NUKILAN.id | Banda Aceh — Upaya percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana menjadi fokus utama dalam Aceh Economic Forum yang digelar di Aula Dayan Daod, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Senin (27/4/2026).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan forum tersebut mengangkat tema akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh di tengah dinamika global dan kondisi politik yang tidak menentu. Ia menyebut, forum ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi, baik untuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun kementerian/lembaga dalam mempercepat pemulihan ekonomi Aceh,” ujar Agus.
Dari hasil diskusi, sejumlah rekomendasi strategis mengemuka, di antaranya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bahkan, muncul usulan pembentukan badan khusus percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi (PRR) di Aceh guna mempercepat proses pemulihan ekonomi.
Selain itu, peningkatan investasi juga menjadi perhatian utama. Agus menilai, peran sektor swasta dan publik sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan langkah strategis agar arus investasi ke Aceh dapat meningkat.
Ia menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah telah memberikan dorongan positif, meski aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih karena masih berada pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Perbaikan lahan pertanian belum menyeluruh, terutama untuk kategori kerusakan berat. Diharapkan pada 2027 seluruhnya dapat ditangani sehingga ekonomi kembali normal,” katanya.
Untuk jangka pendek, Bank Indonesia juga mendorong penciptaan lapangan kerja serta keterlibatan aktif berbagai pihak. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pemulihan sektor pertanian melalui pengembangan komoditas bawang merah dan cabai di wilayah terdampak bencana.
“Kami sudah mengambil sampel tanah untuk dikaji. Harapannya, hasil ini bisa menjadi dasar untuk menentukan komoditas yang tepat sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Aceh, T. Robby Irza, menyampaikan bahwa tekanan ekonomi pada akhir 2025 berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya distribusi barang dan produktivitas sektor utama.
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut sempat menyebabkan kontraksi di sejumlah sektor, sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2025 hanya berada di kisaran 2,97 persen.
“Tekanan di akhir tahun 2025 cukup memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi barang dan produktivitas sektor-sektor utama,” kata Robby.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Menurutnya, situasi ini justru harus menjadi momentum untuk memperkuat strategi pengendalian dan pemulihan ekonomi daerah.
Memasuki 2026, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat seiring dengan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini mulai terlihat adanya perbaikan. Upaya yang dilakukan secara bersama-sama sudah mulai menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk dalam menjaga stabilitas distribusi barang dan meningkatkan produktivitas sektor unggulan.
Pemerintah Aceh optimistis, dengan keberlanjutan program pemulihan serta penguatan strategi ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat dan kembali stabil dalam beberapa tahun mendatang.
Reporter: Rezi
