Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki harus menyelesaikan secara tuntas program-program yang sudah diwacanakan seperti turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disebut UUPA.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad dalam keterangnnya kepada Nukilan, Jum’at (8/7/2022).
“Ini harus diselesaikan, termasuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden ini juga harus diselesaikan secara tuntas,” katanya.
Kemudian, lanjut Abdurrahman, perihal perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027, hingga permasalahan reintegrasi yang belum terselesaikan ini juga harus segera diupayakan agar segera tuntas.
Disisi lain, kata dia, komunikasi lintas elemen masyarakat harus dibangun dengan baik, terutama dengan penyelengara pemerintahan daerah.
“Jadi harus ada harmonisasi dengan unsur-unsur pemerintah begitu juga dengan pihak DPRA,” tegas Abdurrahman.
Selanjutnya, Politisi Partai Gerindra itu meminta Pj Gubernur Aceh harus mengawal penerapan Syariat Islam di Aceh secara kaffah, begitu juga dengan peradaban Aceh yang sesuai dengan harapan para Indatu terdahulu.
“Dan pembangunan di Aceh harus berkeadilan, harus ada pemerataan agar stabilitas politik dan kemanan di Aceh tetap terjaga, sehingga terciptanya kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat,” pinta Abdurrahman.
Terakhir, Anggota DPRA ini sangat berharap kepada Pj Gubernur Aceh untuk dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan proyek-proyek strategis di Aceh.
“Begitu juga proyek Nasional yang pernah diwacanakan sebelumnya, dan inj harus ditindaklanjuti kembali, salah satunya Terowongan Gurute,” pungkas Abdurrahman.
Reporter: Hadiansyah
 Gubernur Aceh, Achmad Marzuki harus menyelesaikan secara tuntas program-program yang sudah diwacanakan seperti turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disebut UUPA.){kind=link}