NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh mencatat sebanyak 63 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh telah masuk dalam kategori maju. Keberadaan BUMDes tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat gampong.
“Sampai saat ini sebanyak 63 BUMdes di Aceh sudah masuk dalam kategori maju. Harapannya bisa mendongkrak perekonomian di desa masing-masing,” kata Kepala DPMG Aceh, Iskandar, di Banda Aceh, Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan data DPMG Aceh, 63 BUMDes kategori maju tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 14 unit. Disusul Bener Meriah sebanyak 10 unit, Aceh Tengah sembilan unit, Nagan Raya dan Bireuen masing-masing enam unit, Pidie empat unit, serta Kota Banda Aceh tiga unit.
Selanjutnya, Aceh Tamiang memiliki tiga BUMDes kategori maju, sementara Aceh Barat, Pidie Jaya, dan Aceh Jaya masing-masing dua unit. Adapun Kota Lhokseumawe dan Aceh Singkil masing-masing memiliki satu BUMDes yang telah mencapai kategori tersebut.
Secara keseluruhan, jumlah BUMDes di Aceh saat ini mencapai 2.748 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 606 unit masih berada pada kategori perintis, 512 unit kategori pemula, 1.567 unit kategori berkembang, dan 63 unit telah masuk kategori maju.
Berbagai jenis usaha yang dijalankan BUMDes di Aceh meliputi sektor pangan, jasa keuangan, air minum dalam kemasan, industri kecil, pariwisata desa, pengelolaan sampah, perikanan, peternakan, perdagangan, hingga pertanian.
Iskandar menjelaskan, penetapan BUMDes sebagai kategori maju didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain tata kelola usaha yang profesional, memiliki kerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan yang akuntabel, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PA-Des).
Menurutnya, BUMDes yang ingin naik ke kategori maju perlu memperkuat enam aspek utama, yakni kelembagaan melalui AD/ART, SOP, dan status badan hukum, tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel, pengelolaan usaha yang profesional, penguatan kemitraan dengan pihak luar, kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan, serta kontribusi terhadap PAD dan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar menegaskan komitmen Pemerintah Aceh melalui DPMG untuk terus mendampingi pengembangan BUMDes di seluruh Aceh.
“DPMG Aceh tidak henti-hentinya memberikan pembinaan melalui pelatihan keuangan, manajemen usaha, analisa usaha, marketing dan lainnya, memonitoring serta pendampingan oleh DPMG kabupaten/kota dan pendamping desa masing-masing,” demikian Iskandar.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
