NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus DPW PKB Aceh periode 2026–2031 di Banda Aceh, Selasa malam.
Dalam pidatonya, Cak Imin menyoroti pentingnya penanganan bencana alam yang kerap terjadi di Aceh, seperti banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi prioritas nasional karena dampaknya yang terus dirasakan masyarakat.
“Pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus. Saya akan terus mendorong agar kebijakan nasional berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Aceh, terutama dalam menghadapi bencana yang terus berulang,” ujar Cak Imin.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya realisasi butir-butir dalam MoU Helsinki sebagai dasar dalam mendorong kemandirian Aceh. Menurutnya, implementasi kesepakatan damai tersebut belum berjalan optimal dan masih membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat.
“MoU Helsinki bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi janji politik yang harus terus diperjuangkan agar Aceh benar-benar mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Cak Imin juga mengaitkan hal tersebut dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mendorong transformasi dan penguatan potensi daerah. Ia menilai Aceh memiliki sumber daya besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Semangat transformasi yang diusung pemerintah saat ini harus dimanfaatkan untuk menggali potensi Aceh. Daerah ini punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa untuk berdiri secara mandiri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia turut berpesan kepada seluruh kader PKB Aceh agar menjaga amanah rakyat dan bekerja secara konkret di tengah masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Ruslan M Daud, Cak Imin optimistis PKB Aceh mampu memperkuat peran politiknya sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab besar. PKB harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar kekuatan politik,” ujarnya.
