Nukilan.id – Dua perwakilan peneliti muda MTsN 1 Banda Aceh Clarence Athaillah Khairunnisa bersama Rayyan Athifa Charirah menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional.

Hal tersebut usai panitia mengumumkan hasil penilaian grand final MTsN 1 Banda Aceh meraih juara 2 pada ajang Madrasah Young Reseachrs Supercamp (Myres) yang berlangsung diKota Kendari Sulawesi Selatan, mulai 3 hingga 7 September 2023

Kegiatan bersamaan dengan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tersebut ditutup Sekjen Kemenag RI Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.di Aula Asrama Haji Kendari, Rabu (6/9/2023) malam.

“Alhamdulillah, selamat kepada ananda kami atas capaian prestasinya yang luar biasa.

Ini semua hasil kerja keras dan ketekunan siswi, serta pembimbing dalam bekerjasama dengan team work madrasah hingga proses telah dilalui yang tidak mengkhianati hasil,” Ujar Kepala MTsN 1 Model Banda Aceh Junaidi Ibas, S.Ag, M.Si

Junaidi menyebutkan, penelitian yang dilakukan siswinya melibatkan banyak pihak seperti Musium Aceh, Pedir Museum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta para pemerhati naskah kuno Aceh Tarmizi Abdul Hamid,” Ungkapnya turut didampingi pembimbing Rosalia Sari, S. Pd, M. Pd dan Yusrawati, S. Ag

Kepala Kankemenag Kota Banda Aceh H.Abrar Zym, SH.,MH turut mengapresiasi atas perolehan juara para siswa madrasah Kota Banda Aceh.

Ia berharap keberhasilan ini dapat memotivasi bagi madrasah lain maupun guru dalam menumbuhkan semangat belajar para peneliti muda yang ada di madrasah,” Ungkap Humas MTsN 1 Model Banda Aceh Tarmizi, S.Pd dalam keterangan tertulisnya

Judul penelitian yang diteliti “Pelestarian Manuskrip Kuno Aceh Melalui Proses Digitalisasi Sebagai Penyelamatan Sumber Informasi Sejarah Islam di Aceh”

“Manuskrip Aceh merupakan salah satu hasil peradaban masyarakat Aceh yang ditulis tangan oleh ulama dan umara yang umumnya hidup masa kerajaan islam,” sebut Clarence

Ia memaparkan selain menjadi cerminan peradaban masyarakat Aceh, Ia mengaku tertarik melakukan digitalisasi terhadap manuskrip Aceh sebagai upaya penyelamatan sejarah Aceh pada masa lampau.

“Selain itu juga untuk mendeskripsikan keterlibatan generasi muda dalam melestarikan manuskrip kuno Aceh,” sambung Rayyan

“Terimakasih atas dukungan warga MTsN 1 Model Banda Aceh dan semua pihak atas dukungan selama ini diantaranya Perpustakaan digital rumah manuskrip, filolog Aceh dosen UIN ar-raniry.

Museum pedir, perpusnas Jakarta, Balai pelestarian kebudayaan Aceh, museum Aceh, Perpustakaan wilayah Aceh, Museum Ali Hasyimi, Mapesa dan Manassa.

Kerja keras semenjak juni hingga agustus membuahkan hasil maksimal” Ungkap Rosalia Sari, S. Pd, M. Pd didampingi Yusrawati. []

Nukilan.id – Dirlantas Polda Aceh beserta personel melaksanakan bakti sosial (Baksos) di beberapa rumah ibadah di Kota Banda Aceh, Kamis, 7 September 2023. Baksos tersebut merupakan rangkaian kegiatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68.

Dirlantas Polda Aceh Kombes M Iqbal Alqudusy menyampaikan, salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 adalah bakti sosial.

Adapun Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 sendiri jatuh pada 22 september mendatang dan akan diperingati dengan berbagai macam kegiatan sosial seperti Baksos ke rumah ibadah masjid, gereja, vihara di Aceh. Kemudian juga memberikan bantuan sosial ke rumah yatim dan panti asuhan.

Selain Baksos dan Bansos juga dilaksanakan berbagai perlombaan, seperti safety riding, olah TPTKP, KTL, Pocil, dan lomba baca puisi. Pada puncaknya nanti juga akan dilaksanakan syukuran secara sederhana di kantor Ditlantas Polda Aceh.

Di Aceh sendiri, kata Iqbal, Hari ini telah dilaksanakan baksos di beberapa rumah ibadah, yaitu di Vihara Dharma Bhakti dan Gereja Katolik Hati Kudus. Keduanya berlokasi di Kota Banda Aceh. Pada Jumat besok juga akan dilaksanakan Baksos di masjid-masjid di Aceh.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Tengah itu juga mengatakan, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan pihaknya adalah membersihkan tempat ibadah dan penyerahan bantuan alat kebersihan.

Hari ini juga, Kamis, 7 September 2023, telah dilaksanakan bantuan sosial berupa sembako ke panti asuhan Yayasan Penyantun Islam Aceh dan Rumah Yatim yang berlokasi di Banda Aceh.

“Baksos dan Bansos di ini merupakan rangkaian Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68,”kata M Iqbal Alqudusy, dalam keterangannya, usai baksos berlangsung.

“Rangkaian kegiatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara juga akan melibatkan komunitas-komunitas lalu lintas, klub motor, ojek, Komunitas Grab, dan tentunya didukung stakeholder lain,” demikian, tutup M Iqbal.

Nukilan.id – Alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Banda Aceh menyesalkan tindakan pungutan liar uang pengambilan ijazah yang di lakukan Kepala Sekolah Nurrizayani, S.Pd.

“Saya sangat kesal dengan tindakan kepala sekolah, itu memberatkan para siswa dan wali. Jika tidak kami berikan maka ijazah kami tidak di keluarkan oleh sekolah,” kata salah seorang Alumni Fathur Muda Angkasa dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan, Kamis (7/9/2023).

Menurutnya, tindakan ini tidak hanya memberatkan para siswa dan wali murid, tetapi juga secara tegas melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam No 60 Tahun 2011 yang mengatur Larangan Pungutan Biaya Pendidikan.

Oleh karena itu, Fathur mewakili Alumni meminta kepada kepala sekolah Nurrizayani untuk segera menghentikan tindakan ilegal tersebut dan segera mengembalikan uang yang sudah di pungut tersebut.  

“Saya mewakili kawan-kawan yang lain meminta kepada ibuk untuk menghentikan tindakan tersebut karna telah mencoreng nama SMA Negri 8 yang kita cintai. Dan juga meminta agar uang tersebut segera di kembalikan sebelum ada tindakan keras dari kami para siswa dan para wali,” tegasnya.

Selain itu, alumni SMA Negeri 8 ini juga meminta kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk memberikan peringatan dan pembinaan kepada kepala sekolah agar praktik semacam ini tidak terulang di masa depan. Mereka menekankan pentingnya guru sebagai contoh yang baik bagi para siswa.

“Seharusnya kepala sekolah memberikan contoh yang baik, bukannya memberikan contoh yang tidak bisa di tiru seperti itu. Kepala dinas pendidikan Aceh segera ingatkan ibuk Nurrizayani agar SMA Negeri 8 yang kita cintai menjadi lebih baik di masa depan,” demikian kata Fathur. [Rjf]

Nukilan.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan dirinya akan memperjuangkan Revisi UUPA dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk desa (gampong) di Aceh minimal 10 persen. 

Hal tersebut dikatakan Fachrul Razi usai Komite I menggelar pertemuan audiensi dengan APDESI Aceh yang diwakili Kepala Desa (Geuchik) Kabupaten se-Aceh Utara, Kecamatan Kutamakmur di Gedung B DPD RI, Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). 

Fachrul Razi yang dikenal vokal dalam memperjuangkan Otsus Aceh dan Kekhususan di Aceh menilai bahwa Dana Otsus hanya di nikmati di Propinsi dan Kabupaten. 

“Harusnya dengan kekhususan Aceh, dana Otsus harus berputar di desa bukan di nikmati hanya oknum oknum tertentu saja,” tegasnya.

Dalam hal ini Fachrul Razi mengatakan Komite I DPD RI mendorong percepatan pembahasan RUU tentang perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan RUU tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dengan memperhatikan kekhususan Aceh berdasarkan masukan dari Kepala Desa (Geuchik) di Aceh. 

“Komite I DPD RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah Aceh serta pemerintah kab/kota untuk dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur dan perangkat desa, termasuk lembaga adat di Aceh dan menetapkan standarisasi SILTAP di semua desa  (gampong) dengan peningkatan anggaran yang lebih representatif,” ujar Fachrul Razi. 

Lebih lanjut katanya, Komite I DPD RI bersama Kepala Desa di Aceh akan memperjuangkan alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) minimal sebesar 10% diperuntukan untuk desa (gampong) di provinsi Aceh dalam revisi Undang – Undang Pemerintah Aceh. 

Selanjutnya kedua, terkait masa jabatan kepala desa kita DPD RI juga akan memperjuangkan jabatan kepala desa (Geuchik) di Aceh jangan hanya dua kali, kita akan memperjuangkan jangan ada pembatasan. 

Terkait Bimtek Kepala Desa kita turut memberikan apresiasi karena ini sebagai bentuk transfer knowledge karena banyak kepala desa yang dapat belajar dari daerah – daerah lain di Indonesia.  

“Hanya saja terkait Bimtek ini yang sedang dievaluasi oleh Komite I DPD RI adalah mengenai acara – acara dan materi yang ada dalam bimtek itu, kita harap kedepan Bimtek ini agar dioptimalkan dengan program-program pelatihan agar  nantinya di adopsi dan diimplementasikan di masing desa secara terukur dan optimal, dan ini adalah perjuangan DPD  yang akan terus kita perjuangkan,” tegas Fachrul. 

Fachrul Razi mendukung adanya Bimtek. Karena menurutnya akan memperkuat kapasitas Geuchik di Aceh dengan adanya kunjungan ke daerah lain, dan mendapatkan perbandingan dalam perencanaan program di gampong. 

“Bimtek kita perkuat dan kita evaluasi, bukan dihapuskan, karena anggaran yang digunakan juga kecil, hanya nol koma sekian persen dari dana desa. Jangan ada diskriminasi buat kepala desa, kenapa dinas, dewan dan pejabat daerah lainnya boleh lakukan kunjungan kerja dan bimtek keluar Aceh tapi bimtek Geuchik jadi sorotan,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi menekankan hingga saat ini belum ada temuan anggaran bimtek yg membuat kepala desa masuk penjara. 

“Tapi kalau SPPD Fiktir Kepala Daerah dan Dinas itu banyak dimana mana, artinya kami akan perkuat bimtek dengan agenda capacity building dan peran kepala desa dalam menyampaikan aspirasi desa sampai ke pusat,” tutupnya.

Nukilan.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin didampingi istri Hj. Wury Amin melakukan agenda kunjungan kerja menuju Provinsi Aceh untuk menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh, Kamis (709/2023)

Menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, pukul 09.00 WIB Wapres lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Setelah menempuh penerbangan 2 jam 55 menit, Wapres tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Provinsi Aceh disambut oleh Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ahmad Haydar, dan Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Yoyon Kuscahyono.

Selanjutnya, Wapres bergegas menuju Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh tempat diselenggarakannya Pengukuhan KDEKS Provinsi Aceh yang akan dikukuhkan secara langsung oleh Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat.

Pengukuhan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 500/1293/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Aceh dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Usai menghadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi Aceh, Wapres melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya menuju Provinsi Sumatra Barat. Sekitar Pukul 15.05 WIB, Wapres lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Provinsi Aceh menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Keesokan harinya, Jumat (08/09/2023), Wapres diagendakan meresmikan Pembukaan Minangkabau Halal Festival di Universitas Negeri Padang, serta menghadiri World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023 High Level Dialogue yang diselenggarakan di Pangeran Beach Hotel Padang.

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja kali ini, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. []

Nukilan.id – Sejumlah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu di Rumoh Geudoeng, Pidie, melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paska Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, pada Rabu (6/9/2023).

M. Nasir Syamaun MPA, Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum di mana para korban pelanggaran HAM menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi saat ini.

Nursakdah Husein, perwakilan dari Paska Aceh, menyebutkan bahwa para korban menghadapi berbagai masalah, termasuk bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan selama pendataan dan verifikasi yang belum dilakukan terhadap sejumlah korban.

“Kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa tanggal 21 Agustus dijadikan hari pelanggaran HAM Rumoh Geudong. Itu dibuat tanpa ada kesepakatan dengan para korban secara menyeluruh,” ungkap Nursakdah.

Pihak korban, melalui Nursakdah, meminta dukungan dari Wali Nanggroe untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Saifuddin, salah satu korban, mengekspresikan harapannya agar penanganan masalah ini bisa dilakukan secara transparan dan dapat dipantau bersama.

Menanggapi hal ini, Wali Nanggroe memerintahkan instansi terkait, seperti Badan Rehabilitasi Aceh (BRA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan Pemerintah Aceh, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para korban.

“Hari ini, bersama para korban yang hadir, saya mengundang instansi-instansi terkait, BRA, KKR, dan Pemerintah Aceh, untuk mendengar langsung apa saja persoalan yang terjadi,” kata Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menyoroti kurangnya sinergi dan koordinasi antara instansi yang menangani persoalan korban pelanggaran HAM, menyebabkan kendala dalam penyelesaian. Ia menegaskan perlunya kerjasama yang baik dan memerintahkan agar hasil penanganan masalah segera dilaporkan kepadanya.

“Kalau mereka (instansi terkait) tidak bisa menyelesaikannya, saya yang akan turun langsung, datang ke Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para korban,” tegas Wali Nanggroe. []