NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp1,7 triliun untuk memulihkan sektor pertanian Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dana itu digunakan untuk rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, pengadaan alat dan mesin pertanian, serta bantuan benih bagi petani.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono mengatakan dukungan tersebut mencakup optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan benih berbagai komoditas.
“Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh,” ujar Arief di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp530 miliar disalurkan melalui dana Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah. Dana ini diperuntukkan bagi optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah yang terdampak bencana.
Adapun sekitar Rp1,2 triliun dikelola melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementan. Anggaran itu digunakan untuk menyediakan alsintan serta benih padi, jagung, dan komoditas pertanian lainnya.
Namun, penyerapan anggaran pemulihan tersebut masih rendah. Arief mengatakan anggaran Rp530 miliar yang disalurkan langsung ke daerah semestinya telah selesai direalisasikan pada Juni 2026. Hingga awal Agustus, penyerapannya baru mencapai 48 persen.
Kondisi serupa terjadi pada anggaran yang dikelola pemerintah pusat. Dari sekitar Rp1,2 triliun, anggaran yang terserap baru 25 persen. Masih terdapat sekitar Rp1,1 triliun yang belum terealisasi.
Kementan meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program. Lambannya penyerapan dikhawatirkan membuat anggaran tidak terserap hingga akhir tahun dan kembali ke kas negara.
Salah satu kendala yang disebut Kementan adalah lambatnya pengajuan penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) oleh pemerintah daerah. Data CPCL diperlukan untuk menentukan penerima dan lokasi penyaluran bantuan.
Tanpa data tersebut, proses pencairan anggaran dan distribusi bantuan kepada petani terdampak tidak dapat dilakukan.
“Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh,” kata Arief.
Arief kembali mengingatkan keterbatasan waktu pelaksanaan program. Menurut dia, percepatan diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan pemerintah dapat segera dirasakan petani terdampak bencana.
“Waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan,” ujar Arief.
Selain anggaran pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja disebut telah mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar untuk membantu masyarakat Aceh saat bencana terjadi. Dana tersebut telah disalurkan sebagai bantuan pada awal bencana.
Pemulihan pertanian Aceh juga dibahas dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kediaman Amran, Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana.
Arief mengatakan komunikasi antara Kementan dan Pemerintah Aceh perlu terus diperkuat. Menurut dia, sinergi kedua pihak menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pemulihan.
“Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh,” katanya.
Kementan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan lainnya. Penyelesaian CPCL, rehabilitasi sawah, serta distribusi alsintan dan benih menjadi pekerjaan yang harus dipercepat agar petani dapat kembali menggarap lahan mereka.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
