NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 19 Desember 2025, sebagai bagian dari penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi ini.
Amatan Nukilan.id, rakor melibatkan berbagai kementerian dan lembaga tingkat pusat, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Bappenas, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dari unsur daerah, rapat dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, para asisten Sekda, kepala SKPA, staf ahli dan staf khusus Gubernur Aceh, serta unsur Forkopimda yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarnas. Sejumlah pejabat kementerian turut mengikuti rapat secara daring, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rakor dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Nazib Faisal, bersama Sekda Aceh, M. Nasir.
Dalam pertemuan tersebut dibahas empat agenda utama, yaitu pelaksanaan tanggap darurat tahap II hingga 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mitigasi risiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan.
M. Nasir menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor telah menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak juga ikut terganggu.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menangani bencana melalui sistem enam klaster sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II agar seluruh proses berjalan terkoordinasi.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar M. Nasir.
Sementara itu, AHY menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah hadir sejak fase awal tanggap darurat, termasuk ketika sejumlah wilayah masih terisolasi akibat akses darat yang terputus. Dalam kondisi tersebut, bantuan dikirim melalui jalur udara sembari mempercepat pembukaan akses darat.
“Alat berat harus segera menembus titik-titik jalan yang terputus agar distribusi logistik kembali lancar,” ujar AHY.
Ia menegaskan Kementerian PUPR terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga segera membangun kembali rumah warga, termasuk relokasi ke kawasan yang lebih aman dari ancaman bencana.
Dalam rakor tersebut, AHY menyampaikan empat arahan utama, yakni sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur antara pusat dan daerah, pendampingan kementerian dan lembaga dalam penyusunan R3P, penyusunan roadmap rehabilitasi–rekonstruksi yang komprehensif dan realistis, serta monitoring dan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Forum tersebut juga diisi dengan masukan dari masing-masing kementerian terkait langkah-langkah penanganan pascabencana Aceh. (XRQ)
Reporter: AKIL
