NUKILAN.ID | Sabang – Pemerintah India menyatakan keseriusannya untuk mendukung pengembangan Kawasan Sabang, khususnya menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai pusat transshipment bertaraf internasional. Komitmen ini kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Senin (25/8/2025).
Rapat yang dipimpin Sekda Aceh, M. Nasir, turut dihadiri Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Ketua Dewan Pengawas BPKS Mawardi Ismail, serta jajaran pejabat Pemerintah Aceh. Pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Aceh dengan Duta Besar India di Jakarta pada 20 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut, M. Nasir mengungkapkan bahwa India telah menunjukkan komitmen besar dalam pembangunan pelabuhan strategis di ujung barat Indonesia itu. Bahkan, India bersedia menanggung 85 persen biaya pengembangan Pelabuhan Sabang, sementara Indonesia diharapkan berkontribusi sebesar 15 persen untuk penyusunan Detail Plan Report (DPR).
“India sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Sabang. Tugas kita adalah memastikan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kerja sama strategis ini segera terealisasi,” ujar Sekda Aceh M. Nasir.
Hasil rapat juga memutuskan agar Pemerintah Aceh segera menyampaikan surat rekomendasi kepada Presiden RI untuk mempercepat tindak lanjut kerja sama investasi ini. Selain itu, Kementerian Luar Negeri diminta segera mengaktifkan kembali mekanisme Joint Task Force (JTF) sebagai wadah koordinasi teknis antara kedua negara.
BPKS sendiri diminta menyiapkan data dan informasi pendukung agar Aceh memiliki posisi yang kuat dalam menyongsong kerja sama tersebut. Sebagai bagian dari diplomasi daerah, Pemerintah Aceh juga berencana mengundang Duta Besar India ke Aceh pada awal September 2025. Kunjungan ini diharapkan memperkuat komitmen kedua belah pihak sekaligus menunjukkan keseriusan Aceh dalam menyiapkan Sabang sebagai pusat perdagangan dan investasi.
Rapat koordinasi ini sekaligus membantah anggapan bahwa BPKS tidak memiliki arah dan daya tawar. Dengan dukungan pembiayaan dari India, dorongan dari Pemerintah Aceh, serta keterlibatan Pemerintah Pusat, Sabang diyakini akan berkembang menjadi kawasan strategis nasional yang mampu menguatkan posisi Indonesia di jalur perdagangan internasional.
