Nukilan.id – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyampaikan apresiasi terhadap vonis bebas terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang tidak dinyatakan tidak bersalah atau tidak mencemarkan nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Alfian mengatakan kasus ini memberikan harapan bahwa masih ada keadilan di negeri ini.
“Langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman terhadap bisnis para pejabat negara, saya pikir ini menjadi penting untuk dikritisi untuk selanjutnya. Karena dinamika politik dan kekuasaan di negara kita ini kan semua pejabat dan berbisnis dengan kekuasaan,” ujar Alfian kepada Nukilan, Senin (8/1/2024).
Alfian menambahkan, dengan adanya vonis bebas terhadap kasus ini publik diharapkan wajib bersikap kritis terhadap siapapun pejabat negara yang menjalankan bisnis dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat publik. Karena itu, langkah yang dilakukan oleh Haris dan Fatia dengan mengkritisi bisnis Menko Kemaritiman dan Investasi ini penting untuk didukung.
“Artinya pesan ini saya pikir penting kepada para pejabat. Jadi ketika mereka memiliki kekuasaan dan membangun bisnis politik itu sama sekali tidak baik terhadap tatakelola pemerintah kita,” kata Alfian.
Selain itu, kata Alfian, bisnis tidak sehat para pejabat seperti itu juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan warga, terutama di daerah-daerah yang sudah diberikan konsesi lahan dan tambang. Karena ketika kekuasaan sudah bermain di wilayah ini, dampak buruknya ke depan pasti akan terjadi.
Kasus ini bermula saat Haris dan Fatia berbincang dalam podcast berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam” di YouTube. Dalam video itu, Haris dan Fatia menyebut Luhut “bermain” dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Luhut yang keberatan dengan tudingan itu kemudian melaporkan mereka ke polisi atas perkara pencemaran nama baik, dan kasusnya pun bergulir di persidangan. [Sammy]
