Nukilan.id – Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Muhammad khaidir, S.H menilai Pergantian jajaran direksi dan komisaris di lingkungan Bank Aceh Syariah (BAS) adalah jawaban atas tuntutan berbagai pihak yang menghendaki agar BAS dengan Direktur Utama yang baru dapat berkerja secara extraordinary untuk memastikan agenda transformasi menghasilkan kinerja lebih bagi daerah dan rakyat Aceh.

Semangat itulah yang ditangkap oleh para pemegang saham BAS yang kemudian melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menghasilkan keputusan pergantian jajaran direksi dan komisaris.

“Selama ini, berbagai pihak sangat keras menyuarakan tuntutan agar Bank Aceh menjadi bank utama di Serambi Mekkah. Bukan hanya agar aspek pelayanan dan dukungan terhadap aktifitas ekonomi daerah tumbuh melainkan juga agar Bank Aceh dapat menjadi pendukung pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah,” kata Khaidir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/4/2023)

Namun, masyarakat mencermati bahwa agenda transformasi yang dijalankan selama ini belum melampaui bank pembangun daerah atau bank syariah lainnya.

Untuk itu, jawaban praktis yang mesti dilakukan adalah percepatan transformasi budaya melalui pergantian jajaran direksi dan komisaris dengan harapan dapat menjawab apa yang menjadi tuntutan rakyat Aceh.

Untuk diketahui, keputusan pergantian jajaran direksi dan komisaris di Bank Aceh dihasilkan dari RUPS yang melibarkan mayoritas pemegang saham, baik pemegang saham pengendali maupun pemegang saham biasa.

Dalam RUPS, para pemegang saham mencermati semua masukan dan pandangan baik yang disampaikan oleh publik melalui media massa maupun yang disampaikan oleh jajaran pemegang saham serta hasil pencermatan atas laporan yang disampaikan oleh manajemen Bank Aceh Syariah.

Sebagai bank milik rakyat Aceh yang mengikutsertakan anggaran rakyat sudah semestinya Bank Aceh Syariah mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh semua pihak.

Dengan begitu sangat berlebihan jika disebut pergantian jajaran direksi dan komisaris BAS sebagai wujud arogansi kekuasaan.

Nukilan.id – Ketua Badan Kehormatan DPR Aceh yang juga anggota komisi III DPR Aceh, Sulaiman SE mendesak Pj Gubernur Aceh untuk segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) penjaringan Direksi Bank Aceh Syariah (BAS).

Menurut Sulaiman, hal ini penting dilakukan sesegera mungkin supaya tidak terjadi kekosongan yang terlalu lama pada dijajaran Direksi BAS. karena, Kalau jajaran Direksi mengalami kekosongan yang terlalu lama, maka akan berakibat fatal terhadap jalannya bisnis sebuah perusahaan.

“Disatu sisi, kita sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali dalam memberhentikan para Direksi dan Komisaris BAS” Kata Sulaiman (8/4/2023).

Menurutnya, memang kondisi BAS saat ini perlu dilakukan penyegaran disemua lini. Namun, kebijakan yang diambil juga harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan solusi yang kongkrit.

Politisi Partai Aceh ini mengungkapkan bahwa Kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur sudah tepat, akan tetapi Bapak Pj Gubernur juga jangan lupa bahwa untuk menjaring Direksi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mulai dari penjaringan, Fit and Proper test dari Tim Pansel Pemerintah Aceh dan juga ada Fit and Proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Belajar dari pengalaman perekrutan Direktur Utama beberapa waktu yang lalu, bagaimana jika para calon direksi tersebut tidak lulus Fit and Proper test dari OJK, maka ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penjaringan yang baru, sedangkan bagi Perusahaan (BAS) membutuhkan kepastian pemimpin untuk kebijakan kebijakan yang perlu diambil,” kata Sulaiman.

Oleh karena itu, jangan sampai pemberhentian para direksi ini akan berakibat fatal bagi jalannya bisnis perusahaan.

Menurut Ketua Pansus Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) tersebut seharusnya sebelum Para Direksi dan Komisaris ini diberhentikan, Pj Gubernur harus melakukan perekrutan direksi yang baru terlebih dahulu, supaya tidak ada kekosongan dijajaran Direksi BAS.

“Karena kebijakan sudah diambil, maka Pj Gubernur harus segera membentuk Pansel perekrutan Pada Direksi dan Komisaris untuk jabatan yang kosong agar perusahaan dapat berjalan normal sebagaimana mestinya,” tutup Sulaiman. []