kapuslabfor Polri itu juga menyampaikan, bahwa menjelang bulan suci Ramadan pihaknya berhasil menemukan ladang ganja yang hari ini dimusnahkan. Hal ini juga upaya untuk menggagalkan peredaran ganja yang akan didorong oleh pelaku ke seluruh Indonesia.

Selain itu, katanya, pemusnahan ganja tersebut juga bagian dari program Quick Wins Kapolri, serta masuk dalam agenda setting polri tahun 2023.

Di samping itu, jenderal bintang dua itu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, organisasi, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dalam pemusnahan ladang ganja tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah membantu polri mengungkap dan memusnahkan ladang ganja ini. Secara tidak langsung kita telah menyelamatkan 5 juta jiwa generasi muda. Putaran uang dari ganja tersebut ditaksir Rp380 miliar,” demikian, kata Ahmad Haydar.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, yang juga ikut dalam pemusnahan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan Wakapolda Aceh, Dirresnarkoba serta Kapolres Aceh Besar yang telah menemukan ladang ganja serta memusnahkannya.

Ia mengingatakan, tugas dan tanggung jawab terhadap pemberantasan ganja atau narkotika secara umum bukan hanya tugas Polda Aceh atau polri, tapi seluruh masyarakat serta stakeholder.

“Terima kasih Kapolda Aceh dan jajaran yang telah mengungkap ladang ganja yang sangat luas ini. Ladang ganja sangat bahaya karena dapat merusak generasi bangsa,” demikian, kata politisi PKS itu. []

Peraih 10 Besar Nilai Tertinggi Try Out SNBT di Aceh Timur Dapat Bonus, Ini Nama Siswa, Asal Sekolah

Penulis
Redaksi
-
0
Pejabat Cabdisdik Aceh Timur foto bersama dengan sepuluh siswa peraih nilai tertinggi try out SNBT di Aceh Timur yang digelar baru-baru ini. (Foto: Dok. Humas Disdik Aceh)

Nukilan.id – Cabang Dinas Pendidikan atau Cabdisdik Wilayah Aceh Timur menggelar try out SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) tahun 2023 secara serentak, Kamis (2/3/2023) lalu.SNBT itu diikuti 2.468 siswa kelas XII dari 50 SMA dan SMK di Aceh Timur.

Kemudian pada hari Selasa (7/3/2023) diumumkan hasilnya di Kantor Cabdisdik Aceh Timur.

Baca Juga: Cabdisdik Aceh Timur Gelar Penilaian GTK Berprestasi, Berikut Juaranya

Kacabdisdik Wilayah Aceh Timur, Rahmatsah Putra, mengatakan bagi siswa peraih nilai tertinggi masuk 10 besar diberikan bonus.

“Sesuai janji saya, hari ini juga diberikan bonus kepada 10 orang siswa peraih nilai tertinggi,” kata Rahmatsah disela pengumuman try out SNBT itu.

Adapun bonus yang diberikan berupa piagam dan sejumlah uang yang diterima kesepuluh siswa itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rahmatsah selaku Kacabdisdik Wilayah Aceh Timur menuturkan, tujuan dilaksanakan try out SBNT ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghadapi SBNT 2023.

“Seperti diketahui bahwa mulai tahun ini, jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah berubah, dulunya UTBK berubah menjadi SNBT,” ujarnya.

Dikatakannya, polanya pun juga berubah, sehingga Cabdisdik Wilayah Aceh Timur perlu berperan untuk membantu siswa supaya nantinya bisa bersaing dengan siswa lainnya secara nasional.

Rahmatsah menjelaskan, adapun soal-soal yang dihimpun oleh tim dimasukkan dalam sistem ujian merupakan soal-soal hasil karya guru inti.

“Mereka tergabung dalam meutuah nanggroe dari tim dukungan IT GTK Disdik Aceh dan soal tersebut sudah diverifikasi,” jelasnya.

Berikut siswa memperoleh nilai tertinggi, asal sekolah dan total skor yang diperoleh sesi 1 dan 2 :

1. Bintang Ramadhan, SMAN 1 Idi Rayeuk (735/785)

2. Ilzar Tri Ansari, SMAN Unggul Aceh Timur (720/785)

3. Muhammad Kemal Pasya, SMAN 1 Idi Rayeuk (715/785)

4. Suci Wulandari, SMAN Unggul Aceh Timur (710/785)

5. Zia Putri Nawisyah, SMAN Unggul Aceh Timur (710/785)

6. Salmiati Nabilla Ulfa, SMAN Unggul Aceh Timur (710/785)

7.Nathanz Nayaka Marunduri, SMAN Unggul Aceh Timur (705/785)

8. Mohd Gilbran Fahrezi, SMAN 1 Idi Rayeuk (705/785)

9. Zulkirami Alhadi, SMAN 1 Idi Rayeuk (705/785)

10. Tasya Rahmatika, SMAN 1 Idi Rayeuk (705/785). []

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Tahun 2022 Sudah Keluar

Penulis
Rezi
-
0
Kepala Bidang Pembinaan GTK, Muksalmina, S.Pd, M.Si

Nukilan.id – Pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Guru Tahun 2022 sudah keluar Rabu 8 Maret 2023.

Pengumuman tersebut dapat dicek di akun masing-masing pada link https://sscasn.bkn.go.id/

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Aceh Muksalmina, S.Pd., M.Si mengucapkan selamat atas kelulusan para guru yang mengikuti seleksi PPPK Tahun 2022.

Muksalmina meminta kepada para guru yang mengikuti seleksi PPPK untuk semua prioritas agar segera melakukan pengecekan pada link https://sscasn.bkn.go.id/ tersebut.

“Tolong segera dicek pengumuman pada link yang telah disediakan untuk mengetahui status kelulusan,” kata Muksalmina.

Muksalmina menuturkan, Pemerintah Aceh melalui surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 596 Tahun 2022, tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, memperoleh jumlah formasi PPPK Guru Tahun 2022 sebanyak 4.491 formasi.

Formasi tersebut dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu formasi PPPK Tahun 2021 dan formasi PPPK Tahun 2022 yang dibagi ke dalam tiga prioritas, prioritas 1 (P1), prioritas 2 (P2), prioritas 3 (P3) dan prioritas umum.

“Jadi pengumuman sudah bisa dilihat hari ini di akun masing-masing,” kata Muksalmina.

Berikut cara cek pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 melalui situs sscasn.bkn.go.id

1. Masuk ke laman sscasn.bkn.go.id
2. Pilih login yang ada di atas kanan layar
3. login dengan menggunakan NIK dan password
4. Lalu pilih Masuk
5. Hasil seleksi PPPK Guru akan muncul di dashboard

Bupati/Walikota se-Aceh Diminta Kompak Tangani Berbagai Isu Pembangunan

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, meminta Bupati dan Walikota seluruh Aceh agar selalu kompak dalam menjalankan tugas pembangunan di daerahnya masing-masing.

Menurutnya, berbagai permasalahan strategis yang menyentuh langsung masyarakat, seperti kemiskinan, inflasi, hingga stunting harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.

“Apa yang dibutuhkan kabupaten, bila ada di Provinsi, sampaikan kepada kepala dinas terkait biar segera ditindaklanjuti. Namun jika apa yang dibutuhkan tidak ada di provinsi adanya di pusat, saya siap mendampingi untuk minta ke pusat,” ujar Achmad Marzuki dalam rapat kerja bersama Bupati/Walikota se-Aceh, di Meuligoe Gubernur, Rabu (08/03/2023).

Lebih lanjut, Achmad Marzuki menambahkan, stabilitas politik dan keamanan begitu penting dijaga di setiap daerah, agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. Ia yakin, hal tersebut mampu dilakukan oleh Bupati dan Walikota se-Aceh yang mayoritasnya adalah ASN yang bebas dari kepentingan politik.

Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki juga meminta agar program strategis nasional yang diamanatkan pemerintah pusat, dapat dikawal sebaik mungkin. Terutama yang terkait kemiskinan, inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan stunting.

“Terkait kemiskinan, kehadiran Dana Otsus memang sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Dan mulai tahun ini, alokasi dana otsus tinggal satu persen. Hal ini menjadi perhatian saya untuk berusaha mendapatkan bantuan pusat,” kata Achmad Marzuki.

Mantan Pangdam Iskandar Muda itu juga meminta bupati dan walikota agar intens membangun komunikasi dengan pihak kementerian. Dengan begitu akan ada program pembangunan ke daerah yang dibiayai melalui dana APBN.

Selain itu, permasalahan inflasi harga kebutuhan pokok juga menjadi fokus Pj Gubernur Aceh. Ia meminta agar para bupati/walikota rutin melaksanakan arahan Mendagri seperti melaksanakan operasi dan sidak pasar, menjaga stok pangan, dan menyiapkan laporan mingguan terkait program pengendalian kepada Gubernur dan Mendagri.

Selain inflasi, Pj Gubernur juga berharap persoalan kasus stunting di Aceh dapat menjadi fokus para bupati/walikota. “Tolong turun langsung ke masyarakat untuk mengawal persoalan stunting.”

Perkokoh Komunikasi

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Aceh meminta para bupati/walikota agar membangun komunikasi rutin dengan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh. Segala kendala dan kebutuhan di daerah disampaikan langsung kepada dinas terkait, agar dapat dibantu dan cepat tertangani. “Komunikasi perlu terus dijalin, minta saja apa yang dibutuhkan pada dinas terkait,” kata Achmad Marzuki.

Orang nomor satu di Aceh itu pun memberikan kesempatan kepada setiap bupati/walikota untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di daerah. Ia juga meminta para Kepala SKPA untuk memberikan jawaban secara langsung.

Salah satu aspirasi dari kabupaten/kota itu disampaikan oleh Pj Walikota Lhokseumawe, Imran. Pada kesempatan itu, ia menyoroti pengalokasian dana Otsus Aceh yang mayoritasnya dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sementara kabupaten/kota, menurut dia, mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan berbagai program pembangunan.

“Mungkin saat revisi UUPA nanti diperlukan regulasi pengalokasian dana Otsus perlu dibahas, sebab kalo kita bicara stunting, kemiskinan, inflasi bupati/walikota bakal ngeluh karena pengeluaran uangnya sangat sedikit,” ujar Imran.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Aceh mengaku menyadari betapa susahnya para bupati/walikota dalam hal kebutuhan anggaran. Oleh sebab itu, ia setuju agar struktur pengalokasian Dana Otsus Aceh direvisi. “Perubahan struktur anggaran dana Otsus sudah direncanakan oleh pak Sekda,” kata Achmad Marzuki.

Permasalahan di daerah lainnya juga disampaikan Pj Bupati Aceh Singkil, Martunis. Ia berharap jalan Trumon-Singkil dapat segera dituntaskan. Jika jalan tersebut rampung, perjalanan Banda Aceh ke Singkil dapat memangkas waktu 3 jam dan akses ke Singkil lebih mudah serta tidak terisolir lagi.

“Kami juga berharap Pemerintah Aceh dapat membantu program penanggulangan banjir di Aceh Singkil, banjir menyebabkan kemiskinan semakin tinggi karena banyak usaha masyarakat terhambat dan rusak,” kata Martunis.

Selain bupati/walikota, rapat kerja itu juga diikuti Sekda Aceh, Bustami, para Asisten Sekda dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). []

Buka Aceh Travel Mart, Pemerintah Aceh Targetkan 2,5 juta Wisatawan

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh menargetkan sebanyak 2,5 juta wisatawan yang berkunjung ke Aceh pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah meluncurkan Khazanah Piasan Nanggroe atau Kalender Event Wisata dan Budaya Aceh Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi saat membuka Aceh Travel Mart (ATM) 3.0 tahun 2023, dengan tema Turn Back Tourism Starts From Aceh, di Banda Aceh, Rabu (08/03/2023).

Mawardi yang dalam kesempatan itu membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Aceh menjelaskan, sesuai Kalender Event Wisata dan Budaya Aceh Tahun 2023, terdapat 76 event wisata menarik yang akan digelar di Aceh sepanjang tahun 2023 ini. Termasuk diantaranya tiga event yang tercakup dalam Karisma Event Nusantara yang belum lama ini diluncurkan oleh Kemenparekraf di Jakarta. “Ketiga event itu adalah Sabang Marine Festival, Festival Ramadhan dan Aceh Culinary Festival,” ucap Mawardi.

Selain itu, pada tanggal 19 sampai 27 Agustus ini, Pemerintah Aceh juga menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 dengan tema “Rempahkan Bumi Pulihkan Dunia”,” kata Mawardi.

Kegiatan itu disebut akan berlangsung di empat lokasi dengan mengusung tiga konsep utama, yakni Aceh masa lalu, Aceh masa kini dan Aceh masa depan.

Pada PKA nanti kata Mawardi juga akan ditampikan beragam atraksi budaya, aneka kuliner dan kekhasan Aceh lainnya yang berasal dari 23 kabupaten/kota.

Ada pula beberapa festival budaya yang digelar di Tanah Gayo dan wilayah pantai barat Aceh, yang semua itu disebut telah disusun dengan baik di dalam Khazanah Piasan Nanggroe atau Kalender Wisata Aceh 2023. “Menjelang berlangsungnya event-event besar tersebut, sebagai langkah awal, hari ini kita menggelar Aceh Travel Mart, dalam rangka mempromosikan potensi dan agenda wisata sebagaimana tercantum di dalam Khazanah Piasan Nanggroe itu. Saya berharap, jajaran Pemerintah Aceh, elemen masyarakat dan seluruh jaringan mitra berkenan menyukseskan acara ini, sehingga ketertinggalan pariwisata kita akibat Covid-19 dapat kita tebus mulai tahun ini,” katanya.

Dengan demikian sektor pariwisata Aceh diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi suksesnya pembangunan sektor pariwisata nasional.

1...1,3931,3941,395...2,416Halaman 1,394 dari 2,416

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id