Menhub Cek Perkembangan Pembangunan Jalur Kereta Api di Lhokseumawe

-

01/04/2023

Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh kembali meminta Pemerintah Kota Banda Aceh agar fokus menyelesaikan beban utang yang menyebabkan kondisi keuangan kota tidak stabil dalam tiga tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar saat memimpin sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang utama DPRK Banda Aceh, Jumat (31/3/2023).

Farid Nyak Umar mengutarakan, hingga saat ini kondisi keuangan Kota Banda Aceh masih belum membaik. Ditandai dengan masih adanya sejumlah utang pemko dengan ASN, tenaga kontrak, aparatur gampong, nakes, dan dengan pihak ketiga lainnya yang belum terselesaikan.

Kondisi seperti ini sebut Farid sudah memasuki tahun ketiga sejak terjadi pada 2021 lalu yang berimbas pada sulitnya aktivitas dan kinerja roda pemerintahan.

Oleh karena itu, Farid meminta Pemko Banda Aceh agar serius dan fokus untuk menyelesaikan kewajiban mulai dari jerih payah aparatur pemerintah hingga kewajiban kepada para pihak tersebut.

“Pemko Banda Aceh perlu mengambil kebijakan tepat dan urgen untuk menyelesaikan jerih payah mereka. Apalagi sedang Ramadan dan menjelang Lebaran mereka sangat membutuhkan, terutama bagi mereka yang sudah bekerja selama ini,” tegas Farid.

Ketua DPD PKS Banda Aceh itu juga menyampaikan, penyelesaian utang tersebut dapat dilakukan berdasarkan pengalaman pada tahun 2022. Jikapun harus dibayar secara bertahap atau belum dapat dituntaskan sekaligus, Pemko Banda Aceh perlu menjelaskan komitmennya kepada publik terkait penyelesaian utang yang menjadi beban tahun anggaran 2022.

Farid meminta pemko untuk aktif membangun komunikasi dengan pemerintah atasan, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, guna mendapatkan solusi terhadap persoalan keuangan kota. Termasuk berkomunikasi secara aktif dengan lembaga legislatif.

“Ini harus menjadi prioritas pemerintah kota, perlu ada komitmen dan kejelasan waktu, sebab kondisi keuangan kota sedang tidak baik-baik saja sejak tahun 2021, 2022 dan 2023,” ujarnya. []

KPU Nyatakan Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi

Penulis

-

01/04/2023

166895037723490436 — KPU RI (Foto: Dok. KPU)

Nukilan.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) telah lolos usai mengikuti tahapan verifikasi administrasi sebanyak tiga kali sehingga memenuhi syarat administrasi sebagai salah satu calon peserta Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu berdasarkan surat Pengumuman Nomor 31/PL.01.1-PU/05/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peseta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI Terhadap Prima yang ditandatangani Ketua Ketua KPU RI, Hasyim Asyari di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Pelaksanaan verifikasi administrasi ulang kepada Partai Prima merupakan perintah Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) RI.

Diketahui, Partai Prima sebelumnya sudah tiga kali mengikuti tahapan verifikasi administrasi. Pertama kali pada Agustus 2022, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU RI. Kedua, pada bulan November 2022 ketika selesai memenangkan gugatan di Bawaslu RI. Namun, KPU kembali menyatakan Prima tidak memenuhi syarat administrasi. Kemudian ketiga, Prima gugat lagi ke Bawaslu RI, menang lagi, verifikasi ulang lagi, dan akhirnya dinyatakan memenuhi syarat.

Prima harus mengikuti satu tahapan lagi agar sah menjadi peserta Pemilu 2024. Tahapan itu adalah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Prima di seluruh provinsi verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan Prima mulai hari ini hingga 4 April mendatang. Hal ini termaktum kedalam surat Keputusan KPU RI nomor 304/PL.01.1-SD/05/2023, yang ditekan Hasyim kemarin. Sementara itu, KPU berencana akan melakukan pengumumkan hasil verifikasi faktual tersebut pada tanggal 21 April 2023 mendatang. [Detik]

Pj Walikota Sabang Lantik 9 Pejabat Eselon III dan IV

Penulis

-

01/04/2023

Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi melantik dan mengambil sumpah 9 orang pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Nukilan.id – Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi melantik dan mengambil sumpah 9 orang, yang terdiri dari 6 orang pejabat Eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, bertempat di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Sabang, Jum’at (31/3/2023) sore.

Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Sabang mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan 9 pejabat yang baru saja dilantik, dengan harapan dapat bertanggung jawab terhadap jabatan yang diamanahkan.

“Selamat bertugas, semoga dengan hadirnya para pejabat yang baru dilantik ini akan memberikan semangat baru, serta mampu meningkatkan kinerja kita bersama demi kemajuan Kota Sabang,” kata Reza Fahlevi.

Orang nomor satu di Kota Sabang ini turut memberi wejangan kepada para pejabat tersebut, agar dapat menjalankan tugasnya di tempat baru, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya.

“Sabang ini akan maju apabila organisasi pemerintahannya juga baik dan profesional. Organisasi ini juga akan berjalan dengan baik apabila memiliki SDM handal, yang mampu merespon seluruh permasalahan dengan baik, cepat tanggap, dan respect terhadap segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Reza Fahlevi berharap, seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Sabang dapat meningkatkan kinerja, mengasah kemampuan diri, memahami situasi sekitar, dan terus belajar dari pengalaman. Dengan demikian, semua permasalahan dapat teratasi dan dapat memajukan Kota Sabang ke arah yang lebih baik lagi. []

Pertamina Turunkan Harga BBM Non-Subsidi Berlaku Mulai Hari Ini di Seluruh SPBU

Penulis

-

01/04/2023

Ilustrasi Pertamina. (Foto: Dok. Mypertamina).

Nukilan.id – PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi di seluruh di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang mulai diberlakukan mulai hari ini, Sabtu (1/4/2023).

Dilansir Nukilan.id dari laman myPertamina.com, terpantau harga BBM Jenis Pertamax Turbo di Provinsi Aceh turun dari yang sebelumnya Rp 15.100 per liter menjadi Rp 15.000 per liter. Kemudian, Dexlite dengan harga Rp 14.250 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.950 per liter. Sementara itu, untuk Pertamina Dex juga turun jadi Rp 15.400 per liter dari yang sebelumnya Rp 15.850 per liter.

Berikut perincian harga BBM non-subsidi pertamina terbaru yang berlaku di seluruh SPBU mulai hari ini, sebagai berikut:

Aceh
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Sumatera Utara
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Sumatera Barat
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Riau
Pertamax Turbo Rp 15.600
Dexlite Rp 14.850
Pertamina Dex Rp 16.000

Kepulauan Riau
Pertamax Turbo Rp 15.600
Dexlite Rp 14.850
Pertamina Dex Rp 16.000

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Turbo Rp 15.600
Dexlite Rp 14.850
Pertamina Dex Rp 16.000

Jambi
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Bengkulu
Pertamax Turbo Rp 15.600
Dexlite Rp 14.850
Pertamina Dex Rp 16.000

Sumatera Selatan

Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Bangka Belitung
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.400

Lampung
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

DKI Jakarta
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Banten
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Jawa Barat
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Jawa Tengah
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Yogyakarta
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Jawa Timur
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Bali
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Nusa Tenggara Barat
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Nusa Tenggara Timur
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 14.250
Pertamina Dex Rp 15.400

Kalimantan Selatan
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Kalimantan Barat
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Kalimantan Tengah
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Kalimantan Timur
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Kalimantan Utara
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Sulawesi Utara
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Gorontalo
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Sulawesi Tengah
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Sulawesi Tenggara
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Sulawesi Selatan
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Sulawesi Barat
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700

Maluku
Pertamax Turbo –
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex –

Maluku Utara
Pertamax Turbo –
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex –

Papua
Pertamax Turbo Rp 15.300
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex –

Papua Barat
Pertamax Turbo –
Dexlite Rp 14.550
Pertamina Dex Rp 15.700. [Azril]

Sampaikan LPPD 2022, Pemkab Aceh Utara Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Penulis

-

01/04/2023

Azwardi-Abdullah-Pj-Bupati-Aceh-Utara3 — Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 kepada Gubernur Aceh selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pejabat Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara Dr Fauzan, MSi, mengatakan ringkasan LPPD tersebut harus disampaikan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan dalam penyusunan LPPD di tahun yang akan datang.

“Adapun ringkasan LPPD tersebut terdiri dari capaian indikator kinerja makro, di mana salah satu capaian indikator makro Kabupaten Aceh Utara yaitu menurunnya tingkat kemiskinan, dari 17,43% pada tahun 2021 menjadi 16,86% pada tahun 2022,” kata Fauzan, Jumat, 31 Maret 2023.

Selain itu, lanjutnya, capaian kinerja urusan pelayanan dasar juga telah dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Utara, terutama pada 6 (enam) urusan wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, serta urusan sosial.

“Di dalam ringkasan LPPD ini disebutkan juga perangkat daerah pengampu keseluruhan urusan wajib tersebut beserta target dan realisasi anggaran, serta permasalahan dan solusi dalam penyelesaiannya,” jelas Fauzan.

Dalam keterkaitannya dengan evaluasi pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, menurut Fauzan, Kabupaten Aceh Utara masih belum mendapatkan penilaian untuk pelaporan LPPD tahun 2021 dikarenakan panitia Pemerintah Pusat masih dalam tahap akhir penilaian yang rencananya akan dipublikasikan paling telat pada September 2023.

Sedangkan terkait opini BPK terhadap laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 berhasil mendapatkan predikat WTP. Sementara untuk tahun 2022 masih belum dirilis penilaian, dikarenakan masih dalam proses evaluasi dan penilaian.

“Kabupaten Aceh Utara juga telah memiliki beberapa inovasi daerah dan sudah mendapatkan predikat Inovatif dalam pelaksanaan di lapangan oleh Kemendagri,” ungkap Fauzan. [Rjf]

Pemko Banda Aceh Mulai Bayarkan Utang Rekanan Tahun 2022

Penulis

-

01/04/2023

IMG-20221214-WA0021 — Kepala BPKK Banda Aceh Iqbal Rokan. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh mulai membayarkan utang tahun anggaran 2022 kepada pihak ketiga atau rekanan yang telah merampungkan pekerjaan. Begitu ungkap Kepala BPKK Banda Aceh Iqbal Rokan, Jumat, 31 Maret 2023 di ruang kerjanya.

“Saat ini sudah mulai kita lakukan pembayaran utang kepada pihak rekanan. SPD pun telah terbit, dan Senin (3 April 2023) sudah mulai banyak yang kita bayarkan.” Kata Iqbal.

Hanya saja, katanya, pembayaran utang dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana kas daerah.

“Karena untuk membayar utang kita tak boleh menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana otonomi khusus (otsus),” ujarnya.

“Tapi kita bayarkan dari pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini yang terus kita kumpulkan, dan untuk penyalurannya juga diperlukan sebuah peraturan wali kota atau perwal,” pungkas.

Menjawab pertanyaan sejumlah rekanan terkait pembayaran yang lebih lama dari biasanya, Iqbal mengatakan ada sejumlah proses atau tahapan yang mesti dilakukan pihaknya dalam menyelesaikan utang tahun lalu.

Menurutnya juga terkait kebijakan rasionalisasi anggaran yang diambil Pemko Banda Aceh untuk menyikapi utang dan potensi defisit anggaran 2022.

“Ada proses evaluasi ulang terhadap kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.” kata dia.

“Untuk kegiatan yang tidak terlalu urgent dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sudah tertuang dalam APBK murni 2022, kita tunda pelaksanaannya dan anggarannya juga kita alihkan untuk pembayaran utang,” tambahnya.

Kemudian ia menjelaskan kenapa pihaknya telah pula mulai melaksanakan proses lelang kegiatan 2023, sebelum penyelesaian utang 2022.

“Karena lelang kegiatan ini, sumber anggaranya dari dana otsus dan DAK 2023,” pungkasnya.

“Ia punya deadline waktu. Oleh sebabnya, lelang tahun ini harus segera kita laksanakan. Uangnya pun akan ditransfer jika pemko sudah ada kontrak dengan pihak rekanan,” tutupnya. []

Pj Walikota Banda Aceh Serahkan LKPJ 2022 ke DPRK

Penulis

-

01/04/2023

IMG-20230331-WA0007-1536x1024 — Bakri Siddiq Serahkan LKPJ 2022 ke DPRK di Gedung DPRK Banda Aceh, Jum'at (31/3/2023). (Foto: Ist)

Nukilan.id – Sejumlah capaian kinerja disampaikan Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (31/3/2023) di Gedung DPRK Banda Aceh. Rapat paripurna tersebut digelar dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran (TA) 2022.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar dan turut didampingi dua oleh dua wakil ketua, yakni Usman dan Isnaini Husda.

Disampaikan Bakri Siddiq, LKPJ secara garis besar memuat kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaran tugas pembantuan dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan.

Pj wali kota juga menjelaskan jumlah pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.398.086.779.179 yang dapat terealisasi sebesar Rp.1.355.675.342.907 atau sebesar 96,97 persen.

Ia menyebutkan PAD tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.330.149.718.883 yang kemudian terealisasi sebesar Rp.314.917.421.916 atau sebesar 95,39 persen.

Di akhir laporannya, Bakri Siddiq Pemko menyadari bahwa selama proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 2022, selain memperoleh keberhasilan juga masih ditemui kendala dan kelemahan yang berpengaruh dalam pencapaian program yang telah ditetapkan.

Namun, lanjutnya Pemko terus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kinerja para aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh. “Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kota ini senantiasa berhadapan dengan dinamika perkembangan yang bergerak cepat. Sehubungan dengan itu diperlukan kerja keras kita bersama,” katanya.

“Kita semua percaya, sesulit apapun tugas dan pekerjaan yang kita emban sebagai amanah dari Allah SWT dan masyarakat, apabila dikelola dan dikerjakan dengan niat ikhlas serta mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja, semua masalah dan tantangan akan bisa kita jadikan peluang untuk kebaikan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kota Banda Aceh,” ujar Bakri.

Mengakhiri penyampaian laporan, Bakri Siddiq mengajak seluruh masyarakat kota untuk tetap memelihara persaudaraan dan berjuang untuk masa depan Kota Banda Aceh.

Kepada seluruh anggota dewan, ia turut mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang selama ini telah mendukung dan memberikan berbagai masukan yang membangun sehingga seluruh amanah dan tugas pembangunan tahun anggaran 2022 dapat kami selesaikan. []

Komisi I DPRK Umumkan 5 Anggota Pansel KIP Banda Aceh

Penulis

-

01/04/2023

185739a6-975c-4119-b2db-9b4e08d66997 — Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Ramza

Nukilan.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengumumkan lima nama panitia seleksi (pansel) anggota Komisi Independen Pemilihan) Banda Aceh.

Kelima nama tersebut merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi I DPRK Banda Aceh pada Jumat (31/3/2023).

Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Ramza menyebutkan, dari sepuluh calon yang mengikuti fit and proper test, pihaknya telah memilih lima nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai pansel. Sedangkan sisanya menjadi cadangan.

“Nama-nama yang kami anggap mampu dari hasil rapat pleno Komisi 1 tadi, yaitu Dr. Iqbal, ST. MT, Usman, S.Pd. M.Si, M. Haekal Daudy, SH, MH, Ernis Usman, S.Sos, dan Yusnidar, S.S,” kata Ramza dalam keterangannya kepada Nukilan.

“Sedangkan yang lulus cadangan yaitu Zahrul Fadhi, SS,MA, Marlina, SE, Ikhsan, SE, MM, Ummar, M.Ag, dan Mahmuddin, SIP,” lanjutnya.

Ia berharap, pansel yang lulus dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menjaring anggota KIP. Karena KIP merupakan salah satu penyelenggara pemilu. Menurutnya, sukses atau tidaknya penyelenggara pemilu tergantung dari pansel dalam merekrut anggota KIP.

“Jika anggota KIP yang direkrut adalah orang-orang yang mampu dalam pelaksanaan pemilu, sehingga kita harapkan pemilu itu nantinya akan berjalan dengan lancar, jujur dan adil,” pungkasnya. [Rjf]

Kapal Pandu Multipurpose Dorong Pertumbuhan Wisata di Pulo Aceh

Penulis

-

31/03/2023