NUKILAN.ID | JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan seluruh pengungsi yang masih bertahan di tenda darurat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat direlokasi ke hunian yang lebih layak sebelum Idul Fitri 2026.
Target percepatan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut relokasi pengungsi menjadi prioritas utama pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, seiring berkurangnya jumlah warga yang masih tinggal di tenda darurat.
“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).
Pada fase awal bencana, jumlah warga terdampak tercatat lebih dari dua juta orang. Namun hingga 27 Februari 2026, jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda darurat tersisa 11.307 jiwa. Mayoritas pengungsi berada di Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumatera Utara tersisa 913 jiwa. Adapun seluruh pengungsi di Sumatera Barat dilaporkan telah meninggalkan tenda darurat.
Untuk mempercepat proses relokasi, Satgas PRR mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian bagi warga terdampak.
Berdasarkan data per 27 Februari 2026, pembangunan huntara di tiga provinsi ditargetkan mencapai 18.253 unit. Hingga kini, sebanyak 10.498 unit atau sekitar 57 persen telah terealisasi.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap juga terus berjalan. Dari target 36.669 unit huntap, sebanyak 1.363 unit masih dalam tahap pembangunan. Enam unit huntap di Sumatera Barat dilaporkan telah rampung.
Selain penyediaan hunian, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak. Dari lebih dari 73.000 rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan, proses verifikasi serta pencairan bantuan terus dipercepat agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah secara mandiri.
Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terus diperkuat. Dukungan dari Kementerian PUPR, BNPB, Danantara, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting untuk memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.
