NUKILAN.ID | JAKARTA – Sebanyak 250 ton beras impor ilegal diketahui masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh. Kementerian Pertanian (Kementan) segera melakukan penyegelan gudang setelah menerima laporan pada Minggu (23/11/2025). Beras tersebut diduga berasal dari Thailand.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pihaknya menerima informasi sekitar pukul 14.00 WIB bahwa terdapat pemasukan beras impor tanpa izin pusat.
“Kami terima laporan sekitar jam 2 siang bahwa ada beras masuk di Sabang, 250 ton, tanpa izin dari pusat,” ujar Amran dikurtip Nukilan.id dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.
Ia menegaskan bahwa langkah impor tersebut jelas bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras karena stok nasional dinilai mencukupi.
Begitu laporan diterima, Amran langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menahan peredaran beras tersebut.
“Berasnya langsung disegel, tidak boleh keluar,” kata dia.
Amran juga mengungkap adanya indikasi bahwa upaya pemasukan beras itu sudah direncanakan sebelumnya. Ia menyebut izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi digelar di Jakarta pada 14 November.
“Berarti ini sudah direncanakan,” katanya. Ia menolak alasan harga beras Thailand–Vietnam yang lebih murah sebagai pembenaran impor.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sudah mengimpor lebih dari 7 juta ton beras dalam dua tahun terakhir, dengan nilai gabungan beras dan jagung mencapai sekitar Rp100 triliun. Dengan stok nasional yang kini mencapai 402 ribu ton—cukup untuk kebutuhan tiga bulan—Amran meminta seluruh pejabat dan aparat mematuhi instruksi Presiden.
“Stok beras kita cukup, bahkan lebih dari cukup,” tegasnya.
Kementan, lanjut Amran, akan menelusuri pihak yang mencoba meloloskan impor ilegal tersebut.
“Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya,” ujarnya.
Gudang penyimpanan beras ilegal itu diketahui milik PT Multazam Sabang Group dan telah dipasangi garis polisi. Amran menilai pengungkapan kasus ini penting untuk mencegah kejadian serupa. Ia juga menyebut ada indikasi pemeriksaan serupa tengah berlangsung di Batam, meski belum dapat dipastikan.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kemandirian pangan. “Stok beras kita banyak. Nasionalismenya dipertanyakan kalau masih ambil beras dari negara lain,” ujarnya.
Amran menegaskan beras ilegal tersebut tidak boleh diedarkan hingga seluruh proses hukum rampung. (XRQ)
Reporter: Akil
