NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mengecek informasi terkait maraknya pengibaran bendera putih oleh warga Aceh yang viral di media sosial. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk keputusasaan masyarakat dalam menghadapi dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.
Tito mengaku belum menerima laporan resmi mengenai pengibaran bendera putih tersebut.
“Saya belum tahu. Nanti saya cek dulu ya,” kata Tito usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Ia juga belum memberikan tanggapan terkait adanya surat dari Pemerintah Aceh yang meminta bantuan kepada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nation Development Programme (UNDP) dan United Nations Children Funds (Unicef).
Aksi pengibaran bendera putih terlihat di sepanjang jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa. Bendera-bendera tersebut dipasang pada kayu dan ditancapkan di pinggir jalan sejak Rabu malam, 10 Desember 2025, atau sekitar tiga pekan setelah bencana terjadi.
Bagi sebagian warga, bendera putih menjadi simbol penyerahan diri sekaligus ungkapan kekecewaan terhadap lambannya penanganan bencana. Muhammad Alkaf, warga Kota Langsa yang juga terdampak banjir, menilai simbol tersebut memuat banyak makna.
“Bendera putih adalah pertunjukan banyak hal, sekaligus rasa marah, frustasi, harapan dan tuntutan untuk diperhatikan selayaknya warga negara,” kata Alkaf saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.
Alkaf menyebut pemasangan bendera dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Menurut dia, aksi tersebut dimaksudkan untuk mengetuk hati nurani Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi warga Aceh pascabencana.
Pandangan serupa disampaikan Nauval Pally Taran, relawan berusia 33 tahun yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh. Ia menyebut bendera putih mencerminkan ketidakberdayaan warga, khususnya di wilayah terdampak berat seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
“Sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, kami benar-benar merasakan ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan bisa keluar dari kondisi sulit bencana ini,” ujar Nauval.
Ia mengakui bantuan logistik, termasuk air bersih, mulai disalurkan. Namun, distribusinya dinilai belum merata, terutama di Aceh Tamiang, sehingga banyak warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Pengibaran bendera putih tersebut juga terdokumentasi dalam foto yang diambil fotografer Tempo, Ilham Balindra, pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam keterangan foto disebutkan bahwa bendera putih dipasang sejak Rabu malam dan dimaknai sebagai simbol ketidakmampuan masyarakat mengatasi dampak bencana.
Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, menilai aksi tersebut sebagai cerminan penderitaan mendalam masyarakat pascabanjir dan longsor. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai warga telah kewalahan menghadapi lambannya proses penanganan.
“Masifnya kain putih yang ditancapkan di jalanan dan disangkutkan di jembatan menggambarkan ketidaksanggupan warga menanggulangi dampak bencana,” kata Nasir.
Menurut Nasir, hingga kini banyak warga masih membersihkan rumah dan lingkungan dengan peralatan seadanya. Kondisi itu membuat proses pemulihan berjalan lambat, sementara harapan terhadap bantuan pemerintah pusat semakin besar.
“Masyarakat sudah sangat menderita karena rumah dan kawasan permukiman mereka belum menunjukkan tanda-tanda ada pembersihan dan pemulihan,” ujarnya.
Ia menilai pengibaran bendera putih merupakan pesan kuat agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional. Dengan status tersebut, bantuan internasional diharapkan dapat lebih cepat masuk ke wilayah terdampak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung desakan penetapan status bencana nasional dalam sidang kabinet paripurna. Ia menegaskan pemerintah telah mengerahkan bantuan dan mengklaim kondisi masih terkendali.
“Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
