NUKILAN.ID | Subulussalam – Personel Brimob Aceh melaksanakan kegiatan pembersihan Mushola Ar-Rahman sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan tempat ibadah. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (03/04/2026) pukul 09.00 WIB di Desa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

Aksi bersih-bersih tersebut merupakan bagian dari program ASRI yang melibatkan personel Kompi 4 Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Aceh. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan ibadah yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Dengan semangat gotong royong, personel Brimob bersama warga membersihkan seluruh area mushola, mulai dari halaman, tempat wudhu, hingga ruang utama ibadah.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Kehadiran Brimob pun mendapat sambutan positif karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan warga dalam beribadah.

Komandan Satuan Brimob Polda Aceh, Zuhdi Batubara, menyampaikan bahwa kegiatan ASRI merupakan bagian dari komitmen Brimob untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata, termasuk menjaga kebersihan tempat ibadah.

Salah satu warga, Suryadi (35), mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Ia menilai mushola kini menjadi lebih bersih dan nyaman, sekaligus mempererat kebersamaan antara warga dan aparat.

Kegiatan berlangsung lancar dengan suasana penuh kekompakan. Gotong royong yang terjalin menjadi bukti sinergi antara Brimob dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang asri dan sehat.

Upaya ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan, khususnya tempat ibadah. (Red/Rel).

Sumber: Tim Produksi Humas Korps Brimob Polri

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR) terus memperbarui data kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan data yang terjadi di lapangan ditegaskan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi, bukan bentuk ketidakkonsistenan administratif.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa proses sinkronisasi data dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip “No One Left Behind.”

“Perubahan data itu bukan karena kita tidak konsisten, tetapi karena kita terus memperbaiki dan menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Prinsip kami jelas, tidak boleh ada satu pun warga terdampak yang terlewat,” ujar Safrizal.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab perubahan data adalah mulai pulihnya aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya dinyatakan tidak berpenghuni. Warga yang sempat mengungsi kini mulai kembali ke daerah asal dan berharap pembangunan Huntara dilakukan di lokasi tersebut.

“Awalnya beberapa titik dianggap kosong karena warganya mengungsi. Namun sekarang mereka kembali dan ingin Huntara dibangun di kampung halaman mereka. Ini tentu harus kita akomodasi,” jelasnya.

Selain itu, Safrizal menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara fleksibel dan adaptif. Pemerintah daerah, khususnya para bupati di wilayah terdampak, terus mengajukan pembaruan data melalui skema by name by address (BNBA).

“Kami tidak ingin terjebak pada data yang kaku. Selama masih ada usulan yang valid dari daerah, akan terus kami terima dan verifikasi agar penanganan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Pembangunan Huntara, lanjutnya, dilakukan secara bertahap setelah data awal dinyatakan valid. Menurut Safrizal, menunggu seluruh data BNBA rampung justru berisiko memperlambat penanganan di lapangan.

“Kalau kita menunggu data 100 persen selesai, pembangunan bisa tertunda. Maka kami jalankan paralel: bangun yang sudah valid, sambil terus membuka pendataan bagi yang belum terakomodasi,” tegasnya.

Sebagai bentuk transparansi, pemerintah juga memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menentukan jenis bantuan yang diterima, yakni pembangunan Huntara atau Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Kami memberikan pilihan agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing, apakah ingin Huntara atau DTH,” tambah Safrizal.

Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh, sehingga masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak sambil menunggu pembangunan rumah permanen selesai.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News