NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) yang menghubungkan Krueng Geukuh, Aceh Utara dengan Penang, Malaysia.
Rute internasional tersebut menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).
Pembahasan mengenai percepatan realisasi rute itu dilakukan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan dihadiri Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal menyampaikan perkembangan persiapan pembukaan jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang. Sejumlah tahapan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga dibahas untuk segera diselesaikan.
“Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal.
Menurut Faisal, penunjukan PT PEMA sebagai pelaksana layanan dinilai dapat memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam menjalankan program tersebut. Sebagai BUMD, PT PEMA dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha maupun investor melalui pola bisnis business to business.
Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap akan mengatur sejumlah hal penting dalam operasional rute tersebut, di antaranya tarif, jadwal pelayaran serta prioritas terhadap jenis muatan.
“Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal.
Untuk mendukung pengoperasian rute tersebut, PT PEMA saat ini diminta segera mengajukan proposal kepada Pemerintah Aceh terkait kebutuhan kapal. Pengadaan kapal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme sewa ataupun pembelian.
Proposal pengadaan kapal itu ditargetkan telah diterima Pemerintah Aceh paling lambat pada 31 Agustus 2026.
Setelah itu, Pemerintah Aceh menjadwalkan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2-3 September 2026. Konsultasi tersebut terutama akan membahas aspek keuangan daerah dan mekanisme penugasan kepada PT PEMA.
“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.
Plt Sekda Aceh Taufik menekankan pentingnya pengawalan langsung terhadap seluruh proses karena pembukaan jalur Ro-Ro tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh.
“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik.
Pemerintah Aceh selanjutnya akan mengupayakan agar berbagai kebutuhan pendukung dapat dipersiapkan secara paralel. Hal tersebut mencakup aspek regulasi, ketersediaan kapal, kesiapan pelabuhan, layanan kepabeanan, imigrasi dan karantina, hingga potensi serta kesiapan muatan.
Dengan persiapan tersebut, jalur pelayaran Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas Aceh dengan Malaysia.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News




