NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak bencana. Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu petambak, nelayan, pembudi daya, hingga pelaku usaha pengolahan hasil perikanan kembali menjalankan aktivitas ekonominya.
Penyaluran bantuan dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tahap awal bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Lhoksukon, Kamis (6/8/2026).
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Enggar Sadtopo, mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk menghidupkan kembali aktivitas produksi masyarakat pesisir.
“Dukungan tersebut diarahkan untuk menggerakkan kembali aktivitas produksi masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi 20 paket peralatan pengolahan ikan dan 57 unit kotak pendingin (cool box), serta benih dan paket pakan udang untuk mendukung pemulihan tambak seluas 1.450 hektare di Aceh Utara dan 271 hektare di Lhokseumawe,” ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Selain bantuan untuk budi daya, pemerintah juga memberikan dukungan kepada nelayan dan pelaku usaha garam. Di Aceh Utara, sebanyak 20 unit mesin kapal berkapasitas 30 PK serta 155 unit alat penangkapan ikan diserahkan kepada nelayan yang terdampak bencana.
Sebanyak 171 unit dapur perebusan garam juga diberikan untuk membantu petambak garam kembali menjalankan kegiatan produksinya.
Untuk mempercepat rehabilitasi kawasan tambak, pemerintah turut menyediakan delapan unit ekskavator. Alat berat tersebut akan digunakan di delapan kabupaten/kota, yakni Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Bireuen.
Ekskavator tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki saluran serta kawasan tambak yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Menurut Enggar, bantuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai target pemulihan sekitar 15.000 hektare tambak terdampak bencana di Aceh.
“Kami harap bantuan ini bisa memulihkan ekonomi dari pembudi daya yang terdampak. Ini juga ada ekskavator, alat yang bisa mempercepat rehabilitasi di saluran tambak terdampak di Aceh Utara,” kata Enggar.
Pemulihan sarana produksi dinilai penting karena kerusakan tambak, peralatan usaha, dan infrastruktur pendukung berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan.
Karena itu, bantuan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk mengganti fasilitas yang rusak, tetapi juga mendorong agar kegiatan produksi, pengolahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat kembali berjalan.
Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid turut meminta agar sarana yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama ekskavator untuk mempercepat pembersihan tambak yang terdampak bencana.
“Terutama harapan kami ekskavator yang kami berikan ini dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan, khususnya membersihkan tambak yang terdampak bencana di sektor perikanan,” ucapnya.
Sementara itu, Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pemulihan.
Menurutnya, program yang dijalankan kementerian dan lembaga perlu diselaraskan dengan program pemerintah daerah agar penanganan masyarakat terdampak tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sinkronisasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dengan baik sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan.
“Pemda itu harus memiliki rasa memiliki karena pemda itu yang menerima manfaat dan tanggung jawab ketika serah terima pemanfaatan maupun aset,” pungkas Imran.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
