NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh harus dilakukan secara cepat dan tepat, terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Pemerintah menilai percepatan pemulihan menjadi krusial agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, mengatakan bahwa fokus utama pemerintah tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal, Rabu (7/1/2026).
Safrizal menekankan, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, dukungan sandang, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara.
“Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR. Rapat ini digelar dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto serta kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana.
Dalam pertemuan itu, seluruh kementerian dan lembaga sepakat memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral agar pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.
Sejumlah capaian pemulihan turut dilaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali kegiatan belajar di 2.468 sekolah. Pemerintah juga mendirikan 18 tenda belajar dan menyiapkan distribusi 80 tenda tambahan, menyalurkan 15.500 paket school kit, serta memberikan tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp 15,7 miliar yang telah ditransfer langsung ke rekening penerima.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga medis dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan, meski masih terdapat tiga puskesmas yang perlu direlokasi.
Rapat juga menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati sejumlah prioritas penanganan pemulihan.
Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Selain itu, prioritas juga mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan berbasis skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar berfungsi optimal.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah, guna memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing sektor.
