Nukilan.id – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Jakarta, Senin (6/6/2020).
Plt Kepala BPKS, Junaidi, S.T, M.T menjelaskan, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), BPKS melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Bappenas yang berkesimpulan untuk melakukan rekomposisi, serta dilanjutkan Trilateral Meeting antara BPKS, Bappenas dan Kementerian Keuangan.
“Setelah kita melalui proses dan tahapan tersebut, maka digelar rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI untuk membahas pengalokasian anggaran dalam rangka pengembangan kawasan strategis BPKS yang telah diprogramkan dan menjadi program prioritas,” jelas Junaidi dalam keterangannya kepada Nukilan di Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan serta menjamin pemerataan dan percepatan peningkatan investasi kawasan, maka BPKS pada tahun anggaran 2023 menetapkan dalam bentuk rencana kegiatan untuk mendukung program prioritas nasional tahun 2023, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan dokumen RPJMN tahun 2020-2024.
Di sisi lain, Junadi juga menjabarkan, rencana kegiatan untuk mendukung kegiatan strategis BPKS pada tahun 2023, merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja dalam mempercepat proses optimalisasi, fungsionalisasi, dan komersialisasi BPKS dalam mewujudkan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan BPKS dalam berbagai sektor prioritas yang telah direncanakan.
“Pada tahun anggaran 2023, BPKS mengusulkan dengan pembagian proporsi anggaran untuk program pengembangan strategis pada Kedeputian Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang, Kedeputian Komersial dan Investasi,” urai Plt. Kepala BPKS itu.
Nmaun, lanjutnya, sehari sebelum RDP ini dilaksanakan antara Plt. Kepala BPKS dan Komisi VI DPR-RI, terlebih dahulu diawali dengan Konsinyering Komisi VI dengan para Deputi dari BKPS pada Jumat, 3 Juni 2022 kemarin, yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi VI, Mohammad Hekal.
Seperti diketahui, RDP ini dipimpin langsung Pimpinan Komisi VI DPR-RI, Martin Manurung, Mohamad Hekal dan Muhammad Sarmuji serta didampingi para anggota Komisi VI, Rafli, Muslim, Andre Rosiade, Nevi Zuairina, Subardi, M. Husein Fadlulloh, Aeh Baidawi, Ode Sumarjaya Linggih dan Nusron Wahid.
Sementara dari pihak BPKS dihadiri langsung Plt. Kepala BPKS yang didampingi Deputi Umum, Abdul Manan, Deputi Komersial dan Investasi Erwanto, Deputi Tekhnik Pengembangan dan Tata Ruang Azwar Husein, Deputi Pengawasan Zamzami, Direktur Tata Ruang dan LH/KKPA Budhi Satrya, Plt. Kepala Biro BPKS Jakarta, Masnun, Kepala Biro PSI Mustiqlal, dan Kabag HAL Perwakilan Jakarta, T. Zul Ikhsan.
Reporter: Hadiansyah
 melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Jakarta, Senin (6/6/2020).){kind=link}