Beranda blog Halaman 10

BBM di Sejumlah SPBU Abdya Dikabarkan Habis, Antrean Kendaraan Mengular Saat Pemadaman Listrik Berlanjut

0
Ilustrasi antrian BBM. (Foto: Kompas)

NUKILAN.ID | Blangpidie – Pemadaman listrik berkepanjangan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) disebut mulai berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Salah seorang warga Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, Asnawi, mengatakan masyarakat mulai kesulitan memperoleh BBM di tengah pemadaman listrik yang belum normal.

“Sekarang di Abdya malah sampai BBM di SPBU habis, sudah antre panjang, sampai ke situ imbasnya,” ujar Asnawi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Kuta Bak Drien saat dikonfirmasi Nukilan, Sabtu (23/5/2026).

Di sejumlah wilayah, warga dan pelaku usaha disebut mengandalkan generator sebagai sumber listrik alternatif. Asnawi mengaku saat berada di kawasan Blangpidie, banyak tempat usaha menggunakan genset agar aktivitas tetap berjalan.

“Tadi saya pulang dari Blangpidie, rata-rata pakai genset semua,” ujarnya.

Selain BBM, masyarakat juga dikabarkan mulai mengalami kendala memperoleh gas LPG. Namun penyebab pasti gangguan distribusi tersebut belum diketahui.

“Sampai gas LPG pun terkendala, entah kenapa, nggak tahu juga kita,” katanya.

Pemadaman listrik juga berdampak terhadap aktivitas rumah tangga warga. Persediaan air menjadi terbatas karena pompa air tidak berfungsi, sementara sebagian masyarakat terpaksa menggunakan sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci.

“Kalau mandi terpaksa mandi di kali, jadi baju-baju kotor pun terpaksa cuci di kali,” ujar Asnawi.

Tidak hanya itu, pemadaman listrik berkepanjangan juga mengganggu kebutuhan memasak warga. Menurut Asnawi, sebagian besar masyarakat di Abdya mengandalkan peralatan memasak berbasis listrik, termasuk penanak nasi.

“Yang paling menyedihkan, rata-rata masyarakat di Abdya memasak menggunakan cosmos (penanak nasi), jadi sekarang tidak bisa masak lagi karena listrik mati,” katanya.

Kondisi tersebut menambah dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari keterbatasan air bersih, kesulitan memperoleh BBM, hingga terganggunya kebutuhan rumah tangga. []

Reporter: Sammy

Puluhan Ayam Mati Akibat Pemadaman Listrik Berkepanjangan, Pedagang Ayam di Abdya Rugi

0
Kondisi ayam milik Asnawi yang mati akibat tidak ada penerangan. (Foto: Dok warga)

NUKILAN.ID | Blangpidie – Pemadaman listrik yang terjadi selama dua hari terakhir di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha kecil. Salah satunya dialami pemilik Usaha Dagang (UD) Ayam Bersama di Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, Asnawi. Dia mengaku puluhan ayam potong miliknya mati akibat tidak adanya penerangan selama listrik padam.

Asnawi mengatakan pemadaman listrik terjadi di seluruh wilayah Kecamatan Tangan-tangan dan berdampak langsung terhadap usaha ayam potong yang dijalankannya.

“Listrik mati semua, bukan hanya di Desa Kuta Bak Drien, tapi seluruh Kecamatan Tangan-tangan mati semua. Tadi saya pulang dari Blangpidie, listrik mati mulai dari Kecamatan Manggeng sampai Babahrot, hanya Desa Babah Lhok di Blangpidie yang hidup,” ujar Asnawi kepada Nukilan, Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, listrik sempat menyala sekitar pukul 17.00 WIB, namun kembali padam sekitar pukul 17.30 WIB dan belum kembali normal hingga malam hari.

Akibat kondisi tersebut, sekitar 20 ekor ayam potong miliknya dilaporkan mati dalam dua malam terakhir. Ia menyebut ayam potong membutuhkan penerangan dan suhu hangat agar tetap bertahan.

“Yang sudah pasti seperti saya yang ada usaha dagang ayam potong ini, ayam sudah banyak yang mati karena tidak ada penerangan lantaran mati lampu, sekitar 20 ekor ada dalam dua malam ini. Malam ini belum tahu lagi,” sebutnya.

Untuk mengurangi dampak pemadaman, Asnawi mengaku terpaksa menggunakan lilin sebagai penerangan darurat. Namun upaya itu dinilai belum mampu menggantikan kebutuhan penerangan bagi ternak.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil semakin terbebani karena keuntungan yang diharapkan justru berubah menjadi kerugian.

“Kami sangat dirugikan dengan kondisi ini. Ayam banyak yang mati akibat listrik padam, padahal usaha ini untuk mencari keuntungan, justru sekarang mengalami kerugian,” katanya.

Selain berdampak pada usaha, pemadaman listrik juga mengganggu kebutuhan rumah tangga warga, mulai dari keterbatasan air bersih hingga aktivitas memasak yang bergantung pada peralatan listrik.

Asnawi menyebut hingga saat ini dirinya belum mengetahui adanya pemberitahuan resmi terkait pemadaman listrik tersebut. []

Reporter: Sammy

Pemko Banda Aceh Gelar Pasar Murah Daging Meugang Idul Adha, Berikut 6 Lokasinya

0
PASAR MURAH
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) menggelar Pasar Murah Daging Meugang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) menggelar Pasar Murah Daging Meugang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kepala DP2KP Kota Banda Aceh, Iskandar, kepada Nukilan.id mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 24–25 Mei 2026, dengan enam titik lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Banda Aceh.

“Pada hari pertama, Minggu 24 Mei 2026 pasar murah dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya, halaman SD Negeri 56 Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng, serta di Jalan Rama Setia Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa,” katanya.

Sementara pada hari kedua, Senin 25 Mei 2026, pasar murah digelar di halaman Kantor Perumda Tirta Daroy Kota Banda Aceh Kecamatan Kuta Alam, Jalan Tentara Pelajar eks Suzuya Shopping Centre Kampung Baro Kecamatan Baiturrahman, serta di Jalan Rama Setia Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa.

Berikut enam lokasi Pasar Murah Daging Meugang:

Minggu, 24 Mei 2026

  1. Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya.
  2. Halaman SD Negeri 56 Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng.
  3. Jalan Rama Setia, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa.

Senin, 25 Mei 2026
4. Halaman Kantor Perumda Tirta Daroy Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam.
5. Jalan Tentara Pelajar (eks Suzuya Shopping Centre), Kampung Baro, Kecamatan Baiturrahman.
6. Jalan Rama Setia, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa.

Menurut Iskandar, kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dan dipusatkan di sejumlah titik strategis guna menghindari penumpukan warga serta memudahkan akses masyarakat.

“Pemerintah menetapkan harga khusus daging meugang sebesar Rp150 ribu per kilogram. Program ini diprioritaskan khusus bagi warga Kota Banda Aceh sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Idul Adha,” katanya.

Ia menambahkan, program yang diinisiasi oleh Wali Kota Banda Aceh tersebut turut mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis, yakni Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, dan LKMS Mahirah Muamalah. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Penyeberangan Jakarta–Malahayati Resmi Dibuka, Diharapkan Pangkas Biaya Logistik ke Aceh

0
PEMERINTAH ACEH
Pemerintah Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta–Pelabuhan Malahayati Aceh. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor ASDP Jakarta, Sabtu (23/5/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta–Pelabuhan Malahayati Aceh. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor ASDP Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, menyampaikan bahwa kerja sama ini memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi laut sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Menurutnya, posisi Aceh yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka menjadi salah satu potensi strategis yang perlu didukung dengan infrastruktur transportasi yang memadai.

“Selain memperkuat konektivitas transportasi laut, Aceh memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka,” kata Nasir.

Ia menjelaskan, distribusi barang dari Pulau Jawa ke Aceh selama ini masih bergantung pada jalur darat yang melintasi Pulau Sumatera. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pengiriman relatif lebih lama dan biaya operasional logistik menjadi lebih tinggi.

Karena itu, kehadiran layanan kapal RoRo yang melayani lintasan Jakarta–Malahayati diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih efektif bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Aceh.

“Lintasan ini diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik, mempersingkat waktu tempuh, memperpendek rantai pasok, membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Aceh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam mendukung operasional lintasan penyeberangan tersebut.

“Fokus utama kerja sama ini adalah pengoperasian dan pengembangan lintasan penyeberangan strategis Jakarta–Pelabuhan Malahayati Aceh sebagai bagian dari transformasi layanan ASDP menuju penguatan layanan Long Distance Ferry (LDF),” kata Yossianis.

Penandatanganan kesepakatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh. Sekda Aceh didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, serta sejumlah kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Polisi Periksa 15 Saksi Terkait Kebakaran Gedung Fakultas Pertanian USK, Kerugian Ditaksir Rp20 Miliar

0
USK
Gedung Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) terbakar, Kamis (21/5/2026) dini hari. Peristiwa itu diduga buntut keributan antar mahasiswa. (Foto: Dok. Polresta Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh telah memeriksa 15 saksi terkait kasus kebakaran Gedung Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) yang diduga berkaitan dengan keributan antarmahasiswa di kampus tersebut pada Kamis (21/5/2026) dini hari.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, mengatakan para saksi yang telah dimintai keterangan terdiri atas 13 mahasiswa, seorang dosen, dan satu orang pelapor.

“Sebanyak 15 saksi telah kita mintai keterangan terkait kejadian terbakarnya gedung serta fasilitas lainnya yang ada di Fakultas Pertanian USK,” kata Dizha saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, selama proses pemeriksaan, 13 mahasiswa tersebut turut didampingi oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik, Bambang Setiawan.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan polisi yang diajukan pihak Fakultas Pertanian dengan nomor LP/B/418/V/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 21 Mei 2026.

Dalam penyelidikan yang berlangsung, polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, di antaranya batu, kayu, sepeda motor dan mobil yang terbakar, serta pecahan kaca yang diduga berasal dari bom molotov.

“Beberapa barang bukti itu juga telah kita sita dari TKP,” ujarnya.

Dizha menyebutkan, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan jumlah saksi yang diperiksa akan bertambah.

“Penyidik dan tim identifikasi juga akan melakukkan uji laboratorium forensik beberapa barang bukti atau petunjuk yang di dapatkan di TKP, kerugian dari kejadian tersebut ditaksir sekitar Rp 20 miliar,” tuturnya.

Sebelumnya, Gedung Fakultas Pertanian USK terbakar pada Kamis dini hari. Selain gedung utama, pos satpam serta sejumlah kendaraan yang berada di lokasi juga ikut terbakar.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Andi Kirana, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti peristiwa tersebut.

“Kami sedang melakukan penyelidikan terkait terbakarnya Gedung Fakultas Pertanian USK, pos satpam, dan sepeda motor yang terparkir di area tersebut,” kata Andi.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebelum kebakaran terjadi sempat berlangsung keributan antara kelompok mahasiswa yang diduga berasal dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Konflik tersebut disebut telah berlangsung sejak dua hari sebelumnya dan kembali memanas beberapa jam sebelum kebakaran terjadi.

“Keributan sudah terjadi dalam dua hari lalu, kemudian keributan berlanjut beberapa jam sebelum terbakarnya area tersebut,” ujarnya.

Keributan tersebut dilaporkan berujung pada aksi perusakan fasilitas kampus, termasuk pelemparan terhadap kaca gedung dan sejumlah fasilitas ruangan. Dalam insiden itu, dua mahasiswa Fakultas Teknik mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan.

“Dua mahasiswa Fakultas Teknik turut mengalami luka-luka sehingga harus dirawat,” kata dia.

Andi menambahkan, setelah adanya mahasiswa yang terluka, sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik diduga melakukan aksi balasan ke Fakultas Pertanian dengan melakukan pelemparan batu dan membawa bom molotov.

“Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan di Fakultas Pertanian dan juga laboratorium, tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil turut terbakar,” tuturnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Jalan Bintang–Serule Rusak Pascabadai, Aktivitas Ekonomi Warga Terganggu

0
Kondisi ruas jalan Bintang–Serule di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, mengalami kerusakan dan tertimbun material longsor pascabadai, sehingga menghambat mobilitas warga dan aktivitas distribusi hasil ekonomi masyarakat. (Foto: Dok warga)

JaaNUKILAN.ID | Takengon — Kondisi ruas jalan Bintang–Serule di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dilaporkan masih sulit dilalui pascabadai disertai angin kencang yang terjadi pada 20 Mei lalu. Material longsor yang menimbun badan jalan serta kondisi berlumpur disebut menghambat mobilitas warga dan distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dokumentasi lapangan dan keterangan warga, sejumlah titik jalan masih dipenuhi lumpur dan sisa longsoran. Kendaraan pengangkut material bahkan dilaporkan kerap terjebak saat melintas.

Kepala Koordinator Relawan Kecamatan Bintang, Wedy Sastra Yoga, mengatakan kondisi jalan hingga kini belum sepenuhnya pulih meski alat berat sempat dikerahkan ke lokasi.

“Alat berat datang, tapi hanya membersihkan jalan. Belum perbaikan menyeluruh. Jalan masih berlumpur dan susah dilalui,” kata Wedy kepada Nukilan, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sejauh ini hanya mengalokasikan satu unit ekskavator untuk menangani pembersihan material longsor di wilayah Kecamatan Bintang. Keterbatasan alat berat tersebut dinilai membuat proses penanganan berjalan lambat.

“Ekskavatornya cuma satu untuk Kecamatan Bintang dan dipakai ke beberapa lokasi. Jadi penanganannya terhambat, hanya bersihkan jalan saja,” ujarnya.

Menurut Wedy, kerusakan akses jalan mulai berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat, termasuk distribusi material bangunan untuk fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial di desa.

Kendaraan pembawa material, lanjutnya, sempat terjebak berjam-jam akibat kondisi jalan yang licin dan tertutup lumpur.

“Mobil pembawa material pernah terjebak dari sekitar pukul 20.00 sampai dini hari. Material pasir akhirnya diturunkan di jalan agar kendaraan bisa keluar,” katanya.

Ruas jalan tersebut diketahui berstatus jalan provinsi dan menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat Kecamatan Bintang. Namun hingga saat ini, warga menilai penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara.

Kerusakan jalan juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian warga menggantungkan penghasilan dari hasil getah pinus, sementara distribusi hasil panen menjadi terhambat karena kendaraan pengangkut sulit menjangkau lokasi.

“Ekonomi warga ikut terganggu. Hasil getah pinus susah dijual karena mobil pengangkut tidak bisa masuk,” kata Wedy.

Ia menyebut dalam sebulan terakhir, ruas jalan di kawasan tersebut telah beberapa kali mengalami putus akses akibat longsor. Penanganan darurat dilakukan dengan pembersihan material longsor, namun kondisi serupa kembali terjadi setelah hujan.

“Dalam bulan ini hampir tiga kali jalan putus. Biasanya dibersihkan, tetapi beberapa waktu kemudian longsor lagi. Belum ada solusi permanen,” ujarnya.

Wedy menambahkan, persoalan jalan rusak telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Terdapat wacana peningkatan status ruas jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional agar penanganan infrastruktur mendapat dukungan lebih besar. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang terlihat.

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen pada ruas jalan Bintang–Serule guna mengurangi risiko terputusnya akses dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. []

Reporter: Sammy

Listrik di Kecamatan Bintang Padam Hingga Tiga Hari, Warga Terdampak Aktivitas Harian

0
Ilustrasi listrik padam. (Foto: Antara/Arif Firmansyah)

NUKILAN.ID | Takengon — Sejumlah wilayah di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dilaporkan mengalami pemadaman listrik selama beberapa hari akibat cuaca buruk dan pohon tumbang yang merusak jaringan listrik. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan rumah tangga dan usaha warga yang bergantung pada pasokan listrik.

Kepala Koordinator Relawan Kecamatan Bintang, Wedy Sastra Yoga, mengatakan pemadaman telah terjadi sejak sekitar dua hingga tiga hari terakhir, bahkan sebelum blackout di sebagian wilayah Sumatra yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

“Kalau dihitung sampai sekarang, sudah sekitar tiga hari listrik padam. Penyebabnya karena angin kencang saat badai sebelumnya, sehingga ada pohon tumbang dan mengenai jaringan listrik,” kata Wedy saat dikonfirmasi Nukilan, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, hingga saat ini pasokan listrik di Kecamatan Bintang masih belum kembali normal dan masyarakat masih mengalami pemadaman. Beberapa daerah seperti kawasan Serule dan Atu Payung juga disebut belum diketahui secara pasti kondisi terkini jaringan listriknya.

“Kalau di Serule belum ada kabar. Karena jaringan di sana juga sebelumnya belum normal,” ujarnya.

Pemadaman listrik berkepanjangan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Warga kesulitan menjalankan pekerjaan rumah tangga yang menggunakan peralatan listrik, termasuk mencuci, serta aktivitas usaha kecil dan pekerjaan teknis yang bergantung pada listrik.

“Sekarang hampir semua pakai listrik. Ibu-ibu mencuci pakai listrik, pekerjaan seperti ngelas juga terganggu. Aktivitas malam masyarakat jadi banyak terhambat,” sebut Wedy.

Ia juga menilai kondisi pemadaman akibat kerusakan jaringan pascaangin kencang belum banyak mendapat perhatian publik dibandingkan blackout yang terjadi belakangan. Warga berharap proses perbaikan jaringan dapat segera dituntaskan agar pasokan listrik di Kecamatan Bintang kembali normal. []

Reporter: Sammy

AMSI Aceh Minta Skema Royalti Jurnalistik Tak Ciptakan Ketimpangan di Industri Pers

0
ilustrasi
Ilustrasi Skema Royalti Jurnalistik Berkeadilan. (Foto: For GEMINI AI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wacana pemberian royalti bagi karya jurnalistik yang tengah disiapkan pemerintah mendapat respons positif dari kalangan perusahaan pers. Di tengah tekanan disrupsi digital yang mengubah pola konsumsi informasi dan model bisnis media, kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hak ekonomi terhadap karya jurnalistik.

Namun, skema royalti yang akan diterapkan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan mempertimbangkan karakteristik beragam produk jurnalistik yang dihasilkan perusahaan media.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh, Aryos Nivada, saat diwawancarai Nukilan.id, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, gagasan perlindungan hak cipta dan hak ekonomi bagi karya jurnalistik merupakan langkah yang patut didukung, selama implementasinya mampu menjamin keadilan bagi seluruh perusahaan pers.

“Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah mekanisme royalti tersebut benar-benar memiliki asas keadilan bagi seluruh perusahaan media,” kata Aryos.

Ia menilai, prinsip keadilan harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan. Sebab, tanpa mekanisme yang jelas dan terukur, skema royalti berpotensi memunculkan persoalan baru di tengah ekosistem media yang saat ini menghadapi tantangan berat untuk menjaga keberlanjutan usaha.

“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan atau kecemburuan sosial di kalangan perusahaan pers yang memiliki legalitas yang sama, terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers, dan sama-sama menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas,” ujarnya.

Aryos mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada media-media besar dalam mendistribusikan manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut. Menurut dia, diperlukan parameter yang objektif dan transparan agar seluruh perusahaan pers yang memenuhi standar profesional memperoleh kesempatan yang sama.

“Sebab, banyak media yang telah terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers dan menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, tetapi berpotensi tidak memperoleh manfaat yang setara dari skema tersebut,” katanya.

Lebih jauh, Aryos menyoroti pentingnya penyusunan indikator penilaian yang menjadi dasar perhitungan royalti. Menurutnya, karakteristik dan tingkat kesulitan setiap produk jurnalistik tidak dapat disamakan begitu saja.

“Apakah semua jenis karya jurnalistik akan mendapatkan nilai yang sama? Misalnya, apakah karya jurnalistik investigatif yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya besar akan memperoleh royalti yang sama dengan berita langsung (straight news)?” tanyanya.

Pertanyaan tersebut, kata Aryos, menjadi krusial karena setiap jenis karya jurnalistik memiliki tingkat kedalaman, risiko, serta kebutuhan sumber daya yang berbeda. Karena itu, formula pembagian royalti tidak semestinya mengabaikan kompleksitas proses produksi sebuah karya.

“Persoalan ini perlu menjadi perhatian. Jangan sampai prinsip kesetaraan justru melahirkan ketidakadilan. Karya jurnalistik investigatif, feature, maupun in-depth reporting memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dibandingkan berita harian biasa,” tegasnya.

Atas dasar itu, Aryos berpandangan bahwa pemerintah perlu merancang mekanisme yang tidak hanya memberikan perlindungan hak ekonomi, tetapi juga mampu mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik berkualitas yang membutuhkan investasi besar dari perusahaan media.

“Menurut saya, pemerintah perlu menyusun formula yang benar-benar memiliki semangat keadilan sekaligus mendukung kesejahteraan perusahaan media, khususnya media yang masih berjuang mempertahankan keberlangsungan usahanya,” pungkasnya.

Wacana pemberian royalti bagi karya jurnalistik sendiri muncul sebagai bagian dari upaya negara memberikan pengakuan terhadap nilai ekonomi produk pers di era digital.

Di tengah maraknya distribusi ulang konten oleh berbagai platform dan pihak lain, skema tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan sekaligus memperkuat keberlanjutan industri media nasional. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kunjungan ke Aceh, Wamenkes Soroti Rendahnya Cakupan Imunisasi dan Tingginya Kasus Campak

0
KEMENKES
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono Sp.PD-KEMD., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Jumat (22/5/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono Sp.PD-KEMD., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Jumat (22/5/2026) untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar sekaligus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di provinsi tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenkes didampingi Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Agenda kunjungan diawali di Posyandu Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Di lokasi itu, Dante berdialog langsung dengan masyarakat serta meninjau berbagai layanan kesehatan yang diberikan kepada anak-anak, balita, remaja, hingga lansia.

Menurut Dante, konsep posyandu saat ini telah berkembang menjadi Pos Kesehatan Keluarga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh kelompok usia, tidak lagi hanya berfokus pada balita. Ia menilai pelayanan yang dijalankan di Posyandu Panteriek dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Posyandu yang dulu hanya melayani anak-anak, sekarang bisa digunakan untuk melayani remaja, dewasa hingga lansia. Tadi saya lihat antusias masyarakat luar biasa,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi layanan kesehatan yang tersedia bagi pasien pascastroke. Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan memungkinkan pasien tetap memperoleh pengobatan melalui layanan posyandu.

Setelah meninjau Posyandu Panteriek, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke UPTD Puskesmas Lueng Bata, Banda Aceh. Di sana, ia turut memberikan vaksin imunisasi polio tetes kepada balita dan meninjau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Dante menjelaskan bahwa Puskesmas Lueng Bata telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP), yakni sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi berdasarkan siklus hidup masyarakat, mulai dari kesehatan ibu dan anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi pada tahun lalu mencapai 80,2 persen, meski masih berada di bawah target pemerintah sebesar 90 persen. Namun, di Aceh, angka cakupan imunisasi tercatat jauh lebih rendah, yakni sekitar 33 persen.

Menurut Dante, rendahnya cakupan imunisasi di Aceh dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya masih adanya kesalahpahaman di masyarakat mengenai imunisasi serta keputusan pemberian imunisasi yang kerap bergantung pada persetujuan kepala keluarga.

“Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan,” katanya.

Ia juga mengajak media massa untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan konstruktif mengenai pentingnya imunisasi sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit menular.

Dante mengungkapkan bahwa rendahnya cakupan imunisasi turut berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 263 kasus campak di berbagai wilayah Aceh, termasuk 24 kasus yang ditemukan di Kota Banda Aceh.

Selain itu, Wamenkes menegaskan bahwa persoalan halal dan haram terkait imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan. Ia menyebut Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan.

“Mudah-mudahan dengan informasi yang benar, anggapan masyarakat mengenai imunisasi bisa diperbaiki dan cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat,” ujarnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Burung Migran di Pesisir Banda Aceh Kian Berkurang Akibat Penyusutan Mangrove

0
Buruang Migran

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kawasan pesisir Banda Aceh selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi penting bagi burung migran yang melintasi jalur migrasi East Asia-Australasian Flyway (EAAF), salah satu jalur terbang burung terbesar dan terpenting di dunia. Namun, penyusutan kawasan mangrove dalam beberapa tahun terakhir mulai mengancam keberadaan berbagai spesies burung yang bergantung pada wilayah tersebut sebagai tempat singgah dan mencari makan.

Mengutip Mongabay Indonesia, di pesisir Pantai Lampulo, sejumlah burung migran seperti biru laut ekor blorok (Limosa lapponica) dan trinil kaki merah (Tringa totanus) masih dapat dijumpai mencari makan di kawasan tambak berlumpur. Namun, ruang hidup mereka semakin terbatas seiring berkurangnya luasan hutan mangrove di pesisir Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, luas hutan mangrove pada 2025 tercatat tinggal 486,37 hektare. Angka tersebut menunjukkan penyusutan sekitar 125 hektare dibandingkan kondisi tahun 2014.

Penurunan luas mangrove ini turut berdampak terhadap populasi burung migran yang singgah di kawasan pesisir. Heri Tarmizi dari Kelompok Studi Lingkungan Hidup (KSLH) mengatakan, pesisir Banda Aceh merupakan salah satu tujuan akhir migrasi bagi burung-burung yang datang dari wilayah pembiakan di Siberia dan Asia Utara untuk menghindari musim dingin.

“Ketika mangrove tergerus, mereka tidak akan singgah lagi ke pesisir Banda Aceh karena tidak ada sumber makanan. Dampaknya bukan hanya kehilangan, burung-burung ini juga menjaga keasrian alam dengan perannya dan bunyi-bunyiannya. Jika tidak ada lagi, maka Kota Banda Aceh akan seperti kota mati,” katanya April lalu.

Penelitian Mira dan tim pada 2020 mencatat luas mangrove di pesisir Banda Aceh menyusut hingga 52,13 persen dalam kurun 2004–2009, dari 600 hektare menjadi 287,19 hektare. Salah satu penyebab utama penyusutan tersebut adalah alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman.

Kawasan mangrove di Banda Aceh tersebar di lima kecamatan, yakni Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Meuraxa, dan Syiah Kuala. Perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi di Kecamatan Syiah Kuala dengan kehilangan sekitar 50 hektare mangrove, disusul Kuta Raja 28 hektare, Jaya Baru 22 hektare, dan Meuraxa 22 hektare.

Menurut data KSLH, sedikitnya terdapat 17 spesies burung migran yang pernah singgah di kawasan mangrove Lampulo untuk mencari makan, beristirahat, dan melakukan persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan migrasi. Beberapa di antaranya adalah biru laut ekor blorok yang dikenal mampu terbang tanpa henti hingga 13.560 kilometer dari Alaska, trinil pembalik batu (Arenaria interpres), trinil kaki merah (Tringa totanus), berbagai jenis cerek, gajahan, serta kicuit kerbau.

Namun, sejak dilakukan penimbunan kawasan untuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo pada 2012, kondisi habitat burung mengalami perubahan signifikan. Heri menyebutkan, setelah pembangunan tersebut terdapat lima spesies yang tidak lagi ditemukan di kawasan itu, yakni kedidi kecil (Calidris minuta), kedidi leher merah (Calidris ruficollis), kedidi putih (Calidris alba), trinil kaki hijau (Tringa nebularia), dan trinil semak (Tringa glareola).

Hasil pengamatan pada Februari 2025 menunjukkan hanya empat spesies yang masih terlihat, yaitu trinil kaki merah, cerek krenyut, cerek pasir tibet, dan trinil pembalik batu.

“Itu yang masih dijumpai, tetapi jumlahnya tidak banyak lagi. Kalau dulu kita bisa menemukan hingga 2.000-an ekor. Hari ini hanya mencapai kurang dari 100 ekor,” katanya.

Penelitian Khairunisak dan tim yang dilakukan pada Februari hingga April 2024 juga mencatat keberadaan 433 individu burung pantai migran di sejumlah kawasan pesisir Banda Aceh, antara lain Gampong Pande, Lampulo, Lambaro Skep, dan Alue Naga.

Dalam penelitian tersebut, jenis yang paling banyak ditemukan adalah cerek pasir besar (Charadrius leschenaultii) sebanyak 183 individu, diikuti cerek pasir siberia (Charadrius mongolus) 154 individu, cerek emas pasifik (Pluvialis fulva) 45 individu, kedidi leher merah (Calidris ruficollis) 26 individu, gajahan eurasia (Numenius arquata) 16 individu, dan trinil pantai (Actitis hypoleucos) sembilan individu.

Selain menjadi habitat penting bagi burung migran, mangrove juga berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis burung menetap, termasuk kelompok burung kuntul dari famili Ardeidae. Terdapat tiga jenis kuntul yang umum ditemukan, yakni kuntul kecil (Egretta garzetta), kuntul besar (Ardea alba), dan kuntul kerbau (Bubulcus ibis).

Heri menilai keberadaan burung-burung tersebut juga semakin terancam akibat degradasi mangrove yang terus berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa saat penimbunan awal untuk pembangunan TPI Lampulo pada 2012, koloni burung kuntul sempat menghilang dari kawasan tersebut karena tingginya aktivitas manusia dan kemudian berpindah ke kawasan Alue Naga.

“Saat ini, mereka kehilangan rumah. Sekitar tahun 2012 saat terjadi penimbunan awal TPI Lampulo, mereka sempat hilang dari sana karena aktivitas manusia yang tinggi. Saya sempat cari-cari dan ternyata mereka pindah ke Alue Naga,” katanya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Sumber: Disadur dari laporan Nurul Hasanah, “Burung Migran di Pesisir Banda Aceh Perlahan Hilang”, Mongabay Indonesia, 19 Mei 2026.