Beranda blog Halaman 1041

Pemimpin Perempuan dalam Islam: Potensi, Tantangan, dan Inspirasi

0
Benny Syuhada. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Opini – Peran perempuan dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks Islam, selalu menjadi medan perdebatan yang intens. Sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan memancarkan kompleksitas yang membutuhkan pemahaman mendalam dari Al-Qur’an, Hadis, hingga interpretasi ulama kontemporer.

Al-Qur’an, sebagai sumber utama panduan hidup umat Islam, sering kali dikutip untuk mendukung argumen bahwa laki-laki memiliki peran dominan dalam kepemimpinan. Surah An-Nisa’ (4:34) sering kali dijadikan landasan bahwa “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.” Namun, interpretasi ini tidaklah mutlak; ulama-ulama kontemporer menyoroti bahwa ayat ini tidak menghalangi perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan di luar rumah tangga.

Sejarah Islam juga menawarkan contoh-contoh yang menginspirasi, seperti Aisyah binti Abu Bakar, yang bukan hanya istri Nabi Muhammad, tetapi juga seorang sarjana besar yang menyebarkan ilmu agama setelah wafatnya sang Rasul. Kisah Ratu Bilqis dari Surah An-Naml menunjukkan bahwa pemimpin perempuan dalam Islam dapat memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, bahkan dalam dialognya dengan Nabi Sulaiman.

Namun, pandangan ulama kontemporer masih bervariasi. Sementara beberapa menekankan pada tradisi yang membatasi perempuan dalam ruang keluarga, ulama-ulama modern dan progresif melihat potensi penuh perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan publik. Mereka menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan, mengangkat kompetensi dan kualifikasi sebagai penentu utama dalam menetapkan siapa yang layak memimpin.

Di dunia modern, banyak contoh nyata dari pemimpin perempuan Muslim yang berhasil. Benazir Bhutto dari Pakistan dan Sheikh Hasina dari Bangladesh adalah bukti betapa perempuan dapat membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan mereka. Di Indonesia, Megawati Soekarnoputri menorehkan sejarah sebagai presiden perempuan pertama, membuktikan bahwa perempuan dapat memimpin dengan kemampuan yang sama luar biasa seperti rekan laki-laki mereka.

Namun, tantangan bagi pemimpin perempuan tidaklah sedikit. Mereka sering menghadapi stereotip gender, norma budaya konservatif, dan kurangnya dukungan institusional yang cukup. Meskipun demikian, dengan semangat dan determinasi yang kuat, perempuan terus menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi rintangan ini dan memimpin dengan efektif.

Di Banda Aceh, pusat kebudayaan Islam di Indonesia, sejarah telah mencatat peran penting sultanah-sultanah yang bijaksana dalam mempertahankan kedaulatan Aceh dari gempuran kolonialisme. Di era modern, Illiza Sa’aduddin Djamal menonjol sebagai wali kota yang berfokus pada pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam, sambil mempromosikan pemberdayaan perempuan di semua sektor.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, penting untuk terus mendorong kesadaran akan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dukungan terhadap pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan akses terhadap sumber daya merupakan kunci penting dalam memperluas peran perempuan dalam politik dan pemerintahan.

Dalam kesimpulan, pemimpin perempuan dalam perspektif Islam bukan sekadar wacana, tetapi sebuah realitas yang telah membawa dampak positif yang signifikan dalam masyarakat. Dengan mengakui potensi penuh mereka dan memberikan dukungan yang tepat, kita dapat membuka jalan bagi lebih banyak lagi perempuan untuk memimpin, membawa perubahan, dan menginspirasi generasi mendatang.

Penulis: Benny Syuhada (Akademisi UT)

Masyarakat Lhoknga Gelar Puasa Sunnah dan Shalat Istisqa untuk Atasi Kekeringan

0
Masyarakat Lhoknga Gelar Puasa Sunnah dan Shalat Istisqa untuk Atasi Kekeringan. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Warga Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, mulai melaksanakan puasa sunnah istisqa selama tiga hari berturut-turut sebagai upaya memohon kepada Allah agar hujan segera turun dan mengakhiri kekeringan yang melanda daerah tersebut. Kegiatan ini diakhiri dengan shalat Istisqa yang digelar pada Kamis di halaman Masjid Al Islah, Lhoknga.

“Puasa sunnah selama tiga hari dan dilanjutkan shalat Istisqa pada Kamis di halaman masjid merupakan keputusan bersama sebagai bagian berdoa kepada Allah agar kekeringan yang melanda Kecamatan Lhoknga khususnya dapat segera berakhir,” ujar Firdaus Akbar, Imuem Mukim Lhoknga, Senin (15/7/2024).

Firdaus menjelaskan, keputusan untuk melaksanakan puasa sunnah tersebut telah disepakati oleh Mukim Lhoknga bersama empat mukim lainnya di Kecamatan Lhoknga. Imbauan telah dikeluarkan agar masyarakat dapat melaksanakan keputusan bersama ini.

Adapun isi imbauan tersebut mencakup pelaksanaan puasa sunnah istisqa selama tiga hari berturut-turut, penutupan warung kopi selama masyarakat melaksanakan puasa istisqa, dan pelaksanaan Shalat Istisqa pada Kamis (18/7/2024) di lapangan samping Masjid Al Islah, Lhoknga.

Kecamatan Lhoknga terdiri dari empat mukim, yaitu Lhoknga, Lampuuk, Kueh, dan Lamlhom, dengan total 28 desa. Mukim Lampuuk, Muntaran, menyatakan bahwa tempat wisata Lampuuk juga ditutup selama puasa sunnah berlangsung.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan khususnya untuk Kecamatan Lhoknga.

“Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses rangkaian rapat gabungan, yang melibatkan lintas instansi hingga jajaran legislatif Aceh Besar,” kata Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto.

Ia menambahkan, dengan penetapan status bencana ini, penanganan kekurangan air bersih akibat kekeringan di Kecamatan Lhoknga dilakukan secara komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun upaya berkelanjutan.

Puasa sunnah dan shalat Istisqa ini menjadi harapan terakhir warga Lhoknga untuk mengatasi kekeringan yang telah melanda daerah mereka. Semoga dengan usaha ini, hujan segera turun dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal.

Editor: Akil

Arung Jeram di Sungai Peusangan, Surga Tersembunyi di Aceh

0
Arung Jeram di Sungai Peusangan, Surga Tersembunyi di Aceh. (Foto: Detik)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Aliran Sungai Peusangan yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, menjadi berkah tersendiri bagi sektor pariwisata. Sungai yang mengalir deras ini kini dikelola oleh para pelaku usaha lokal menjadi destinasi wisata arung jeram yang menarik.

Saat ini, sejumlah operator arung jeram beroperasi di Desa Lukub Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Di antaranya adalah Lukub Badak Arung Jeram, Vista Adventure, Kala Temu Adventure, Temas River Park, dan Gerpa Adventure Rafting. Seluruh operator ini memanfaatkan seluruh aliran Sungai Peusangan sebagai tempat wisata arung jeram dengan tiga kategori, yaitu kategori keluarga, semi ekstrem, dan ekstrem.

Salah seorang wisatawan asal Kota Lhokseumawe, Halida Bahri, Sabtu (13/7/2024), mengatakan bahwa arung jeram untuk kategori keluarga menjadi pilihannya.

“Jalur ini ditempuh selama 30-40 menit dengan arus sungai yang tenang, jadi aman untuk anak-anak di bawah 12 tahun,” tuturnya.

Untuk mencapai lokasi arung jeram, wisatawan bisa mengarahkan kendaraan ke Jalan Kota Takengon, lalu berbelok ke kanan menuju perkantoran Kabupaten Aceh Tengah. Ikuti jalan lurus hingga ke arah Lapangan Pacuan Kuda, lalu berbelok ke kanan lagi untuk sampai di kawasan arung jeram.

Sesampainya di lokasi, wisatawan bisa memilih operator arung jeram yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun, disarankan untuk melakukan pemesanan lebih dahulu, karena pada akhir pekan atau hari libur, antrean pengunjung bisa membuat operator kewalahan memenuhi permintaan.

Harga untuk menikmati arung jeram di Sungai Peusangan cukup terjangkau, yakni sebesar Rp 70.000 per orang. Satu perahu karet bisa menampung enam orang. Selain itu, di kawasan ini terdapat sejumlah kafe dengan harga makanan yang relatif murah, seperti mi goreng yang dibanderol mulai dari Rp 13.000 per porsi.

Adapun operator arung jeram melarang wisatawan membawa ponsel saat menjajal arung jeram. Namun, wisatawan bisa memanfaatkan jasa pemotretan dan video oleh pendamping yang menemani selama proses arung jeram.

“Jika wisatawan tetap ingin membawa ponsel saat arung jeram, segala risiko menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya ponsel jatuh ke sungai, itu risiko wisatawan. Kami tidak bertanggung jawab,” kata Ikram, salah seorang pendamping arung jeram.

Jadi, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi liburan di Tanah Gayo, silakan mencoba kegiatan arung jeram di Sungai Peusangan ini. Nikmati keindahan alam Aceh yang memukau sambil memacu adrenalin di derasnya arus sungai.

Editor: Akil

Badan Anggaran DPRA Apresiasi Upaya Pemerintah Aceh Mengendalikan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

0
Badan Anggaran DPRA Apresiasi upaya Pemerintah Aceh Mengendalikan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2024 mengagendakan penyampaian Pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang dihadiri oleh Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haytar, Ketua dan Wakil Ketua DPRA, Pj. Gubernur Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, berlangsung pada 15 Juli 2024 di Gedung Ruang Serbaguna Kantor DPRA.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRA Irfannusir dalam penyampaiannya melaporkan berbagai komponen penting, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh dan hasil pemeriksaannya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRA tanggal 27 Mei 2024.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 mencakup berbagai aspek penting, termasuk pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta laporan kinerja peningkatan pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal.

Dalam keputusan Rapat Pimpinan DPRA bersama para Ketua Fraksi pada tanggal 1 Juli 2024, disepakati bahwa pembahasan Rancangan Qanun Aceh akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan pendampingan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Setelah mencermati dan membahas Rancangan Qanun tersebut, serta menelaah dokumen laporan hasil pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke daerah pemilihan sejak 4 hingga 9 Juli 2024, Badan Anggaran DPRA memberikan beberapa pendapat sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 dinilai sebagai penjabaran konkret dari rencana prioritas anggaran Pemerintah Aceh. Anggaran ini mendukung berbagai aspek pembangunan, termasuk pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, transportasi, permukiman, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Aceh juga memperhatikan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai landasan pokok penyelenggaraan pemerintahan.

Ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,23 persen pada tahun 2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sektor utama yang menopang ekonomi Aceh meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, serta konstruksi, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Aceh.

Namun kata dia, meskipun pertumbuhan ekonomi Aceh melebihi target dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan ekonomi nasional dan regional Sumatera.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pada tahun 2023 mencapai 74,70, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kemiskinan Aceh masih menjadi yang tertinggi di Sumatera, meskipun telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin menjadi 14,45%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh juga masih tinggi, mencapai 6,03% pada Agustus 2023, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Badan Anggaran DPRA mengapresiasi upaya Pemerintah Aceh dalam mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menekankan perlunya perhatian lebih dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Editor: Akil

DPRA Sampaikan Sejumlah Rekomendasi kepada Pj Gubernur Aceh

0
DPRA Sampaikan Sejumlah Rekomendasi kepada Pj Gubernur Aceh. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Anggaran DPR Aceh mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan catatan penting kepada Pj Gubernur Aceh untuk segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Aceh.

Beberapa poin utama yang disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPR Aceh, Irpannusir dalam forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2024 mengagendakan penyampaian Pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

  1. Peningkatan IPM: Pj Gubernur Aceh diminta menjelaskan sektor-sektor dominan yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023.
  2. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran: Alokasi anggaran ke depan diharapkan lebih fokus pada upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Pemerintah Aceh juga diminta menginstruksikan setiap kabupaten/kota untuk memprioritaskan penggunaan APBK pada isu ini.
  3. Pertumbuhan Ekonomi: Penjelasan mengenai skema dan formulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh diharapkan dapat membantu Aceh keluar dari status provinsi termiskin di Sumatera.
  4. Realisasi Anggaran: Pj Gubernur diminta menjelaskan rendahnya realisasi anggaran bidang kekhususan dan keistimewaan Aceh serta Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tahun 2023.
  5. Penggunaan Dana BLUD: Rincian penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin pada tahun 2023 perlu disampaikan.
  6. Kinerja Ekspor: Kinerja ekspor Aceh yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya perlu ditingkatkan.
  7. Investasi: Kebijakan terkait investasi yang tepat diperlukan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
  8. Penyertaan Modal: Pj Gubernur diminta mendorong Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan Perusahaan Energi Minyak dan Gas Aceh (PEMA) untuk ikut serta dalam penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Aceh, terutama di sektor pertambangan dan migas.
  9. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Penertiban tambang-tambang liar yang merusak lingkungan dan menimbulkan korban jiwa perlu segera dilakukan.
  10. Dana Otonomi Khusus (Otsus): Perencanaan dan pengelolaan dana transfer Otsus harus tepat, efektif, dan ekonomis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kemandirian daerah.
  11. Evaluasi Pejabat: Evaluasi terhadap beberapa kepala SKPA dan pejabat eselon yang berkinerja buruk diusulkan.
  12. Pembangunan Rumah Sakit Regional: Pembangunan Rumah Sakit Regional agar segera fungsional diprioritaskan.
  13. Laporan Keuangan: Perhatian khusus terhadap temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 harus ditindaklanjuti secara serius.

Dengan rekomendasi ini, Badan Anggaran DPR Aceh berharap Pj Gubernur Aceh dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.

Editor: Akil

Persentase Penduduk dengan BPJS Kesehatan di Aceh Tertinggi di Indonesia

0
BPJS Kesehatan. (Foto: Medcom)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di perkotaan dan perdesaan di Indonesia mencapai 65,11 persen.

Dari analisis data yang dilakukan Nukilan.id, Provinsi Aceh menempati posisi teratas dengan persentase tertinggi sebesar 95,71 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di urutan berikutnya, DKI Jakarta mencatat persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan sebesar 85,83 persen, meningkat dari 85,55 persen pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Sulawesi Barat mencatatkan persentase sebesar 82,35 persen, meskipun sedikit mengalami penurunan dari 81,97 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di Kalimantan Utara, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan juga mengalami penurunan menjadi 82,27 persen.

DI Yogyakarta mencatatkan peningkatan signifikan sebesar 21,16 persen, sehingga persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan menjadi 81,22 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tertinggi di perkotaan dan perdesaan:

  1. Aceh: 95,71 persen
  2. DKI Jakarta: 85,83 persen
  3. Sulawesi Barat: 82,35 persen
  4. Kalimantan Utara: 82,27 persen
  5. DI Yogyakarta: 81,22 persen
  6. Gorontalo: 79,21 persen
  7. Bali: 78,64 persen
  8. Sulawesi Selatan: 77,1 persen
  9. Sulawesi Utara: 75 persen
  10. Kalimantan Timur: 73,97 persen

Dengan peningkatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai provinsi terus membaik dan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Papua Barat Teratas, Aceh Posisi Ketujuh Provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tertinggi

0
Ilustrasi Hutan Adat. (Foto: Ist)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), indeks kualitas lingkungan hidup pada 2022 mencapai 2.539,19 poin di seluruh Indonesia, naik 1,14% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari analisis data dari Nukilan.id, Provinsi Aceh berada pada posisi ketujuh dengan indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi mencapai 78,29 poin. Sementara itu, Papua Barat menempati urutan pertama dengan indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi mencapai 84,22 poin. Kemenhut mencatat perkembangan data tahunan di Papua Barat naik 2,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menyusul di urutan kedua adalah Papua dengan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 81,46 poin. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, Papua mencatatkan indeks sebesar 80,23 poin, menunjukkan peningkatan 1,53%. Di urutan ketiga, Kalimantan Utara mencatatkan kenaikan 0,15% dengan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 80,67 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, indeks kualitas lingkungan hidup di Gorontalo mengalami penurunan sebesar 11,09%, menjadi 79,79 poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Maluku Utara mencatatkan peningkatan 3,74% dengan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 78,84 poin.

Berikut ini adalah daftar 10 provinsi yang mencatatkan indeks kualitas lingkungan hidup dengan poin tertinggi pada tahun 2022:

  1. Papua Barat: 84,22
  2. Papua: 81,46
  3. Kalimantan Utara: 80,67
  4. Gorontalo: 79,79
  5. Maluku Utara: 78,84
  6. Sulawesi Tengah: 78,66
  7. Aceh: 78,29
  8. Maluku: 77,69
  9. Sulawesi Tenggara: 76,88
  10. Sulawesi Barat: 76,77

Data ini memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan oleh setiap provinsi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Kenaikan indeks di sejumlah provinsi menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup, sementara penurunan indeks di beberapa wilayah menjadi catatan penting untuk evaluasi dan perbaikan ke depan. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Warga Banda Aceh Soroti Kriteria Calon Wali Kota Ideal untuk Generasi Muda

0
Ilustrasi Kepala Daerah. (Foto: Kompas)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang, warga Banda Aceh menyuarakan harapan mereka akan sosok pemimpin yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan anak muda.

Dalam kesempatan kali ini Tim Nukilan.id bertanya langsung kepada warga Kota Banda Aceh tentang sosok wali kota yang mereka impikan. Alman, seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang ditemui Nukilan.id di sebuah warung kopi, menekankan pentingnya calon wali kota yang mampu merangkul perbedaan perspektif dan memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi generasi muda, terutama di bidang tenaga kerja.

“Kami anak muda tidak meminta banyak. Mereka hanya butuh ruang ekspresi, ruang kreasi, dan kemudahan dalam berwirausaha. Dengan harapan agar Kota Banda Aceh bisa menjadi kota yang lebih maju,” ungkap Alman kepada Nukilan.id, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, pemimpin yang terpilih harus memperhatikan tingginya angka kelulusan universitas yang tidak diimbangi dengan daya tampung tenaga kerja yang memadai.

“Setiap tahun, angka kelulusan universitas sangat tinggi, namun daya tampung tenaga kerja tidak memadai. Mau ke mana yang lulus ini? Terutama anak-anak Banda Aceh,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Rina, seorang pengusaha muda. “Kita butuh wali kota yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia melalui sektor kreatif. Harus ada inovasi dan dukungan bagi kami untuk berkembang,” ujar Rina.

Warga juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Banda Aceh, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

“Setiap kali kita mendengar janji-janji politik, kami berharap itu bukan sekadar kata-kata, tapi ada langkah nyata untuk membantu kami,” kata Yudi, seorang pencari kerja yang saat ini aktif dalam organisasi pemuda.

Di tengah kontestasi Pilkada Aceh, suara anak muda menjadi sasaran utama. Generasi milenial dan generasi Z merupakan kelompok pemilih terbesar saat ini. Menurut Yudi, anak muda di Banda Aceh saat ini sudah melek politik. Hal ini, kata Yudi, terlihar dari berbagai tempat seperti warung kopi, banyak yang membahas isu politik dengan sudut pandang mereka masing-masing.

Dengan semakin melek politiknya anak muda, Yudi berharap calon pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa perubahan yang berfokus pada pengembangan potensi kreatif anak muda.

“Kita sangat berharap calon pemimpin yang terpilih dapat mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi kami. Jika ada wadah bagi kami untuk berkontribusi, pasti Kota Banda Aceh bisa lebih maju,” tutup Yudi. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

KontraS Aceh: Kasus Kekerasan Seksual di Aceh Mencerminkan Fenomena Gunung Es

0
Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Foto: Shutterstock)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tingginya angka kekerasan seksual (KS) di Aceh mendapat sorotan tajam dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh. Pada Senin (15/7/2024), Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menyatakan bahwa data yang ada mungkin hanya merupakan puncak dari fenomena gunung es.

“Kami percaya, korban sesungguhnya jauh lebih banyak,” kata Azharul Husna.

Menurutnya, tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh mengindikasikan adanya masalah serius dalam penanganan kekerasan seksual di provinsi ini. Beberapa penyebabnya antara lain penerapan syariat Islam yang hanya berfokus pada hukuman cambuk, serta kurangnya perhatian terhadap pemulihan dan dukungan komunitas.

“Penggunaan relasi kuasa menjadi motif yang sangat sering bermunculan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Ketiadaan aturan yang tepat dalam hal penanganan korban di Aceh juga menjadi katalisator kekerasan seksual yang terus meningkat angkanya,” ucap Husna.

Husna juga menyoroti bahwa pelaku kekerasan seksual sering kali berasal dari lingkaran terdekat korban, termasuk lingkungan pendidikan keagamaan. Dalam hal ini, kegagalan upaya revisi Qanun Jinayat serta keengganan menggunakan aturan yang lebih tinggi dan komprehensif, seperti UU No 12/2022 (UU PKS) dan UU No 35/2014 (UU PA), menambah penderitaan korban.

“Tidak hanya penting untuk menghukum berat pelaku, aturan yang komprehensif mendesak dibutuhkan karena juga mementingkan pemulihan korban, yang selama ini seakan terabaikan dalam pola penanganan kekerasan semacam ini,” jelasnya.

KontraS Aceh mendesak pemerintah untuk segera melanjutkan upaya revisi Qanun Jinayat agar lebih selaras dengan UU No 12/2022 (UU PKS) dan UU No 35/2014 (UU PA) yang memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi korban.

“Selain itu, juga sangat penting membangun sistem penanganan kekerasan seksual yang berfokus pada pemulihan korban, termasuk penyediaan layanan konseling dan dukungan psikososial,” kata Husna.

Ia menekankan perlunya penguatan aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual.

“Pastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan dan keagamaan,” tutupnya.

Dengan tingginya angka kekerasan seksual yang mencuat, langkah konkret dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Aceh sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Editor: Akil

IKASMANTIG Banda Aceh Gelar Kongres Ke-V di Gedung Presisi Polda Aceh

0
IKASMANTIG Banda Aceh Gelar Kongres Ke-V di Gedung Presisi Polda Aceh. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ikatan Alumni SMA Negeri 3 (IKASMANTIG) Banda Aceh menggelar kongres ke-V Tahun 2024 dengan tema “Bangga Berbuat Bersama”. Acara ini berlangsung secara penuh hari di Gedung Presisi Polda Aceh, mengundang alumni dari angkatan 1980 hingga 2023.

Kongres ini dihadiri oleh sejumlah alumni yang kini berkarier di berbagai lembaga negara, termasuk Mantan Pangdam IM Mayor Jenderal TNI (Purn) Teuku Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.IP., M.H., dan Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Misbahul Munauwar, S.H. Tujuan utama kongres ini adalah untuk memilih Ketua IKASMANTIG periode 2024-2027, menggantikan Prof Dr Muchlisin, ZA, S.Pi, M.Sc yang masa jabatannya telah berakhir.

Dalam laporan kongres, Ketua Panitia Bismi Inayatsyah, S.E., yang merupakan alumni angkatan 2012, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kongres ini.

“Kongres Ke-V ini dapat disaksikan oleh alumni di seluruh Nusantara melalui layar virtual dengan kapasitas 500 peserta. Kami memahami bahwa tidak semua alumni dapat hadir secara langsung,” ujar Bismi.

Ketua IKASMANTIG periode 2021-2023, Prof Dr Muchlisin, ZA, S.Pi, M.Sc, mengungkapkan bahwa kongres ini merupakan ajang silaturahmi bagi semua alumni.

“Momentum ini sangat penting untuk estafet kepemimpinan dalam membawa organisasi IKASMANTIG terus berkembang. Selain itu, ini juga merupakan komitmen kita dalam menjaga kebersamaan dan gotong royong di IKASMANTIG,” kata Prof Muchlisin.

Acara kongres ke-V IKASMANTIG diakhiri dengan penyerahan cenderamata kepada Polda Aceh sebagai bentuk apresiasi kepada Kapolda Aceh yang telah memfasilitasi tempat acara. Cenderamata tersebut diterima oleh Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Misbahul Munauwar, S.H., yang juga merupakan alumni SMA Negeri 3 Banda Aceh angkatan 1988, dan diserahkan oleh Prof Muchlisin, ZA, S.Pi, M.Sc.

Para alumni yang turut hadir dalam acara tersebut antara lain mantan Pangdam IM, Mayjen (Purn) Teuku Hafil Fuddin, Mawardi (Adek Abos), pengusaha Dr Gaussyah, akademisi USK Nasrullah RCL, mantan Ketua KNPI Mirza Sulaiman Abda (KIP Aceh), Faisal Budiman, dan pengusaha Adenk dan Feri.

“Terima kasih kepada semua pihak dan para alumni yang telah berpartisipasi dan hadir sehingga kongres dapat terlaksana dengan baik,” tutup Kombes Pol Misbahul Munauwar, S.H.

Editor: Akil