NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meluruskan informasi yang menyebut masyarakat membangun jembatan secara mandiri di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, karena minimnya perhatian pemerintah.
Tito menjelaskan, setelah meninjau langsung lokasi dan berdialog dengan masyarakat, diketahui bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan lama yang tetap berdiri setelah banjir bandang. Kerusakan terjadi pada tanah penyangga yang ambles sehingga membuat struktur jembatan miring dan berisiko digunakan.
Menurut Tito, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah lebih dahulu melakukan penanganan di lokasi. Namun, muncul perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait penggunaan jembatan tersebut.
“Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
BPJN Aceh sebelumnya meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif. Namun, warga menilai jalur tersebut mengharuskan mereka memutar lebih jauh dengan kondisi jalan yang juga berlubang, sehingga tetap ingin memanfaatkan jembatan lama.
Sebagai solusi sementara, masyarakat membuat akses pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan masih dapat melintas. Meski demikian, pihak Balai PU menyatakan tidak dapat menjamin keselamatan apabila jembatan tersebut tetap digunakan.
“Bukan masyarakat membangun jembatan ini,” ujarnya.
Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya menyepakati bahwa jembatan lama akan tetap difungsikan sementara dengan penguatan struktur. Namun, akses tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan karena kondisi jembatan dinilai tidak memungkinkan untuk dipulihkan seperti semula.
“Intinya jembatan yang (lama) ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki, termasuk pembangunan jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026.
Tito menegaskan, persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan kondisi masyarakat, melainkan adanya perbedaan pandangan mengenai aspek keselamatan penggunaan akses di kawasan terdampak bencana.
“Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, [tapi] beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” tegasnya.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
 Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meluruskan informasi yang menyebut masyarakat membangun jembatan secara mandiri di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, karena minimnya perhatian pemerintah.){kind=link}