Beranda blog Halaman 1193

Bea Cukai Dorong Peningkatan Ekspor-Impor di Sejumlah Pelabuhan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Silaturahmi dan diskusi AMSI Aceh dengan Kanwil Bea Cukai Aceh. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Aceh terus mendorong peningkatan ekspor impor di Serambi Mekkah, yang saat ini dinilai belum berjalan maksimal meski punya sarana berupa sejumlah pelabuhan yang tersebar di beberapa daerah di Aceh.

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi, mengungkapkan Aceh memiliki beberapa pelabuhan yang mendukung peningkatan ekspor-impor seperti Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe, Pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa, Pelabuhan Jetty di Meulaboh, hingga Pelabuhan Calang di Aceh Jaya.

“Bea Cukai tentu saja sangat mendukung dan terus mendorong agar aktivitas ekspor-impor di Aceh melalui beberapa pelabuhan ini berjalan maksimal. Khusus terkait ekspor, Aceh punya banyak komoditi unggulan yang bisa diandalkan dan sangat dibutuhkan oleh pasar internasional seperti minyak kelapa sawit mentah atau yang lebih dikenal dengan istilah CPO (Crude Palm Oil), Kopi, Cangkang dan Kernel Kelapa Sawit, Batu Bara, Pinang, Minyak Nilam, Coklat, dan lain sebagainya,” ujar Safuadi, dalam diskusi dengan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh.

Sekedar informasi, Pengurus AMSI Aceh yang dipimpin langsung oleh Ketua Aryos Nivada melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kanwil Bea Cukai Aceh di Lueng Bata, Banda Aceh, pada Selasa (23/4/2024). Kunjungan Pengurus AMSI Aceh ini disambut langsung oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi dan jajarannya.

Setelah Aryos Nivada memperkenalkan terkait eksistensi AMSI Aceh, selanjutnya Safuadi menyampaikan banyak informasi dan hal-hal berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, potensi ekonomi Aceh, perihal keberadaan sarana ekspor-impor (pelabuhan), komoditi unggulan dari Aceh yang bisa diekspor, hingga masalah peredaran rokok ilegal.

Dalam diskusi dengan Pengurus AMSI Aceh tersebut, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh meminta agar AMSI Aceh dan media massa lainnya lebih greget dalam mengangkat potensi-potensi perekonomian dan investasi serta mendorong pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan yang dalam hal ini Pemerintah Aceh dan Pengusaha agar saling sinergi dalam membangun Aceh.

Menurut Safuadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat ia melihat selama ini Pemerintah Aceh, Pengusaha atau Pebisnis, dan Akademisi seperti berjalan sendiri-sendiri. Dan menurut penilaiannya, hal inilah yang membuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh lamban.

“Aceh akan sulit berkembang dan maju kalau Pemerintah, Pengusaha, dan Akademisi berjalan sendiri-sendiri. Semua unsur ini harus saling bersinergi, mendukung satu sama lain. Akademisi memberi dukungan sesuai tupoksinya, Pemerintah memberi kemudahan perizinan dan membangun fasilitas infrastruktur disamping membuat kebijakan agar pertumbuhan ekonomi naik setiap tahunnya, sementara Pengusaha atau Pebisnis berpikir, bergerak, bagaimana membantu Pemerintah agar iklim investasi dan perekonomian tumbuh di lapangan,” ujar Safuadi.

“Kalau ketiga unsur ini saling sinergi saya yakin Aceh akan cepat berkembang dan maju, lapangan pekerjaan akan terbuka luas di banyak tempat dan aktivitas perekonomian di tengah-tengah masyarakat juga akan melejit. Jika ini yang terjadi maka otomatis pembangunan dan kesejahteraan Aceh akan tercapai, sehingga perekonomian Aceh tidak lagi berpangku tangan pada APBA yang disupport melalui Dana Otsus dan sumber dana transfer pusat lainnya,” ungkap Safuadi, seraya menekankan peran media sangat penting dalam hal ini.

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh tersebut meyakini jika investasi berjalan dengan baik, ekspor-impor berjalan lancar di Pelabuhan Langsa, Lhokseumawe, Krueng Raya, hingga Meulaboh, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.

“Selama ini ada pertanyaan apa yang akan kita ekspor, punya banyak komoditi yang bisa jadi andalan Aceh untuk diekspor, kita punya CPO, cangkang sawit, kita punya batubara, punya kopi, pinang, coklat, dan lain-lain. Selama ini komoditi dari Aceh ini dibawa kemana, ke Medan kan? Lalu pengusaha di Medan bawa kemana, ya diekspor ke luar. Kemudian barang impor juga dipasok ke Aceh melalui Medan. Nah, kalau ekspor barang komoditi unggulan kita bisa langsung di Aceh dan impor juga langsung melalui pelabuhan di Aceh, maka yang menguntungkan adalah Aceh, kita tidak anti Sumatera Utara, tapi kita ingin bagaimana Aceh ini berkembang dan maju seperti mereka,” ujarnya.

Dalam hal ini, tegas Safuadi, Kanwil Bea Cukai Aceh siap dan akan terus melakukan pendampingan terkait perizinan ekspor-impor, dari sisi kepabeanan dan cukai.

“Bea Cukai, tegasnya lagi, berkomitmen mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, membantu memfasilitasi tentang prosedur perdagangan internasional dengan memastikan kelancaran arus barang yang masuk dan keluar dari Aceh,” demikian pungkas Safuadi.

Editor: Akil Rahmatillah

Ketua PMI Banda Aceh: Bantu Pasien Penuhi Darah Tanggung Jawab Kita Semua

Penulis
Rezi
-
0
Ketua PMI Kota Banda Aceh, Ahmad Haeqal Asri. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua PMI Kota Banda Aceh, Ahmad Haeqal Asri mengatakan, membantu pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit merupakan tanggung jawab dari masyarakat Aceh, bukan hanya PMI saja. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Haeqal saat memberi sambutan pada kegiatan donor darah sukarela di Kantin AAC Dayan Dawwod USK, Banda Aceh.

Haeqal menyebutkan, saat ini ada lebih dari 700 penyintas talasemia di Aceh. Para penyintas talasemia secara rutin membutuhkan transfusi darah setiap bulannya. Selain itu, ada banyak kondisi lainnya yang membuat seseorang membutuhkan transfusi darah, seperti pasien operasi, kecelakaan, kanker, ibu hamil, dan lainnya.

“Makanya donor darah itu sangat penting, karena itu (donor darah) bukan hanya tanggung jawab kami, tapi kita semua masyarakat Aceh karena pasien yang butuh darah itu sangat banyak,” ujar Haeqal pada Kamis, 25 April 2024 pada acara Aksi Donor Darah dalam rangka HUT BRI Insurance ke 35.

Haeqal berpesan agar mahasiswa umumnya, dan masyarakat khususnya, bisa menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dengan begitu, tingkat kesadaran generasi muda akan donor darah juga akan meningkat. Dampak jangka panjangnya, ujar Haeqal, akan memudahkan pasien yang membutuhkan transfusi darah mendapatkan darah.

Di samping itu, Haeqal berharap, Universitas Syiah Kuala dapat memberi poin atau nilai tambahan untuk mahasiswa yang rutin berdonor, karena donor darah juga bagian dari aksi nyata mahasiswa untuk masyarakat.

“Poin atau nilai tambah ini akan menambah semangat mahasiswa untuk donor darah tanpa paksaan, walaupun selama in donor darah sifatnya sukarela. Tapi kalau ada nilai tambah dari universitas, itu bisa menjadi penambah semangat,” ujar Haeqal.

Wakil Rektor III Universitas Syiah Kuala, Prof. Mustanir mengatakan, PMI dan lembaga lainnya seperti perguruan tinggi harus bersinergi untuk kegiatan donor darah. Ia menyebutkan, saat ini berbagai fakultas di USK sering menyelenggarakan kegiatan donor darah. Lanjutnya, kedepan kampus akan memberikan apresiasi kepada fakultas yang paling banyak menggelar giat donor darah.

Terkait saran dari Ketua PMI Kota Banda Aceh tentang poin tambah bagi mahasiswa yang sering donor, pihaknya akan memasukkan aktivitas donor darah dalam kegiatan sosial yang nantinya bisa menjadi poin tambah bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi.

“Nanti akan dilakukan skema konversi SKP bagi mahasiswa yang rutin donor darah. Jadi semangat ini memang harus kita tumbuhkan agar mahasiswa punya kepedulian,” kata Prof. Mustanir.

Menurutnya, kegiatan donor darah perlu terus digalakkan dan digencarkan secara publikasi. Selama ini, lanjut Mustanir, kegiatan donor darah di lingkungan USK kurang publikasi. Jika publikasi gencar bisa menarik lebih banyak pendonor untuk datang ke lokasi.

Kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Kantin AAC Dayan Dawood USK ini terselenggara berkat dukungan dari BRI Insurance. Kepala Cabang BRI Insurance, Taufik Hidayat mengatakan, setiap tetes darah yang pendonor berikan dapat memberikan kesembuhan bagi mereka yg membutuhkan. Ia berharap BRI Insurance, PMI, dan USK kedepan bisa lebih bersinergi dalam kegiatan kemanusiaan.

Ir Jufri Hasanuddin Daftar Balon Bupati ke DPD II Golkar Abdya

Penulis
Redaksi
-
0
Ir Jufri Hasanuddin Daftar Balon Bupati ke DPD II Golkar Abdya. (Foto: Golkar Abdya)

NUKILAN.id | Blangpidie – Bupati Periode 2012- 2017 Ir H Jufri Hasanuddin, MM menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon bupati ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Aceh Barat Daya (Abdya).

Berkas pendaftaran tersebut diterima langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Abdya, Agusri Samhadi dan didampingi Korda Golkar Dapil 9 Aceh, H Syamsidik Ibrahim, Ketua Penjaringan Bacalon Bupati Abdya, Muhammad Iqbal, Kuantim Golkar RS Darmansyah, dan kader Golkar lainnya di Desa Medang Ara, Abdya Kamis (25/4/2024).

Ketua DPD II Golkar Abdya, Agusri Samhadi, SH menyampaikan untuk partai Golkar Abdya sendiri membuka peluang kepada semua calon agar mendaftarkan diri dan bisa mengikuti semua mekanisme yang ada di partai.

Sampai dengan saat ini, sudah ada 3 Calon Bupati yang sudah mendaftar di Partai Golkar, diantaranya, Safarudin dari Gerindra, Ir Jufri Hasanuddin oleh Tim Pemenangan dan Zulkarnain dari Kader Golkar sendiri. Tidak tertutup kemungkinan, mungkin akan disusul oleh calon-calon lain untuk mendaftar di Partai Golkar Aceh Barat Daya

Pendaftaran bakal calon Bupati di Partai Golkar memiliki beberapa proses dan mekanisme salah satunya, semua calon yang mendaftar akan di Survei terlebih dahulu,” ucap Ketua Golkar Abdya.

“Berkas bakal calon Bupati yang sudah diserahkan, akan kami kirimkan ke DPD I seterusnya baru diserahkan ke DPP Partai Golkar,” pungkasnya.

Tim Pemenangan Bupati Ir Jufri Hasanuddin, Zaman Akli, S.Sos mengatakan untuk hari ini kami mewakili bapak Jufri Hasanuddin untuk menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon Bupati ke DPD II Partai Golkar Abdya.Dengan menindaklanjuti surat DPD II Partai Golkar Abdya Nomor: B- 09/DPD-II/GK/IV/2024.

“Alhamdulillah, hari ini semua berkas persyaratan pencalonan Jufri Hasanuddin sebagai bacalon Bupati Abdya sudah kita serahkan kepada DPD II Partai Golkar,  dan siap mengikuti mekanisme yang berlaku di partai,” ucap Politisi Partai Aceh Zaman Akli.

Ia berharap, semoga DPD II Partai Golkar Abdya bisa mengusung Ir Jufri Hasanuddin sebagai Calon Bupati Abdya dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024 ini.

Ucapan terimakasih juga kepada Ketua beserta pengurus DPD II Partai Golkar Abdya dengan sambutan hangatnya di kantor Golkar Abdya.

Editor: Akil Rahmatillah

Adakan Bimtek SPT Tahunan, Kanwil DJP Aceh Edukasi Pengusaha Patuh Pajak

Penulis
Rezi
-
0
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Aceh Ridho Syafruddin saat memberikan kata sambutan dalam acara Bimtek Pengisian SPT Tahunan PPh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh bekerjasama dengan Kadin Aceh menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian SPT Tahunan PPh.

Kegiatan Bimtekini berlangsung di Gedung D Lantai 5, Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh, pada Kamis (25/4/2024). Dihadiri oleh puluhan asosiasi, badan dan himpunan Kadin Aceh.

Dalam acara Bimtek ini disampaikan materi tentang pengenalan CoreTax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) oleh Pejabat Pengawas Kanwil DJP Aceh dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan oleh Fungsional Penyuluh KPP Pratama Banda Aceh dan KPP Pratama Aceh Besar.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Aceh Ridho Syafruddin menyampaikan bahwa Bimtek ini merupakan bentuk layanan dan edukasi Kanwil DJP Aceh kepada Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

“Pelaksanaan Bimtek ini merupakan bentuk layanan dan edukasi Kanwil DJP Aceh kepada Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan,”ujar Ridho Syafruddin.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak, khususnya pengurus dan anggota Kadin Aceh.

“Disamping itu, kegiatan ini juga akan menjadi sarana komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak khususnya pengurus dan anggota KADIN Provinsi Aceh,” tambah Ridho.

Kanwil DJP Aceh berharap melalui Bimtek ini, para peserta dapat memahami Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 sehingga dapat melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kadin Aceh Teuku Jailani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Bimtek ini.

“Hasil kerjasama ini tentu sangat kita fokuskan pada esensi daripada bimtek ini supaya jangan jadi seremonial belaka tetapi menjadi betul-betul subtansi yang ingin dipahami oleh rekan-rekan semua,” ujar Teuku Jailani.

Teuku Jailani juga berharap apa yang telah diupayakan oleh Kanwil DJP Aceh dapat bermanfaat bagi para pengusaha dalam mengefektifkan dan menjalankan roda perusahaan mereka.

“Sehingga kita tetap bisa melajukan usaha-usaha ini dengan tentunya mematuhi kewajiban pajak dengan melaporkan SPT dalam hal ini SPT Badan Usaha,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Kemenag Buka Pendaftaran Sekolah Aktor Resolusi Konflik Awal Mei, Ini Persyaratannya!

Penulis
Redaksi
-
0
Kemenag Buka Pendaftaran Sekolah Aktor Resolusi Konflik. (Foto: Kemenag RI)

NUKILAN.id | Jakarta – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi pionir dalam menyelesaikan konflik di wilayahnya masing-masing. Program tersebut bertajuk Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK).

Resolusi konflik, sebagai jalan keluar yang konstruktif dari pertikaian, kini diberikan panggungnya melalui SPARK. Program ini membidik para penyuluh agama, termasuk yang berasal dari kalangan PNS, PPPK, maupun honorer atau PAH. Tidak hanya itu, kesempatan juga terbuka luas bagi para Penghulu, baik yang berasal dari kalangan PNS maupun PPPK.

Berdasarkan penelusuran laman resmi Kemenag RI oleh Nukilan.id pada Kamis (25/4/2024), pendaftaran serta proses seleksi calon peserta akan dibuka mulai tanggal 1 hingga 19 Mei 2024.

Hasil seleksi yang ketat akan diumumkan tepat pada tanggal 20 Mei 2024. Sementara pelaksanaan program akan berlangsung mulai tanggal 27 Mei hingga 26 Juni 2024. Dalam upaya memperluas dampak positif, SPARK akan menggelar enam Angkatan untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak individu.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, berikut Nukilan.id sajikan persyaratannya:

1. Penyuluh PNS, P3K, dan PAH
2. Penghulu PNS dan P3K
3. Mengisi form pendaftaran di: https://bit.ly/daftarSPARK2024
4. Siap mengikuti tahapan seleksi & pelaksanaan Bimtek SPARK, serta menjadi Aktor Resolusi Konflik (ARK) di wilayahnya masing-masing
5. Membuat tulisan sebanyak 700 s.d. 1000 kata tentang kondisi kehidupan beragama & relasi antar kelompok/paham keagamaan, dilengkapi dengan data kelompok/ paham keagamaan yang ada di kecamatannya masing-masing
6. Telah mengikuti MOOC Deteksi Dini yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Agama
7. Follow IG @bpkiurais dan @bimasislam

Dengan jumlah kuota yang cukup besar, SPARK menawarkan peluang emas bagi para calon pelopor penyelesaian konflik. Melalui pelatihan intensif selama satu bulan, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Dengan SPARK, Kemenag turut berkomitmen dalam membangun jaringan yang kuat dari para aktor resolusi konflik, yang tak hanya mampu menyelesaikan pertikaian, tetapi juga mampu mendorong terciptanya kedamaian yang berkelanjutan.

Reporter: Akil Rahmatillah

Perkuat Pendidikan dan Penelitian, FISIP USK dan BAPPEDA Kota Sabang Jalin Kerja Sama Strategis

Penulis
Redaksi
-
0
FISIP USK dan BAPPEDA Kota Sabang Jalin Kerja Sama Strategis. (Foto: FISIP USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sabang menjalin kesepakatan kerjasama dalam upaya penguatan sektor pendidikan dan penelitian. Acara penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) tersebut berlangsung di Gedung FISIP USK pada Kamis (25/4/2024).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, Dekan FISIP USK, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. Beliau menekankan pentingnya kerjasama ini sebagai bagian dari mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk memperkuat hubungan antara institusi pendidikan tinggi dengan sektor pemerintahan dan swasta.

Program kerjasama ini mencakup pelaksanaan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman magang selama satu semester di BAPPEDA Kota Sabang, serta inisiatif lainnya dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala BAPPEDA Kota Sabang, yang diwakili oleh Bapak Iqbal Sofyan, S.STP, menegaskan komitmen pihaknya untuk berkolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini dan berharap kerjasama ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

Penandatanganan dokumen kerjasama yang melibatkan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh kedua belah pihak.

Acara tersebut ditutup dengan serah terima dokumen kerjasama, pemberian plakat, dan sesi foto bersama, menandai awal dari kemitraan yang menjanjikan antara FISIP USK dan BAPPEDA Kota Sabang.

Editor: Akil Rahmatillah

Dijuluki Menteri Segela Urusan, Ini Sederet Jabatan Luhut Selama Era Jokowi

Penulis
Redaksi
-
0
Menkomarves, Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Merdeka.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terlihat sebagai tokoh yang kerap dipercaya oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di masa pemerintahannya selama ini.

Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama (2014-2019) maupun kedua (2019-2024). Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Kini pada periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, Ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya.

Hasil tracking media, Nukilan.id merangkum pelbagai jabatan penting Luhut selama Jokowi menjabat. Baik yang masih aktif sampai sekarang, maupun yang sudah selesai dilaksanakan. Selain sebagai Menko Maritim dan Investasi, berikut jabatan lain yang pernah atau sedang dijabat Luhut.

1. Kepala Staf Kepresidenan
Di awal periode pertama Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Ini adalah jabatan baru yang tidak ada dalam pemerintahan sebelumnya. Luhut menduduki jabatan itu kurang dari setahun dari 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

2. Menko Polhukam
Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko) Polhukam dalam reshuffle kabinet pertama. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Ia mengemban jabatan Menko Polhukam mulai 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

3. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi
Dalam reshuffle kabinet berikutnya, Jokowi menggeser Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi menggantikan Rizal Ramli. Luhut mengemban jabatan itu dari 27 Juli 2016 hingga saat ini.

4. Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia
Pada awal menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut sempat merangkap menjadi Plt Menteri ESDM. Waktu itu, Menteri ESDM Arcandra Tahar diberhentikan karena dwikewarganegaraannya menimbulkan polemik di masyarakat. Luhut mengemban tugas Menteri ESDM dari 16 Agustus hingga Oktober 2016.

5. Plt Menteri Perhubungan
Selain Plt Menteri ESDM, Luhut juga sempat mengemban tugas Menteri Perhubungan (Menhub) pada Mei 2020. Pensiun jenderal Kopassus itu menggantikan sementara Budi Karya Sumadi yang terpapar Covid-19.

6. Plt Menteri Kelautan dan Perikanan
Lagi-lagi, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pelaksana tugas menteri. Ia menjadi Plt Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan sementara Edhy Prabowo karena tersangkut kasus korupsi.

7. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional
Selain menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga mengemban tugas-tugas lain. Salah satunya Ketua Dewan SDA Nasional. Berdasarkan Perpres 53/2022, Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

Sebagai Ketua Dewan SDA Nasional, Luhut diberi sejumlah kewenangan. Di antaranya menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional, serta menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional. Dalam melaksanakan kewenangannya, Ketua Dewan SDA Nasional dibantu oleh wakil ketua Dewan SDA Nasional.

8. Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia
Saat Presidensi G20 Indonesia, Luhut juga masuk dalam kepanitiaan. Luhut menjabat sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20. Luhut sempat bertukar posisi dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang duduk di posisi Dewan Pengarah. Perubahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

9. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Keputusan penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken presiden Jokowi pada 6 Oktober 2021.

Sebagai pimpinan, Luhut bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Komite tersebut juga beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

10. Ketua Tim Gernas BBI
Sebagai keberpihakan kepada produk lokal, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang tertuang dalam Perpres No 15 tahun 2021. Lagi-lagi Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Tim Gernas BBI sejak 8 September 2021.

11. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Presiden Jokowi pada 22 Juni 2021 menandatangani Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Menko Luhut pun ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.

12. Wakil Ketua KPCPEN dan Koordinator PPKM Jawa-Bali
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk oleh pemerintah guna memulihkan ekonomi dan menanggulangi Covid-19. Komite ini dibentuk pada 20 Juli 2020 sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2020. KPCPEN diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan salah satu wakil ketuanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Sementara itu, kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan sejak Juli juga tak lepas dari usulan Luhut. Selanjutnya, Luhut dipercaya sebagai komando alias Koordinator PPKM Jawa-Bali.

13. Ketua Tim Nasional P3DN
Pemerintah berkomitmen meningkatkan penggunaan konten lokal pada setiap poyek yang digarap. Guna memantau hal ini, Presiden Jokowi bahkan membentuk tim khusus yang dinamakan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Pembentukan Tim Nasional P3DN yang diketuai oleh Luhut Pandjaitan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018.

14. Ketua Panitia Nasional IMF-World Bank 2018
Bali dan Indonesia menjadi sorotan dunia saat menjadi tuan rumah perhelatan akbar industri keuangan yaitu IMF-World Bank pada 2018. Persiapan besar-besaran dilakukan sejak jauh hari yang melibatkan lintas kementerian/lembaga hingga daerah. Dalam hal ini, Luhut dipercaya sebagai Ketua Panitia Nasional.

15. Ketua Pengarah Satgas Sawit
Presiden Jokowi telah membentuk satuan tugas untuk mengatasi permasalahan di industri sawit. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara tertanggal 14 April 2023.

Dalam Pasal 9 di beleid itu, tertulis Ketua Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Seperti yang diketahui, Luhut merupakan Menko Marves.

16. Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN
Presiden Jokowi kembali menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan memimpin task force percepatan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penunjukan Luhut diputuskan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta pada 15 Mei 2023.

17. Koordinator Penanganan Polusi di Jakarta
Polusi udara di Jakarta yang memburuk, membuat pemerintah pusat turun tangan. Pada akhir Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi pun menunjuk Luhut sebagai Koordinator Penanganan Polusi di Jakarta.

18. Penanggung Jawab Substansi KTT AIS Forum 2023
Pada 13 September 2023, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan Tahun 2023 atau Archipelagic and Island State Forum (KTT AIS Forum 2023). Dalam keppres itu, Luhut bertindak sebagai penanggung jawab substansi KTT AIS Forum yang akan digelar di Bali pada 10-11 Oktober 2023.

19. Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang ditetapkan dan ditandatangani Jokowi pada tanggal 12 Februari 2024.

20. Koordinator Investasi Apple di IKN
Terbaru, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat jabatan atau tanggung jawab baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Luhut ditunjuk sebagai koordinator investasi Apple di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang. Ia mengatakan penunjukan Luhut berkaitan dengan permintaan Jokowi kepada CEO Apple Tim Cook agar raksasa teknologi dari AS itu ikut berinvestasi dalam pengembangan Smart City di IKN.

Dengan penunjukan terbarunya sebagai Koordinator Investasi Apple di IKN Nusantara, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan perannya yang krusial dalam memajukan sektor investasi dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam mendorong kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi global untuk mendukung pembangunan di tanah air.

Reporter: Akil Rahmatillah

Wardiati Dikukuhkan Sebagai Ketua Pembina Posyandu Kota Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wardiati Dikukuhkan Sebagai Ketua Pembina Posyandu Kota Banda Aceh. (Foto: Humas Kota Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) Wardiati beserta Ketua PKK se-Aceh dikukuhkan menjadi Ketua Pembina Posyandu diwilayah masing-masing.

Prosesi pengukuhan dilakukan di sela rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK se-Aceh, di Anjon Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 24 April 2024.

Turut hadir Penjabat Gubernur Aceh diwakili Asisten Administrasi Umum Iskandar, Penjabat Ketua TP PKK Aceh Mellani Subarni, dan Ketua PKK se-Aceh.

Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Iskandar mengatakan peran PKK dalam pembangunan menjadi pilar utama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

“Tapi, dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata, dan perubahan iklim, perluasan peran serta PKK menjadi semakin penting,” kata Iskandar.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh Tim Penggerak PKK untuk bersama-sama merumuskan strategi yang inovatif dan berkelanjutan dalam memperluas jangkauan program-program PKK, serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan Aceh.

Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Aceh Mellani Subarni, menyampaikan rapat konsultasi TP PKK se Aceh tahun 2024 ini bertujuan untuk memperkuat gerakan TP PKK dalam memberdayakan dan mensejahterakan keluarga agar terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri.

“Rakon tahun ini diharapkan mampu mensinergikan program TP PKK Aceh dengan program kegiatan seluruh TP PKK Kabupaten/Kota agar program yang dilaksanakan dapat berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan pembangunan Aceh sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026,” ungkapnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Kementerian PANRB Setujui 26.319 Kebutuhan ASN Kementerian PUPR Tahun 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung Kemen PUPR. (Foto: NTB POS)

NUKILAN.id | Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan lampu hijau bagi 26.319 usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Keputusan ini diumumkan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional melalui prioritas yang dijalankan langsung oleh Kementerian PUPR.

Dilansir dari laman resmi Kementerian PANRB, dalam acara penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian PUPR Tahun 2024 di Jakarta pada Kamis (19/4/2024) lalu, Menteri Anas menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ini merupakan bagian dari dukungan terus-menerus dari Kementerian PANRB terhadap berbagai prioritas pembangunan, termasuk penetapan kebutuhan CPNS dan PPPK untuk Kementerian PUPR.

“Penyerahan formasi ini adalah komitmen dari Kementerian PANRB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024,” ungkap Menteri Anas, dikutip Nukilan.id pada Kamis, (25/4/2025).

Menteri Anas juga menyatakan bahwa Kementerian PUPR, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendukung langkah-langkah ini melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK.

Total kebutuhan ASN untuk Kementerian PUPR sejumlah 26.319, terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, dan 19.931 PPPK Tenaga Teknis. Diharapkan, pemenuhan kebutuhan ini akan memberikan SDM yang kompeten untuk mendorong terobosan dalam pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengapresiasi langkah Kementerian PANRB dalam memenuhi kebutuhan ASN untuk Kementerian PUPR.

“Terima kasih kepada Menteri PANRB atas pemenuhan usulan ini. Mudah-mudahan dengan ini kami mendapatkan talenta baru yang berkompeten dan unggul dalam membangun negeri, serta dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Kementerian PUPR,” ujar Basuki.

Reporter: Akil Rahmatillah

Kasus Pengelolaan Zakat Aceh Tengah, Penasihat Hukum Tersangka Bantah Delik Yang Menjerat Kliennya

Penulis
Redaksi
-
0
Advokat, Kasibun Daulay dan Faisal Qasim. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penasihat hukum dua tersangka perkara dugaan pelanggaran pidana pengelolaan dana zakat pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah membantah terkait pemberitaan di salah satu media online pada Selasa (23/4/2024) kemarin, yang menyebutkan bahwa para kliennya itu diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pemberitaan tersebut, berkaitan dengan informasi dari pihak Krimsus Polda Aceh yang menyebutkan telah melimpahkan berkas perkara itu kepada pihak JPU Kejati Aceh.

“Apa yang dimuat di berita itu keliru. Kasus yang menjerat Klien kami bukan perkara Tindak Pidana Korupsi, melainkan itu perkara pidana biasa,” Jelas Advokat Kasibun Daulay yang didampingi oleh Advokat Faisal Qasim.

Menurutnya, ia tidak tahu persis apakah media online tersebut yang salah kutip atau informasi yang diberikan oleh pihak Polda Aceh yang keliru. Namun yang pasti menurutnya pemberitaan tersebut sangat merugikan bagi para kliennya.

“Saya tidak mengetahui persis mis informasi ini ada dipihak mana. Namun yang pasti situasi ini sangat merugikan klien kami,” Ucap Kasibun melanjutkan.

Lebih lanjut Kasibun mengkhawatirkan, bahwa kekeliruan informasi tersebut akan mengakibatkan terjadinya mis persepsi di tengah-tengah masyarakat.

“Jangan sampai karena salah informasi ini, malah terjadi salah persepsi ditengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Tengah. Terlebih klien kami ini kan para ASN yang sedang mengemban amanah & tanggungjawab,” ungkapnya.

Penasihat Hukum lainnya, advokat Faisal Qasim membenarkan bahwa memang sebelumnya para kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran pidana pengelolaan dana zakat di BPKK Aceh Tengah oleh penyidik Polda Aceh akhir Maret lalu.

Namun menurutnya, sebagaimana yang tertuang dalam surat-menyurat dan administrasi penyidikan yang diterima pihaknya, bahwa delik yang menjerat kliennya tersebut bukanlah delik pidana korupsi sebagaimana diberitakan media online itu, malainkan delik pidana biasa.

“Kami kira ini penting untuk kami luruskan dan kami klirifikasi, karena ini terkait dengan nama baik seseorang. Dan kami pastikan klien kami ini taat hukum dan akan menjalani semua proses hukum dengan baik serta akan selalu bersikap kooperatif,” Sebut Faisal Qasim.

Sebagaimana diketahui, salah satu media online di Banda Aceh pada Selasa kemarin menerbitkan judul berita “Polda Limpahkan Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pengelolaan Zakat BPKK Aceh Tengah ke Kejati”. Yang mana menurut Penasihat Hukum para tersangka judul berita tersebut keliru dan merugikan kliennya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan mis persepsi ditengah-tengah masyarakat.

Editor: Akil Rahmatillah

1...1,1921,1931,194...2,560Halaman 1,193 dari 2,560

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id