NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aceh mencatat capaian menonjol dalam program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 27 April 2026, Aceh menempati posisi ketiga nasional sebagai provinsi dengan jumlah Koperasi Merah Putih terbanyak di Indonesia.
Dilansir Nukilan.id dari data Kementerian Koperasi Republik Indonesia, jumlah Koperasi Merah Putih di Aceh telah mencapai 6.535 unit.
Jumlah tersebut menempatkan Aceh di bawah Jawa Tengah yang berada di posisi pertama dengan 8.523 koperasi, serta Jawa Timur di posisi kedua dengan 8.493 koperasi.
Menariknya, capaian Aceh bahkan melampaui sejumlah provinsi dengan jumlah penduduk jauh lebih besar, termasuk Jawa Barat yang berada di posisi kelima dengan 5.971 koperasi.
Masuknya Aceh ke tiga besar nasional dinilai menunjukkan tingginya respons pemerintah desa dan masyarakat terhadap program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Untuk diketahui, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kedaulatan pangan dan energi, serta menekan angka kemiskinan.
Secara nasional, program ini menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Koperasi-koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, mulai dari penyediaan sembako murah, distribusi logistik, layanan keuangan, hingga penyimpanan hasil pertanian dan perikanan melalui fasilitas cold storage.
Skema permodalan program ini juga cukup besar, dengan dukungan pembiayaan dari APBN, dana desa, hingga jaringan perbankan milik negara.
Capaian Aceh yang menembus 6.535 koperasi menunjukkan provinsi paling barat Indonesia itu bukan sekadar menjadi peserta program, tetapi juga salah satu motor utama implementasi Koperasi Merah Putih secara nasional.
Sebaran ini sekaligus memperlihatkan bahwa geliat Koperasi Merah Putih tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga tumbuh kuat di wilayah Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.
Namun di balik tingginya angka pembentukan koperasi tersebut, muncul pertanyaan yang kini mulai mengemuka: apakah banyaknya koperasi benar-benar mencerminkan tumbuhnya kemandirian ekonomi desa, atau justru lebih menunjukkan kuatnya dorongan program pemerintah dari atas?
Bagi Aceh, pertanyaan itu kemungkinan akan mulai terjawab ketika ribuan koperasi tersebut benar-benar beroperasi, menggerakkan ekonomi gampong, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
